BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius,

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius, ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengkait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara sub sistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak pula (Siahaan, 2004:1). Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih secara alami. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang

sangat

signifikan

secara

variabel

bagi

peristiwa-peristiwa

lingkungan. Lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, namun sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungan. Di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian

Analisis Mengenai Dampak…, Prido Wiji Saputro, Fakultas Hukum UMP, 2017

kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada pada kondisi optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumberdaya dengan dilakukan secara terkendali dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan (Joko, 1999 : 2-3). Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam perkembangannya manusia lebih cenderung menjadi faktor utama penyebab kerusakan lingkungan hal ini yang menjadikan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang bertujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lain. Salah satu faktor keterancaman bagi lingkungan hidup adalah kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang bila paradigma atas pembangunan

2 Analisis Mengenai Dampak…, Prido Wiji Saputro, Fakultas Hukum UMP, 2017

itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Untuk meningkatkan kegiatan perekonomian nasional agar tingkat perkembangan ekonomi sedapat mungkin lebih besar daripada tingkat pertambahan penduduk, pemerintah secara kuantitatif dan kualitatif meningkatkan proyek-proyek pembangunan di segala bidang. Dalam proses pembangunan tersebut umumnya aspek lingkungan kurang diperhatikan, baru disadari kemudian setelah ada perusakan dan pencemaran lingkungan yang merugikan, baik untuk kehidupan masa kini maupun untuk kehidupan masa datang ( Supardi, 1994 :149). Di negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, yang tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Karena itu pembangunan perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa pembangunan akan terjadi kerusakan lingkungan yang akan menjadi semakin parah dengan waktu. Kerusakan lingkungan ini akan membawa kita pada keambrukan. Akan tetapi pembangunan juga dapat dan telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk menghindari ini, pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga menjadi berkelanjutan untuk jangka panjang. AMDAL merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan ini (Otto,1997:16). Pembangunan merupakan proses dinamis yang terjadi pada salah satu bagian dalam ekosistem yang akan mempengaruhi seluruh bagian. Kita tahu pada era pembangunan dewasa ini, sumber daya bumi harus


dikembangkan semaksimal mungkin secara bijaksana dengan cara-cara yang baik dan efisien mungkin. Tetapi sayang, dalam praktiknya perhatian terhadap penggalian sumber daya ini sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas produksi, seperti berapa banyak kemungkinan yang akan dicapai perhektar tanah. Hal-hal yang menyangkut pemeliharaan kontinuitas alam kurang diperhatikan. Sehingga tidak jarang akhirnya intergritas lingkungan menjadi tidak terpelihara dan hilangnya kelestarian lingkungan ( Supardi, 1994 : 73). Pembangunan yang baik harus memiliki Amdal dari pemerintah dimana pembangunan itu dilaksanakan. Pengertian analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/kegiatan direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/kegiatan. Pasal 12 Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menetapkan bahwa setiap rencana kegiatan yang mungkin dapat menimbulkan dampak besar dan penting, diwajibkan untuk memiliki Amdal. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang di akibatkan oleh suatu usaha dan/ kegiatan menurut PP No 27 Tahun 1999. Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Cilacap. Dalam kehidupan perekonomian,


pertanian merupakan sektor utama bagi

mayoritas penduduknya

sedangkan pada subsektor nelayan hanya digeluti oleh sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir pantai selatan. Sebagai salah satu dari tiga kawasan utama di Jawa Tengah selain Semarang dan Surakarta, pemerintah kota Cilacap terus mengadakan program investasi bagi para investor yang akan menanamkan modalnya. Pengembangan kawasan industri Pmbangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tanggal 14 November 2006 merupakan salah satu bentuk riilnya. Adanya pembangunan proyek tersebut diharapkan mampu mengakibatkan perubahan yang lebih baik di segala aspek kehidupan masyarakat di sekitar

Cilacap. Tetapi dalam kenyataanya kurang

memberikan dampak positif bagi kesejahteraan penduduk di Kabupaten Cilacap. Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap yang berbahan bakar batubara tersebut sebenarnya menimbulkan 2 pandangan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi PLTU mempunyai kebaikan karena terkait kemampuan memproduksi listrik dengan biaya murah dibandingkan dengan sistem pembangkit listrik lainnya. Namun, di sisi lain PLTU batubara juga mempunyai keburukan karena merupakan sumber pencemaran lingkungan yang menjadi penyebab konflik sehingga mengakibatkan masalah sosial baru bagi warga masyarakat di sekitar PLTU Cilacap.


Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Cilacap mendapat penolakan dari masyarakat. Delapan kelompok nelayan Cilacap menolak rencana pembangunan PLTU II di Desa Bunton Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. PLTU I di Desa Karangkandri Kecamatan Kesugihan yang ada sekarang telah merampas ekonomi 23.000 nelayan setempat. “PLTU I Karangkandri telah meyebabkan kerusakan lingkungan laut serta dirampasnya wilayah tangkapan ikan oleh kapal tongkang pengangkut batubara menjadi alasan kita menolak keberadaan PLTU II Bunton, “ kata Ketua Kelompok nelayan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap (PPSC), Srigito, minggu (25/5/10). Srigito menyatakan sikap penolakan

rencana

pembangunan

PLTU

Bunton.

“Kita

sudah

berkomunikasi dan melakukan pertemuan dengan tujuh kelomppok nelayan lainnya membahas masalah ini, “ jelasnya. Keberadaan PLTU Karangkandri itu saja sudah sangat merugikan nelayan. Dampak buruk terhadap lingkungan operasional PLTU telah merampas penghasilan nelayan. Perairan Cilacap sudah tidak ada ikan, air panas limbah operasional PLTU dibuang ke laut. Akibatnya adalah ikan-ikan akan lari menjauhi lokasi sekitar PLTU sehingga masyarakat merasa dirugikan (http://www.replubika.co.id/berita/breakingnews/ekonomi/10/05/23/11676 3/-nelayan-cilacap-tolak-pembangunan-pltu-bunton).


Berdasarkan wawancara dengan

Adi selaku Kepala Bidang

AMDAL Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap pada tanggal 20 Mei 2016 dijelaskan bahwa pembangunan PLTU di Kabupaten Cilacap pada dasarnya memiliki dampak lingkungan yang sangat besar. Dampak atas pembangunan dan keberadaan PLTU dapat dirasakan besar pada daerah yang dekat dengan PLTU seperti di Desa Menganti, Karangkandri dan Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang analisis mengenai dampak lingkungan yang belum terjawab dengan suatu bentuk penelitian dengan judul : “ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) PADA PLTU BUNTON DI KABUPATEN CILACAP MENURUT UU NOMOR 32

TAHUN

2009

TENTANG

PERLINDUNGAN

DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukaan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sistem pengelolaan AMDAL pada PLTU di Kabupaten Cilacap? 2. Bagaimana tanggung jawab PLTU terhadap kerusakan lingkungan atas keberadaan PLTU di Kabupaten Cilacap menurut Undangundang Nomor 32 tahun 2009?


C. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan AMDAL di PLTU Kabupaten Cilacap. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab PLTU terhadap kerusakan lingkungan atas keberadaan PLTU di Kabupaten Cilacap menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

D.

Manfaat penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada khususnya sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini. b. Memberikan

manfaat

bagi

perkembangan

Ilmu

Hukum

khususnya mengenai Hukum Lingkungan. c. Sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dan permasalahan yang berbeda. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan wawasan, pengetahuan serta pemahaman tentang penerapan hukum lingkungan yang telah diterima selama menempuh kuliah.


b. Penelitian ini sebagai bahan masukan kepada Instansi atau lembaga sebagai bahan pertimbangan pembangunan PLTU yang ramah lingkungan. c. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yang lain yang berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius,

Recommend Documents