BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Kebutuhan dalam masyarakat semakin lama semakin berkembang dari

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Kebutuhan dalam masyarakat semakin lama semakin berkembang dari masa ke masa baik itu terhadap kebutuhan pangan,sandang maupun papan. Semakin berkembangnya kehidupan masayarakat semakin berkembang pula kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Salah satu kebutuhan manusia yang sangat dibutuhkan adalah dari sektor papan (rumah tinggal). Rumah tinggal adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting selain pangan dan sandang. Selama masih ada manusia yang dilahirkan maka kebutuhan akan rumah tinggal akan tetap selalu ada. Setiap sepasang insan melangsungkan penikahan maka tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah rumah sangat diperlukan sebagai tempat tinggal untuk membentuk sebuah keluarga baru. Bisa dibayangkan berapa jumlah pasangan yang melakukan pernikahan di Indonesia setiap tahunnya dan berapa jumlah rumah yang dibutuhkan untuk ditinggali oleh pasangan-pasangan tersebut. Kebutuhan akan rumah tidak akan pernah mengikuti perlajuan pertumbuhan penduduk.akibat dari hal tersebut tentunya semakin banyak lahan yang akan dibutuhkan untuk membangun rumah tingal yang baru untuk ditempati dan beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Hal tersebut sudah sangat terlihat didaerah pedesaan dan perkotaan terutama di daerah pedesaan yang dimana lahan-lahan produktif yang semakin lama-semakin

Universitas Sumatera Utara

berubah fungsi yang dulunya adalah lahan untuk persawahan maupun ladang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Pemukiman disebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagi tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset pemiliknya.1 Perumahan dan Pemukiman merupakan cerminan dari watak dan jati diri manusia didalam masyarakat, rumah tinggal atau pemukiman memberikan gambaran suatu bangsa mengenai kehidupan perekonomian suatu negara yang mencerminkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah tinggal atau pemukiman menjadi sesuatu yang wajib untuk diperoleh oleh masyarakat dan perlu dikembangkan demi kelangsungan hidup masyarakat Berdasarkan Pasal 28 H angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan dasar kebutuhan manusia. Tetapi hal tersebut seakan masih sulit untuk terlaksana terutama di Indonesia yang kehidupan masyarakatnya berada pada level menengah kebawah terutama untuk mendapatkan hunian atau rumah tinggal yang layak dan nyaman bukannlah hal yang mudah untuk dilakukan karena terkendala dalam biaya. Hal seperti ini kemudian menjadi suatu bentuk gambaran yang nyata terhadap

1

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung:Alumni,2005), hal. 183.


pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia dimana masih banyak masyarakat yang belum bisa memiliki hunian yang murah, nyaman dan tentram. Untuk mengatasi hal tersebut maka Bank sebagai lembaga keuangan memberikan solusi bagi masyarakat terutama bagi masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah untuk dimudahkan dalam memiliki rumah atau hunian yang dapat terutama dalam pendanaan dengan mengeluarkan produk perbankan berupa pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah ( KPR). Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah khususnya dalam jual beli rumah. Pelayanan kredit ini diberikan hampir semua bank yang mempunyai fasilitas Kredit Pemilikan Rumah baik bank-bank swasta ataupun bank pemerintah. Perkataan kredit tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi diatur oleh undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 11. Penyediaan dana untuk pembangunan perumahan dengan fasilitas Kredit Kapling Siap Bangun Dan Kredit Pemilikan Rumah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/1990 tentang Pengadaan Perumahan Dan Pemukiman Dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun ( KPKSB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Repelita V.2 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III Tentang Perikatan, tidak tercantum istilah kredit, padahal dalam kehidupan sehari-hari, 2

Andi Hamzah, I Wayan Suandra, B.A Manalu, Dasar-dasar Hukum Perumahan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 6.


kata kredit selalu diidentikkan dengan utang atau pinjaman berupa uang atau barang. Orang yang memperoleh kredit adalah orang yang mendapat kepercayaan dari orang lain atau bank yang telah memberikan pinjaman untuk jangka waktu tertentu dan pihak yang meminjam akan mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam praktik bisnis, pengembalian utang diikuti dengan bunga atau imbalan tertentu. Dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III Tentang Perikatan dapat dikatakan menganut sifat terbuka. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada aspek ini, momentum yuridis yang melatarbelakangi hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur adalah asas konsensualisme, yang tercermin dalam Pasal 1320 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat subjektif untuk melahirkan perjanjian, sedangkan uang atau yang dipersamakan dengan itu merupakan objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang undang, kesusilaan atau ketertiban


umum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1320 angka (4) jo Pasal 1337 KUHPerdata.3 Menurut Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat, bahwa KPKSB-KPR adalah kredit yang diberikan oleh Bank-bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kepada masayarakat yang berpenghasilan rendah yang berpendapatan tetap dan tidak tetap dengan pendapatan keluarga maksimum Rp. 900.000,- per bulan, untuk membiayai pemilikan Kapling Siap Bangun (54 meter persegi sampai dengan 72 meter persegi), rumah inti, rumah sederhana dan rumah susun tipe 12 sampai dengan tipe 70, yang umber dananya diatur oleh Pemerintah dan Bank-bank Pelaksana.4 Sedangkan derdasarkan situs Bank Indonesia, Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah

perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Pemilikan rumah melalui fasilitas KPR menjadi salah satu solusi terutama bagi masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah untuk memiliki rumah atau hunian dengan cara mencicil atau kredit dan dapat menempati langsung rumah yang akan dibeli tanpa harus membayar lunas rumah yang akan dibeli. Di Indonesia sendiri dikenal dua jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu KPR Subsidi dan KPR Non Subsidi. KPR Subsidi sendiri adalah KPR yang disediakan dan persyaratannya diatur oleh pemerintah dengan pihak bank, dimana dalam pemberian KPR Subsidi ini ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan KPR Non Subsidi merupakan KPR yang disediakan dan ketentuannya diatur oleh pihak bank dan ditujukan kepada seluruh jenis masyarakat yang ingin

3

Lukman Santosa AZ, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 59-60. 4 Ibid, hal. 6.


memiliki rumah yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank penyedia KPR tersebut. Kredit Pemilikan Rumah di Indonesia sendiri pertama kali disalurkan pada tahun 1976 tepatnya pada tanggal 10 Desember 1976 yang di prakasai oleh Bank Tabungan Negara yang kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 kemudian Bank BTN di Tunjuk Sebagai Bank pertama di Indonesia sebagai penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia.5 Perlahan kemudian seiring dengan perkembangan dunia perbankan di Indonesia pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak lagi hanya disediakan oleh Bank BTN tetapi juga oleh bank-bank lain yang ada di Indonesia memberikan pelayanan terhadap masayarakat dalam hal pemenuhan akan kepemilikan rumah atau hunian bagi masyarakat. Salah satu bank yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga dan cicilan yang rendah adalah Bank Sumut. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat menjadi PT. Bank Sumut yang telah berdiri sejak tahun 1961 dan lebih dikenal sebagai Bank Sumut ini adalah salah satu bank yang berstatus sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang cukup banyak diminati oleh masayarakat terutama msayarakat Sumatera Utara. Banyaknya masyarakat yang tertarik untuk melakukan permohonan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah ( KPR) didasarkan karena pelayanan yang baik dari Bank Sumut kepada nasabah serta 5

Bank BTN, “Sejarah Bank BTN, diakses dari http://www.btn.co.id/id/content/BTNInfo/Tentang-Kami/Sejarah-Bank-BTN, diakses tanggal 22 Februari 2015, Pukul 21:48 WIB.


proses permohonan yang yang cepat dan mudah serta memiliki bunga dan cicilan yang cukup rendah dan disesuaikan dengan suku bunga pasar sehingga memberikan kemudahan dan kepercayaan terhadap para nasabah dan juga uang muka yang rendah. Sehingga pada Tahun 2012 berdasarkan daftar suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia , Bank Sumut termasuk kedalam sepuluh besar bank dengan Bunga KPR paling Rendah.6 Pemberian kredit oleh Bank Sumut terutama Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu upaya Bank Sumut untuk memperoleh keuntungan, karena dengan pemberian kredit, bank

dapat memperoleh bunga dari

pemberian kredit. Pemberian kredit tersebut haruslah berdasarkan prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan melalui analisis kredit yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu diketahui bahwa tidak selamanya pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Sumut kepada nasabah berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan

6

Detik Finance, “ Ini Dia 10 Bank dengan Bunga KPR Paling Rendah”, Selasa 07 Agustus 2012. Diakses dari http://finance.detik.com/read/2012/08/07/080945/1984815/5/ini-dia-10-bankdengan-bunga-kpr-paling-rendah, tanggal 22 Februari 2016, pukul 22:28 WIB.


berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar yaitu Prinsip 5 C .7 Tak dapat dipungkiri bahwa dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah di Bank Sumut tak lepas dari yang namanya kendala sebab tidak selamanya para nasabah yang mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah tersebut bersikap jujur dan beritikad baik. Tak jarang para nasabah memberikan informasi palsu mengenai data diri ketika mengajukan permohonan kredit, dan yang paling sering adalah kredit bermasalah serta wanprestasi merupakan segelintir permasalahan yang sering diahadapi oleh pihak Bank Sumut dalam memberikan Kredit Pemilikan Rumah kepada nasabah. Kurangnya pengetahuan para nasabah yang ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah menyebabkan para nasabah tidak melihat dampak yang akan terjadi dikemudian hari yang dapat menjadi permasalahan kedepannya. Masyarakat yang mengajukan Kredit Pemilikan Rumah tanpa dengan pengetahuan yang minim beresiko sekali untuk menghadapi masalah yang tentunya tidak hanya akan merugikan pihak nasabah itu sendiri tetapi juga pihak Bank. Berdasarkan Uraian yang telah dikemukan penulis diatas maka penulis tertarik untuk mmbahas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bank (Studi Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan).

7

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 95.


B. Permasalahan. Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan ? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pihak Bank Sumut Cabang Pembantu USU medan dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan ? 3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan apabila pihak Debitur melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan ?

C. Tujuan Penulisan Tujuan Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi nasabah Bank Sumut Cabang Pembantu Medan USU dan prosedur pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi nasabah Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan apakah disamakan terhadap semua nasabah atau tidak. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Medan USU dalam Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).


3. Untuk menjelaskan upaya dan proses yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan Wanprestasi dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Sumut Cabang Pembantu Medan USU.

D. Manfaat Penulisan. 1. Manfaat Teoretis a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis dan menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. b. Untuk memeperkaya khasanah ilmu hukum, terkhusus hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah dan berlatih untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik. c. Bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu juga untuk memberikan kontribusi pemikiran dan menunjang terhadap perkembangan ilmu hukum khusunya hukum perbankan.

2. Manfaat Praktis. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi masyarakat maupun individu maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah


pengetahuan yang berhubungan dengan dunia perbankan, terutama dalam hal pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan.

E. Metode Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana yang dikemukakan diatas, untuk mencari dan menemukan kebenaran secara ilmiah dan untuk menempatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan skripsi, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penyususunan penulisan ini adalah penelitian hukum doctrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan serta penelitian lapangan (Field Research). Yang dimaksud dengan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan. Penelitian langsung ke lapangan dilakukan di Bank Sumut Cabang


Pembantu USU Medan dengan melakukan wawancara kepada Sdr. Tengku M Razid selaku Seksi Analisis Kredit terkait dengan mengajukan daftar pertanyaan serta mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Terkait dengan hal itu juga dikemukakan pemikiran-pemikiran yang berkenan dengan permasalahan yang dibahas.8 3. Pendekatan Penelitian. Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif atau yuridis. Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma (yang seharusnya). 4. Jenis Data dan Sumber Data. Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data yang meliputi data primer, sekunder, dan tersier yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian seperti buku-buku, literatur, artikel, internet, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas. 8

Armirudin dan Zainal Asukin, Pegantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal 118.


Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan didapat dari peraturan perundang-undangan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yaitu berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (public documents and official records). Di samping itu sumber data berupa Undang-Undang Negara yakni : a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perbankan. d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Pemukiman. e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38/ DPNP tanggal 31 Desember 2010.

f. Peraturan Perundang-undangan Lainnya Sumber data lainnya juga diperoleh dari beberapa jurnal, bukubuku, referensi, dan melakukan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pegawai Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan pada bagian yang menangani Kredit khusunya Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 5. Teknik Pengumpulan Data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa peraturan


perundangan, artikel maupun dokumen lain serta mengadakan penelitian langsung melakukan wawancara terhadap orang-orang berkompeten yang dibutuhkan, yaitu Kepada Sdr Tengku M. Razid (Seksi Analisis Kredit Bank Sumut

Cabang Pembantu USU Medan) untuk kemudian

dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi pustaka dan penelitian lapangan (Field Research) untuk mengumpulkan data dan menyusun data yang diperlukan.

6. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis ini dalam penelitian ini adalah mengaklarifikasikan pasal-pasal dokumen sampai ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisi data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

F.Keaslian Penulisan. Sepanjang penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum USU skripis dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bank ( Studi Bank SUMUT Cabang Pembantu USU Medan) belum pernah diteliti dalam bentuk skripsi pada Departemen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum USU, namun ada beberapa skripsi yang mengangkat tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) namun dari segi yang berbeda. Adapun skripsi yang mengangkat tentang Kredit Pemilikan Rumah antara lain, Aspek Hukum Perjanjian Kredit


Pemilikan Rumah Bermasalah Dengan Pengikatan Hak Tanggungan Pada Bank Permata; Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Kreditur Dalam Penyelesaian Sengketa atas Kredit Macet Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Penulisan Skripsi ini berbeda dengan yang sebelumnya.Penulisan skripsi ini didasarkan oleh ide, gagasan maupun pemikiran penulis serta masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penulisan ini dari awal hingga akhir. Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Terhadap Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bank, Studi Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan”. Skripsi ini adalah berdasarkan pemikiran untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses pemberian Kredit Pemilikan Rumah bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan pendapatan dibawah rata-rata. Skripsi ini belum pernah dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebelumnya. Kalaupun ada kesamaan, hal tersebut tidak merupakan kesengajaan dan tentunya dilakukan dengan pendekatan permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Terhadap Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Bank, Studi Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan”, belum ada dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sehingga dapat dikatakan bahwa skripsi ini adalah asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.


G. Sistematika Penulisan. Sistematika penulisan dapat dibagi dalam beberapa tahapan, yang disebut dengan bab,dimana tiap bab dimana tiap bab akan diuraikan masalahnya secara tersendiri namun masih dalam konteks yang berkatian dengan bab yang lain. Secara sistematis menempatkan keseluruhan materi pembahasannya kedalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

a. BAB I :PENDAHULUAN Memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian dari penulisan dan sistematika dari penulisan. b. BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN PERJANJIAN KREDIT Menguraiakn tentang tinjauan pustaka mengenai bank dan perjanjian kredit. Pengertian Bank menurut aspek hukum perbankan; Fungsi dan jenis-jenis bank menurut aspek hukum perbankan ; Pengertian perjanjian kredit menurut KUHPERDATA dan apa yang menjadi dasar hukum perjanjian kredit; dan jenisjenis kredit bank. c. BAB

II:

TINJAUAN

UMUM

KEPEMILIKAN

KREDIT

PEMILIKAN RUMAH


Berisi Tinjauan Umum mengenai Kredit Pemilikan Rumah, yakni meliputi pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR); Tinjauan Umum berupa Jenis-Jenis Kredit Pemilikan rumah; Syarat-syarat Kredit Pemilikan Rumah; dan Penyelenggaran administrasi Kredit Pemilikan Rumah. d. BAB IV: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PIHAK BANK PADA BANK SUMUT CABANG PEMBANTU USU MEDAN Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Dan Kendala Yang dihadapi Oleh Pihak Bank pada Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan, serta Upaya yang dilakukan apabila pihak Debitur melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Di Bank Sumut Cabang Pembantu USU Medan. e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Memuat keseluruhan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan saran perlu untuk perbaikan penulisan.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Kebutuhan dalam masyarakat semakin lama semakin berkembang dari

Recommend Documents