BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Jaringan transportasi yang merupakan infrastruktur fisik mempunyai peran yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, karena infrastruktur dijadikan sebagai modal sosial oleh masyarakat. Semakin baik jaringan transportasi yang tersedia, maka biaya distribusi dan mobilisasi dapat ditekan sehingga biaya produksi menurun dan harga produk semakin terjangkau oleh masyarakat. Manfaat besar yang dihasilkan oleh keberadaan jalan, di sisi lain juga diikuti oleh cukup besarnya biaya dalam pembangunan dan perawatannya. Dalam melaksanakan aktivitasnya, masyarakat di sebuah wilayah selalu menggunakan jalan sebagai jaringan transportasi. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan jalan merupakan salah satu faktor penting terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Seperti yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal 5 yang menyatakan bahwa peranan jalan yaitu sebagai bagian dari sarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; jalan sebagia prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara; jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat kesatuan wilayah Republik Indonesia.
1
2
Jalan raya yang merupakan infrastruktur fisik, mempunyai peranan yang sangat vital karena berfungsi menyediakan layanan hubungan bagi arus ekonomi maupun infromasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedemikian penting fungsi jalan raya, maka harus dipersiapkan secara matang dalam perencanaan pembangunan jalan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi fungsi jalan raya tersebut, antara lain tingkat keusangan, perkiraan peningkatan jumlah kendaraan bermotor atau pensyaratan jarak pandang (Johnson, 1953). Pemerintah mempunyai peran vital dalam penyediaan aset infrastruktur transportasi mengingat pentingya peranan infrastruktur transportasi terhadap perekonomian. Setidaknya, terdapat dua peran penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yaitu mempertahankan kualitas agar tetap baik dan memadai terhadap infrastruktur transportasi yang telah ada serta menyediakan kebutuhan infrastruktur transportasi di masa yang akan. Semakin baik fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah negara, maka kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat juga akan semakin baik pula. Hal ini selaras seperti yang dikemukakan oleh Jiang (2001) bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya bergantung pada penyediaan infrastruktur transportasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 3, jalan merupakan aset milik pemerintah yang merupakan prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas
3
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah termasuk jalan, menurut Mardiasmo (2002: 241) membutuhkan strategi sebagai berikut: 1. identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah; 2. adanya Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) daerah; 3. pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan aset; 4. pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan appraisal (penilai). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan diawali dari kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Penilaian aset sektor publik dapat dilakukan untuk berbagai keperluan termasuk pelaporan keuangan, perencanaan privatisasi, pengajuan pinjaman, pengeluaran obligasi dan analisis ekonomi atau manfaat biaya (cost benefit) yang dilakukan pemerintah atau entitas kuasi pemerintah baik untuk menentukan apakah aset sektor publik digunakan dan dikelola secara efisien atau dapat menentukan harga untuk kepentingan hak monopoli pemerintah (SPI, 2007). Pencatatan aset tetap jalan raya yang dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah harus berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengakuan nilai aset tetap
4
diperoleh dari harga perolehan yang dilakukan apabila aset tersebut diperoleh dalam jangka waktu satu tahun sebelum tanggal neraca awal disusun. Jika tidak terdapat harga perolehan, maka menggunakan nilai wajar. Metoda yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian jalan raya atas aset sektor publik dapat dilakukan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan dan Depreciated Replacement Cost (DRC). Jalan raya merupakan aset sektor publik yang tidak menghasilkan pendapatan atas fungsi dan pemanfaatannya, sehingga dalam mengestimasi nilai jalan raya lebih tepat jika menggunakan metoda DRC. Hal tersebut juga sejalan dengan disebutkan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI, 2007) bahwa dalam hal pelaporan keuangan pemerintah, maka pencatatan aset tetap menggunakan nilai wajar dengan metoda DRC. Menurut Connelan (1997) metoda Depreciated Replacement Cost (DRC) didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan atas nilai tanah untuk penggunaan yang ada atau penggantian sebuah tapak pada lokasi yang sama dan gross replacement cost (biaya penggantian kotor) atas pekerjaan tapak lainnya, dari pengurangan yang tepat dapat dibuat untuk memenuhi usia, kondisi, keusangan ekonomi serta faktor lingkungan. Pada pelaksanannya, metoda DRC dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan metoda unit perbandingan, metoda unit terpasang, dan metoda survei kuantitas. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabuptaen Lamongan tahun 2012, pada hasil penilaian aset tetap khususnya jalan, hanya dinyatakan dengan harga perolehan pada saat pembangunan jalan berlangsung, tidak memasukkan nilai wajar pada saat ini. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai wajar atas aset tetap jalan raya. Kabupaten Lamongan yang beribukota di Lamongan
5
memiliki luas 1.813 kilometer persegi yang terbagi dalam 474 kelurahan/desa dan 27 kecamatan. Penelitian ini akan dilakukan pada ruas jalan yang letaknya terdapat pada: Jalan Basuki Rachmad, Jalan Veteran, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Pahlawan, Jalan Sumargo, yang semuanya berada dikawasan Kecamatan Lamongan dengan jumlah ruas jalan sepanjang 8.466 kilometer. Penelitian ini akan di lakukan pada jalan kabupaten yang merupakan jalan-jalan utama yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, di dalam wilayah ibukota kabupaten karena sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan yang mempunyai fungsi primer, sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya. Sepanjang
ruas-ruas
jalan
tersebut
memiliki
nilai
strategis
dalam
perkembangan ekonomi di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena memiliki volume intensitas kendaraan yang cukup ramai dan juga di sekitar ruas jalan-jalan tersebut banyak muncul perumahan baru yang dapat menimbulkan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitarnya. Dari hal tersebut, sangat dimungkinkan akan terjadinya kenaikan harga properti disekitar ruas-ruas jalan tersebut, sehingga akan membawa pengaruh terhadap perkembangan pasar properti. Sebagai dampak dari kenaikan nilai properti di wilayah ruas-ruas jalan tersebut, maka nilai aset jalan pada ruas jalan yang telah disebutkan sebelumnya tentunya juga ikut naik karena adanya kenaikan nilai tanah serta adanya inflasi sebagai dampak biaya pembuatan baru atas konstruksi jalan. Naiknya nilai properti yang berupa jalan raya ini menyebabkan kenaikan sejumlah kekayaan negara. Kenaikan nilai aset jalan pada ruas tersebut menyebabkan belum tersajinya dengan baik dalam
6
neraca awal laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan karena masih berupa harga perolehan aset tersebut pada saat transaksi, seperti yang tercantum dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa pencatatatan aset tetap dinilai dengan biaya berolehan. Hal ini tentu saja sudah tidak sesuai dengan kondisi nilai aset saat ini sehingga kekayaan negara yang tercatat belum mencerminkan nilai kekayaan negara yang sesungguhnya. Berdasarkan uraian dan permasalahan mengenai pencatatan nilai aset jalan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang belum sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia 2007 (SPI), maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah adanya pelaporan terhadap aset tetap jalan raya yang masih menggunakan harga perolehan, bukan menggunakan nilai wajar, sehingga perlu dilakukan penilaian terhadap aset tetap jalan milik Pemerintah Kabupaten Lamongan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada serta SPI (2007).
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian mengenai penilaian jalan di Kabupaten Lamongan belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya baik di dalam dan luar negeri yang terkait dengan penelitian ini ialah. Tabel 1.1 Keaslian Penelitian No 1
Nama Peneliti Metoda Andrew dan Pitt Depreciated (2000) Replacement Cost.
Hasil
Penilaian aset khusus bangunanbangunan pada sektor publik menghasilkan kenaikan nilai yang cukup tinggi.
7
2
TeleCommUnity (2002)
3
Plimmer dan Sayce (2006)
4
Soeparjanto (2008)
5
Net book value, comparables transaction valuation method untuk menilai aset publik jalan. DRC berdasarkan penilaian aset tetap publik yang bertujuan untuk laoran keuangan berdasarkan fair value. Depreciated Replacement Cost dalam menilai aset jalan.
Total dari tanah dan biaya perbaikan mengalami kenaikan yang secara besar. Diperoleh nilai wajar atas aset yang dinilai, baik dalam menilai jalan maupun bangunan.
Estimasi nilai jalan menggunakna metode DRC menunjukkan hasil yang berbeda dibanding penilaian menggunakna metoda pendekatan biaya. Metoda Bina Marga Konsep nilai pasar dan hubungannya dalam untuk menilai terhadap DRC dalam usaha untuk aset infrastruktur jalan. mengidentifikasi.
Kuahaty (2008)
Penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal topik, yaitu sama-sama menilai jalan dan penggunaan metoda penelitian yaitu metoda Depreciated Replacement Cost (DRC). Adapun beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi objek penelitian yang berada di Kabupaten Lamongan, metoda penaksiran biaya dalam mengestimasi konstruksi bangunan, metoda estimasi depresiasi konstruksi bangunan dan metoda estimasi nilai tanah yang menggunakan analisis perbandingan penjualan.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai jalan raya pada ruas Jalan Basuki Rachmad, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Sumargo, Jalan Pahlawan, Jalan Veteran di Kabupaten Lamongan. Adapun metoda yang digunakan yaitu metoda Depreciated Replacement Cost (biaya penggantian terdepresiasi).
8
1.3.2 Manfaat penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaaat yang berarti yaitu. 1. Bagi
Pemerintah
kabupaten
Lamongan
khususnya
Dinas
Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam penyusunan neraca SKPD. 2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai manajemen aset dan penilaian properti, khususnya dibidang penilaian properti. 3. Mendukung upaya pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan dan manajemen aset daerah sekaligus dapat dijadikan momentum agar pemerintah daerah lebih memahami konsep nilai aset yang dinilainya.
1.4 Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut : Bab I merupakan Pengantar, pada bab ini memuat tentang latar belakang, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan; Bab II merupakan Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis, pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka, landasan teori dan alat analisis; Bab III merupakan Analisis Data dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang uraian cara penelitian, analisis data dan pembahasan; Bab IV merupakan kesimpulan hasil penelitian, mengemukakan keterbatasan yang menjadi kendala dan kesulitan dalam pelaksanaan penelitian serta saran yang diberikan sebagai kontribusi penelitian.
