BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan otonom daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengeksploitasi dan memanfaatkan potensi ekonomi agar tetap survive dalam persaingan menuju pengembangan kota di dalam meningkatkan kualitas kotanya. Salah satu caranya yaitu dengan pengelolaan barang milik negara yang tertib, akuntabel dan transparan. Dasar pengelolaan barang milik negara dimulai dari Pasal 33 UUD 1945, yang diharapkan dapat menghasilkan undang-undang lanjutan yang dapat mengelola barang milik negara dengan benar. Undang-undang barang milik negara sangat diperlukan di Indonesia mengingat barang milik negara diperkirakan bernilai jutaan triliun rupiah tetapi belum adanya kejelasan apa wujudnya, berapa nilainya, di mana keberadaannya, siapa pemiliknya, dan bagaimana pengelolaannya. Pengelolaan barang milik negara yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), tanah, infrastruktur dan benda bergerak yang professional dan modern dengan mengedepankan good governace dalam kegiatan inventarisasi, revaluasi dan penilaian barang milik daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stikeholder dan untuk mendapatkan opini unqualifed opinion LKPD, agar akuntabilitas keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan aset negara
1
2
harus lebih maju berfikir dalam pengelolaannya, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptidakan nilai tambah dalam mengelola aset. Menurut Brintton, dkk, (1989) menyatakan bahwa manajemen aset adalah pengelolaan (pemberdayaan dan pengembangan) aset yang terkait dengan upaya memaksimalkan nilai atau benefit asset (value-added dan value-in-use) baik secara keuangan maupun non keuangan; dan sekaligus meminimalkan risiko dari pengelolaan aset secara berkelanjutan yang disebut optimalisasi (produktivitas) aset (lihat Siregar, 2004: 517). Manajemen aset sendiri dapat dibagi dalam 5 (lima) tahapan kerja yaitu: inventarisasi aset, legalitas audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/ legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dll. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki batas akhir perusahaan dll. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labelling, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset (Siregar, 2004: 518-519). Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah (PP RI No.38 Thn 2008 pasal 1 ayat 2), yang dikelola dengan tertib administrasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
2
3
Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metoda/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah menekankan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyusunan laporan keuangan yang komprehensif. Laporan keuangan yang disyaratkan oleh peraturan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instansi pemeriksa pemerintah, yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, melalui seluruh mekanisme untuk memberikan sebuah audit yang berwujud opini. Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999, yang terbagi menjadi 5 (lima) wilayah kecamatan dan 20 (dua puluh) kelurahan dan terletak pada lintasan utama kota-kota di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kota Banjarbaru berbatasan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan di antaranya adalah. 1. Bagian utara, berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. 2. Bagian timur, berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. 3. Bagian barat, berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-aluh Kabupaten Banjar. 4. Bagian selatan, berbatasan dengan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.
3
4
Luas wilayah Kota Banjarbaru adalah 371,30 KM² (37,130 ha). Lintang Selatan (LS) 030 25’ 40” s/d 030 28’ 37”. Bujur Timur (BT) 1140 41’ 22” s/d 1140 54’ 25 dengan ketinggian 66 feet dpl. Selama 7 (tujuh) tahun terakhir dari tahun 2006 s.d tahun 2012, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan masih terdapat catatan ketidakwajaran pada nilai aset tetap masa lalu yang menjadi masalah. Total aset Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2012 akan tercermin pada Tabel 1.1 berikut ini: Tabel 1.1 DAFTAR TOTAL ASET TETAP PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011-2012 2012 Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Kontruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah
2011
418.571.653.363,00 114.711.719.424,88 259.811.366.337,95 482.645.348.257,45
215.522.163.000,00 114.010.369.617,51 359.449.861.652,28 430.039.023.245,45
25.620.720.468,00 -
25.801.007.536,00 -
1.311.366.807.856,27
1.144.822.425.051,20
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Langkah awal yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Banjarbaru di dalam penyusunan neraca awal sesuai dengan Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 105 yang berbunyi: “untuk menyusun neraca awal daerah, kepala daerah dapat secara bertahap melakukan penilaian terhadap seluruh aset daerah yang dilakukan oleh lembaga independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset, dengan mengacu pada pedoman penilaian aset daerah yang dikeluarkan oleh
4
5
Menteri Dalam Negeri.” Pemerintah Banjarbaru menggunakan pihak independen di dalam menilai aset daerahnya untuk mendapatkan nilai neraca awalnya, tapi dalam perkembangannya hasil yang dikeluarkan oleh tim penilai belum bisa mewakili hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masih terdapat temuan-temuan aset daerah yang belum terinventarisir dan dinilai dengan baik. Keadaan seperti ini diakibatkan oleh belum tertib, efektif dan efisien serta optimal di dalam pengelolaan aset tetap milik daerah. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh tahapan kerja dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu inventarisasi dan penilaian aset tetap terhadap persepsi penyajian nilai wajar di dalam neraca pada Pemerintah Kota Banjarbaru, untuk mendapatkan opini wajar pada laporan keuangan di periode berikutnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan inventarisasi dan penilaian barang milik daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru berpengaruh terhadap persepsi penyajian nilai wajar di neraca.
1.2 Keaslian Penelitian Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, belum pernah dilakukan sebagai tempat penelitian mengenai pengaruh inventarisasi dan penilaian aset tetap terhadap penyajian nilai wajar neraca. Penelitian ini pernah dilakukan di daerah atau tempat lain untuk dijadikan objek penelitian yang berkaitan dengan manajemen aset ataupun bagian dari tahapan kerja di dalam pengelolaan aset. Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini akan diuraikan secara singkat, di antaranya adalah sebagai berikut.
5
6
1. Bertovic, Kaganova dan Rutledge (2004) meneliti tentang model manajemen aset untuk pemerintah daerah di Kroasia. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung sejak awal 1990-an yang secara tidak langsung membantu di dalam pelayanan perkotaan, manajemen keuangan dan pengembangan kapasitas di daerah bekas jajahan untuk bekerja sama dengan pemerintah kota lainnya. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa solusi praktis atas isu-isu manajemen aset diperlukan model manajemen aset yang terdiri dari 4 (empat) komponen di dalam reformasi pemerintah daerah untuk lebih baik, yaitu: a.
meningkatkan efisiensi pengelolaan fiskal dan pemerintah daerah;
b.
meningkatkan peluang investasi untuk pembangunan ekonomi;
c.
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintah lokal;
d.
adanya inisiatif kebijakan nasional.
2. Anderson dan Davenport (2005) melakukan penelitian tentang peralihan manajemen aset sistem manual (A Rural Transit asset Management System) pada The Alabama Department of Transportation (ALDOT). ALDOT menggunakan Geographic Information System (GIS) yang menggabungkan dengan
database
pemprograman
tradisional,
matematika
dan
analisis
statistik
System Query Language (SQL). Metoda GIS
dan yang
dikembangkan pada penelitian ini diuji dengan menggunakan 2 (dua) model bentuk analisis di dalam memprediksi kondisi masa depan. 2 (dua) model tersebut di antaranya adalah.
6
7
a. Analisis
diskriminan
berguna
dalam
memahami
kondisi
secara
keseluruhan armada serta mengelompokkan data dalam kelompokkelompok tertentu tanpa langkah tambahan pembulatan yang cocok dan pembulatan data setelah analisis. b. Analisis regresi linier, dapat memberikan informasi dalam memprediksi anggaran dan pengambilan keputusan masa depan yang lebih akurat dan dianggap lebih konservatif dan solusi terbaik jika dibandingkan dengan analisis diskriminan. 3. Firdaus (2008) melalukan penelitian tentang inventarisasi dan penilaian aset negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Penelitian tersebut memberi gambaran bahwa di kantor tersebut perlu adanya aplikasi yang berbasis spasial agar tercipta suatu database aset/barang milik negara yang lengkap, tepat dan akurat serta efisien dan efektif dalam penyajian data kepada pengguna. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian barang milik negara disarankan baik dalam bentuk peraturan, petunjuk pelaksanaan agar secara cepat dibuat dan diedarkan kepada kantor operasional di daerah untuk mendukung di dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN. 4. Syafitri (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh inventarisasi aset tetap terhadap penyajian nilai wajar neraca daerah Pemerintah Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan regresi yang semua variabel bebas yang digunakan seperti perhitungan (X1), pengurusan (X2), penyelenggaraan (X3), pengaturan (X4), pencatatan data (X5) dan pelaporan (X6) memiliki pengaruh
7
8
yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu penyajian nilai wajar neraca daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Y). 5. Kaganova 2011 melakukan penelitian tentang aset/properti pemerintah setelah masa-masa krisis di keuangan negara dan real estate. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa aset/properti pemerintah dapat menjadi solusi jangka panjang untuk keluar dari krisis fiskal di dalam merangsang integritas aset yang dimiliki pemerintah dalam memanajemen keuangan di masa depan. Manajemen aset milik pemerintah merupakan pekerjaan teknis sehingga membutuhkan ahli yang profesional. 6. Mustika (2012) dalam artikelnya evaluasi penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Padang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Padang belum dapat mencapai derajat kesesuaian sebesar 100 persen karena rata-rata baik evaluasi pembukuan, inventarisasi, pelaporan maupun kelengkapan pengisian dokumen menghasilkan derajat kesesuaian sebesar 62 persen. Dukungan yang diperlukan berupa. a. Sosialisasi peraturan tentang penatausahaan aset. b. Kompensasi
yang
memadai
untuk
kesejahteraan
pegawai
agar
meningkatkan kinerja. 7. Afandi dan Sulastri (2012) melakukan penelitian mengenai peranan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara dalam menunjang akuntabilitas
pengelolaan
barang
milik
negara
di
Pusat
Penelitian
Geoteknologi LIPI Bandung. Penelitian ini menyampaikan pentingnya
8
9
penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dalam pengelolaan barang milik negara untuk mencapai akuntabilitas pelaporan BMN agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan pentingnya pembuatan System Operation Procedure (SOP) tentang inventarisasi BMN yang dimulai dari karyawan, sehingga karyawan mengetahui prosedur yang harus dilakukan pada saat hendak melakukan perpindahan BMN dari satu ruangan ke ruangan lainnya selain itu juga diharapkan akurasi data BMN dapat dipertahankan (up to date). 8. Kaganova (2012) melakukan penelitian mengenai manajemen aset untuk pemerintah daerah Kroasia dan Serbia. Di Kroasia dilakukan proyek lokal reformasi pemerintah, sedangkan di Serbia dilakukan municipal pertumbuhan kegiatan ekonomi. Model dan metoda yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada praktek internasional yang dirangkum dan digeneralisasi oleh para ahli ekonomi dari Urban Institusi (UI) melalui proyek-proyek yang terencana. Penelitian ini diajurkan setiap pemerintah daerah membuat buku pedoman untuk meningkatkan pengelolaan tanah dan bangunan dalam tata kelola yang baik. 9. Priyono (2013) melakukan penelitian mengenai keandalan menyajikan informasi laporan keuangan daerah berbasis akrual: kajian pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Sampang. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan barang/aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Sampang.
9
10
a. secara umum, masih banyak pengguna barang (kepala dinas/badan) yang belum memahami pentingnya pengelolaan barang milik daerah; b. rekonsiliasi antara bidang akuntansi dan pelaporan dengan bidang pengelolaan aset belum tuntas, sehingga masih terdapat perbedaan dalam pencatatan besaran nilai aset tetap daerah; c. kebijakan akuntansi mengenai penyusutan aset tetap belum ada, sehingga pencatatan akrual terkait biaya penyusutan belum dapat dilaksanakan; d. rincian aset tetap daerah per jenis barang belum ada karena pemahaman SDM yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap masih kurang. 10. Hartono (2013) melakukan penelitian di Kota Tarakan di tahun 2012, di mana ingin mengetahui apakah inventarisasi dan penilaian aset tetap berpengaruh terhadap penyajian nilai wajar neraca daerah. Penelitian ini menggunakan 6 (enam) variabel. a. 4 (empat) variabel dependen dari inventarisasi: pendataan, pengkodean, pengelompokan, dan pencatatan. b. 1 (satu) Variabel dependen dari penilaian. c. 1 (satu) variabel independen, yaitu penyajian nilai wajar di neraca. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi katagori dengan hasil analisis yang diperoleh menunjukkan 5 (lima) variabel dependen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian nilai wajar di neraca. 11. Sujarwo dan Halim (2013) melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
10
11
faktor-faktor penting dari inventarisasi aset tetap. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik purposive sampling serta melakukan wawancara yang tidak berstruktur. Untuk mengindentifikasi faktornya digunakan analisis faktor konfirmatori dan untuk menganalisis hasil identifikasi faktor digunakan analisis statistik deskriptif yang diperkaya dengan data hasil wawancara. Hasil analisis faktor menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor yang melandasi inventarisasi aset tetap, yaitu faktor pendataan, faktor pengkodean, faktor pengelompokan, faktor pencatatan dan faktor penilaian. Hasil analisis deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa kemampuan teknologi informasi dan kelengkapan sarana dan prasarana di kator belum didukung oleh kemampuan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan antara lain pengetahuan pengurus barang mengenai pengelolaan barang milik daerah belum memadai dan sumber daya manusia yang mengurusi barang milik daerah kurang mampu untuk mengoperasionalkan komputer. Penelitian-penelitian sebelumnya yang dijabarkan di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan aset khususnya pelaksanaan kegiataan inventarisasi dan penilaian aset tetap mempunyai arti penting untuk menunjukkan akuntabilitas suatu organisasi/pemerintahan atas kepemilikan suatu aset daerah dalam memberikan informasi kewajaran laporan keuangan, khususnya di neraca. Permasalahan yang diungkapkan di setiap tempat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melihat kondisi pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kota Banjarbaru dan beberapa kondisi yang telah terindentifikasi di latar belakang penelitian.
11
12
Dari berbagai penelitian yang diungkapkan oleh peneliti sebelumnya terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu konsep manajemen/pengelolaan aset/barang milik daerah, khususnya inventarisasi dan penilaian aset. Adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada alat analisis, variabel penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk. 1. Menganalisis pengaruh inventarisasi (pendataan, pengkodean, pengelompokan dan pencatatan) aset tetap terhadap persepsi penyajian nilai wajar neraca daerah Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2012. 2. Menganalisis pengaruh penilaian aset tetap terhadap persepsi penyajian nilai wajar neraca daerah Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2012. 1.3.2 Manfaat penelitian Hasil dari penilitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi sebagai berikut: 1. menambah pengetahuan tentang inventarisasi, legalitas dan penilaian aset tetap dalam rangka mewujudkan manajemen aset yang baik pada pemerintah daerah; 2. memberikan bukti nyata mengenai besarnya peranan inventarisasi, legalitas dan penilaian aset tetap dalam upaya penyajian nilai wajar neraca pemerintah daerah;
12
13
3. memberikan referensi dalam bidang ilmu manajemen khususnya manajemen aset pada pemerintah daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut. Bab I Pengantar diuraikan mengenai perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis diuraikan tentang tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, dan alat analisis yang digunakan. Bab III Analisis Data diuraikan mengenai cara penelitian, hasil analisis dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh. Bab IV Kesimpulan dan Saran memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis data yang didapat dari penelitian sebagai jawaban atas tujuan penelitian dan saran-saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Kota Banjarbaru .
13
