BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Setiap negara pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh dan ekskusif atas wilayah udara di atas teritorialnya. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa setiap negara berhak untuk membuat aturan sendiri demi kepentingan nasional. Namun, ketentuan nasional itu harus diberlakukan tanpa perbedaan kepada setiap negara. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya atas dasar tersebut Uni Eropa memberlakukan ketentuan larangan terbang terhadap pengangkut sipil dari Indonesia ke wilayahnya. Larangan tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan 27 negara-negara Uni Eropa yang dikeluarkan oleh European Commission pada 4 Juli 2007 (EC No.787/2007). Ketentuan sepihak tersebut dikeluarkan oleh Uni Eropa dengan alasan bahwa terdapat bukti kurang terpenuhinya faktor keselamatan yang dikeluarkan oleh regulator, kemampuan dan keinginan dari pengangkut untuk mengambil langkah-langkah yang serius untuk menanggulangi minimnya standar keselamatan, kemampuan dan keinginan dari regulator untuk menjamin bahwa pengangkut melaksanakan ketentuan tentang keselamatan penerbangan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut, kemampuan dan keinginan regulator untuk menyelesaikan masalah keselamatan yang timbul karena kecelakaan.
Universitas Sumatera Utara
Bahwa harusnya Indonesia dan Uni Eropa sama-sama harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Uni Eropa tidak berhak melakukan tindakan unilateral yang bertentangan dengan ketentuan ICAO. Mestinya yang memutuskan apakah suatu negara memadai atau kurang memadai dalam memajukan keselamatan penerbangan adalah ICAO dan bukan sekelompok negara dalam Uni Eropa. Meskipun, dalam sebuah hubungan internasional tidak dapat dihindari sebuah kepentingan politik nasional tiap pihak, namun dalam konteks masalah ini, harus diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional yang berlaku. Dalam hal ini, maka Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional harus menjadi acuan utama. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk menulis dan mengetengahkan skripsi tentang zona larangan terbang yang diterapkan pada beberapa negara. Di lain pihak penulis merasa bahwa masih sedikit mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utarayang membahas tentang zona larangan terbang ini, ataupun tentang Hukum Udara Internasional, khususnya Mahasiswa Bagian Hukum Internasional. Selain
itu
juga
karena
belum
memasyarakatnya Hukum Udara
Internasional, karena Hukum Udara Internasional itu sendiri baru mulai tumbuh dan berkembang pada tahun 1900, di mana untuk pertama kalinya dibahas oleh Prof. Ernest Nys dari Universitas Brussel dalam laoprannya pada Institut of International Law pada tahun 1902. Dalam laporannya tersebut, Prof. Nys mengatakan bahwa :
Universitas Sumatera Utara
“... masalah hukum yang harus dipecahkan mengenai hal keudaraan adalah bukanlah mengenai gas-gas udaranya, tetapi ruang di mana kita dapat udara dan hukum itu pada umumnya mempersoalkan hubungan antar manusia dan hubungan yang kita teliti sekarang adalah hubungan yang terjadi di dalam satu lapisan udara di sekililing bumi, hubungan ini akan terjadi, kalau ada navigasi udara” Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengangkat sebagai judul skripsi penulis yaitu: “IMPLIKASI PENERAPAN KONSEP LARANGAN TERBANG OLEH SUATU NEGARA DAN KETERKAITANNYA PADA PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND BERDASAR PERATURAN INTERNASIONAL (KONVENSI CHICAGO 1944)” Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada Konvensi Chicago 1944 yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1944 di Chicago, Amerika Serikat. Selain itu penulis juga mengacu kepada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan, yang merupakan ketentuan Hukum Nasional Indonesia. Sebelum diuraikan lebih lanjut, penulis ingin menguraikan dan mengartikan kata perkata dari judul skripsi ini sebagai berikut :
IMPLIKASI : keterlibatan atau suatu keadaan terlibat.
PENERAPAN : proses, cara, pemanfaatan, mempraktikan.
KONSEP : Rancangan, ide, pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa
konkret.
LARANGAN : perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, sesuatu
yang terlarang karena kekecualian.
TERBANG : Bergerak atau melayang di udara dengan tenaga mesin
(pesawat terbang).
Universitas Sumatera Utara
OLEH : Kata depan yang digunakan untuk menandai pelaku.
SUATU : hanya satu, satu-satunya, kebendaan
NEGARA : suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah,
rakyat dan wilayah.
DAN : penghubung satuan dua kalimat yang setara.
KETERKAITAN : suatu keadaan yang mempunyai hubungan, tidak
mandiri
PADA : kata yang dipakai untuk menunjukkan suatu posisi
PRINSIP : asas atau dasar
COMMON : bersama, sama-sama
HERITAGE : Warisan, pusaka, suatu benda atau hak yang dapat dimiliki
bersama oleh sekelompok orang, yang diuperoleh karena hal turun temurun.
OF : Dari, melalui, melewati.
MANKIND : Umat manusia
BERDASAR : beralaskan, bersendikan
PERATURAN : atura-aturan yang dibuat dan telah dibukukan atau
disahkan.
INTERNASIONAL : Antar bangsa, antar negara, hal-hal yang berkaitan
dengan hubungan antar negara atau antar bangsa.
B. RUMUSAN PERMASALAHAN Dalam penulisan skripsi penulis membatasi permasalahan pada :
Universitas Sumatera Utara
1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap ketentuan zona larangan terbang, yang diterapkan oleh suatu negara? 2. Apakah dengan lahirnya konsep Common Heritage of Mankind pada tahun 1944, merupakan pembatasan terhadap kedaulatan suatu negara pada ruang angkasanya? 3. Apakah implikasi dari lahirnya konsep Common Heritage of Mankind tersebut terhadap konsep larangan terbang yang diterapkan oleh suatu negara?
C. TUJUAN PENULISAN Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai pemenuhan syarat-syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Tujuan utamanya adalah : 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap ketentuan zona larangan terbang, yang diterpkan oleh suatu negara. 2. Untuk mengetahui lahirnya konsep Common Heritage of Mankind pada tahun 1944, merupakan pembatasan terhadap kedaulatan suatu negara pada ruang angkasanya. 3. Untuk mengetahui implikasi dari lahirnya konsep Common Heritage of Mankind tersebut terhadap konsep larangan terbang yang diterapkan oleh suatu negara.
Universitas Sumatera Utara
D. METODE PENULISAN Sebagaimana lazimnya suatu karya tulis ilmiah, yang harus berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang objektif dari suatu analisa, disusun secara sistematis dan rasional agar dapat dipandang sebagai suatu karya ilmiah yang baik. Oleh sebab itu, suatu karya tulis ilmiah harus dapat diuji dangan metode ilmiah agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabakan. Adapun metode penulisan yang Penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu metode Deskriptif-Analitis, yaitu dimata penulis menggambarkan dan menjelaskan semua permasalahan dan kemudian menguraikannya lebih lanjut agar diperoleh keterangan dan jawabanan yang jelas. Dalam hal pengumpulan data bagi penuisan skripsi ini, penulis lakukan dengan cara hanya studi kepustakaan atau library research, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dengan bantuan bermacam-macam buku yang terdapat di perpustakaan, juga melalui surat kabar dan juga internet. Melalui metode penulisan tersebut, dengan izin Allah SWT dan atas kesempatan yang diberikan serta dengan segena kemampuan penulis, mudahmudahan skripsi ini dapat diselesiakan dengan baik.
E. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk memberikan uraian yang sebaik baiknya serta agar sistematik, dalam skripsi ini dibagi atas lima bab dan setiap bab terbagi atas beberapa sub bab yang pembaiannya disesuaikan dengan isi dari masing masing bab. BAB I
:
PENDAHULUAN
Universitas Sumatera Utara
Pada bab ini akan diuraikan alasan pemilihan judul yang dilanjutkan apada permsalahan, kemudian juga akan dijelaskan
maksud
dari
penulisan
manfaat
serata
sistematika penulisannya. BAB II
:
KEDAULATAN SUATU NEGARA ATAS SUATU ZONA LARANGAN TERBANG Pada bab ini, terdiri atas empat sub bab, yaitu tentang Pengertian, Kedaulatan Suatu Negara dan Sejarah.
BAB III
:
KEBERADAAN PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND PADA RUANG ANGKASA Pada bab ini, terdiri atas tiga sub bab, dan akan dibahas hal hal menegenai Lahirnya prinsip Common Heritage of Mankind, Prinsip-prinsinya dan pendaftaran serta pertanggungjawaban kegiatan di angkasa.
BAB IV
:
IMPLIKASI PENERAPAN KONSEP LARANGAN TERBANG OLEH SUATU NEGARA DAN KETERKAITANNYA PADA PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND BERDASARKAN PERATURAN INTERNASIONAL Pada bab ini, akan dibagi pula menjadi empat sub bab, yang akan membahas secara mendalam Penerapan konsep zona larangan terbang dan praktik-praktik nyatanya dalam keadaan sehari hari, lahirnya Konvensi Chicago yang
Universitas Sumatera Utara
membatasi praktik-praktik tersebut, prinsip-prinsip yang terkandung dalan Konvensi tersbut dan penerapan Konvensi tersebut dalam dunia nyata. BAB V
:
PENUTUP Pada bab ini, akan disampaikan tentang kesimpulan dari skripsi, serta akan disampaikan saran – saran dari penulis.
Universitas Sumatera Utara
