BAB I PENDAHUUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHUUAN 1.1 LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah. Pengembangan Kantor Camat Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu camat dengan kelompokkelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus

dilaksanakan secara sistematis

mulai

dari

tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai

dengan tahap

pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan

Renstra kecamatan Pracimantoro 5 2016-2021

yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kecamatan Pracimantoro mengemban tugas dan tanggung

jawab

agar

proses

perencanaan

pembangunan

di

Kantor

Camat

Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kantor Camat Pracimantoro, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Camat Pracimantoro dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kantor Camat Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Renstra Kecamatan Pracimantoro memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no.17/2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Kecamatan Pracimantoro akan menjadi pedoman bagi penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pracimantoro yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Lebih jelas gambaran tentang Renstra kecamatan Pracimantoro dengan dokumen

perencanaan

lainnya

dalam

kaitan

dengan

sistem

perencanaan

pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagai ditunjukkan pada gambar 1.1


Gambar 1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Pracimantoro dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Pedoman Renja

Rentra

Pedoman RKA

Rincian

K/L

APBN

K/L

K/L

Pedoman

Dijabarkan

RPJP

RPJM

Nasional

nasional

Pedoman

Pedoman RKP

Dijabarkan

RPJP

RPJM

Daerah

Daerah

RAPBN

APBN

RAPBD

APBD

Pedoman RKPD

Pedoman

Pedoman

Rentra

Renja

RKA

Rincian

K/L

Kecamatan

Kecamatan

APBD

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.

Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Pracimantoro dimaksud untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Pracimantoro untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan peran yang diemban.

2. Tujuan Penyusunan

Renstra

Kecamatan

Pracimantoro

bertujuan

untuk

lebih

memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan skala prioritas di Kecamatan Pracimantoro dalam upaya turut mendukung susksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapakan dalam RPJM Daerah Kabupaten Wonogiri 2016-2021.


1.3 LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri tahun 2016 – 2021 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenTang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Pengelolaan

dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Kinerja

tentang

Laporan

Keuangan

dan

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 13. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Pedoman

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada

DPRD,dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan ,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Wonogiri

Nomor

9

Tahun

2004

tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2030; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025; 21. Peraturan daerah Kabupaten Wonogiri Nomor

Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021.


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika naskah Renstra Kecamatan Pracimantoro 2016-2021 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR CAMAT PRACIMANTORO 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V RENCANA

PROGRAM,

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Renstra kecamatan Pracimantoro 10 2016-2021

5.2. Indikator Kinerja 5.3. Kelompok Sasaran 5.4. Pendanaan Indikatif BAB VI INDIKATOR

KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJM DAERAH KABUPATEN WONOGIRI BAB VII PENUTUP .


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD KANTOR CAMAT PRACIMANTORO

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pracimantoro Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan


g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi; d. pembinaan; e. pengawasan; f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan; dan i. kewenangan lain yang dilimpahkan. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; 3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; 4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; 5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; 6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ; 7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan ; 8. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenganan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat ; 9. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan ; 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretariat Kecamatan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Kelompok Jabatan Fungsional.


Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris dan 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi. Sedangkan Sekretariat terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggunh jawab kepada Sekretaris. 2.1.1 Camat Camat memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Camat mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati

Wonogiri

Nomor

64

Tahun 2012

tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Bupati kepada Camat, yang meliputi : 1.

Aspek Perijinan 1. Pemberian Ijin pemasangan reklame papan merk toko yang menempel di areal toko dalam satu Kecamatan.

2.

Aspek Rekomendasi 1. Rekomendasi, pencacatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bebas jalan dan kali mati ; 2. Rekomendasi ijin kursus / ketrampilan ; 3. Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran LSM yang bergerak dalam bidang social, Organisasi Sosial/Panti, Pengumpulan Uang dilingkungan Kecamatan ; 4. Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili Kantor/Usaha Industri ; 5. Rekomendasi pemberian ijin usaha ketenagalistrikan kepentingan sendiri yang berada diwilayah Kecamatan ; 6. Rekomendasi pemberian ijin Usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja ; 7. Rekomendasi ijin keramaian.

3.

Aspek Penyelenggaraan 1. Untuk menandatangani : a. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negera Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kebupaten/Kota ;


b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negera Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kebupaten/Kota ; 2. Untuk menandatangani Legalisasi : a. Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia pada Kelurahan yang bersangkutan ; b. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia pada Kelurahan yang bersangkutan ; c. Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kelurahan yang bersangkutan. d. Pendataan titik lampu penerangan jalan dan taman serta penataan dan pemasangan lampu-lampu di jalan dan taman lingkungan

(Kecuali Kota Kabupaten dan Kota Kecamatan) ; e. Pendataan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan (Kecuali Bangunan Pemerintah) ; f. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATKORLAK) di tiap Kecamatan ; g. Pendataan, penertiban, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian PKL ; h. Pengumpulan

data

tentang

implementasi

system

pembiayaan

kesehatan melalui JPKM ; i.

Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar secara umum

(Kecuali penyuluhan yang bersifat teknis) ; j.

Pencatatan, pendataan, penyuluhan, monitoring dan pengawasan sector IKDK (Industri Kecil dan Dagang Kecil) non formal diluar tanah dan bangunan ;

k. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan SDA tanpa ijin yang dapat menganggu serta membahayakan lingkungan hidup ; l.

Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya ;

m. Pendataan ketenagakerjaan ; n. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya ; o. Pengusulan penetapan nama-nama geografi ;


p. Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan ; q. Pengusulan penetapan pemekaran RT/RW ; r. Pengusulan penetapan pemekaran Kelurahan ; s. Pengusulan penghapusan barang Kecamatan dan Kelurahan ; t. Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan ; u. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak ; v. Pelaksanaan musrenbang Kecamatan ; w. Pemunggutan Pajak Daerah dan restribusi daerah diluar surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Restribusi Daerah ( SKRD) ; x. Pelaksanaan lelang Tanah Eks Bondo Desa.

2.1.2 Sekretariat Tugas

Sekretariat

Kecamatan

adalah

melaksanakan

penyiapan

perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara

terpadu,

pelayanan

administrasi,

dan

pelaksanaan

di

bidang

perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan (tugas Subbag Perencanaan dan Pelaporan) ; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan di bidang keuangan (tugas Subbag Keuangan) ; c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang

umum

dan

kepegawaian

serta

melaksanakan

pelayanan

masyarakat dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan (tugas Subbag. Umum dan Kepegawaian ;


d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1.3 Seksi Tata Pemerintahan Tugas Seksi Tata Pemerintahan adalah Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Pemerintahan Desa dan

atau

Kelurahan. 2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Menyiapkan bahan

perumusan

kebijakan

tehnis,

pembinaan,

pelaksanaan

dan

pengkoordinasian kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan

dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta prasarana dan

fasilitas pelayanan umum. 2.1.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan social lainnya. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Pracimantoro selengkapnya dapat dilihat dalam bagan 1 dibawah ini.


CAMAT WARSITO, SIP,MM SEKRETARIS KECAMATAN Drs.EKO NUR HARYONO,MM Kelompok Jabatan Fungsional

KASUBAG PERENC. & PELAPORAN Ike Budiarti,SE

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIA N Sugimin

KASUBAG KEUANGAN

KASI TAPEM

KASI P M D

KASI KESRA

KASI TRANTIBUM

Sumanto, S.IP

Rini Rahayu

Nunuk Hartiningsih, SE

Suhardi, SE

KEPALA DESA/LURAH

2.2.

Sumber Daya SKPD

2.2.1. Susunan Kepegawaian 2.2.1.1. Pegawai kantor Camat Pracimantoro Menurut Kedudukan dalam Organisasi Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Camat Pracimantoro sampai Bulan Desember 2016 (triwulan IV) adalah sebanyak 30 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Pracimantoro adalah sebagaimana tabel berikut:


Tabel 2.1 Personil Kantor Camat Pracimantoro Kondisi Bulan Desember 2010

NO

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI

KOMPOSISI PEGAWAI L

P

JUMLAH

1

Camat

1

1

2

Sekretaris Kecamatan

1

1

3

Kasubag Umum dan Kepegawaian

1

1

4

Staf Pendukung (Jab. Fungsional)

3

5

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

6


1

7

Kasubag Keuangan

-

8


1

9

Kasi Tata Pemerintahan

1

1

10


1

1

11

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

-

1

1

12


-

-

-

13

Kasi Kesejahteraan Rakyat

1

1

14


-

-

-

15

Kasi Ketentraman Ketertiban Umum

1

1

16


1

1

JUMLAH

12

-

3

1

1

-

1 -

1

4

2

16

2.2.1.2. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kantor Camat Pracimantoro menurut status pangkat dan golongan adalah sebagamana Lampiran 1 (Bezzetting triwulan II Tahun 2016).


2.2.1.3. Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kantor Camat Pracimantoro, adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Data Pegawai Kantor Camat Pracimantoro Menurut Tingkat Pendidikan Bulan Januari 2016 NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1

Pasca sarjana ( S 2 )

2

2

Sarjana ( S 1 )

3

3

Diploma III

3

4

SLTA

5

5

SLTP

2

5

SD

1

2.2.2. PERLENGKAPAN Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kantor Camat Pracimantoro dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi sebesar

dengan total nilai

Rp. 3.834.724,828,-(tiga milyard delapan ratus tuga puluh empat juta tujuh

ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :


Tabel 2.3 Data Barang Inventaris Kantor Camat Pracimantoro Bulan Desember 2015

NO.

NAMA BARANG

JUMLAH

JUMLAH HARGA (RP)

3,168 m

656.330.000,-

4 buah

911.430.000,-

1.

Tanah

2.

Bangunan Gedung

3

Alat Berat

4

Alat Angkutan

5.

Alat Kantor & Rumah Tangga

6.

Alat Studio dan Komunikasi

7.

Jalan dan Jembatan

8.

Bangunan air

35.000.000,-

9.

Instalasi

50.000.000,-

10.

Jaringan

2.000.000,-

11.

AKtiva lain lain

8.720.000,-

4.980.000,646.659.836,343

237.924,992,13.000.000,-

1

Jumlah

1.233.350.000,-

3.834.724,828,-

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Pracimantoro berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Camat Pracimantoro disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.


Adapun kinerja pelayanan SKPD Kantor Camat Pracimantoro Belanja Langsung dari Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat seperti dalam tabel 2.4 dan 2.5

NO

Tahun

Pagu Anggaran

Pertumbuhan (%)

1.

Realisasi APBD (Rp)

(%)

2010

2.

2011

164.490.000

143.818.417

3.

2012

331.518.000

300.631.063

4.

2013

353.068.000

304.345.564

5.

2014

383.556.000

298.881.500

6.

2015

808.546.000

762,382,293

Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung

NO

Tahun

Pagu Anggaran

Pertumbuhan (%)

1.

Realisasi APBD (Rp)

(%)

2010

2.

2011

1.695.763.000

1.612.684.906

95%

3.

2012

1.696.159.000

0,00141%

1.580.441.989

93%

4.

2013

1.855.940.000

0,092%

1.502.509.555

81%

5.

2014

1.834.990.000

-0,0112%

1,696.923.797

92%

6.

2015

2.160.434.000

0,177%

1.897.655.619

88%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ( Analisis SWOT : STRENGHT, WEAKNESS, OPPORTNITY AND THREATH ) 2.4.1 Analisis Lingkungan Internal a. Faktor Kekuatan ( Strong ) a. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 84 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati Wonogiri ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kantor Camat Pracimantoro. Renstra kecamatan Pracimantoro 22 2016-2021

b. Struktur organisasi pada Camat Pracimantoro telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai. c. Aparat Kantor Camat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. d. Pola kerja di Kantor Camat Pracimantoro yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif. e. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. b. Faktor Kelemahan ( Weakness ) a. Belum memdapatkan pelatihan sebagai tenaga Perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan. b. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga

menimbulkan

kendala

dalam

perencanaan

pembangunan

yang

komprehensif dan berkelanjutan. c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan. d. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan. e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial. 2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal a. Faktor Peluang ( Opportunity ) a. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pracimantoro. b. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluasluasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. c. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).


b. Faktor Ancaman ( Threat ) a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan. b. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif. c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pracimantoro. d. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ,melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat yang harus dipikul , sampai saat ini terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain : 1.

Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2.

Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan .

3.

Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.

4.

Kesadaran

masyarakat

untuk

melakukan

kegiatan-kegiatan

sosial

yang

menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang. Kondisi Yang Diinginkan 1. Tercukupinya Sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung oleh diklat diklat yang menunjang profesionalisme bagi PNS. 2. Terlaksananya koordinasi yang baik

antar Kepala seksi, dan antar UPT/UPTD

sehingga dapat meningkatkan kinerja sbb : a.

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b.

Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).

c.

Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

d.

Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan


4. Meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial

guna mendukung / menunjang peningkatan kualitas dan taraf hidup warga miskin dan kaum difabel.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 – 2021, visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah

MEMBANGUN

WONOGIRI

SUKSES

BERIMAN

BERBUDAYA

BERKEADILAN BERDAYA SAING DAN DEMOKRATIS Membangun Wonogiri sukses: Membangun pemerintahan dengan Membangun

tata kelola pemeintahan yang

bersih,efektif dan demokrasi terpercaya yang meliputi unsure manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan pengawasan dengan semboyan sukses sebagai pola manajerial yang memiliki makna sebagaimana penjelesan singkat dalam visi Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa; Berdaya Saing : Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama daerah-Daerah Lain; Beriman Berbudaya : Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri; Berkeadilan : Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang; Demokratis : Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri.


Misi Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 2021 1. Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manjemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam visi 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan

dan

Pelatihan

dengan

Program

Wonogiri

Pintar,

Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat. 3. Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa. 4. Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama daerah-Daerah lain 5. Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat wonogiri 6. Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang. 7. Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri. Mengacu visi tersebut maka visi Kecamatan Pracimantoro selaras dengan visi misi Kabupaten Wonogiri yaitu “MEMBANGUN

TATA KELOLA PEMERINTAH KECAMATAN

PRACIMANTORO YANG BERSIH,EFEKTIF,PROFESIONALISME, BERIMAN DAN BERDAYA SAING DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT”. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan atau rumusan mengenai hal – hal yang diyakini dapat mewujudkan visi tersebut Kecamatan Pracimantoro mempunyai misi sebagai berikut: 1)

Menyelenggarakan

tugas

–

tugas

Pemerintahan,

Pembangunan

Kemasyarakatan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.


dan

2)

Meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia

Aparatur

Pemerintah

Kecamatan

Pracimantoro dan Pemerintah Desa/Kelurahan. 3)

Melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian

masyarakat,

penanggulangan

kemiskinan

serta

upaya

pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 4)

Melaksanakan kegiatan – kegiatan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing dengan mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat

5)

Mengembangkan seluruh Potensi yang ada di Kecamatan Pracimantoro agar dapat bersaing dengan daerah lain

faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut : a. Pendorong 1. Struktur organisasi pada Camat Pracimantoro telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai. 2. Aparat Kantor Camat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. 3. Pola kerja di Kantor Camat Pracimantoro yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif. 4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. b. Penghambat 1. Kurangnya petugas perencanaan yang mendapatkan pelatihan sebagai tenaga Perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan. 2. Sarana prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan. 3. Belum

optimalnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial. 4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan. 5. Kurangnya Peta potensi daerah sebagai sasaran pelatatihan guna mendorong potensi daerah agar lebih maju dan berkembang


3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pracimantoro dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Pracimantoro dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan. 3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pelayanan

pada

kantor

camat

Pracimantoro ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L : 1. Petugas belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan. 2. Belum

optimalnya

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial. 3. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Penentuan Isu isu staregis selain belum dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang menangani bidang persandian, Kecamatan Pracimantoro terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain : 1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi

pelayanan masih

terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan . 3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang. 4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.


Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah No 1

1

2.

3.

4.

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Penghambat

Pendorong

2 3 4 5 Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteran Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat 1. Program sistem administrasi Pengelolaan kearsipan Sarana prasarana Monitoring dan Fasilitasi kearsipan belum maksimal kurang dari arpusda 2. Program penyelamatan dan Belum ada pemusnahan Arsip menumpuk di gudang pelestarian dokumen/arsip arsip atau pemberian penyimpanan daerah arsip ke arpusda 3. Program pemeliharaan Anggaran sarana Almari arsip sudang tidak rutin/berkala sarana dan prasaran arsip tidak layak prasarana kearsipan memadai 4. Program peningkatan Koordinasi dengan Proses pelayanan perijinan Dukungan dari KPT pelayanan perijinan SKPD mitra perijinan belum maksimal wonogiri belum maksimal 5. Program peningkatan kapasitas Kegiatan kelembagaan kelembagaan dan Anggaran belum dan ketatalaksanaan Intensitas kegiatan kurang ketatalaksanaan kecamat maksimal kecamatan tetap berjalan 6. Program penataan administrasi Laporan administrasi Data administrasi kependudukan kependudukan dari kependudukan belum Fasilitasi dari disdukcapil desa/kel belum sinkron optimal dengan data disdukcapil 7. Program pengembangan sistem Penyampaian informasi Akses informasi masih Tersedianya PPAT informasi pertanahan pertanahan belum terbatas kecamatan optimal 8. Program peningkatan kapasitas Kurangnya kapasitas sdm 30% aparatur Terbukanya kesempatan sumber daya aparatur aparatur berpendidikan SMA diklat dari pemerintah kabupaten melalui kerja 9. Program pembinaan dan 30% aparatur sama dengan badiklat Sdm aparatur msih kurang pengembangan aparatur berpendidikan SMA jawa tengah 10. Program pemberdayaan Pembinaan dan bantuan Kurangnya intensitas Kurangnya sarana dan masyarakat untuk menjaga poskamling dari pembinaan pemberdayaan prasarana pos kamling ketertiban dan keamanan Kesbangpollinmas kab Wonogiri, babinsa 11. Program pemeliharaan Kurangnya pembinaan kantrantibmas dan pencegahan partisipasi masyarakat Dukungan anggaran tindak kriminal dalam keamanan dan belum memadai ketertiban masyarakat Misi 2 :

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat;

1.

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

2.

Program peningkatan pengamalan agama

Fasilitasi pemberdayaan kesehatan belum maksimal FKUB belum maksimal

berjalan

Kurangnya fasilitasi pemberdayaan kesehatan Penyelenggaraan kegiatan belum seimbang antar agama

Kegiatan Posyandu desa/kelurahan sudah berjalan Toleransi antar masih terjaga

umat

Misi 3 : Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa; 1.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

2.

Program pengendalian pemanfaatan ruang

Penataan layak

3.

Program pengembangan geologi dan mitigasi bencana alam

Kurangnya pembinaan mitigasi bencana

Sering terlambatnya pengajuan SPJ ruang

belum

Anomali cuaca mengganggu pelaksanaan kegiatan Anggaran penataan ruang belum maksimal Kurangnya anggaran

dukungan

Dukungan anggaran sudah memadai Tersedianya lahan guna pemanfaatan dan penataan ruang Fasilitasi dari BNPB Kabuptaen wonogiri

Misi 4 : Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama daerah-daerah Lain; 1. 2.

5.

Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program peningkatan pendapatan daerah

Kurangnya koperasi RT

pembinaan

Pemungutan sesuai target

PBB

tidak

Kurangnya perkoperasian Hasil pungutan desa/kelurahan segera disetorkan

sdm PBB tidak

Dukungan dana hibah koperasi dari APBD Adanya reward bagi desa/kelurahan lunas PBB

Misi 5 : Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri; Program budaya

pengembangan

nilai

Minimnya budaya

kegiatan

seni

Kecintaan terhadap seni budaya menurun

Masih adanya kelompok seni di desa/kelurahan


Berdasarkan penjabaran atas Misi Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, Kecamatan Pracimantoiro bertanggungjawab untuk mewujudkan visi dengan mendukung misi Kepala Daerah, dukungan visi dan misi kepala daerah dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan sebagai berikut : 1. Memaksimalkan pelayanan perijinan sesuai kewenangan kecamatan; 2. Memaksimalkan pengelolaan arsip; 3. Meningkatkan vailiditas data administrasi kependudukan; 4. Meningkatkan akses penyerapan informasi pertanahan kepada masyarakat; 5. Meningkatkan SDM aparatur pemerintah kecamatan; 6. Bersama TNI/POLRI meningkatkan pembinaan pemberdayaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 7. Bersama Puskesmas meningkatkan pembinaan pemberdayaan kesehatan dan posyandu; 8. Menjaga kondusifitas dan toleransi antar umat beragama; 9. Meningkatkan pembinanaan koperasi RT; 10. Menjaga dan mengembangkan adat budaya dan tradisi lokal.


Tabel 3.3 INDIKASI PROGRAM RTRW KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011 – 2031

No. (1) A.

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3)

Lokasi (4)

Peningkatan

Kecamatan-kecamatan yang

Pelayanan Kawasan

pelayanan kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pusat Kegiatan Lokal

menjadi PPK yakni Kecamatan Eromoko, Manyaran, Ngadirojo, Tirtomoyo, Kismantoro, Paranggupito, Giritontro, Batuwarno, Karangtengah, Nguntoronadi, Jatiroto, Bulukerto, Puhpelem, Giriwoyo, Jatipurno, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri, Wuryantoro, Sidoharjo, dan Girimarto

4. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan

Peningkatan pelayanan kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pusat Kegiatan Lokal

Seluruh kecamatan

5. Perwujudan Sistem Penyediaan Sarana Umum dan Sarana Sosial

Peningkatan dan penyediaan pelayanan pendidikan Peningkatan dan penyediaan pelayanan kesehatan Peningkatan dan penyediaan pelayanan peribadatan

Seluruh kecamatan

Pemeliharaan jaringan jalan lokal primer kabupaten 1. Pemeliharaan jaringan jalan lokal sekunder

Seluruh kecamatan

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan 3. Perwujudan Pusat

Pengembangan Sistem Prasarana Utama Pengembangan Jaringan Transportasi Darat Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 1. Jalan

a. Pengembangan Jaringan Jalan dan

Seluruh kecamatan


No. (1)

Arahan Ruang (2) Jembatan

Program Utama (3) kabupaten Optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan lingkungan Optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan antar desa

Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan meliputi: Penyediaan jalur pejalan kaki di wilayah perkotaan Pemasangan rambu lalu lintas Pengembangan saluran tepi jalan di wilayah perkotaan Penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas Penanaman pohon penunjang ruang terbuka hijau

b. Pengembangan Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lokasi (4) Seluruh kecamatan

Seluruh kecamatan

Seluruh kecamatan

pengembangan jembatan lintas sungai lainnya

Seluruh kecamatan

Peningkatan terminal penumpang Tipe C

Kecamatan Baturetno, Ngadirojo, Wuryantoro, Manyaran, Eromoko, Giritontro, Batuwarno, Sidoharjo, Girimarto, Jatisrono, Jatiroto, Slogohimo, Bulukerto, Puhpelem, Tirtomoyo dan Paranggupito

Penyediaan sarana angkutan penumpang lokal

Seluruh Kecamatan

Penyediaan sarana angkutan penumpang antar wilayah antar wilayah

Seluruh Kecamatan

Peningkatan sarana dan prasarana angkutan barang dalam wilayah

Seluruh kecamatan


No. (1)

Arahan Ruang (2)

Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya 1. Pengembangan Sistem Jaringan Energi Rencana pengembangan prasarana jaringan energi bahan bakar minyak dan gas

Program Utama (3) Kabupaten

Lokasi (4)

Pengoptimalan sarana dan prasarana angkutan barang antar wilayah

Seluruh kecamatan

Peningkatan dan

Seluruh kecamatan

pengembangan SPBU

Peningkatan dan pengembangan SPBE

Rencana Tenaga Listrik Pengembangan PLTS

2. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi.

3. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air a. Pengembangan sistem wilayah sungai

Kecamatan Wonogiri, Pracimantoro, Ngadirojo, Purwantoro, Baturetno, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri, Wuryantoro, Nguntoronadi dan Sidoharjo Kecamatan Wonogiri, Nguntoronadi, Karangtengah, Giriwoyo, Selogiri dan Slogohimo

Pengembangan pembangkit listrik tenaga air hidromini

Daerah – daerah yang mempunyai potensi sumber daya air yang cukup yaitu di Kecamatan Bulukerto dan Slogohimo

Perluasan jaringan teresterial

Seluruh kecamatan

Perluasan jaringan nirkabel Pengembangan sistem jaringan satelit

Di seluruh ibukota Kecamatan

Pengelolaan sungai anak sungai Bengawan Solo

Sungai Keduang, Sungai Solo Hulu, Sungai Wuryantoro, Hulu, Sungai Wuryantoro,

Pembangunan layanan internet diseluruh ibukota Kecamatan

Sungai Wiroko, Sungai Temon, Sungai Alang Ngunggahan, sungai lain yang tidak termasuk Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk


No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3)

Lokasi (4) Serbaguna Wonogiri Seluruh kecamatan

b. Peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi

Pengelolaan sungai selain anak Sungai Bengawan Solo Peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi

Peningkatan pemanfaatan jaringan irigasi

Seluruh kecamatan yang termasuk dalam DI besar Peningkatan dan pemanfaatan jaringan DI kecil irigasi

d. Pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna

e. Pengembangan sistem pengendali banjir

Seluruh kecamatan yang termasuk dalam DI besar dan DI kecil

Penyediaan dan perluasan jaringan air bersih perdesaan bersumber mata air

Daerah - daerah yang mempunyai potensi sumber mata air

Peningkatan jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan

Seluruh kecamatan

Peningkatan kapasitas produksi sumberdaya air

Seluruh kecamatan

1. Pengembangan dan Daerah – daerah yang peningkatan mempunyai potensi rawan insfrastruktur bencana alam banjir pengendali banjir (check dam), tanggul, dam pengendali, saluran pembuangan dan bendung) 2. Pengembangan sumur resapan pada kawasan hunian dan permukiman 3. Pengaturan gugus tugas penanganan dan pengendali banjir 4. Pengendalian tata ruang 5. Pengaturan debit banjir 6. Pengaturan tata guna lahan dataran banjir 7. Penataan daerah lingkungan sungai 8. Peningkatan peran masyarakat 9. Pengaturan untuk mengurangi dampak


No. (1)

Arahan Ruang (2)

4. Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan A. Pengembangan

Program Utama Lokasi (3) (4) banjir 10. Pengelolaan daerah tangkapan air 11. Pengelolaan keuangan Penanganan bencana

Menetapkan lokasi TPS Pembangunan TPST

Seluruh kecamatan

Pembangunan atau perluasan TPA

Kecamatan Ngadirojo, Wuryantoro, Pracimantoro, Baturetno, Purwantoro dan Slogohimo

Peningkatan pelayanan dan pengelolaan sampah

Seluruh kecamatan

Pengembangan sistem distribusi air minum

Seluruh kecamatan

Pengembangan jaringan perpipaan air minum

Seluruh kecamatan

Pengembangan jaringan non perpipaan air minum

Seluruh kecamatan

Pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri

Seluruh kecamatan

C. Pengembangan Sistem Jaringan Air Limbah dan pengelolaan limbah B3

Pembangunan dan pengelolaan air limbah individu dan komunal

Pengelolaan air limbah komunal meliputi: Kecamatan Wonogiri, Purwantoro, Pracimantoro, Baturetno, Slogohimo, Jatisrono, Selogiri, Wuryantoro dan Sidoharjo

D. Pengembangan Sistem Jaringan Drainase

Pengembangan sistem jaringan drainase pada kawasan permukiman

Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan

Sistem Jaringan Persampahan

B. Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum

Kecamatan Wonogiri, Jatisrono, Purwantoro, Baturetno, Pracimantoro, Ngadirojo, Wuryantoro, dan Slogohimo


No. (1)

Arahan Ruang (2)

E. Pengembangan Jaringan Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Alam dan Geologi

B.

Program Utama (3) pengembangan saluran drainase pada kawasan fungsional

Lokasi (4) Seluruh kecamatan

pengoptimalan daya resap air ke dalam tanah

Seluruh kecamatan

pengembangan saluran drainase terbuka dan tertutup

Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan

Penetapan jalur evakuasi

Seluruh kecamatan

Penyediaan Ruang Evakuasi

Seluruh kecamatan

Penyediaan kelengkapan ruang evakuasi

Seluruh kecamatan

Penataan kawasan hutan lindung

Kecamatan Manyaran, Selogiri, Wonogiri,

PENGEMBANGAN POLA RUANG Perwujudan Kawasan Lindung 1. Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Wuryantoro, Sidoharjo, Ngadirojo, Tirtomoyo, Jatiroto, Slogohimo, Kismantoro, Purwantoro, Girimarto, Jatipurno, Bulukerto, Puhpelem, Batuwarno, Karangtengah, Giriwoyo, Baturetno, Pracimantoro dan Eromoko

2. Pengelolaan Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Penataan kawasan resapan air

Seluruh daerah yang berada di daerah tangkapan air waduk, embung dan telaga di seluruh kecamatan

Perlindungan kawasan resapan air


Pemeliharaan kawasan resapan air



No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3) Penataan ruang kawasan daerah tangkapan air

Lokasi (4) Seluruh daerah yang berada di daerah tangkapan air waduk, embung dan telaga di seluruh kecamatan

3. Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat

Penataan kawasan Seluruh kecamatan Perlindungan setempat

4. Sempadan Sungai dan Saluran Irigasi

Penataan ruang kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi

Seluruh kecamatan yang mempunyai sungai beserta anak sungai dan saluran irigasi

Kawasan Sekitar Mata Air

Penataan daratan di sekeliling mata air

Seluruh kecamatan yang memiliki mata air

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Seluruh Kecamatan terdiri atas: RTH Publik meliputi: Taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai. RTH Privat meliputi: kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta ditanami tumbuhan

Penataan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya

Seluruh kecamatan

Mempertahankan flora dan fauna

Cagar Alam Donoloyo seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo

Mereboisasi kawasan

Cagar Alam Donoloyo seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo

Pelestarian wisata alam dan wisata alam laut

Wisata Alam Desa Girimanik seluas kurang lebih 1.131 (seribu seratus tiga puluh satu) hektar (Kecamatan Slogohimo) dan Wisata Alam Pantai Selatan seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar (Kecamatan Paranggupito)

Pengembangkan wisata alam dan wisata alam laut

Wisata Alam Desa Girimanik seluas kurang lebih 1.131 (seribu seratus tiga puluh

4. Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya a. Kawasan Cagar Alam

b. Kawasan Wisata Alam dan Wisata Alam Laut


No. (1)

Arahan Ruang (2)

5. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam

6. Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi

Program Utama (3)

Lokasi (4) satu) hektar (Kecamatan Slogohimo) dan Wisata Alam Pantai Selatan seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar (Kecamatan Paranggupito)

Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana

Seluruh kecamatan

Pencegahan dan kesiap-siagaan penanggulangan bencana

Seluruh kecamatan

melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada daerah rawan bencana

Seluruh kecamatan

Penataan kawasan lindung geologi

Seluruh kecamatan

Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan bencana geologi

Seluruh kecamatan

Mitigasi bencana alam geologi

Seluruh kecamatan

Perwujudan Kawasan Budidaya 1. Pengembangan Kawasan Penataan kawasan Peruntukan Hutan produksi peruntukan hutan produksi

Pemanfaatan komoditas hasil hutan

Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Sidoharjo, Jatiroto, Slogohimo, Kismantoro, Pracimantoro, Eromoko, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Purwantoro, Batuwarno, Karangtengah, Giriwoyo, Baturetno dan Giritontro Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Sidoharjo, Jatiroto, Slogohimo, Kismantoro, Pracimantoro, Eromoko, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Purwantoro, Batuwarno, Karangtengah, Giriwoyo,


No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3) Pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat

Peningkatan pemasaran hasil

Lokasi (4) Baturetno dan Giritontro Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Sidoharjo, Jatiroto, Slogohimo, Kismantoro, Pracimantoro, Eromoko, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Purwantoro, Batuwarno, Karangtengah, Giriwoyo, Baturetno dan Giritontro Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Slogohimo, Kismantoro, Pracimantoro, Eromoko, Nguntoronadi, Tirtomoyo, Purwantoro, Batuwarno, Karangtengah, Giriwoyo, Baturetno dan Giritontro

2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Penataan kawasan Seluruh kecamatan peruntukan hutan rakyat Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan

Seluruh kecamatan

Pengembangan Seluruh kecamatan Manajemen pengelolaan 3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian a. Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan Perwujudan Pertanian Lahan Basah

Penataan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Intensifikasi pertanian

Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Puhpelem dan Girimarto Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro,


No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3)

Lokasi (4) Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Puhpelem dan Girimarto

Peningkatan Kecamatan Pracimantoro, keterampilan pertanian Giritontro, Giriwoyo, Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Puhpelem dan Girimarto

Perwujudan Pertanian Lahan Kering

b. Perwujudan Kawasan Pertanian Hortikultura

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung

Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Puhpelem dan Girimarto

Pengembangan pertanian terpadu

Kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Baturetno, Nguntoronadi, Eromoko, Wuryantoro, Manyaran, Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Kismantoro, Purwantoro, Bulukerto, Slogohimo, Jatisrono, Jatipurno, Puhpelem dan Girimarto

Penataan kawasan peruntukan pertanian lahan kering

Seluruh kecamatan

Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian

Seluruh kecamatan

Bimbingan dan penyuluhan

Seluruh kecamatan

Penataan kawasan peruntukan

Seluruh kecamatan


No. (1)

Arahan Ruang (2)

Program Utama (3) hortikultura

Lokasi (4)

Intensifikasi dan

Seluruh kecamatan

ekstensifikasi hortikultura

c. Perwujudan Kawasan Perkebunan

d. Perwujudan Kawasan Peternakan

Pengembangan manajemen pengelolaan

Seluruh kecamatan

Penataan kawasan peruntukan perkebunan

Seluruh kecamatan

Pengembangan perkebunan besar dengan pelibatan masyarakat

Seluruh kecamatan

Intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan

Seluruh kecamatan

Peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif

Seluruh kecamatan

Peningkatan pemasaran hasil produksi

Seluruh kecamatan

Identifikasi dan inventarisasi kawasan

Seluruh kecamatan

pengembangan peternakan Intensifikasi budidaya peternakan

4.

5.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan

Seluruh kecamatan

Penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan

Seluruh kecamatan

Pengembangan manajemen pengelolaan

Seluruh kecamatan

-

-

Pengembangan Kawasan Identifikasi dan Peruntukan pertambangan inventarisasi potensi

Seluruh kecamatan pertambangan


No. (1)

Arahan Ruang (2)

6. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

7. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Program Utama (3)

Lokasi (4)

Tras

Kecamatan Puhpelem, Slogohimo, Girimarto, Bulukerto, Wonogiri dan Ngadirojo

Tanah Urug

Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatisrono, Jatiroto, Girimarto, Jatipurno, Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, Puhpelem, Kismantoro, Tirtomoyo, Batuwarno, Baturetno, Karangtengah, Giriwoyo, Giritontro, Eromoko, Wuryantoro dan Manyaran

Penataan kawasan peruntukan industri meliputi: Industri kecil dan mikro a. Penataan kawasan pengembangan pariwisata

Seluruh kecamatan

a. Perwujudan Pariwisata Susuk Wangan berada di Girimanik, Desa Setren Kecamatan Slogohimo b. Perwujudan Pariwisata Alam meliputi: Taman Wisata Hutan dan Air Terjun Girimanik, Desa setren Kecamatan Slogohimo Cagar Alam Donoloyo di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo

b. Penataan dan pengendalian pengembangan kawasan wisata

Seluruh kecamatan

c. Penyediaan Seluruh kecamatan infrastruktur pendukung kegiatan wisata

8. Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman

e. Pengembangan manajemen pengelolaan

Seluruh kecamatan

Pengembangan sarana dan

Seluruh kecamatan


No. (1)

Arahan Ruang (2)

PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS 1. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

2. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten d. Pengembangan Kawasan strategis dari Sudut Penyelamatan Lingkungan Hidup

Program Utama (3) prasarana permukiman

Lokasi (4)

Penyiapan lahan kasiba dan lisiba

Seluruh kecamatan

Pengembangan Kawasan agropolitan Kawasan Agropolitan kluster timur - selatan Jawa Tengah (kawasan andalan Subosukawonosraten) Kawasan agropolitan Kecamatan Girimarto Kawasan agropolitan Kecamatan Jatipurno Kawasan agropolitan Kecamatan Slogohimo Kawasan agropolitan Kecamatan Jatisrono

Penyelamatan dan pelestarian DAS

SubDAS Keduang, SubDAS Wuryantoro, SubDAS Wiroko, SubDAS Temon, SubDAS Alang Ngunggahan dan SubDAS SoloHulu

Konservasi hutan dan lahan di DAS


Pemberdayaan masyarakat di DAS



E. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pracimantoro, antara lain : 1. Kurangnya kompetensi aparatur pemerintah kecamatan; 2. Kurangnya kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan didukung sarana dan prasarana yang layak; 3. Kurangnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa/kelurahan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; 4. Kurangnyanya

dokumen

perencanaan

yang

layak

dalam

perencanaan

pembangunan.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR CAMAT PRACIMANTORO

4.1 Visi

VISI Kecamatan

PEMERINTAH

Pracimantoro

KECAMATAN

adalah

““MEMBANGUN

PRACIMANTORO

YANG

TATA BERSIH,

KELOLA EFEKTIF,

PROFESIONALISME, BERIMAN DAN BERDAYA SAING DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT”. Penjabaran dari Visi tersebut adalah sebagai berikut : PROFESIONAL

:

Peningkatan kompetensi/keahlian aparatur pemerintah kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta pengetahuan luas untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya dengan dilandasi oleh etika. Sumber daya aparatur yang profesional meliputi : 1.

Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus

bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan. 2.

Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan

kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar

sesuai

dengan

kebutuhan

melalui

pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber daya yang ada. BERIMAN mengandung makna : Beraklah mulia sebagai mahluk sosial yang berbudaya serta beradat istiadat tinggi


Berdaya saing mengandung makna  Mengembangkan seluruh potensi daerah Kecamatan Pracimantoro agar dapat bersaing dengan daerah lain.

4.2

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi, maka Pemerintah Kecamatan Pracimantroro menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan

profesionalisme

aparatur

pemerintah

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif . 2. Meningkatkan

profesionalisme

aparatur

dalam

rangka

peningkatan

kualitas pelayanan. 3. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dan

sektor

swasta

dalam

penyelenggaraan pembangunan, serta Memberdayakan Wonogiri dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa . 4. Meningkatkan Potensi daerah agar dapat berdaya saing 4.3 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan yang dibuat merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pracimantoro dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Slogohimo 2016-2021 antara lain :


Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan, dengan indikator sasaran sebagai berikut: a. Persentase peningkatan disiplin aparatur; b. Persentase peningkatan SDM aparatur; c. Persentase peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan; 2. Meningkatnya pemerintahan

kualitas dan

aparatur

pelayanan

publik

pemerintah dengan

dalam

didukung

mengelola sarana

dan

prasarana yang layak, dengan indikator sasaran antara lain: a. Persentase penyediaan administrasi dan tertib administrasi; b. Persentase sarana dan prasarana pelayanan; c. Persentase pemanfaatan ruang. 3. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa/kelurahan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan

dan kesejahteraan

masyarakat, dengan indikator sasaran antara lain: a. Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan; b. Persentase pemberdayaan masyarakat. c. Persentase

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

kecamatan. 4.4. Strategi Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut kecamatan Pracimantoro menetapkan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kompetensi apatur pemerintah Kecamatan; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan; 3. Meningkatkan efektifitas SOP dan pengawasan pelayanan; 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur kecamatan, kelurahan dan desa; 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Strategi yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas mempunyai ruang lingkup: 1. Internal a. Mendorong peningkatan sumber daya aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksi aparatur. b. Pengadaan sarana prasarana pelayanan dan pelaksanaan SOP. Renstra kecamatan Pracimantoro 48 2016-2021

c. Membentuk tim pengawasan dan pembinaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan. d. Membentuk tim pembina dan penyelenggara Musrenbang. 2. Eksternal a.

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

b.

Mengajukan anggaran pengadaan sarana prasarana dan mensosialisasikan SOP.

c.

Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengawasan/ pembinaan aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan.

d.

Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan musrenbang.

4.5. Kebijakan Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Pracimantoro sebagai berikut : 1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. Peningkatan sumber daya sarana prasarana dan peningkatan tertib administrasi; 3. Peningkatan pembinaan/pengawasan, koordinasi dan fasilitasi kepada pemerintah desa dan kelurahan; 4. Peningkatan sumber daya sarana prasarana dan peningkatan tertib administrasi



Tabel 4.1. TARGET INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN PRACIMANTORO

No.

Tujuan

1

Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah kecamatan

Indikator Tujuan

a. Persentase jumlah aparatur yang disiplin di banding aparatur yang indisiplin

Sasaran

Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan

b. Persentase jumlah aparatur yang mengikuti Peningkatan SDM

dibanding

Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama SKPD)

Rumus

Satuan

Kondisi Saat ini (akhir 2015)

Taget Kinerja Pada Tahun 2016

2017

2018

2019

2020

2021

a. Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

83%

85%

86%

88%

90%

90%

90%

b. Persentase Peningkatan SDM aparatur

85%

86%

88%

90%

90%

90%

90%

a.Persentase surat yang terdistribusikan dan materai yang tersedia;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b.Persentase terpenuhinya

83%

85%

86%

88%

90%

90%

90%

jasa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

pemenuhan alat tulis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

e.Persentase pemenuhan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

jumlah

aparatur 2

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai

a. Persentase jumlah surat yang terdistribusikan dan materai dibanding target

b.

Persentase jumlah kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik dibanding target

Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

kebutuhan

komunikasi,

sumber daya air, dan listrik;

c.

Persentas e jumlah jasa kebersihan kantor dibanding target d. Persentas e jumlah kebutuhan alat tulis kantor dibanding target e. Persentas e jumlah kebutuhan

c.Persentase kebersihan kantor; d.Persentase kebutuhan kantor;


Kondisi akhir RPJMD (akhir 2020)

No.

Tujuan

Indikator Tujuan

barang cetakan dan penggandaan dibanding target f.

Persentas e jumlah komponen instalasi listril/penerangan bangunan kantor dibanding target

Persentas e jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Persentas e jumlah penyedia Peralatan rumah Tangga i. Persentas e jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan peruundang undangan dibanding target j. Persentas e jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman dibanding target k. Persentas e jumlah kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dibanding target

Sasaran

Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama SKPD) kebutuhan

Rumus

Satuan



2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

95%

96%

98%

100%

100%

barang

cetakan

dan

penggandaan; f.Persentase

penyediaan

komponen

instalasi

listril/penerangan bangunan kantor;

g.

Persentas e jumlah kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dibanding target m. Persentas e jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai dibanding target

g.Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman;

i.Persentase terpenuhinya kegiatan

rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l.

j.Persentase terpenuhinya kebutuhan

Penyediaan

Jasa Tenaga Kerja Non



No.

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran


Rumus

Satuan



2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a. Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pemerintahan kecamatan yang berkualitas;

80%

80%

80%

85%

85%

85%

85%

b. Tersedianya dokumen perencanaan dan database pembangunn kecamatan yang berkualitas. a. . Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan

70%

72%

75%

75%

78%

78%

80%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

85%

Pegawai; n.

3

Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pembangunan;

Persentas e jumlah kebutuhan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor dibanding target

i

k.Persentase terpenuhinya kebutuhan

Kantor;

o.

Persentas e jumlah kebutuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dibanding target

l.Persentase terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

p.

Persentas e jumlah kebutuhan Pengadaan Mebeleur dibanding target

m.Persentase

a. Persentase jumlah perencanaan dan evaluasi pemerintahan kecamatan yang di dokumen dibanding tidak di dokumen

terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Mebeleur;

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pembangunan

b. Tersedianya perencanaan dan database pembangunn kecamatan yang didokumen dibanding tidak terdokumen 4

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengadaan

PerlengkapanGedung

a.

persentase jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dibanding tidak dibina

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat



No.

Tujuan

5

Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Indikator Tujuan

a. Persentase jumlah partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan dibanding pembangunan yang tidak didukung oleh partisipasi dan swadaya masyarakat

Sasaran

Terbangunnya infrastruktur desayang memadai; Terwujudnya pembangunan perekonomian desa yang kuat; Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat perdesaan yang terjangkau; Terlaksananya pemerataan dan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat di perdesaan; Terhimpunnya investasi modal bagi pembangunan desa

b. Persentase jumlah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dibanding target 6

Meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan sistem ekonomi karakyatan daerah bertumpu pada potensi unggulan

a.

persentase jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dibanding tidak dibina

Meningkatnya sentra produksi pertanian dan Usaha Mikro Kecil Menengah; Meningkatnya jaringan pasar produksi pertanian dan indsutri hasil pengolahan pertanian; Meningkatnya pemberdayaan


Rumus

Satuan



2017

2018

2019

2020

2021

a.

Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan.

75%

75%

78%

78%

80%

80%

80%

c.

Meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat.

72%

75%

75%

78%

78%

80%

80%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

85%

b.

dan

Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.



No.

Tujuan

Indikator Tujuan

Sasaran


Rumus

Satuan



2017

2018

2019

2020

2021

72%

75%

75%

78%

78%

80%

petani; Meningkatnya pemberdayaan industri mikro, kecil dan menengah; Meningkatnya kerjasama perdagangan regional, nasional dan internasional; Meningkatnya daya saing ekspor; b.

persentase jumlah intervensi kemiskinan dan masalah sosial yang terdata dibanding tidak terdata.

c.

Terintegrasinya data intervensi kemiskinan dan masalah sosial;


70%


Kebijakan Sejalan dengan visi dan misi yang dibuat oleh SKPD Kantor Camat Pracimantoro

berkaitan

denagn

pelayanan

kepada

masyarakat

dan

pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat,

maka kebijakan yang diambil untuk melaksanakan visi

misi tersebut diatas adalah : : Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Pracimantoro VISI : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH KECAMATAN PRACIMANTORO YANG

BERSIH,EFEKTIF,PROFESIONALISME, BERIMAN DAN BERDAYA SAING DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT”. “

MISI I : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan 1. Meningkatnya Profesionalisme bagi paratur

Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan

Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Misi II : Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Tujuan 1. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Meningkatknya kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan didukung sarana dan prasarana yang layak

Tujuan 2.Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Meningkatnya ketersediaan informasi data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pembangunan

Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan didukung sarana dan prasarana yang layak Meningkatkan pengelolaan data yang akurat

Peningkatan sumber daya sarana prasarana dan peningkatan tertib administrasi

Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pembangunan

Meningkatnya ketersediaan informasi data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pembangunan

Meningkatnya ketersediaan informasi dan data yang berkualitas sebagai dasar tata kelola pemerintahan dan pembangunan MISI III : . Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Tujuan4.

Meningkatnya

Meningkatkan

Fasilitasi perencanaan

Renstra kecamatan slogohimo 2016-2021 75

Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. .

koordinasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat pembangunan Desa dan dengan pemerintah dalam perencanaan Kelurahan. desa/kelurahan bidang pembangunan. pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat MISI IV: . Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa . Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkandan memberdayakan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

1.Terbangunnya Memfasilitasi infrastruktur desayang kelembagaan memadai; masyarakat Terwujudnya desa/kelurahan dalam pembangunan pembangunan baik di perekonomian desa tingkat desa/kelurahan, yang kuat; kecamatan dan Meningkatnya kualitas kabupaten. pelayanan kesehatan Pembinaan dan masyarakat perdesaan pemberdayaan yang terjangkau; kelembagaan pemuda Terlaksananya dalam penciptaan pemerataan dan lapangan kerja. kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat di perdesaan; Terhimpunnya investasi modal bagi pembangunan desa. MISI V . Meningkatkan Potensi daerah agar dapat berdaya saing Tujuan Sasaran Strategi

Membina dan memberdayakan masyarakat di desa/kelurahan dalam kegiatan pembangunan. Keterpaduan program pembangunan desa, daerah dan pusat. Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meningkatkan kinerja ekonomi daerah melalui sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan sistem ekonomi karakyatan daerah bertumpu pada potensi unggulan

Menata kawasan aktivitas ekonomi perkotaan. Mengembangkan ekonomi berbasis potensi dan sektor unggulan daerah.

Meningkatnya sentra produksi pertanian dan Usaha Mikro Kecil Menengah; Meningkatnya jaringan pasar produksi pertanian dan indsutri hasil pengolahan pertanian; Meningkatnya pemberdayaan petani; Meningkatnya pemberdayaan industri mikro, kecil dan menengah; Meningkatnya kerjasama perdagangan regional, nasional dan internasional; Meningkatnya daya saing ekspor;

Mendorong penerapan teknologi produksi yang lebih luas dan efisien dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan. Meningkatkan kerjasama regional/internasional khususnya di bidang kebudayaan, pariwisata dan perdagangan

Kebijakan


BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PRACIMANTORO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN WONOGIRI

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator daerah dari masing-masing program yang dirancang oleh SKPD Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016-2021 disajikan dalam Lampiran Penjabaran Program dan Kegiatan 2016-2021 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Dalam lampiran penjabaran program dan kegiatan ini diuraikan keterkaitan pola pikir dari misi daerah hingga penjabaran indikator daerah sebagai berikut:

MISI

TUJUA N DERA H

SKPD: Program Kegiatan 1 Kegiatan 2,dst

SASARA N DERAH

URUSA N YANG RELEVA N

Indikator Kondisi Kinerja awal Program (Eksisting) Indikator Kegiatan Indikator 1 Kigiatan 2

SKPD PELAKSANA: Menyesuaikan tujuan dan sasarannya Target 5 tahun terbagi dalam tahunan Pagu Indikatif

Menurut Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja Kecamatan Pracimantoro merujuk pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dalam tabel VI.1 berikut.


1

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis ( RENSTRA)

2016 s/d 2021 Kecamatan Pracimantoro

merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh kantor Camat Pracimantoro yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pracimantoro tahun 2016 s/d 2021 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Pracimantoro . Penyusunan dokumen Rencana strategis (RENSTRA)

Kecamatan Pracimantoro

Tahun 2016 s/d 2021 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu

5 (lima)

tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan. 5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Camat Pracimantoro selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kantor Camat Pracimantoro. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kantor Camat Pracimantoro akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Wonogiri selama 5 tahun kedepan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

1

5.2. INDIKATOR KINERJA Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Pracimantoro berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Camat Pracimantoro disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran. 5.3. KELOMPOK SASARAN Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Camat Pracimantoro adalah meliputi internal kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pracimantoro, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021. 5.4. PENDANAAN INDIKATIF Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Pracimantoro bersumber pada dana APBD Kabupaten Wonogiri. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peterikan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

2

1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Indikator Kinerja adalah Ukuran KUANTITATIF dan/atau KUALITATIF yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi . Dengan demikian IK mengandung arti : 1. Sesuatu yang akan dihitung dan diukur . 2. Untuk melihat dinamika kinerja dalam rangka menuju tujuan dan sasaran. Pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Pracimantoro bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, profesional, responsif dan beraklak mulia. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pracimantoro dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut: 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih. 2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum. 3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah. 4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. 5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.

1

Indikator kinerja Kantor Camat Pracimantoro dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat disusun sebagai berikut Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No

1 1

2

Indikator

2 Input : Dana Output : Tercukupinya jasa telepon, air, listrik, tenaga kerja non Pegawai, ATK, barang cetakan, peralatan perlengkapan kantor dan rumah tangga, Perjalanan dinas, Outcome : Peningkatan pelayanan masyarakat Input : Dana Output : Terjaganya / terpeliharanya Pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor, peralatan kantor , meubeuleur, kendaraan dinas operasional Outcome : Pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan lancar Input : Dana : Output : Terlaksananya peningkatan Disiplin aparatur Input : Dana : Output : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aparatur Input : Dana : Output : Terlaksananya Infrastuktur kelurahan Input : Dana : Output : Terlaksananya Penataan Tata Ruang lingkungan kecamatan Input :

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 3

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap tahun (ribuan) Th 1

Th 2

Th 3

Th 4

Th 5

4

5

6

7

8

240.373

262.400,3

287.370

310.650

355.750

505.545

67.245

69.245

71.245

70.245

1.350

1.350

1.350

1350

1.350

8.500

11.500

11.500

12.000

12.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0

0

50.000

0

0

8.000

8.000

10.000

10.000

11.000

9

2

Dana Output : Terwujudnya Laporan keuangan bulanan, semesteran, tahunan, Lakip, Renja dan Renstra Outcome : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Input : Dana Output : Terselenggaranya Fasilitasi kegiatan pembinaan kamtibmas, fasiliatsi DAD/K, Fasilitasi Musrenbang, Pembinaan Desa/Kelurahan, Lomba Desa / Kelurahan Outcome : Keserasian hubungan kerja lintas sektoral

316.000

336.000

355.000

371.000

386.000

3

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis Kantor Camat Pracimantoro Tahun 2016– 2021

dalam

pelaksanaannya

dijabarkan

ke

dalam

Rencana

Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut

pendanaannya

yang

ditetapkan

setiap

tahunnya

dengan

peraturan bupati (Perbup). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2016 – 2021)

Kaidah Pelaksanaan Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja-SKPD Dalam Renstra Kecamatan Pracimantoro 2016-2021 telah ditetapkan rumusan

pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan,

Kecamatan

kegiatan

Pracimantoro

dalam

mendukung

pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2016-2021

1

Perlunya penguatan peran dari para stakeholder dalam pelaksanaan Renstra-SKPD Renstra

Kecamatan

Pracimantoro

Tahun

2016-2021

diarahkan dan dikendalikan langsung oleh camat Pracimantoro dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dibantu oleh Subagian Perencanaan dan Pelaporan. Subag Keuangan, Subag Umum dan Kepegawaian dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat yang ada di lingkungan Kecamatan Pracimantoro.

Renstra-SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Rencana strategis Kantor Camat Pracimantoro Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Pracimantoro dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam kurun waktu yang ditentukan.

Catatan dan harapan dari Kepala SKPD Pemerintah Kecamatan Pracimantoro bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) sesuai tugas dan fungsi

melalui

proses

perencanaan

yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Pracimantoro. Dengan demikian, setelah rencana

2

strategis ini ditetapkan, Kecamatan Pracimantoro telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Pracimantoro,

OKTOBER 2016

CAMAT PRACIMANTORO

WARSITO, SIP,MM Pembina Tk. I NIP. 19680415 1988041006

3

4

BAB I PENDAHUUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents