BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Beberapa tahun terakhir ini kinerja pemerintah tengah mendapat sorotan
yang lebih besar dari masyarakat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Belum optimalnya pencapaian kinerja disebabkan oleh beberapa masalah seperti perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih dilakukan penyesuaian (revisi) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran, masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi. Berita yang dikutip dari Pikiran Rakyat Online pada tanggal 02 Mei 2012, Erwan Setiawan dan Isa Subagja mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung soroti kinerja di enam Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemkot Bandung diantaranya Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT), Bagian Hukum, dan Inspektorat. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan dan menyoroti soal rendahnya kualitas pembangunan dan kelemahan perencanaan dalam menetapkan target-target 1
2
capaian kinerja, karena kegagalan dalam perencanaan sama halnya dengan merencanakan kegagalan (www.pikiran-rakyat.com). DPRD mensinyalir kebanyakan jalan di Kota Bandung hanya enam bulan pasca pembangunan maupun pemeliharaan dibidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan melihat belum maksimalnya komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam menindak lanjuti amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. DPRD juga menyoroti banyaknya Peraturan Walikota (Perwal) maupun Keputusan Walikota (Kepwal) yang belum juga keluar padahal sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh perda itu sendiri. Misalnya Perwal dan Kepwal mengenai Penataan dan Pembinaan PKL di Kota Bandung. DPRD juga menyangsikan laporan Dinas Bina Marga dan Pengairan mengenai over target pembangunan saluran air dan klaim mengenai berkurangnya titik-titik banjir di Kota Bandung. Sementara itu di bidang perhubungan, kisruh yang terjadi dalam operasionalisasi Trans Metro Bandung (TMB) juga disebutkan menjadi indikator ketidakberhasilan Dinas Perhubungan (Dishub). Selain itu juga terdapat pada tahun 2011 terjadi lonjakan pemasangan titik-titik bando dan reklame di hampir setiap ruas jalan di Kota Bandung. Akan tetapi, hal itu tidak diikuti oleh perolehan pajak reklame (www.pikiran-rakyat.com). Erwan Setiawan dan Isa Subagja juga mengatakan tidak sesuainya pencapaian yang dianggarkan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Dari perencanaan target yang dianggarkan sebanyak Rp 32,7 miliar untuk pembangunan tetapi anggaran yang baru terealisasi atau terlaksana hanya 50%, atau Rp 16,8 miliar. Dikarenakan masih adanya ketidak sesuaian dalam
3
penyusunan anggaran yang mengekibatkan pengguna anggaran tidak tepat dengan sasaran dan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan (www.pikiranrakyat.com). Fenomena kinerja pemerintah dan berbagai permasalahan partisipasi anggaran menunjukkan bahwa masih terdapat dua hal yang muncul di kinerja dan penyusunan anggaran yaitu kapasitas SDM dan keterlambatan penyerapan anggaran. Dimana sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Keterlambatan penyerapan anggaran disini adalah terlambatnya pengalokasian dana terhadap kegiatan didalam sebuah instansi. Sehingga kapasitas SDM berpengaruh dalam keterlambatan penyerapan anggaran yang menimbulkan masalah partisipasi. Partisipasi anggaran adalah salah satu cara untuk menciptakan sistem pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan institusi yang terkait. Aparat perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan anggaran. Hal ini sangat penting karena aparat SKPD Pemerintah Daerah akan merasa lebih produktif dan puas akan pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya (Ekha, 2008). Agar pelaksanaannya berjalan efektif, maka para pelaksana dituntut agar berpartisipasi dalam merencanakan anggaran. Partisipasi dalam penganggaran dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial pimpinan satuan kerja yang pada
4
akhirnya meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Namun demikian dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh tidak berhenti pada tahap awal penganggaran, namun dibutuhkan peran manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola keuangan yang ada di daerah. Peran manajerial menurut (Mintzberg, 1973) terdiri atas peran perseorangan, peran informasi dan peran pengambilan keputusan. Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi ekternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki. Agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntanbilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Halim, 2007). Beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh Mongeri (2013) mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating yang dilakukan pada SKPD pemerintahan Kota Padang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Mardiana (2010) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemertintah daerah dengan motivasi sebagai variabel pemoderasi membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
5
Dalam penelitian kinerja dengan mengadopsi teori menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur namun dari hasil penelitian atau fenomena yang didapat bahwa kinerja itu masih belum dapat diukur dengan baik dikarenakan masih belum optimalnya pencapaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pencapaian tersebut diharapakan dapat diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Sedangkan penelitian partisipasi anggaran dengan mengadopsi teori menurut (Garrison, 2006) proses yang menggambarkan partisipasi penuh dari manajer pada semua tingkatan organisasi yang terlibat dalam penyusunan anggaran yang mempunyai pengaruh besar terhadap target anggaran yang didapatkan dari fenomena bahwa masih ada masalah dari penyusunan anggaran itu sendiri yaitu keterlambatan dari pemerintahnya pada saat pembuatan anggaran tersebut. Sehingga, hal tersebut dapat mempengaruhi pelayanan masyarakat yang terlambat dikarenakan penyusunan dan penggunaan anggaran yang kurang maksimal. Penelitian ini merupakan replikasi hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis untuk menguji pengaruh antara variabel independen (partisipasi penyusunan anggaran) dengan variabel dependen (kinerja pemerintah daerah). Penulis melakukan replikasi pada penelitian ini, karena penulis tertarik dan ingin mengetahui apakah hasilnya sama dengan penelitian sebelumnya.
6
Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pada lokasi dan waktu penelitian. Berdasarkan uraian di atas, hal yang harus diperhatikan adalah pencapaian kinerja pemerintahan yang dipengaruhi oleh partisipasi anggaran yang dinilai masih terdapat adanya permasalahan di pemerintahan yaitu pencapaian anggaran yang belum maksimal. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung”. 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasikan masalah
sebagai berikut : 1. Bagaimana partisipasi penyusunan anggaran di Pemerintahan Kota Bandung. 2. Bagaimana kinerja pemerintah daerah di Pemerintahan Kota Bandung. 3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintahan Kota Bandung. 1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk
memperoleh data dan informasi yang akan memberikan gambaran tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintahan daerah di Kota Bandung.
7
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Partisipasi penyusunan anggaran pada Pemerintahan Kota Bandung. 2. Kinerja pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung. 3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung. 1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat kepada berbagai
pihak, diantaranya : 1. Bagi Penulis Penelitian ini sangat berguna bagi penulis karena dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan dapat memperoleh pemahaman mengenai pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung. 2. Bagi Instansi Pemerintah Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi atas Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada SKPD Kota Bandung yang sedang dijalankan saat ini. 3. Bagi Pihak Lain Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yaitu Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
8
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bandung yang
menjadi observasi penelitian pada 17 Dinas SKPD Kota Bandung. 1. Dinas Sosial 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Kebakaran 5. Dinas Pelayanan Pajak 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Tenaga Kerja 8. Dinas Pemuda & Olah Raga 9. Dinas Bina Marga & Pengairan 10. Dinas Kebudayaan & Pariwisata 11. Dinas Tata Ruang & Cipta Karya 12. Dinas Komunikasi dan Informatika 13. Dinas Koperasi UKM & PERINDAG 14. Dinas Pemakaman & Pertamanan 15. Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 16. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 17. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Waktu penelitian dimulai pada bulan April sampai dengan penelitian selesai.
