BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Bali sebagai pusat pariwisata baik lokal maupun internasional merupakan lahan subur bagi para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dari produk yang ditawarkannya. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.Pariwisata memberikan peluang kepada masyarakat untuk berusaha atau berwirausaha, jenis-jenis usaha yang ada kaitannya dengan pariwisata tergantung dari kreativitas para pengusaha baik yang bermodal kecil maupun besar untuk memberikan jasa atau menawarkan produk yang sekiranya diperlukan oleh wisatawan. Guna memperkenalkan jenis produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada para konsumen, salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pengusaha yaitu melalui reklame.Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (39) Peraturan Walikota Denpasar No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar, pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
1
2
Dewasa ini reklame sudah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi produsen produk dan jasa tetapi juga bagi konsumen. Agar penyelenggaraan reklame tersebut tertib maka perlu diatur melaluiperizinan. Izin merupakan hal yang penting guna menciptakan kondisi yang
nyaman,
tentram
dan
bersih
dari
reklame-reklame
yang
akan
dipasang.Reklame merupakan salah satu cara promosi yang tidak terpisahkan dari sistem dan sosial masyarakat modern. Fungsi reklame sebagai metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada konsumen menjadikan salah satu sistem komunikasi tersebut memegang peran sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya.1 Berbicara mengenai reklame apabila dilihat dari istilahnya, reklame berasal dari bahasa Belanda yaitu reclame yang di ambil atau dikutip dari bahasa Perancis, yaitu reclamire yang berarti berteriak berulang-ulang. Mungkin pada masa lalu seorang pejabat atau pengusaha ingin memperkenalkan suatu pengumuman atau peluncuran produk baru maka dipergunakan alat mirip corong untuk meneriakkan secara berulang-ulang agar menarik perhatian pendengarnya. Tetapi yang membedakannya adalah peralatan atau sarana media reklame pada zaman sekarang lebih canggih dan lebih luas jangkauannya, baik menggunakan media massa elektronik maupun media cetak.2 Dalam upaya menyampaikan informasi atau pesan kepada konsumen, serta untuk menjamin informasi mengenai produk yang akan disampaikan melalui 1 Lukman Wirianto, 2010, Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk dan Jasa, Graha Ilmu, Jakarta, hal. 7. 2 Muhammad Jaiz, 2001, Dasar-Dasar Periklanan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 15.
3
pemasangan reklame agar tidak dipergunakan untuk tujuan yang tidak benar, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemasangan reklame diwajibkan memenuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prosedur dan mekanisme perizinan disetiap daerah kabupaten dan kota berbeda dengan daerah yang lain karena setiap daerah sudah mempunyai kewenangan sendiri untuk mengaturnya melalui otonomi daerah masing-masing.3 Pembangunan
reklame
yang
berbentuk
billboard,LEDdan
juga
pemasangan spanduk-spanduk di sekitar jalan raya merupakan pemandangan yang tidak asing lagi. Papan-papan reklame dan LED yang didirikan di tempat strategis, pemasangan spanduk, penempelan kertas-kertas reklame yang kian hari semakin memenuhi tembok-tembok dan pohon-pohon di pinggir jalan sangat merusak pemandangan dan keindahan kota serta terkadang menggangu kenyamanan pengguna jalan dalam berkendara. Hal ini sudah menjadi keprihatinan dunia secara global, masing-masing negara diharuskan untuk mentaati prinsip-prinsip hukum dalam hukum lingkungan.4 Banyak terjadi penyimpangandalam bidang perizinan, salah satunya izin pemasangan reklame di Kota Denpasar sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa reklame yang berbentuk billboard maupun LED oleh pihak Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemkot. Penyimpangan-penyimpangan
3
hal. 2.
4
Henry S. Siswosoediro, 2009, Mengurus Surat-Surat Perijinan, Visimedia, Bandung,
Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Pubilk, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24.
4
itu terjadi karena beberapa hal, misalnya reklame tersebut melanggar izin lokasi, terpasang di jalur hijau, dan reklame tidak memiliki izin. Pelayanan publik sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi, pelayanan publik akhir-akhir ini menjadi diskusi yang hangat dan menjadi perhatian dikalangan masyarakat. Sebelumnya pelayanan publik kurang menjadi perhatian karena berkembang asumsi bahwa pelayanan publik itu hanyalah urusan pemerintah saja, mulai dari proses perumusan, kebijakan, implementasi sampai dengan evaluasi masyarakat seringkali tidak bisa mengakses segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik ini. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah merupakan kegiatan yang harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah maka diperlukan pengaturan hukum
yang
mendukungnya.Pemerintah
daerah
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah juga berwenang mengatur tentang reklame. Pengaturan penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan perekonomian juga
5
erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban dan keindahan.Maka dari itu penyelenggaraan reklame di Kota Denpasar harus sesuai dengan tata kehidupan masyarakat Kota Denpasar. Izin pemasangan reklame di Kota Denpasar diatur di dalam Keputusan Walikota Denpasar No.3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar. Peraturan demi peraturan telah ditetapkan sedemikian rupa, namun masih juga timbul masalah. Maka sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana atau tujuan Keputusan Walikota Denpasar No.3 Tahun 2014dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari instansi-instansi yang terkait maupun partisipasi masyarakat di dalam penanganannya. Perizinan yang merupakan jasa publik harus sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak dalam penyelenggara pemerintahan. Sehingga apa yang akan dilaksanakan menjadi legal atau resmi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhannya tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan. Akan tetapi sering kali ketentuan izin pemasangan untuk reklame seperti billboard, LED, spanduk, umbul-umbul, baliho dan sebagainya tersebut diacuhkan sehingga dalam pemasangannya dilakukan sembarangan.Dengan adanya kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan daerah maka diharapkan pemasanganreklame dapat terlaksana secara rapidan tertata sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik dan ingin mengetahui tentang penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk skripsi
6
dengan judul :“Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklamedi Kota Denpasar.”
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat
dikemukakan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan di dalam penulisan ini. Permasalahan tersebut apabila dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakahpelaksanaan penertiban terhadap reklamedi Kota Denpasar? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban reklame di Kota Denpasar?
1.3. Ruang Lingkup Masalah Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan suatu ketegasan mengenai materi yang diuraikan, hal ini bertujuan untuk mecegah agar materi yang dibahas tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka untuk menghindari agar tidak terlalu meluas dan nantinya pembahasan diuraikan terarah dan tertuju pada pokok permasalahan.5 Adapun pembatasannya adalah sebagai berikut : Pembahasan pertama membahas mengenai pelaksanaan penertiban terhadap reklame di Kota Denpasar. Sedangkan pembahasan kedua akan membahasmengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban reklame di Kota Denpasar.
5
Bambang Sunggono, 2005, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24.
7
1.4. Orisinalitas Penelitian Sejauh ini penelitian tentang “Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar” ini belum pernah dilakukan. Adapun indikator pembeda antara penelitian yang telah ada dengan penelitian penulis, dapat penulis sajikan sebagai berikut : a. Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Pajak Reklame, ditulis oleh Agus Suciptoroso, Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret, Surakarta, Tahun 2008, dengan Rumusan masalah : 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan (prosedur) perizinan dan pajak reklame di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen? Hasilpenelitian dari skripsi tersebut, yaitu : 1) Prosedur Perizinan Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1998
Tentang
Pajak
Reklame,
permohonan
izin
reklame
harus
memenuhipersyaratan sebagai berikut: - Permohonan izin reklame diajukan secaratertulis kepada Bupati Sragen melalui Kepala Unit Pelayanan Terpadudengan persyaratan Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, Melampirkan fotocopy
8
identitas pemohon/KTP, Melampirkan contohreklame yang akan dipasang. 2) Pelaksanan pelayanan (prosedur) perizinanpajak reklame berjalan dengan sangat baik, namun meski berjalan dengan baik terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan reklame di Badan Pelayanan Terpadu adalah adanya tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah untuk didirikan papan reklame, tetapi oleh pihak pemohon tetap saja memaksaatau nekat untuk mendirikan reklame ditempat tersebut. b. Skripsi dengan judul Penerbitan Izin Reklame Permanen Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Badan Penanaman Modal Kota Kediri, ditulis oleh Yongki Putut, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, Rumusan masalah dari skripsi tersebut adalah : 1) Bagaimana penertiban izin reklame permanen berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan reklame di Badan Penanaman Modal Kota Kediri? 2) Apa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal Kota Kediri terkait dengan penertiban izin reklame permanen? 3) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala atau hambatan terkait penerbitan izin reklame permanen di Badan Penanaman Modal Kota Kediri? c. Skripsi dengan judul Pemungutan Pajak Reklame dalam Kaitan Dengan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Jembrana, oleh I.G.N. Bayu Suta
9
Negara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Tahun 2011, Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi tersebut adalah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak reklame di kabupaten jembrana? 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Jembrana? Hasil penelitian dari skripsi tersebut, yaitu : 1) Di Kabupaten Jembrana pemungutan Pajak Reklametelah memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun pengaturan mengenai tata cara pungutan Pajak Reklame di Kabupaten Jembrana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana No. 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame. 2) Faktor pendukung dalam hal pemungutan pajak reklame berupa : Adanya mekanisme pembayaran pajak yang transparan, mudah, dan cepat. Sehingga pemungutan pajak reklame setiap bulannya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal. Sedangkan faktor penghambat dalam hal pemungutan pajak reklame berupa : Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame dibuat pada Tahun 1998, sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi kendala dalam pemungutan pajak reklame.
10
1.5
Tujuan Penelitian Pada penulisan suatu karya tulis ilmiah, haruslah mempunyai tujuan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus : 1.5.1. Tujuan umum 1. Untuk mengetahuipelaksanaan penertiban terhadap reklamedalam pelaksanaan penertiban reklame. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban reklame. 1.5.2. Tujuan khusus 1. Untuk mendalami dan memahami bagaimana pelaksanaan penertiban terhadap reklamedi Kota Denpasar. 2. Untuk mendalami dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhidalam pelaksanaan penertiban reklame di Kota Denpasar.
1.6
Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai
pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1.6.1. Manfaat teoritis Hasil dari pembahasan-pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, meningkatkan wawasan, dan pedoman tentang perizinan reklame. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis
11
dalam perkembangan Hukum Administrasi Negara dan bermanfaat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian yang serupa. 1.6.2. Manfaat praktis Sebagai bentuk nyata kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan bahan informasi tentang penertiban penyelenggaraan reklame di Kota Denpasar. Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara dalam kaitan penertiban penyelenggaraan reklame di kota Denpasar.
1.7
Landasan Teoritis Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini maka akan dikaji
beberapa teori, konsep, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian landasan teoritis yang dikembangkan dapat dijadikan pisau analisa secara teoritis terhadap kedua permasalahan dalam penelitian ini. Adapun landasan teoritis yang dimaksudkan adalah sebagai berikut : a. Teori Negara Hukum Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Istilah Negara hukum di Indonesia, sering di terjemahkan rechts
12
staatatau the rule of law.Paham rechts staat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan rechts pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan Negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.6Sementara itu di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala tindakan penguasaatau pemerintah memerlukan suatu bentuk hukum tertentu dan harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pernyataan tersebut mengandung arti adanya supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjadi persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orangtermasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.7Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep ini berasal dari Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah : 1. perlindungan hak-hak asasi manusia 2. pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu 6
M. Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 73-74. Jimmly Assidiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 55. 7
13
3. pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan 4. peradilan administrasi dalam perselisihan.8 Sedangkan prinsip suatu negara hukum menurut J.B.J.M ten Berge adalah adanya asas legalitas yaitu pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah), harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum, perlindungan hak-hak asasi, pemerintah terikat pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum dan pengawasan oleh hakim yang merdeka.9Dalam suatu negara hukum seperti halnya negara Indonesia, hak asasi merupakan suatu hal yang penting. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit menjamin keberadaan hak asasi. Kemudian dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hak asasi juga sudah dijamin secara tegas.Hak-hak asasi yang diatur dalam konstitusi negara inilah yang kemudian disebut sebagai hak konstitusi. b. Teori Kewenangan Secara konseptual, dalam istilah Belanda disebut “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa) dan dalam bahasa Inggris disebut authority, Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan 8
Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta,
9
Miriam Budiardjo, 1982, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hal. 57-58.
hal. 3.
14
untuk melakukan sesuatu. Dikatakan sebagai kekuasaan yang sah karena undangundang yang memberikan kewenangan terhadap pejabat tersebut. Menurut S.F.Marbun,wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah,
baru
kemudian
tindak pemerintahan
mendapat kekuasaan
hukum
(rechtskracht).Pengertian dari wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.10 c. Teori Otonomi Daerah Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu auotos dan nomos. Kata pertama berarti sendiri dan kata kedua berarti pemerintah. Daerah otonom praktis berbeda dengan daerah saja yang merupakan penerapan dari kebijakan dalam wacana administrasi publik yang disebut local state government.Otonomi daerah merupakanhak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan.Tujuan
otonomi
daerah
adalah
meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah.Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah, yaitu pertama adalah semakin meningkatnya biaya ekonomi (high cost
10
S.F Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal.154.
15
economy) danyang kedua adalah efisiensi efektivitas.Oleh karena itu desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.11 Apabila suatudaerah tidak memiliki sumber-sumber pembiayaanyang memadai, akan mengakibatkan daerah bergantungterus terhadappembiayaan pemerintah
pusat.Ketergantungan
terhadap
pembiayaan
pemerintahpusat
merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan asas otonomi daerah. Olehkarena itu perlu suatu upaya oleh pemerintah daerah dalam memutusketergantungan tersebut dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah. Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Indonesia
menganut
asas
desentralisasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis.12 Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat unsur pendukung 11
D Riant Nugroho, 2002, Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, hal. 61. 12 Abdurrahman, 1985, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Melton Putra, Jakarta, hal. 59.
16
tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.13 Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 1. Digunakan Asas Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu ada juga Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu hal ini tercantum di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat. 3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi seluas-luasnya, setiap daerah 13
C.S.T. Kansil, 2005, Modul Hukum Administrasi Negara, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 240.
17
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1.8. Metode Penelitian Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam proses penelitian, ilmu yang membahas metode ilmiah dan mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.14 Sebagai karya ilmiah maka penelitian ini juga menggunakan metode penelitian : 1.8.1. Jenis penelitian Sebagai suatu karya ilmiah dan untuk mendapatkan hasil yang ilmiah sehingga dapat dipertahankan secara ilmiah pula, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris artinya penelitian dengan melihat kesenjangan pelaksanaan norma antara teori dan praktek yang sesuai dengan hasil dilapangan tempat diadakan penelitian.15 1.8.2. Jenis pendekatan Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (the statue approach) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan fakta (the fact approach) dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat atau dilapangan dalam hal perizinan reklame dengan wawancara langsung dan 14
Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi 1, Granit, Jakarta,
hal. 1. 15
Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penulisan Hukum, cet I, Ghalian Indonesia, Jakarta, hal. 24.
18
membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.8.3. Sifat penelitian Penelitian hukum empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam skripsi ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan mengkaji hukum tertulis lalu mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang ada dilapangan tempat diadakannya penelitian. 1.8.4. Sumber data Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersumber pada : 1. Data primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan (Field Research) melalui responden dengan cara observasi dan wawancara. Penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan tempat dimana penertiban reklame ini akan diteliti, yaitu dengan mengadakan penelitian ke salah satu dinas pemerintahan yang ada di wilayah Kota Denpasar yaitu Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Dengan metode penelitian wawancara, mengajukan sejumlah pertanyaan dan memperoleh data-data yang langsung berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. 2. Sumber data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research)yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yang diperoleh dari buku-buku,
19
peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen-dokumen resmi pemerintah, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang menunjang serta berkaitan dengan penelitian untuk menyempurnakan data yang di dapat dari lapangan.16 Adapun jenis-jenis data sekunder antara lain : a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Perundang-undangan). Bahan hukum primer adalah semua aturan yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan lembaga atau badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi Undang-Undang yaitu : - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah seperti pendapat para sarjana, tulisan para ahli, pejabat,pakar hukum, dan bahan hukum lainnya. 16
Ali H.Zainuddin, 2009,Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 30.
20
1.8.5. Teknik pengumpulan data Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 2 jenis alat pengumpulan data, yaitu bahan pustaka dan wawancara atau interview.17 1. Teknik wawancara yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung bertatap muka terhadap beberapa responden dengan mengajukan pertanyaan sehingga memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian.18 2. Teknik studi dokumen yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengklarifikasi bahan-bahan hukum dan buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. 1.8.6. Teknik pengolahan dan analisis data Setelah data tersebut terkumpul, kemudian diidentifikasi dan dikumpulkan untuk dijadikan sumber utama di dalam membahas pokok permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci dan sistematis, selanjutnya data tersebut dianalisa dan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya.Kemudian nantinya ditarikkesimpulan untuk menjawab masalah yang ada dan disajikan secara deskriptif analisis.19
17
Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67. 18 Lexy J. Moleong, 1995, Metodelogi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 35. 19 Hadi Sutrisno dan Sri Diamuli, 1997, Metodologi Research, Jilid III, Gama University Press, Yogyakarta, hal. 59.
