BAB I PENDAHULUAN. Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, I.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Bagi daerah, amanat undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah,

dan

pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan. Pedoman teknis untuk peraturan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan sebuah organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan

dalam

proses

ini,

termasuk

analisis

SWOT (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, 1

Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory). Perencanaan strategis (strategic planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju lima tahun ke depan (Kerzner, 2001). Untuk mencapai sebuah strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan organisasi haruslah

bekerja

dalam

sebuah

sistem

yang

ada

pada

proses

perencanaan strategis (Brown, 2005). Kemampuan dalam berbagai bidang harus dipergunakan secara tepat, sehingga dapat menjadi sebuah senjata yang unggul dalam sebuah perencanaan stategis (Skinner, 1969). Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli (misalnya Ansoff, 1965; Anthony, 1965; Lorange, 1980; Steiner, 1979). Lorange (1980), menuliskan bahwa strategic planning adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah organisasi, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan maka itu adalah kegagalan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) berfungsi

sebagai

dokumen

perencanaan

teknis

operasional

dan

merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah. Renstra memuat visi, misi, arah kebijakan teknis, dan indikasi rencana

program

setiap

bidang

kewenangan

dan

atau

fungsi

pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah. 2

Perkembangan

lingkungan

strategis,

baik

nasional

maupun

regional/daerah, mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah) untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigma) dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya

pemerintahan

demokratis,

desentralistis,

yang

baik,

partisipatif,

yaitu

pemerintahan

transparan,

yang

profesional,

berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dalam menghadapi

berbagai

tantangan

tersebut,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

berperan

memberikan

dukungan

melalui

kebijakan

perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut serta Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rencana Strategis dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan internal dengan mengacu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I.2. Landasan Hukum Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bantul disusun dengan didasarkan pada: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2001-2025 Kabupaten Bantul; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030; 18. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. I.3. Maksud dan Tujuan Dengan berpedoman pada dokumen RPJM Daerah Tahun 2011-2015 maka Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerahnya 5

menjabarkan dokumen RPJMD ke dalam Renstra SKPD yang berisi berbagai pilihan program/kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah juga diwajibkan menyusun Renstra SKPD yang isi dan substansinya mencakup indikasi

rencana

program

dan

kegiatan

beserta

tolok

ukurnya.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Renstra Bappeda ini disusun dengan maksud sebagai berikut: 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda Kabupaten Bantul dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD setempat dan sumber pembiayaan lainnya; 2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan; 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Bappeda sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi; 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan pelaksanaan kerja dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. I.4. Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen Renstra Bappeda disusun dengan mengacu RPJM Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015. Hal ini dimaksudkan agar rencana besar yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Bantul, dilihat dari 6

fungsi institusi Bappeda dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian diharapkan hasil akhirnya adalah dokumen rencana

yang

sinergis

dan

terpadu

dalam

aspek

perencanaan

pembangunan daerah dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.

RPJP NAS/PROP & RTR NAS

Pedoman

Acuan

RPJP DAERAH Acuan RTRW KAB.

RPJM NAS/PROP & RTR PROP

Dijabarkan

PUSAT/ PROPINSI

RKP NAS/PROP

Memperhatikan

Pedoman

RPJM DAERAH

Dijabarkan

RKP DAERAH

Pedoman

RAPBD

APBD DAERAH

Pedoman

RENSTRA

Diacu Pedoman

SKPD

RENJA

Pedoman

SKPD

UU. No. 25/04

RKA

RINCIAN

SKPD

APBD

UU. No. 17/03

SPPN

KN

Gambar 1 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

I.5. Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bantul ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 7

BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Bappeda menurut Perda Pembentukan Bappeda Nomor 40 Tahun 2000 serta prediksi perjalanan organisasi pada lima tahun yang akan datang yang akan digunakan

sebagai

landasan

menyusun

indikasi

rencana

program/kegiatan. Selain itu juga disertakan struktur organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS Bab ini berisi analisis terhadap kondisi Bappeda tahun 2010 dengan menggunakan instrumen analisis SWOT sehingga diperoleh isu-isu strategis. Selain itu juga disertakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini memuat rumusan visi dan misi Bappeda dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM dengan sejauh mungkin

menggunakan

ungkapan

dan

pernyataan

yang

bersifat

matematis dan konkrit sehingga mudah menentukan target kinerja yang diharapkan. Selanjutnya, visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan, 8

kebijakan, dan strategi. Dalam bab ini juga diuraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Seluruh rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan anggaran indikatifnya selama lima tahun ke depan akan diuraikan dalam bab ini. BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII. PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan harapan-harapan yang ingin dicapai Bappeda selama lima tahun ke depan.

9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Di era otonomi daerah, kepentingan daerah dan masyarakat daerah dengan tujuan utama dicapainya kemandirian daerah dan masyarakat, membutuhkan lembaga dan aparat pemerintahan yang terfokus kepada keberadaan daerah dan masyarakat. Dengan perubahan dan tuntutan lingkungan yang demikian cepat serta kompetisi yang demikian ketat, dibutuhkan lembaga yang tidak terlalu besar dengan aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi terutama dalam aspek perencanaan. Hal ini erat berkaitan dengan upaya mencapai tujuan otonomi, yaitu kemandirian daerah dan masyarakat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan masing-masing. Organisasi birokrasi pemerintah haruslah dilepaskan dari keterikatan pada pola kontrol dan perintah serta lebih mengarah kepada memberikan arah, mendorong kreativitas dan pemberdayaan. Ini berarti bahwa pengaturan kelembagaan birokrasi pemerintahan di Bantul harus tidak terlalu terikat dan terbentuk dalam hierarki yang ketat dan kaku serta birokratis. Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian tujuan otonomi yang dituntut cepat dan kompetitif, maka dibutuhkan aparatur atau birokrat yang tidak terlalu terikat kepada peraturan dan kepada kekuasaan atau kewenangan. Dalam bahasa konsep administrasi publik disebut sebagai “loose and tight principles” (loose rule and regulation and tight in political commitment not political

authority). Hal ini tidak berarti bahwa aparat atau birokrat demi otonomi atau demi kewenangan, mengabaikan peraturan atau perundang-undangan tetapi jangan sampai dalam rangka pelaksaan otonomi, peraturan dan perundangundangan sangat kaku dan membelenggu aparat atau birokrat sehingga mematikan inisiatif dan kreativitas mereka dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

10

Otoritas atau kewenangan perlu ada dan berada pada jalur yang benar, tetapi tidak berarti bahwa penerapannya terlalu kaku atau tidak fleksibel. Yang menjadi pedoman, pegangan, dan arahan para aparat atau birokrat adalah

political commitment dalam bentuk visi, misi, RPJP, maupun RPJM. Yang dipentingkan bukanlah semata-mata pada proses tetapi lebih menitikberatkan kepada output, outcome, result, maupun dampaknya. Dan ini semua sesungguhnya sudah terungkap di dalam pegangan visi, misi, RPJP maupun RPJM yang disebut sebagai political commitment. Era otonomi pada hakekatnya adalah era demokrasi di tingkat lokal, dalam hal ini seharusnya dan sesungguhnya, pemerintahan dan pembangunan tidak lagi difokuskan oleh atau kepada penguasa atau pemerintah tetapi lebih bertitik tekan kepada kebutuhan dan keinginan rakyat atau masyarakat. Meskipun tuntutan dan keinginan masyarkat sangat bervariasi, pemerintah atau penguasa harus dapat mengenali untuk mengelolanya. Dalam era otonomi yang demokratis tidak lagi pemerintah, birokrasi atau birokrat yang menjadi agen tunggal tetapi “putting the customer’s (community) in the driver seat“. Tuntutan, kebutuhan, dan keinginan masyarakatlah yang harus diutamakan, dikarenakan masyarakatlah sebagai pelanggan dari pemerintah, birokrat atau birokrasi. Untuk itulah diperlukan birokrasi dan birokrat yang cepat dan sensitif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu dalam kebutuhan pengembangan organisasi Bappeda lima tahun

yang

akan

mempertimbangkan

datang

perlu

tugas

dan

dirumuskan fungsinya

secara

dalam

seksama

rangka

dengan

mendukung

tercapainya tujuan besar seperti yang telah dituangkan dalam RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Bantul.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 bahwa Bappeda Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dalam lingkup perencanaan 11

dan pengendalian. Sedangkan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Bappeda termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c.

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perencanaan

pembangunan daerah; d. penyelenggaraan urusan statistik; e. penyiapan dan penyusunan laporan pertangungjawaban Bupati; f.

melaksanakan kesekretariatan Badan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, terdiri atas: 

Sub Bagian Umum;



Sub Bagian Program; dan



Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas: 

Sub Bidang Data, Statistik dan Pelaporan; dan



Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

4. Bidang Perekonomian, terdiri atas: 

Sub Bidang Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Kelautan; dan



Sub Bidang Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

5. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas: 

Sub Bidang Sarana dan Prasarana dan Penataan Ruang; dan



Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 12

6. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan, terdiri atas: 

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan



Sub Bidang Kesehatan;

7. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas: 

Sub Bidang Pemerintahan; dan



Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

8. Bidang Pengendalian Program, terdiri atas: 

Sub Bidang Penganggaran; dan



Sub Bidang Pengendalian.

9. Unit Pelaksana Teknis; dan 10. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 1.

13

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

KEPALA SEKRETARIS

Bagian Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KA. SUB BAG. PRROGRAM

KA.BID. DALITBANG

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Ka.Sub Bid. Litbang

Ka.Sub Bid. Data, Statistik & Pelaporan

KA.BID. EKONOMI

Ka.Sub Bid. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Kelautan Ka.Sub Bid. Perindag, Jasa dan Pariwisata

KA.BID. DALGRAM

KA.BID. SARPRASWIL

KA. SUB BAG. KEUANGAN & ASET

KA.BID. PPM

KA. SUB BAG. UMUM

KA.BID. PK2

Ka.Sub Bid. Penganggaran

Ka.Sub Bid. Sarpras & Penataan Ruang

Ka.Sub Bid. Pemerintahan

Ka.Sub Bid. Pendidikan & Kebudayaan

Ka.Sub Bid. Pengendalian

Ka.Sub Bid. SDA dan LH

Ka.Sub Bid. Pemberdayaan Masyarakat

Ka.Sub Bid. Kesehatanl

Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda

14

2.2. Sumberdaya Bappeda  Sumberdaya Manusia Variabel sumberdaya manusia, merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan dokumen rencana, evaluasi, dan laporan implementasi rencana secara tepat dan cepat sesuai perkembangan waktu. Variabel sumberdaya manusia dapat dibedakan lagi berdasarkan sifat manusia sebagai makhluk individu (SDM individual) maupun makhluk sosial (SDM sosial/SDS). SDM individual adalah manusia yang berkualitas yang

tercermin

dari

tingkat

kesehatan,

pendidikan,

dan

pendapatannya; sedangkan SDS merupakan aspek budaya masingmasing individu termasuk di dalamnya adat istiadat yang tercermin pada perilaku masing-masing individu. Mengingat kemudahan dan ketersediaan data yang ada di Bappeda Bantul sampai saat ini untuk variabel sumberdaya manusia hanya disajikan dalam konteks SDM individual. SDM Bappeda berdasarkan golongan dan jenis kelamin (Desember 2010) adalah sebagai berikut: Tabel 1 Sumberdaya Manusia Bappeda Golongan Laki-Laki I a 1 b 0 c 1 d 0 II a 1 b 1 c 1 d 3 III a 6 b 5 c 3 d 5 IV a 4 b 2 c 1 d Sumber: Bappeda, 2010

Perempuan 0 0 0 0 0 0 0 1 13 2 0 9 1 0 0 -

15

SDM Bappeda berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan (Desember 2010) adalah sebagai berikut: Tabel 2 SDM Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan Tingkat Pendidikan SD SLTP SLTA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2 Sumber: Bappeda, 2010

Laki-Laki

Perempuan

2 2 8 0 0 1 0 11 11

0 0 2 0 0 2 0 16 5

SDM Bappeda berdasarkan jabatan dan jenis kelamin (Desember 2010) adalah sebagai berikut: Tabel 3 SDM Bappeda berdasarkan jabatan Eselon

Laki-Laki

Perempuan

IIA

-

-

IIB

1

0

IIIA

1

0

IIIB

4

2

IVA

8

7

IVB

0

0

VA

0

0

VB

0

0

Sumber: Bappeda, 2010

 Aset Sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda (Desember 2010) pada dasarnya telah memenuhi persyaratan untuk sebuah kantor pemerintah. Bappeda telah menempati satu gedung tersendiri yang 16

terdiri atas tiga lantai, termasuk di dalamnya adalah satu ruang pertemuan yang cukup representatif. Dari sisi teknologi IT, seluruh bidang telah dilengkapi dengan beberapa komputer, baik PC maupun laptop, yang spesifikasinya telah memadai beserta asesorinya. Namun meskipun demikian, dari sisi kuantitas mungkin ada beberapa bidang yang masih memerlukan penambahan komputer. Selain itu, untuk menunjang operasionalisasi pekerjaan, Bappeda memperoleh beberapa kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua. Data seluruh aset yang dimiliki Bappeda dapat dilihat pada Lampiran A. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1. Jenis Pelayanan Jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi: 1.

Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;

2.

Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

3.

Penjaringan

aspirasi

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan pembangunan daerah; 4.

Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;

5.

Memfasilitasi

keterpaduan

dan

keserasian

perencanaan

pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi,

dan Kecamatan, maupun horizontal yakni antar

SKPD Kabupaten; 6.

Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan, dan terkoordinasi;

7.

Memberikan informasi potensi pembangunan;

17

8.

Memberikan fasilitasi dan perijinan penelitian, pengabdian masyarakat, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

2.3.1. Kelompok Sasaran Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda, maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:  Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam

hal

memberikan

pemikiran

strategis

di

bidang

perencanaan;  SKPD Kabupaten, dalam hal penyediaan panduan program dan

kegiatan

serta

fasilitasi

sinkronisasi

dan

integrasi

program;  Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan;  Kementeriaan dan instansi pusat dalam hal fasilitasi kegiatan dan koordinasi program;  Perguruan tinggi dan mahasiswa dalam hal fasilitasi dan penerbitan ijin penelitain, pengabdian masyarkat, dan KKN;  Masyarakat umum, dalam hal penyediaan informasi yang berkaitan dengan potensi daerah dan pembangunan beserta hasil-hasilnya. 2.3.1. Produk dan Kinerja Pelayanan Produk dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan Bappeda dapat dilihat pada Tabel 4.

18

Tabel 4 Produk dan Pelayanan Bappeda Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Produk RPJPD RTRW RPJMD RKPD KUA Murni, KUA Perubahan PPAS Murni, PPAS Perubahan Izin Penelitian Data Umum PDRB Database Profil Daerah Buku Saku Profil Daerah LKPJ 2009 IPM

Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1671 108 1 1 1 1 1

Keterangan

Sumber: Bappeda, 2010

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda 2.3.1. Pengelolaan data/informasi Pengelolaan data dimaksudkan agar data dan informasi yang diperlukan segera dapat ditemukan dengan sajian yang informatifkomunikatif dan sederhana. Pengelolaan data seperti ini bertujuan agar pengguna data memiliki kemudahan dalam mengakses data/informasi yang dibutuhkan. Penilaian tentang pengelolaan adalah sampai dengan tersajinya data/informasi secara cepat, mudah dan komunikatif berbasis TI. Sebagian besar data di Bappeda masih belum mencapai taraf memudahkan penyajian dalam waktu yang singkat. 2.3.2. Penyusunan dokumen rencana Penyusunan dokumen rencana dimaksudkan untuk menyediakan acuan kerja pembangunan bagi seluruh dinas/instansi selama kurun

waktu tertentu, dengan

menggunakan

data/informasi

beserta analisisnya serta melalui proses yang tepat. Tujuan penyusunan

dokumen-dokumen

tersebut

adalah

untuk 19

mengarahkan keseluruhan gerak langkah pembangunan agar berjalan dengan irama yang sama sesuai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Tugas penyusunan dokumen rencana pembangunan adalah merupakan pekerjaan inti dari ketugasan

Bappeda.

Penyusunan

dokumen

rencana

terbagi

menjadi dua yaitu rencana spasial dan rencana sektoral yang telah mengadopsi rencana spasial. 2.3.3. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi rencana Tugas koordinasi, monitoring, dan evaluasi implementasi rencana dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana dapat berjalan dan dijalankan di lapangan serta mengetahui hasil (outcome) dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Pada tataran paling akhir adalah mengevaluasi temuan di lapangan untuk mendapatkan umpan balik dalam penyempurnaan dokumen rencana. 2.3.4. Pelaporan hasil implementasi rencana Tugas pelaporan hasil implementasi rencana dimaksudkan untuk dapat

menyajikan

Sedangkan

tujuannya

hasil-hasil adalah

pelaksanaan untuk

mengkaji

pembangunan. kemungkinan

terjadinya kekurangan dan kelebihan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana.

20

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Bantul yang realistis, perlu mempertimbangkan isu-isu strategis. Isu-isu strategis selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi yang akan ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Peta kondisi eksisting

No

Peluang

No

1

Adanya komitmen pemerintah

1

Ancaman Masih adanya sisa-sisa

Kab. Bantul untuk menjadikan

paradigma egoisme sektoral

Bappeda sebagai satu-

yang masih dominan.

satunya institusi pelaksana koordinasi perencanaan pembangunan daerah. 2

Banyaknya kerjasama yang

2

Belum semua stakeholders di

ditawarkan dari pihak luar

daerah memahami materi dan

(antar daerah, investor,

esensi RPJP, RPJM, RKPD,

negara donor dan masyarakat

Renstra/Renja SKPD.

dalam pembangunan daerah. 3


3

Adanya kompetisi yang sangat

kabupaten Bantul untuk

ketat antar daerah dalam

berpihak kepada rakyat

pembangunan dan peraihan

secara konsisten.

dana non APBD masing-masing

21

daerah otonom. 4

Adanya tuntutan dari rakyat,

4

Banyak daerah-daerah otonom

DPRD, LSM dan pihak

yang mempunyai komunikasi

swasta yang sangat dominan

dan kemampuan lobby tinggi.

agar birokrasi bekerja lebih rpofesional. 5

Pesatnya perkembangan

5

Masih belum mantapnya sistem,

Teknologi Informasi sangat

mekanisme peluncuran

membantu dalam olah data,

anggaran dari pemerintah

analisis, peramalan dan

propinsi dan pemerintah pusat.

pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi. 6


6

untuk mewujudkan Good

Adanya kecenderungan dampak negatif reformasi.

Governance dalam seluruh siklus manajemen kepemerintahan.

No 1

Kekuatan Keberadaan Bappeda

No 1

Kelemahan Belum tersedianya system

sebagai perencana

informasi perencanaan

pembangunan daerah yang

pembangunan yang memadai

memiliki kewenangan

guna mendukung proses

menyusun dan mengevaluasi

perencanaan yang efisien dan

pelaksanaan rencana

efektif

pembangunan oleh masingmasing SKPD 2

Ketersediaan sumber daya manusia yang professional

2

Terbatasnya sarana prasarana pendukung yang tersedia

22

dan berkualitas 3

Dokumen-dokumen

3

Koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan pembangunan

perencanaan dengan (SKPD)

dan dokumen produk-produk

yang belum optimal

kegiatan Bappeda menjadi acuan penentuan kebijakan pembangunan daerah 4

Penyusunan perencanaan

4

Ketersediaan data-data

pembangunan daerah sudah

pendukung untuk perencanaan

dilaksanakan sesuai dengan

yang belum optimal

mekanisme yang berlaku 5

Kelembagaan institusi

5

perencanaan pembangunan

Ketersediaan SDM yang masih kurang

yang sudah optimal 6

Koordinasi antar satuan kerja dalam lingkup Bappeda yang

6

Adanya kecenderungan dampak negatif reformasi.

sudah cukup baik

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2010 – 2015

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten bantul Tahun 2011-2015. Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah: MISI 1: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik 23

MISI 2: Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi MISI 3: Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakatyang responsif gender MISI 4: Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra (Renstra SKPD terkait di provinsi, Renstra SKPD periode sebelumnya)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu-isu strategis dimaksud adalah sbb: 1.

Kacenderungan semakin meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dan stake holder lainya dalam perencanaan pembangunan dan semakin meningkatnya tuntutan agar aspirasi masyarakat bisa terakomodasi dalam perencanaan pembangunan,

2.

Tuntutan terlaksananya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

3.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yang menuntut ketersediaan sarana prasarana dan kesiapan SDM di bidang perencanaan pembangunan, 24

4.

Perkembangan pembangunan wilayah yang sangat pesat baik yang berdimensi nasional maupun regional sehingga menuntut kesiapan aparat perencanaan dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan yang berbasis wilayah,

5.

Meningkatnya pengawasan ekternal baik yang dilakukan oleh lembagalembaga formal maupun non formal seperti LSM dan Perguruan Tinggi yang menuntut implementasi dari prinsip-prinsip good goverment,

25

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Rumusan visi dan misi unit kerja (SKPD) Bappeda Kabupaten Bantul adalah dalam rangka dan berkaitan dengan dukungan untuk mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM Daerah. Untuk memudahkan penentuan target

kinerja yang diharapkan maka digunakan ungkapan dan

pernyataan yang bersifat matematis dan konkrit.

4.1 Visi dan Misi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai visi sebagai berikut:

MEWUJUDKAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS DAN MAMPU MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sejalan dengan visi di atas, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul adalah:

1. Mewujudkan sistem kerja yang profesional, didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas. 2. Mewujudkan data/informasi yang akurat berbasis teknologi infomasi, didukung oleh hasil penelitian yang memadai sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan.

26

3. Mewujudkan dokumen perencanaan dan proposal teknis dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku; 4. Mewujudkan sinergi implementasi perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh komponen daerah (stakeholders); 5. Mewujudkan evaluasi, analisis dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan yang benar, sistematis dan terstruktur.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1

Tujuan

Sesuai dengan visi, misi diatas maka tujuan yang ingin dicapai adalah: a. Terwujudnya sistem kerja yang profesional, didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas. b. Terwujudnya data/informasi yang akurat berbasis teknologi infomasi, didukung oleh hasil penelitian yang memadai sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan. c. Terwujudnya dokumen perencanaan dan proposal teknis dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku; d. Terwujudnya sinergi implementasi perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh komponen daerah (stakeholders); e. Terwujudnya evaluasi, analisis dan pelaporan terhadap implementasi perencanaan pembangunan yang benar, sistematis dan terstruktur.

4.2.1

Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

27

1. Terciptanya sistem kerja yang menganut prinsip-prinsip profesionalisme, didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan SDM yang berkualitas tinggi. 2. Tersedianya data/informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 3. Tersusunnya dokumen perencanaan dan proposal teknis yang memuat berbagai alternatif pengelolaan SDA/SDM dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang sesuai aturan yang berlaku; 4. Terkoordinasi dan tersinerginya pelaksanaan seluruh program/kegiatan kabupaten/propinsi/nasional dengan melibatkan seluruh komponen Daerah (stakeholders); 5. Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang sesuai aturan yang berlaku, menurut sistem perencanaan dan berjenjang..

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1

Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan kajian Analisis Lingkungan Internal (ALI) terdapat beberapa hal yang merupakan unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang memadai; 2. Adanya kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal di antara Instansi/Unit Kerja, Dinas, Badan, Kantor dan Bagian

dan

semua

stakeholders

yang

terlibat

dalam

proses

pembangunan; 3. Adanya

kewenangan

dalam melaksanakan fungsi perencanaan

pembangunan daerah dan fungsi sinkronisasi semua perencanaan

28

yang diajukan oleh Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Unit dan semua stakeholders yang terlibat dalam proses pembangunan daerah; 4. Telah terjalinnya hubungan yang baik dengan jajaran Pemerintah Propinsi dan Jajaran Pemerintah Pusat; 5. Tersedianya data, informasi dan dokumen perencanaan pembangunan yang memadai dan berbagai bentuk teknik perencanaan yang dikuasai; 6. Adanya forum dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

Kelemahan (Weakness)

1. Adanya pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang masih cenderung eksklusif dan kurang responsif; 2. Kurangnya kebersamaan dan kurang dipahaminya visi bersama dari semua stakeholders Bappeda dalam memenuhi tugas; 3. Kurangnya mentalitas perencana yang handal, antisipatif, responsif dan akuntabel dalam memandang, mengevaluasi, menganalisis dan menyajikan rencana secara holistik; 4. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang optimal; 5. Belum meratanya kemampuan berkomunikasi dan lobby dengan pihak luar; 6. Kurang dimanfaatkannya secara optimal data, informasi dan dokumendokumen perencanaan pembangunan yang tersedia.

Dilihat dari Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), yang pada hakekatnya unsur kuncinya terletak pada Peluang dan Ancaman, adalah sebagai berikut :

Peluang (Opportunity) 1. Adanya komitmen Pemerintah Pusat untuk meperkuat Bappeda sebagai institusi pelaksana koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

29

2. Banyaknya kerjasama yang ditawarkan dari pihak luar (antar daerah, investor, negara donor dan masyarakat dalam pembangunan daerah. 3. Adanya komitmen pemerintah kabupaten Bantul untuk mempercepat pembangunan yang berpihak kepada rakyat secara konsisten. 4. Adanya dukungan dari rakyat, DPRD, LSM dan pihak swasta agar birokrasi bekerja secara profesional. 5. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi sangat membantu dalam data collecting, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan serta mudahnya akses terhadap teknologi informasi. 6. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan Empathic Governance dalam seluruh siklus manajemen kepemerintahan.

Ancaman (Threat) 1. Masih adanya paradigma egoisme sektoral yang masih kuat. 2. Belum semua stakeholders di daerah memahami materi dan esensi RPJP, RPJM, RKPD, Renstra/Renja SKPD. 3. Adanya kompetisi yang sangat ketat antar daerah dalam pembangunan dan peraihan dana non APBD masing-masing daerah otonom. 4. Banyaknya

daerah

otonom

yang

mempunyai

komunikasi

dan

kemampuan lobby tinggi. 5. Masih belum mantapnya sistem, mekanisme peluncuran anggaran dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

30

TABEL 1 FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (Strengths)

KELEMAHAN (Weaknesses)

1) Tersedianya kuantitas dan kualitas 1) Adanya pola pikir, pola sikap dan SDM yang memadai; 2) Adanya

pola tindak yang masih cenderung

kewenangan

melakukan

untuk

eksklusif dan kurang responsif;

vertikal, 2) Kurangnya kebersamaan dan

koordinasi

horisontal dan diagonal di antara

kurang dipahaminya visi bersama

Instansi/Unit Kerja, Dinas, Badan,

dari semua stakeholders Bappeda

Kantor dan Bagian dan semua

dalam memenuhi tugas;

stakeholders yang terlibat dalam 3) Kurangnya mentalitas perencana proses pembangunan; 3) Adanya

yang handal, antisipatif, responsif

kewenangan

dalam

dan akuntabel dalam memandang,

melaksanakan fungsi perencanaan

mengevaluasi, menganalisis dan

pembangunan daerah dan fungsi

menyajikan rencana secara holistik;

sinkronisasi semua perencanaan 4) Kurangnya dukungan sarana dan yang diajukan oleh Dinas, Badan,

prasarana yang optimal;

Kantor, Bagian, Unit dan semua 5) Belum meratanya kemampuan stakeholders yang terlibat dalam

berkomunikasi dan lobby dengan

proses pembangunan daerah;

pihak luar;

4) Telah

terjalinnya

komunikasi

yang

hubungan 6) Kurang dimanfaatkannya secara baik

dengan

optimal data, informasi dan

jajaran Pemerintah Propinsi dan

dokumen-dokumen perencanaan

Jajaran Pemerintah Pusat;

pembangunan yang tersedia.

5) Tersedianya data, informasi dan dokumen perencanaan pembangunan yang memadai dan berbagai bentuk teknik perencanaan yang dikuasai; 6) Adanya forum dan mekanisme koordinasi perencanaan 31

pembangunan daerah.

TABEL 2 FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG (Opportunities) 1) Adanya

komitmen

ANCAMAN (Treaths)

Pemerintah 1) Masih adanya paradigma egoisme

Pusat untuk memperkuat Bappeda sebagai

institusi

koordinasi

pelaksana 2) Belum perencanaan

pembangunan daerah. 2) Banyaknya

sektoral yang masih kuat.

kerjasama

yang

semua

stakeholders

daerah

memahami

esensi

RPJP,

materi

RPJM,

di dan

RKPD,

Renstra/Renja SKPD.

ditawarkan dari pihak luar (antar 3) Adanya kompetisi yang sangat daerah, investor, negara donor dan

ketat

masyarakat dalam pembangunan

pembangunan dan peraihan dana

daerah.

non APBD masing-masing daerah

3) Adanya

komitmen

pemerintah

antar

daerah

dalam

otonom.

kabupaten Bantul untuk berpihak 4) Banyaknya daerah otonom yang kepada rakyat secara konsisten. 4) Adanya

dukungan

dari

rakyat,

mempunyai

komunikasi

dan

kemampuan lobby tinggi.

DPRD, LSM dan pihak swasta agar 5) Masih belum mantapnya sistem, birokrasi

bekerja

secara

profesional.

mekanisme peluncuran anggaran dari

5) Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi sangat membantu dalam

pemerintah

propinsi

dan

pemerintah pusat. .

data collecting, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan serta mudahnya

akses

terhadap

teknologi informasi. 6) Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan Empathic Governance 32

dalam seluruh siklus manajemen kepemerintahan.

4.3.2

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, terdapat tiga isu sentral dan bersifat sangat esensial dan mendasara. Tiga isu itu merupakan keberhasilan yang harus diperhatikan setiap stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu : pertama sharing of power (pembagian kewenangan), kedua distribution of income (pemerataan pendapatan), dan ketiga empowering (pemberdayaan dan partisipasi).

Dalam kerangka itu, faktor-faktor penentu keberhasilan yang terutama adalah terletak pada : 1. Terciptanya sistem kerja yang dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan komitmen visi bersama yang ditandai dengan adanya keseimbangan antara tugas/wewenang dan haknya. 2. Tersedianya SDM yang berkualitas, visioner, mampu dan mau berkerja secara bermoral dan bermartabat. 3. Tersedianya data yang akurat & mutakhir berbasis teknologi informasi. 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai kebutuhan pengembangan organisasi. 5. Tingginya peran serta masyarakat dan swasta dalam perencanaan yang ditandai dengan semakin akomodatifnya produk perencanaan. 6. Peraturan perundangan beserta PP-nya tersedia lengkap, mudah dipahami dan tidak cepat berubah;

4.3.3

Strategi

Menurut teori pengembangan strategi pada anilisis SWOT, terdapat empat macam tipe umum strategi menuju keberhasilan organisasi, yaitu : 33

1. Strategi Comparative Advantage (keunggulan komparatif), yang pada hakekatnya Organisasi memiliki peluang dominan dan juga kekuatan pada posisi internal yang signifikan. Dua elemen yang paling potensial dapat berinteraksi. Inilah sesungguhnya keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Persoalan mendasara yang

harus

dikembangkan,

adalah

bagaimana

memanfaatkan

kekuatan untuk meningkatkan posisi kempetitifnya. 2. Strategi Mobilization, dalam konteks ini Bappeda harus mampu memobilisasi

semua

sumber

daya

yang

merupakan

kekuatan

organisasi untuk mengeliminir ancaman dan atau bahkan berusaha merubahnya menjadi peluang. 3. Strategi Investment/Divesment, dalam kondisi ini Organisasi memang pada posisi yang harus hati-hati. Sebab peluang sangat meyakinkan tetapi

Organisasi

kurang

ada

kemampuan

organisasi

untuk

meresponnya. Jika tidak hati-hati akan menimbulkan high cost. 4. Strategi Damage control, pada posisi ini strategi yang akan ditempuh harus benar-benar lebih hati-hati. Karena sudah terancam dari luar tetapi juga harus menghadapi sumber daya yang masih lemah. Untuk itu, harus mengendalikan dan melakukan pembenahan sumber dayanya. Yang paling utama adalah merubah kelemahan menjadi kekuatan potensial.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, serta dengan mengasumsikan bahwa inovasi kelembagaan di pemerintahan berjalan lambat, maka strategi yang akan dipilih oleh Bappeda Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2011 – 2015 adalah pada dua jenis yaitu :

1. Strategi

optimalisasi

mengingat perencanaan

adanya

keunggulan

komparatif,

undang-undang

pembangunan

daerah

yang dengan

strategi khusus Bappeda

ini

dipilih

mengatur sebagai

pengampu tugas perencanaan, maka Bappeda memiliki kesempatan yang amat luas dalam menjalankan amanat undang-undang tersebut

34

dengan curahan kreativitas dan inovasi pemanfaatan teknologi tinggi dalam penyusunan dokumen rencana, monitoring dan evaluasi implementasi rencana, serta pelaporannya. 2. Strategi mobilisasi sumberdaya dan peningkatan daya saing, strategi ini dipilih mengingat kompleksitas permasalahan pembangunan yang disertai dengan adanya peluang memasuki pasar global.

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

ARAH

STRATEGI

KEBIJAKAN Mewujudkan

1. Mewujudk 1. Terwujudn

1. Tercipta

Penguatan

 Penyusuna

sistem

an sistem

ya sistem

nya

sistem

n

perencanaa

kerja

kerja yang

sistem

operasional dan

implementa

n

yang

profesiona

kerja

prosedur

si

pembangun

profesion

l,

yang

an

al,

didukung

menganu

 Meningkatk

yang

didukung

oleh

t prinsip-

an kualitas

berkualitas

oleh

sarana

prinsip

sarana dan

dan mampu

sarana

prasarana

profesion

prasarana

mempercep

prasarana

dan SDM

alisme,

dan

at

dan SDM

yang

didukung

rangka

peningkatan

yang

berkualita

oleh

mendukung

kesejahtera

berkualita

s

sarana

peningkatan

an rakyat

s

prasaran

kinerja

a

lembaga

daerah

dan

SOP

kegiatan

yang

dalam

memadai

dan

dan SDM

pegawai.

yang

 Meningkatk 35

berkualita

an

s tinggi

kompetensi SDM perencana


2. Tersedi

Peningkatan

Meningkatkan

an

ya

anya

kualitas data dan akurasi

dan

data/inform

data/infor

data/infor

informasi

data

asi

masi yang

masi dan perencanaan

melalui

akurat

akurat

hasil

kerjasama

berbasis

berbasis

penelitian

dengan

teknologi

teknologi

yang

lembaga-

infomasi,

infomasi,

akurat,

lembaga yang

didukung

didukung

mutakhir

kompeten.

oleh

oleh hasil

dan

penelitian

penelitian

dapat

yang

yang

dipertang

memadai

memadai

gungjawa

sebagai

sebagai

bkan

dasar

dasar

secara

perumusan

perumusa

ilmiah.

kebijakan

n

dan

kebijakan

perencana

dan

an.

perencana

yang

hasil

pembangunan

validitas

an.


3. Tersusu

 Peningkatan

 Meningkatk

an

ya

nnya

kualitas

an kualitas

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen dan

SDM

perencana

perencana

perencan

proposal

an

an

aan

teknis .

dan

proposal

dan

proposal

dan

proposal

 Meningkatk an koordinasi 36

teknis

teknis

teknis

dan sinergi

dalam

dalam

yang

dengan

upaya

upaya

memuat

lembaga

percepatan

percepata

berbagai

terkait.

peningkata

n

alternatif

n

peningkat

pengelola

kesejahtera

an

an

an

kesejahter

SDA/SD

masyarakat

aan

M dalam

melalui

masyarak

rangka

proses

at melalui

percepat

yang

proses

an

sesuai

yang

peningkat

dengan

sesuai

an

aturan

dengan

kesejahte

yang

aturan

raan

berlaku

yang

masyarak

berlaku

at melalui proses yang sesuai aturan yang berlaku

4. Mewujudk 4. Terwujudn an

4. Terkoor

Peningkatan hasil

 Meningkatk

sinergi

ya sinergi

dinasi

kualitas

implementa

implement

dan

evaluasi

Manajemen

si

asi

tersinergi

kebijakan/kajian

Kinerja

perencana

perencana

nya

sebagai

Lembaga

an

an

pelaksan

masukan bagi

pembangu

pembangu

aan

perencanaan

an kualitas

nan daerah

nan

seluruh

pembangunan

perencanaa

an

 Meningkatk

37

yang

daerah

program/

dan perumusan

melibatkan

yang

kegiatan

kebijakan

seluruh

melibatka

kabupate

penyelesaian

nasikan

komponen

n

n/propinsi

permasalahan

para pelaku

daerah

komponen

/nasional

pembangunan

pembangun

(stakeholde

daerah

dengan

rs)

(stakehold

melibatka

ers)

n seluruh

alkan

kompone

partisipasi

n Daerah

masyarakat

seluruh

n  mengkoordi

an  mengoptim

(stakehol ders).


5. Terlaksa Peningkatkan

 Meningkatk

an

ya

nanya

kualitas

an kualitas

evaluasi,

evaluasi,

evaluasi,

koordinasi

dan

analisis

analisis

analisis

kebijakan

intensitas

dan

dan

dan

pembangunan

pemantaua

pelaporan

pelaporan

pelapora

n terhadap

terhadap

terhadap

n

pelaksanaa

implementa

implement

sesuai

n

si

asi

aturan

pembangun

perencana

perencana

yang

an

an

an

berlaku,

pembangu

pembangu

menurut

nan

nan

sistem

yang

yang

yang

benar,

benar,

perencan

sistematis

sistematis

aan

dan

dan

berjenjan

terstruktur.

terstruktur.

g.

dan

38

rencana

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai program dan kegiatan:

39

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BAPPEDA Kabupaten Bantul

Tujuan -1

Sasaran -2

Indikator Sasaran -3

Terciptanya sistem kerja yang Peningkatan Menciptakan sistem lebih baik yang didukung oleh kualitas SDM kerja yang sarana prasarana dan SDM profesional yang yang berkualitas. didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas

Kode -4

Program dan Kegiatan -5

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) -6

Program Pengembangan organisasi dan pelayanan internal.

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan -7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab -20

100%

100%

227,475,000

100%

230,000,000

100%

230,000,000

100%

240,000,000

100%

240,000,000

100%

240,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

165,000,000

100%

135,000,000

100%

135,000,000

100%

150,000,000

100%

712,475,000

Bappeda

Kab. Bantul

100%

84,000,000

100%

84,000,000

100%

100,000,000

100%

330,650,000

Bappeda

Kab. Bantul

Menyediakan data/informasi dan hasil penelitian yang akurat berbasis teknologi informasi sebagai dasar perumusan kebijakan dan teknis perencanaan

Tersedianya data/informa si yang akurat

Tahun-2 target Rp

Tahun-3 target Rp

Tahun-4 target Rp

Tahun-5 target Rp

Kondisi Kinerja pada target Rp

Lokasi -21

Pelayanan administrasi perkantoran.

Lancarnya pelaksanaan tugas perencanaan

100%

100%

127,475,000

100%

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Kelancaran pelaksanaan tugas

100%

100%

62,650,000

100%

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Data

Meningkatnya kemmapuan SDM dalam mengelola data

0

100%

20,000,000

20 SDM

23,000,000

20 SDM

23,000,000

20 SDM

23,000,000

0

0

60 SDM

89,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

100%

511,200,000

100%

600,000,000

100%

600,000,000

-

-

-

-

100%

1,711,200,000

Bappeda

Kab. Bantul

Pendampingan dan Penunjang Peningkatan kualitas implementasi Rencana Tindak aparatur Peningkatan Kapasitas SCBD

Tersedianya data / informasi dan hasil penelitian yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan tepat.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 target Rp

Program Penyempurnaan dan pengembangan akurasi data dan informasi.

Jaring Informasi Riset Daerah. Penyusunan Profil Daerah (Data Base Profil Daerah).

3 volume jurnal riset

100%

100%

35,000,000

100%

40,000,000

100%

45,000,000

100%

50,000,000

100%

55,000,000

100%

225,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Tersedianya data perencanaan

100%

100%

55,000,000

100%

55,000,000

100%

60,000,000

100%

70,000,000

100%

75,000,000

100%

315,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

554,465,000

Bappeda

Kab. Bantul

Progran Penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan PDRB tahunan, Penyusunan Indikator triwulan, kecamatan, Ekonomi Daerah gini ratio dan tingkat Berkelanjutan.

114,360,000

75,105,000

120,000,000

120,000,000

125,000,000

inflasi Pertumbuhan PDRB (ekonomi)

5.18

5.42

5.66

5.90

6.14

6.14

PDRB atas dasar harga konstan

4,09 trilyun

4,25 trilyun

4,42 trilyun

4,60 trilyun

4,78 trilyun

4,78 trilyun

PDRB atas dasar harga berlaku

10,02 trilyun

11,22 trilyun

12,57 trilyun

14,08 trilyun

15,77 trilyun

15,77 trilyun

Tujuan -1

Sasaran -2


Kode -4




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 target Rp -8

-9

Tahun-2 target Rp -10

-11


-13


-15


-17

-18

PDRB perkapita atas dasar harga konstan

4,35 juta

4,48 juta

4,61 juta

4,75 juta

4,89 juta

4,89 juta

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku

9,55 juta

10,02 juta

10,53 juta

11,05 juta

11,61 juta

11,61 juta

Tingkat Inflasi Membaiknya indeks gini

-19


Lokasi -21


5.00

4.85

4.70

4.56

4.42

4.42

0.2458

0.2507

0.2458

0.2505

0.2454

0.2454

Penyusunan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI).

analisis 3 aspek komponen IPM kesehatan, pendidikan & pendapatan

100%

100%

45,000,000

100%

96,904,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

110,000,000

100%

451,904,000

Bappeda

Kab. Bantul

Analisis kebutuhan pembiayaan jenjang SMP

Dokumen penghitungan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan SMP

0%

100%

40,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

40,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Dokumen rencana pembangunan & pengembangan perum. Dan kawasan permukiman di Kab. Bantul Kegiatan Studi Kawasan Dokumen rencana Kumuh di Kabupaten Bantul penanganan kawasan kumuh Kegiatan Penyusunan Peta peta tematik Tematik kerjasama dengan LAPAN Kegiatan Penyusunan Indeks Dokumen Indek Pembangunan Gender (IPG) Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bantul

0%

-

-

100%

80,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

80,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

0%

-

-

100%

60,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

60,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Studi Luas Lahan terhadap Dokumen Kecukupan Pemenuhan penghitungan luas Pangan di Kabupaten Bantul lahan untuk kecukupan pangan Penyusunan Masterplan Agropolitan

Kegiatan Studi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Dokumen perencanaan pengembangan agropolitan

100%

50,000,000

100%

136,000,000

100%

140,000,000

100%

140,000,000

100%

150,000,000

100%

136,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

100%

45,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

110,000,000

100%

110,000,000

100%

465,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

0%

100%

49,625,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

40,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

0%

100%

54,625,000

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

40,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

3

Pengembangan kaw Agrowst & Agropltn

3

4

Penyusunan Masterplan Minapolitan

Dokumen perencanaan pengembangan minapolitan

0%

100%

40,750,000

-

-

-

Kegiatan Pemetaan Kesuburan Lahan

Dokumen peta kesuburan lahan

0%

-

-

100%

55,595,000

4

5

5

-

-

-

-

-

100%

40,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

-

-

-

-

-

-

100%

55,595,000

Bappeda

Kab. Bantul

-

-

-

-

100%

100,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

-

-

-

-

100%

150,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Pembangunan sistem Tersusunnya data informasi/data base jalan dan base jalan dan jembatan jembatan

0%

-

-

-

-

100%

100,000,000

Pembuatan Sistem Pelayanan Terbangunnya dan Informasi Desa Sistem Informasi Pelayanan dan Informasi desa

0%

-

-

-

-

100%

150,000,000

Tujuan -1

Sasaran -2


Kode -4


Tersusunnya dokumen rencana pembangunan yang tepat sasaran dan akuntabel serta proposal teknis berbagai alternatif pemanfaatan SDA/SDM dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang mapan.

Peningkatan kualitas perencanaan pembanguna n daerah



-9


-11


-13


-15


-17

Kondisi Kinerja pada target Rp -18

-19

-

-

-

-

100%

99,000,000


Lokasi -21

Bappeda

Kab. Bantul

Studi Pengembangan Desa Wisata

Tersusunnya kajian ilmiah potensi dan strategi pengembangan desa wisata

0%

-

-

-

-

100%

99,000,000

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

Dokumen masterplan pendidikan Dokumen potensi investasi Inventarisasi jenis dan jumlah olahraga tradisional

0%

-

-

-

-

100%

100,000,000

-

-

-

-

100%

100,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

0%

-

-

-

-

100%

99,000,000

-

-

-

-

100%

99,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

0%

-

-

-

-

100%

50,000,000

-

-

-

-

100%

50,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Studi Potensi Investasi Daerah Kajian Olah Raga Tradisional

Menyusun dokumen rencana dan proposal teknis dalam mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses yang mapan


Program Peningkatan kualitas perencanaan pengembangan wilayah, potensi daerah, SDA dan SDM melalui proses dan metode yang mapan.

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Tersusunnya dokumen RKPD, usulan ke provinsi, usulan ke APBN, SIM perencanaan

100%

164,000,000

100%

320,000,000

100%

180,000,000

100%

180,000,000

100%

190,000,000

100%

1,034,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Perencanaan umum pembangunan daerah

Tersusunnya dokumen perencanaan

100%

90,000,000

100%

90,000,000

100%

90,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

470,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan Review RPJMD 2011-2015 Penyusunan RPJMD 20162020 Penyusunan rencana strategis 2016-2020 Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah

Dokumen KUA dan PPAS Dokumen evaluasi RPJMD Dokumen RPJMD

100%

216,000,000

100%

140,000,000

100%

150,000,000

100%

160,000,000

100%

170,000,000

100%

836,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

-

-

-

-

100%

250,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

-

-

100%

300,000,000

100%

300,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

-

-

-

-

100%

250,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

30,000,000

100%

30,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

0

100%

100,722,000

100%

110,000,000

100%

110,000,000

100%

110,000,000

100%

430,722,000

Bappeda

Kab. Bantul

100%

50,000,000

100%

70,000,000

100%

100,000,000

100%

150,000,000

100%

150,000,000

100%

520,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

100%

101,300,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

261,300,000

Bappeda

Kab. Bantul

Tersedianya hasil rencana kegiatan sarana dan prasarana wilayah

-

-

100%

125,000,000

100%

100,000,000

100%

125,000,000

100%

125,000,000

100%

475,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Pengembangan kawasan BKM

2

2

3

3

4

4

Pengembangan kaw GMT & Kajigelem

2

2

3

3

3

3

Pengembangan kaw Industri Sedayu&Piyungan

1

1

2

2

3

3

Dokumen rencana strategis Jumlah lokasi binaan Tersusunnya AWP, KAK dan LK WISMP Laporan kelompok kerja sanitasi Kabupaten

-

-

Tujuan -1

Sasaran -2


Kode -4



Terkoordinasinya sinergi pelaksanaan seluruh program / kegiatan kabupaten / propinsi / nasional dengan mengikutsertakan seluruh komponen Daerah (stakeholders)

Peningkatan sinergitas implementasi perencanaan


-9


-11


-13


-15


-17

Kondisi Kinerja pada target Rp -18

-19

-

-

-

-

-

-

100%

50,000,000


Lokasi -21

Bappeda

Kab. Bantul

Kegiatan Review Dokumen SPKD Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

-

-

100%

50,000,000

Kegiatan Studi Pemanfaatan Dokumen Bekas Pasar Piyungan, Rekomendasi Imogiri dan Pijenan Pemanfaatan Bekas Pasar Kegiatan Studi Penyusunan Dokumen studi Kebijakan Pengelolaan potensi pengelolaan Sampah dengan Pola 3 R sampah dengan pola (Reuse, Reduce, Recycle) 3R

-

-

100%

55,575,000

-

-

-

-

-

-

100%

55,575,000

Bappeda

Kab. Bantul

-

-

100%

60,000,000

-

-

-

-

-

-

100%

60,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen kajian Lingkungan Hidup

-

-

-

-

100%

100,000,000

-

-

-

-

100%

100,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Review Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Selatan

Tersusunnya kajian ulang zonasi kawasan pesisir

-

-

-

-

100%

99,000,000

-

-

-

-

100%

99,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Review Rencana Strategis Kawasan Pesisir Pantai Selatan

Tersusunnya kajian ulang rencana strategis kawasan pesisir

-

-

-

-

100%

99,000,000

-

-

-

-

100%

99,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Workshop Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa

Realisasi perencanaan pembangunan Desa

-

-

-

-

100%

15,000,000

100%

15,000,000

-

-

100%

30,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

-

-

-

-

100%

15,000,000

100%

15,000,000

-

-

100%

30,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

100%

33,000,000

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

50,000,000

100%

60,000,000

100%

223,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

100%

30,000,000

100%

40,000,000

100%

50,000,000

100%

60,000,000

100%

70,000,000

100%

250,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

-

100%

47,500,000

Bappeda

Kab. Bantul

Workshop Penyusunan Data Realisasi dokumen Dasar / Profil Desa profil desa

Mengkoordinasikan /mensinergikan implementasi rencana dengan mengikutsertakan seluruh komponen daerah (stakeholders)


Program Koordinasi, pemantauan dan evaluasi implementasi rencana.

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Tersalurnya Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Kegiatan Koord. & Fasilitasi Dokumen laporan Pengendalian Pemanfaatan pengendalian ruang Ruang lintas Kab/Kota dan perkembangan kawasan perbatasan

Sosialisasi RTRW

Pengembangan kawasan KPY Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang RTRW

3 100%

4 47,500,000

-

5 -

-

6 -

-

7 -

-

7

Tujuan -1

Sasaran -2


Kode -4



Tingkat ketaatan terhadap RTRW


-9

100%


-11

100%


-13

100%

-14

-15

100%

100%

30,000,000


-17

100%

100%

30,000,000

-19


Lokasi -21

Kondisi Kinerja pada target Rp -18 100%

100%

40,000,000

100%

140,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengabdian Masyarakat

Koordinasi pelaksanaan KKN

100%

Kegiatan Implementasi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Dokumen pengembangan potensi ekonomi daerah Sinkronisasi Program Penanggulangan kemiskinan Sinkronisasi dan koordinasi program pemberdayaan masyarakat

100%

74,895,000

100%

85,470,000

100%

90,000,000

100%

90,000,000

100%

100,000,000

100%

440,365,000

Bappeda

Kab. Bantul

100%

75,000,000

100%

106,300,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

100,000,000

100%

481,300,000

Bappeda

Kab. Bantul

100%

30,000,000

100%

31,000,000

100%

35,000,000

100%

35,000,000

100%

40,000,000

100%

171,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Kegiatan Koordinasi Laporan koordinasi Pembangunan Daerah Rawan daerah rawan Bencana bencana

100%

395,289,000

100%

26,000,000

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

511,289,000

Bappeda

Kab. Bantul

Kegiatan Koordinasi Program-Program Pemberdayaan Masyarakat

100%

20,000,000

Tahun-4 target Rp

20,000,000

Kegiatan Koordinasi dan Operasional TKPKD

30%

50%

55%

60%

65%

65%

Peningkatan Relokasi lokasi tanah longsor

5

5

5

5

5

5

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Meningkatnya kerjasama antardaerah

-

-

-

-

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

70,000,000

100%

170,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Kegiatan Pengembangan Sistem Iniovasi Daerah (SIDa)

Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan SIDa (Jumlah inovasi yang diterapkan di Bantul) Jumlah/jenis Program pengembangan IPTEK Jumlah/jenis kelmbagaan pendukung pengembangan IPTEK Jumlah/jenis infra struktur pendukung yang ada di lokasi

100%

108,100,000

100%

70,000,000

100%

90,000,000

100%

90,000,000

100%

100,000,000

100%

458,100,000

Bappeda

Kab. Bantul

Terwujudnya implementasi RPP kawasan berbasis mitigasi bencana

Meningkatnya sinergitas pengembangan dan pemanfaatan IPTEK


Peningkatan sinergitas pengembang an dan pemanfaatan IPTEK

4

5

6

7

8

8

3

4

5

6

7

7

1

2

3

4

5

5

Pengembangan kaw Pantai Selatan

4

4

5

5

5

5

Pengembangan kaw Gumuk Pasir Prtrts

1

1

1

1

2

2

Tujuan -1

Sasaran -2

Melaksanakan evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis dan benar.

Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis, dan benar.


Mewujudkan analisis, pelaporan, dan evaluasi perencanaan pembanguna n

Kode -4





Tahun-2 target Rp

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19


Tahun-3 target Rp

Tahun-4 target Rp

Tahun-5 target Rp


Lokasi -21

Program Penyusunan laporan implementasi rencana.

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan

Tersusunnya dokumen LKPJ

100%

95,000,000

100%

95,000,000

100%

100,000,000

100%

105,000,000

100%

110,000,000

100%

505,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Dokumen laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembatuan Dokumen laporan monitoring

100%

40,000,000

100%

40,000,000

100%

60,000,000

100%

65,000,000

100%

70,000,000

100%

275,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

100%

20,000,000

100%

20,000,000

100%

25,000,000

100%

25,000,000

100%

30,000,000

100%

120,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

Kegiatan Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Proyek SCBD

Dokumen laporan monitoring

100%

50,000,000

100%

50,000,000

100%

50,000,000

-

-

100%

150,000,000

Bappeda

Kab. Bantul

0

0

BAB VI.

INDIKATIF KINERJA

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab tantangan lingkungan strategis yang dihadapi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul mempunyai program dan kegiatan:

27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten Bantul Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan Sasaran

(1)

(2)

Indikator Kode Sasaran

(3)

(4)

Program dan Kegiatan

(5)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (6)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

(7)

Tahun-1

Tahun-2

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp

Kondisi Kinerja pada akhir Unit Kerja SKPD Lokasi periode Penanggungjawab Renstra SKPD target

Rp

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(20)

(21)

Terbinanya 1. Tatanan tatanan permukim sehat an, sarana dan prasarana sehat

Tujuan Sasaran 1 1

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2. Tatanan industri dan perkantora n sehat,

0

100,722

3

110

4

110

4

110

5

100

Bappeda

0

100,722

3

110

4

110

4

110

5

100

Bappeda

3. Tatanan pariwisata sehat, tatanan masyaraka t sehat yang mandiri. Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

28

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan Sasaran

(1)

(2)

Tujuan Sasaran 1 2


(3)

(4)


(5)


Program Tersusunnya Pengembangan dan rencana Pengelolaan Jaringan tahunan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya


Tahun-1

Tahun-2

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2

2

50

2

70

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


Rp

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2

70

2

80

2

80

2

(20)

80

Bappeda

Bappeda

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)

50

70

Program Pengembangan Perumahan

20

180

50

50

60

60

Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

20

40

50

50

60

60

Kegiatan Studi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

0

80

0

0

0

0

Kegiatan Studi Kawasan Kumuh

0

60

0

0

0

0

Program Perencanaan Tata Ruang

40

0

0

0

0

0

Kegiatan Sosialisasi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

40

0

0

0

0

0

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

20

40

50

50

60

60

(21)

Bappeda

Bappeda

29


Tujuan Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


(5)



(7)

Tahun-1

Tahun-2

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


Rp

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

20

40

50

50

60

60

Program Pengembangan dan Informasi

data

105

214

214

196

196

205

Kegiatan Penyusunan Data Base Profil Daerah

55

55

55

60

60

60

Kegiatan Penyusunan Peta Tematik Kerjasama dengan LAPAN (IPTEK)

50

136

136

136

136

145

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan Data

0

23

23

0

0

0

Program Kerjasama Pembangunan

20

20

20

25

25

25

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengabdian Masyarakat

20

20

20

25

25

25

Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

100

40

40

40

50

50

Kegioatan Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

100

40

40

40

50

50

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

515

790

670

680

705

715

(20)

(21)

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

30


Tujuan Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


(5)



(7)

Tahun-1

Tahun-2

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


Rp

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

190

320

200

200

200

210

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

95

95

95

95

100

100

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Penyusunan Evaluasi RPJPD 2006-2025)

40

0

0

0

0

0

Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

0

40

40

50

50

50

Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS

190

140

140

140

150

150

Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

40

70

70

70

80

80

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Saran dan Prasarana Wilayah

0

125

125

125

125

125

Program perencanaan pembangunan ekonomi

370

410,405

380

380

390

395

Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Berkelanjutan

85

114,360

115

115

125

125

(20)

(21)

Bappeda

31


Tujuan Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


(5)



(7)

Tahun-1

Tahun-2

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


Rp

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Kegiatan Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan (Dokumen SPKD)

0

50

75

75

75

75

Kegiatan Implementasi Pengembangan Ekonomi Daerah

65

85,470

85

85

85

90

Kegiatan dan Operasional TKPKD

75

105

105

105

105

105

Kegiatan Studi Luas Lahan Terhadap Kecukupan Pemenuhan Kebutuhan Pangan

50

0

0

0

0

0

Kegiatan Penyusunan Masterplan Agropolitan

55

0

0

0

0

0

Kegiatan Penyusunan Masterplan Minapolitan

40

0

0

0

0

0

Kegiatan Studi Pemanfaatan Lahan (Bekas Pasar Piyungan, Imogiri, Pijenan)

0

55,575

0

0

0

0

Program Perencanaan Sosial Budaya

75

147,904

155

160

175

175

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan

0

20

25

25

30

30

Kegiatan Penyusunan dan Analisis Indeks

45

96,904

100

100

110

110

(20)

(21)

Bappeda

32


Tujuan Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


(5)



(7)

Tahun-1

Tahun-2

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


Rp

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(20)

(21)

Pembangunan Manusia (IPM/HDI) Kegiatan Koordinasi Program-Program Pemberdayaan Masyarakat

30

30

30

35

35

35

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

448,289

26

30

40

40

40

Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana (Penyusunan Rencana Penataan Permukiman)

448,289

0

0

0

0

0

Kegiatan Koordinasi Pembangunan Daerah Rawan Bencana

0

26

30

40

40

40

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

0

60

0

0

0

0

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah (3 R)

0

60

0

0

0

0

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

0

100

0

0

0

0

Kegiatan Pengembangan Materi

0

100

0

0

0

0

Bappeda

Bappeda

Bappeda

33


Tujuan Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


(5)



(7)

Tahun-1

Tahun-2

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


Rp

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(20)

(21)

dan Pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

520

50

50

50

0

0

Kegiatan Penunjang Program, Monev, dan Pelaporan Program Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD)

30

0

0

0

0

0

Pendampingan dan Penunjang Implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Proyek SCBD

490

0

0

0

0

0

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Proyek SCBD

0

50

50

50

0

0

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

0

55,595

0

0

0

0

Kegiatan Pemetaan Kesuburan Lahan

0

55,595

0

0

0

0

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

30

40

50

50

60

60

Bappeda

Bappeda

34


Tujuan Sasaran

(1)

(2)


(3)

(4)


(5)



(7)

Tahun-1

Tahun-2

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

Tahun-3

target

Rp

Tahun-4

target

Rp

Tahun-5

target

Rp


Rp

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Kegiatan Jaring Informasi Riset Daerah

30

40

50

50

60

60

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

10

7,8

8

8

8

8

Kegiatan Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa

10

12 kali

7,8

12 kali

8

12 kali

8

12 kali

8

12 kali

(20)

(21)

Bappeda

8

35

36

Tabel 6 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

(1) 1

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(2)

Tahun 0 (3)

Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

(9)

90

90

90

95

100

100

100

9

9

15

25

35

40

40

9

9

15

25

35

40

40

4

4

5

6

7

8

8

3

3

4

5

6

7

7

4

4

5

6

7

8

8

1

1

2

3

4

5

5

3

3

7

10

14

17

17

5

5

5

5

5

5

5

0.2458

0.2458

0.2507

0.2458

0.2505

0.2454

0.2454

5.18

5.18

5.42

5.66

5.9

6.14

6.14

4,09 trilyun

4,09 trilyun

4,25 trilyun

4,42 trilyun

4,60 trilyun

4,78 trilyun

4,78 trilyun

10,02 trilyun

10,02 trilyun

11,22 trilyun

12,57 trilyun

14,08 trilyun

15,77 trilyun

15,77 trilyun

4,35 juta

4,35 juta

4,48 juta

4,61 juta

4,75 juta

4,89 juta

4,89 juta

9,55 juta

9,55 juta 10,02 juta 10,53 juta 11,05 juta 11,61 juta

11,61 juta

Kesesuaian program kerja SKPD dengan RPJMD

2 jumlah/jenis teknologi tepat guna yang ditemukan

3 Jumlah teknologi tepat guna 4 5 6

yang dapat dimanfaatkan masyarakat Jumlah/jenis Program pengembangan IPTEK Jumlah/jenis kelmbagaan pendukung pengembangan IPTEK Jumlah/jenis infra struktur pendukung yang ada di lokasi

7 Jumlah desa mandiri energi 8 9

Jumlah wilayah yang memp. peta potensi energi baru/terbarukan Pengembangan energi listrik berbasis energi baru/terbarukan Membaiknya indeks gini

10 11 Pertumbuhan PDRB 12 13 14 15

(ekonomi) PDRB atas dasar harga konstan PDRB atas dasar harga berlaku PDRB perkapita atas dasar harga konstan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

16 Tingkat Inflasi 17 Pengembangan kawasan

5

5

4.85

4.7

4.56

4.42

4.42

3

3

4

5

6

7

7

18

2

2

2

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

2

2

3

3

19 20 21

KPY Pengembangan kawasan BKM Pengembangan kaw Pantai Selatan Pengembangan kaw GMT & Kajigelem Pengembangan kaw Industri Sedayu&Piyungan

NO

Indikator

(1) (2) Pengembangan kaw Agrowst 22 23 24

& Agropltn Pengembangan kaw Gumuk Pasir Prtrts Terwujudnya implementasi RPP kawasan berbasis mitigasi bencana

25 Peningkatan Relokasi lokasi 26 27

tanah longsor Tingkat ketaatan terhadap RTRW Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0 (3)

Tahun 1 (4)

Tahun 2 (5)

Tahun 3 (6)

Tahun 4 (7)

Tahun 5 (8)

(9)

3

3

3

4

4

5

5

1

1

1

1

1

2

2

30

30

50

55

60

65

65

5

5

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

100

100

25

25

30

35

40

40

40

BAB I PENDAHULUAN. Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, I.1. Latar Belakang

Recommend Documents