BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Otonomi daerah dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diubah masing-masing dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Ketentuan tersebut berimplikasi terhadap sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Setiap daerah diberi kesempatan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya berdasarkan asas otonomi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah ini, setiap kabupaten/kota dituntut untuk mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat terutama dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga kabupaten/kota diharapkan menjadi lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerah,
yang salah satunya diindikasikan dengan
meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada prakteknya, yang terjadi selama ini adalah kontribusi PAD kabupaten/kota terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih sangat rendah, sehingga kebanyakan dari kabupaten/kota belum mampu untuk membiayai sendiri anggaran pembangunannya. Kondisi tersebut juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di mana penerimaan daerah dari PAD masih sangat rendah serta struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat. 1
2
Hal ini dapat dilihat dari kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap TPD Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2011-2013. Tabel 1.1 Kontribusi PAD, Pendapatan Transfer dari Pusat, Pendapatan dari Provinsi dan Pendapatan Lain-Lain terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2011-2013 Thn
PAD (Rp)
Pendapatan Transfer Pusat (Rp)
Pendapatan Transfer Provinsi (Rp)
Pendapatan Lainlain (Rp)
2011 2012 2013
29,599,131,622.00 66,535,645,235.00 84,464,231,169.93
636,668,670,276.00 804,624,399,564.00 760,967,179,999.00
47,624,689,586.00 120,087,699,663.00 93,837,938,744.00
164,685,033,714.00 146,446,965,920.00 138,355,393,656.50
Tahun 2011 2012 2013 RataRata
PAD 3.37% 5.85% 7.84%
Kontribusi ( % ) T. Pusat T. Provinsi 72.47% 5.42% 70.72% 10.56% 70.62% 8.71%
5.69%
71.27%
8.23%
Total Penerimaan Daerah (Rp) 878,577,525,198.00 1,137,694,710,382.00 1,077,624,743,569.43
P. Lain-lain 18.74% 12.87% 12.84% 14.82%
Sumber: Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (diolah) Tabel 1.2 Persentase PAD Terhadap TPD Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2011-2013 No
Kab/Kota
Persentase PAD Terhadap TPD 2011 2012 2013
1
Kabupaten Badung
77.24%
68.25%
75.15%
2
Kota Surabaya
53.87%
51.10%
50.48%
3
Kota Medan
31.57%
38.73%
40.62%
4
Kota Denpasar
30.69%
30.67%
40.12%
5
Kota Batam
27.32%
26.70%
30.64%
6
Kota Yogyakarta
25.44%
26.81%
28.45%
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Data APBD Tahun 2011 s/d 2013 (diolah) Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari 412 kabupaten dan 92 kota di Indonesia, hanya 6 (enam) kabupaten/kota saja yang memiliki persentase PAD terhadap TPD di atas 25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan
3
kabupaten/kota di Indonesia terhadap pembiayaan/transfer dari pusat. Begitu juga yang dialami oleh Pemeritah Kabupaten Tanah Bumbu, dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap TPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011-2013 masih sangat rendah yaitu rata-rata kontribusi hanya sebesar 5,69 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian Kabupaten Tanah Bumbu masih rendah dan tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan pendapatan dari transfer pemerintah pusat masih mendominasi Total Penerimaan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan rata-rata kontribusinya sebesar 71,27 persen. Tabel 1.3 Kontribusi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2011-2013 Tahun 2011
Kontribusi ( % ) B.Barang B.Pegawai Jasa 35.15% 16.10%
B.Modal 16.29%
2012
32.47%
13.05%
23.51%
2013
39.46%
20.37%
44.55%
Rata-Rata
35.69%
16.50%
28.12%
Sumber: Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (diolah)
4
Tabel 1.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2011-2013 (dalam Rupiah) Uraian
Realisasi Belanja Daerah TA 2013
TA 2012
TA 2011
Belanja Belanja Operasi Belanja Pegawai
425,269,231,688.00 369,430,878,285.00 308,812,321,518.00
Belanja Barang dan Jasa
219,532,714,862.30 148,420,400,713.50 141,420,296,137.00
Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi
0.00
0.00
0.00
70,631,429,144.00
31,270,211,183.00
21,023,763,650.00
2,234,621,900.00
7,603,110,216.00
6,655,575,000.00
44,953,353,104.00
38,673,365,000.00
25,422,792,953.00
762,621,350,698.30 595,397,965,397.50 503,334,749,258.00
Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal
36,315,638,619.00
15,778,125,650.00
6,224,635,200.00
73,238,346,892.00
50,836,525,199.00
26,368,584,581.00
71,609,801,719.76
27,941,670,560.00
15,631,742,437.00
298,389,990,913.07 172,518,492,409.00
90,659,189,944.00
478,236,600.00
391,177,950.00
4,237,985,800.00
480,032,014,743.83 267,465,991,768.00 143,122,137,962.00
Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak terduga
1,099,955,740.00
1,492,016,594.00
242,938,100.00
1,099,955,740.00
1,492,016,594.00
242,938,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Jumlah Transfer Jumlah Belanja + Transfer
1,243,753,321,182.13 864,355,973,759.50 646,699,825,320.00
Sumber: Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (diolah)
5
Tabel 1.3 dan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat walaupun telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah, akan tetapi sebagian besar peruntukannya ditujukan untuk belanja pegawai. Belanja pegawai berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil juga merupakan uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya. Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa rata-rata belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendominasi penggunaan Total Penerimaan Daerah yaitu sebesar 35,69 persen. Kontribusi belanja modal terhadap Total Penerimaan Daerah hanya memiliki persentase sebesar 28,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk membiayai kegiatan pembangunannya masih cukup kecil, padahal untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan aktivitas pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan dana yang besar untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah dalam usahanya meningkatkan pembangunan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya, pemerintah daerah harus aktif menggali sumber-sumber pendapatan yang akan dijadikan sebagai modal kerja. Pemerintah daerah dituntut
6
untuk mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (UU Nomor 32 tahun 2004). Dengan kata lain pemerintah daerah harus mandiri dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya, sehingga sumber daya yang ada harus dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal termasuk aset-aset berupa tanah maupun bangunan agar penerimaan daerah bisa tercapai secara optimal. Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (2013: 2) KPUP butir 3.1 menyatakan dari perspektif keuangan dan akuntansi, aset adalah sumberdaya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu perseorangan atau entitas atau pemerintah secara historis dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Hak kepemilikan dari sebuah aset bersifat tidak berwujud, namun aset yang dimiliki dapat merupakan aset berwujud dan aset tidak berwujud. Adapun aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Bab I pasal I). Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah (Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Bab I pasal 1). Salah satu tahapan kerja manajemen aset menurut Siregar (2004: 518) yaitu optimalisasi aset yang merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang
7
dikuasai pemerintah daerah diidentifikasi dan dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak memiliki potensi. Kabupaten Tanah Bumbu berdiri berdasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan melalui rapat paripurna DPR RI tanggal 8 April 2003. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Kotabaru. Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak di antara: 2°52’ – 3°47’ Lintang Selatan dan 115°15’ – 116°04’ Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Wilayahnya berbatasan dengan: Kabupaten Kotabaru di sebelah utara dan timur, Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah barat. Kabupaten yang beribukota di Batulicin ini memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Sungai Loban, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Karang Bintang, Simpang Empat, Mantewe, Kuranji dan Angsana. Lima Kecamatan yang terakhir disebutkan adalah kecamatan hasil pemekaran pada pertengahan 2005 lalu. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 5.066,96 km2 (506.696 Ha) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kusan Hulu merupakan kecamatan terluas dan Kecamatan Kuranji merupakan kecamatan terkecil dari luas keseluruhan Kabupaten Tanah Bumbu.
8
Sumber: Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu, 2013. Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tabel 1.5 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu TA 2013 (dalam Rupiah) Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap
782,985,248,891.09 268,971,337,650.26 485,281,915,253.73 857,497,854,868.12 37,311,789,830.02 139,366,548,346.22 0.00 2,571,414,694,839.44
Sumber: Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
9
Tabel 1.5 menunjukkan bahwa aset tanah merupakan 30,45 persen dari total aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hasil inventarisasi aset yang dilakukan pada tahun 2011 diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu masih banyak memiliki aset berupa tanah kosong dan masih belum dimanfaatkan, sehingga apabila dimanfaatkan untuk pembangunan dan perkembangan kota serta sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat akan dapat meningkatkan atau menciptakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan aset milik daerah yang baik akan memposisikan aset tersebut sebagai revenue generator, yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan yang pasti akan meningkatkan pendapatan daerah. Sebaliknya jika pengelolaan aset milik daerah tidak dilakukan dengan baik, maka akan menjadikan aset tersebut sebagai cost center yang membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), khususnya jika dikaitkan dengan segi biaya pemeliharaan dan pengamanannya terutama untuk mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Aset daerah berupa tanah merupakan salah satu kekayaan milik daerah yang pengelolaannya harus dilakukan secara baik dan benar, karena dapat memberikan manfaat ekonomi yang tinggi bagi daerah. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset dengan menganalisis kegunaan tertinggi dan terbaik (highest and best use) terhadap aset non operasional milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terutama pada tanah-tanah kosong maupun terhadap tanah-tanah terlantar yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Siregar (2004: 523) menyatakan studi optimalisasi aset pemerintah daerah dapat dilakukan dengan: (1)
10
identifikasi aset; (2) pengembangan basis data aset; (3) studi Highest and Best Use atas aset; dan (4) pengembangan strategi optimalisasi aset. Dengan demikian salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam optimalisasi aset pemerintah daerah adalah studi atau analisis tentang Highest and Best Use (HBU). Konsep penggunaan tertinggi dan terbaik (Highest and Best Use atau HBU) dapat diartikan sebagai kegunaan yang paling layak, memungkinkan, dan sah dari suatu tanah kosong atau tanah yang sudah dibangun, yang secara fisik memungkinkan, dibenarkan oleh peraturan, layak secara finansial, dan yang menghasilkan nilai tertinggi (AIREA, 2008: 278). Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini disusun guna menjawab tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal terutama dalam hal identifikasi dan optimalisasi pemanfaatan aset terutama pada aset idle yang dimiliki. Optimalisasi pemanfaatan aset idle ini mengambil sampel satu bidang tanah yang belum dimanfaatkan dengan luas ±2 hektar yang terletak di Jalan Raya Batulicin, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metoda highest and best use. Dengan tujuan menemukan kegunaan tertinggi dan terbaik yang mungkin dikembangkan berdasarkan studi kelayakan fisik, legalitas dan perizinan, keuangan, dan kemampuan memberikan hasil yang maksimal agar nantinya dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana identifikasi dan optimalisasi pemanfaatan aset tetap non operasional milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu?
11
2. Bagaimana penerapan analisis highest and best use untuk menentukan kegunaan paling optimal atas aset tetap non operasional milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berupa tanah dengan luas ± 2 hektar yang terletak di Jalan Raya Batulicin, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat?
1.3 Keaslian Penelitian Penelitian mengenai optimalisasi aset milik pemerintah daerah dengan melakukan studi highest and best use telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti lainnya. Pada intinya, antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaan penelitian terletak pada alat analisis yang digunakan dalam mengolah data untuk menghasilkan kesimpulan, sedangkan perbedaanya terletak pada penentuan lokasi dan objek penelitian. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya sebagai berikut: 1. Wilantono (2011) meneliti penggunaan tertinggi dan terbaik terhadap lahan bekas terminal lama yang berlokasi di Jalan Dr. Rajiman Ngawi, dengan melakukan analisis produktivitas properti, analisis pasar dan dilanjutkan dengan kelayakan keuangan. Dari hasil analisis didapatkan tiga usulan penggunaan lahan yang layak dan memungkinkan yaitu penggunaan hotel, komplek ruko, dan gelanggang olahraga. Berdasarkan indikator kelayakan keuangan diketahui bahwa usulan penggunaan hotel merupakan penggunaan tertinggi dan terbaik. 2. Kusumayadi
(2011)
melakukan
penelitian
tentang
analisis
mix-use
development pada lahan komersial yakni kawasan terpadu islamic center yang
12
ada di Provinsi NTB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan yang paling memungkinkan dalam konsep mix-use development didalam mendapatkan pendapatan yang paling optimal dari pilihan pengembangan yang ditawarkan berdasarkan metoda highest and best use (HBU). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis lokasi, analisis pasar properti, analisis keuangan, dan analisis dampak sosial ekonomi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis atribut objek (lokasi, karakterfisik, infrastruktur, aksesbilitas, lingkungan, regulasi), analisis makro ekonomi, analisis permintaan dan penawaran, analisis penilaian tanah dan keuangan, serta analisis pengaruh sosial dan ekonomi 3. Pratama (2011) melakukan analisis pemanfaatan lahan kosong milik Pemerintah DKI Jakarta dengan metoda HBU (analisis produktifitas, analisis penilaian tanah, pendapatan dan keuangan). Alat analisis yang digunakan adalah analisis produktivitas properti, analisis pasar, analisis keuangan dan analisis dampak sosial ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini diketahui bahwa penggunaan paling optimal untuk lahan kosong tersebut adalah kegunaan sebagai rumah susun. 4. Pradhani (2013) melakukan penelitian pada satu bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Ismail Marzuki, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini berkaitan dengan peluang kerjasama pemerintah dan swasta dengan mekanisme Built, Operate, and Transfer (BOT). Dalam menganalisis kegunaan yang terbaik atas lahan kosong tersebut, digunakan alat analisis yaitu analisis produktivitas, analisis pasar untuk masing-masing
13
pilihan penggunaan, dan analisis keuangan. Adapun hasil akhir yang diperoleh untuk penggunaan tertinggi dan terbaik adalah mix-use development yang terdiri dari hotel, mall, dan convention center, lengkap dengan proyeksi penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari sewa tanah, sewa bangunan, dan nilai sisa bangunan, serta proyeksi penerimaan bagi investor selama masa konsesi. 5. Supit (2013) melakukan penelitian pada satu bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Trans Manado-Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan alat analisis berupa analisis produktivitas properti yang terdiri dari aspek fisik dan lokasi lahan serta aspek peraturan dan regulasi, analisis pasar yang meneliti mengenai keseimbangan pasar, analisis kelayakan yang mencakup uji kelayakan finansial, uji kelayakan investasi, dan analisis dampak sosial-ekonomi. Berdasarkan hasil dari keseluruhan alat analisis, ditarik kesimpulan bahwa penggunaan tertinggi dan terbaik atas lahan tersebut adalah penggunaan untuk hotel.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi aset khususnya pada pemanfaatan aset tetap non operasional milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, berupa sebidang tanah seluas ± 2 hektar yang berlokasi di Jalan Raya Batulicin, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, dengan menggunakan metoda highest and best use. Analisis dilakukan berdasarkan pada aspek fisik, legalitas, finansial dan penggunaan yang memberikan hasil paling optimal.
14
1.4.2 Manfaat penelitian 1. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dalam rangka mengoptimalkan aset-aset
non operasionalnya, sekaligus
memberikan
alternatif pemanfaatan aset yang sesuai dengan penggunaan tertinggi dan terbaik
sehingga
dapat
memberikan
manfaat
dan
kontribusi
guna
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah pengetahuan tentang analisis highest and best use untuk aset tanah non operasional, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab I merupakan pendahuluan dengan materi bahasan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, dan tujuan serta manfaat penelitian. Bab II membahas tinjauan pustaka dan landasan teori yang menjadi dasar keilmuan dalam penelitian ini, serta membahas tentang alat analisis yang digunakan. Bab III mencakup olah data dan pembahasan, yang menjelaskan cara penelitian dan bagaimana olah data dilakukan untuk menghasilkan simpulan penelitian. Bab IV sebagai penutup yang berisikan simpulan penelitian dan saran yang relevan dengan hasil penelitian.
