BAB I PENDAHULUAN. political power dan economic capital bisa mentransformasi secara dramatis Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Kehandalan SDM Provinsi Gorontalo ditantang dan diuji secara bermakna dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di satu sisi, sedangkan di sisi lain mampu mengakomodasi tuntutan kemutlakan globalisasi. Otonomisasi dan globalisasi semestinya dipandang sebagai sesuatu yang berkah, dan sama sekali bukan musibah. Otonomi Daerah secara normatif sebagaimana substansi Undang-Undang No 32 th. 2004 menyediakan dua pasokan mutiara berharga yang diserahkan ke daerah aspek manajerialnya, yaitu “keberlimpahan

kewenangan dan keuangan”.

Kewenangan adalah domain prinsipil dari politik, sementara keuangan adalah dimensi fundamental dari ekonomi. Persekutuan strategis antara

political power dan economic capital bisa mentransformasi secara dramatis apa yang menjadi cita-cita jangka panjang bisa terwujud dalam jangka pendek. Sedangkan globalisasi di sisi lain bisa memperkaya khasanah inovatif dalam memacu progresivitas pembangunan. Globalisasi membuka peluang bagi sebuah proses akulturasi pengetahuan yang bisa berkorelasi bagi upaya proses produksi dan reproduksi barang dan jasa lokal kompetitif dan kualitatif.

secara

Inilah konsepsi kemandirian sesungguhnya

karena memiliki daya cipta tinggi bagi kemajuan pembangunan daerah. Dari aspek pemerintahan modern, kemampuan budaya mencipta hendaklah compatible dengan notulensi administratif pemerintahan agar berbagai kebijakan program yang dijalankan dapat berlangsung secara fokus dan terkontrol. PU Propinsi Gorontalo dituntut secara cerdas, untuk tidak hanya mampu memprogramkan kecanggihan

“monumen” infrastruktur fisik

pembangunan tetapi juga mampu membuat “dokumen” Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo

RENSTRA SKPD 2007 – 2012 (17 November 2007) DINAS PU PROVINSI GORONTALO

untuk masa kerja

1

lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, PU berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis-strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan

APBD

dan

APBN

setempat,

dengan

mengutamakan

kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Renstra PU dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan Infrastruktur dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalahmasalah mendasar yang dihadapi Provinsi Gorontalo khususnya di bidang Pekerjaan Umum. 1.2.

Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

PU

Provinsi Gorontalo adalah: 1. Sebagai pedoman akademik dan normatif bagi pelaksanaan program kurun 5 Tahun dan Rencana Kerja (Renja) 1 Tahun. 2. Untuk mengukur dan mengevaluasi progresivitas program kerja Dinas PU. 3. Sebagai Alat Akuntabilitas Kinerja Dinas PU. 1.3.

Landasan Penyusunan Landasan hukum yang diberikan adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga pemerintah daerah memiliki pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya dan terhindar dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Aspek-aspek pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan, bentuk dan susunan pemerintahan, pembiayaan dan kerjasama antar


2

daerah. Landasan hukum lainnya adalah Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 1.4.

Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2012 ini disusun dengan Outline sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Landasan penyusunan 4. Sistematika Penulisan BAB II. GAMBARAN UMUM 1. Pembentukan Dinas PU, Kimpraswil 2. Kondisi Eksisting 3. Permasalahan BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB IV. ANALISIS SWOT BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI 1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Gorontalo 2. Visi dan Misi SKPD PU Provinsi Gorontalo 3. Tujuan dan Sasaran 4. Analisis Faktor Internal dan Eksternal 5. Kebijakan dan Strategi BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF BAB VI. RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM TAHUNAN BAB VII. PENUTUP Lampiran-lampiran


3

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1.

Pembentukan Dinas PU, Kimpraswil Pembentukan Dinas PU Provinsi Gorontalo sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor …. Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo. Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah yang diserahkan (desentralisasi) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Gorontalo, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan di bidang PU, meliputi : 1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PU (Subdin Perencanaan) 2. Pengembangan Sumber Daya Air (Subdin PSDA) 3. Pengembangan Prasarana jalan (Subdin Bina Marga) 4. Tata Ruang dan Permukiman (Subdin Cipta Karya)

2.2.

Kondisi Existing 2.2.1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PU Pepatah klasik yang akrab kita dengan dari planner, tetapi sesungguhnya masih sangat relevan sampai sekarang adalah “rencanakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang telah

kamu rencanakan”.

Sekaliber apapun “monumen” infrastruktur

fisik yang kita programkan mesti bersumber dari kerapian “dokumen” perencanaan yang kita telah rumuskan. Dokumen perencanaan adalah “kitab suci sekaligus buku pintar” yang menjadi tolok ukur, alat evaluasi dan bukti akuntabilitas program yang kita kerjakan. Oleh karena itu subdin perencanaan di PU


4

memiliki peran yang sangat penting dan strategis bagi akselerasi pembangunan di Propinsi Gorontalo. Pada kenyataannya, subdin perencanaan baru terbentuk. Artinya dibutuhkan daya adaptasi dan akselerasi pekerjaan yang cukup tinggi untuk menjadi inspirasi dan bagi subdin lainnya. 2.2.2. Pengembangan Sumber Daya Air Sehubungan Gorontalo,

maka

merupakan salah

dengan

Program

Unggulan

Provinsi

pengelolaan Sumber Daya Air yang baik satu

upaya dalam

mendukung pencapaian

Pengembangan Agropolitan, Ekonomi Kelautan dan penataan SDM, terutama dalam hal pemenuhan/perbaikan Infrastruktur. Kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan Program Pengembangan Agropolitan berupa pemenuhan Sumber Daya Air dalam bidang irigasi, yaitu pembangunan bendung dan jaringan irigasi, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dan Pompa Air Tanpa Motor (PATM). Dari ±41.000 Ha areal pertanian di Provinsi Gorontalo yang terlayani oleh jaringan irigasi baru ±24.000 Ha, direncanakan pada tahun 2012 seluruh areal pertanian dapat terlayani. Untuk program yang berhubungan dengan Pengembangan Ekonomi Kelautan, maka Sub Dinas PSDA mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan Pengamanan Pantai terutama yang terkena dampak abrasi oleh pengaruh gelombang laut yang mengancam

tanggul-tanggul

kelautan/perikanan

bahkan

mengancam lokasi pemukiman nelayan. Sedangkan untuk program Penataan SDM, kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa Diklat yang diikuti baik pegawai Dinas PU khususnya Subdin PSDA maupun bagi para petani berupa Pelatihan Petani Pemakai Air (P3A) dan Wanita Tani serta pengiriman pegawai untuk tugas belajar.


5

Kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2002 sampai tahun 2006 secara rinci dapat dilihat pada Tabel Berikut: HASIL TAHUN NO

I

PROGRAM / KEGIATAN

2002

SUMBER DAYA AIR

a. -

2003

Irigasi dan Rawa

2002

Rehab. Jaringan Irigasi Pembangunan Irigasi OP Irigasi Pembangunan Drainase

5,600 Ha M 24 DI -

2004

2003

2005

2004

11,407 24 500

Ha M DI Ha

- Ha - Ha

-

Ha Ha

-

Ha Ha

-

Ha

55,510 11,950 14,862 1,400 477 -

M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3

3,075 26 1,400

2006

2005 Ha M DI Ha

1,029 1,600 29 1,500

2006 Ha Ha DI Ha

1,405 1,600 32 -

Ha Ha DI Ha

b. Irigasi Air Tanah 1 Pembangunan 2 Pemeliharaan

c. Irigasi PATM 1 Pembangunan 2 Pemeliharaan

250.00 Ha Ha -

Ha Ha

270.00 Ha 7.00 Ha

11.00 Ha 2.00 Ha

1,200 Ha Ha

1,200 Ha 700 Ha

d. Pengendalian Banjir & Pantai Tanggul Pasangan Batu Tanggul Tanah Perkuatan Tebing Sudetan Pengendali Banjir Abrasi Pantai Talud Bronjong Pengaman Saluran Sekunder Perbaikan Tanggul Perbaikan Saluran Drainase Normalisasi Sungai

-

26,500 2,568 12,080 18,957.29 6,735 1,915 1,400 79,405.16 1,080

M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3

-

M3 M3 M3 M3 28,876.36 M3 M3 M3 M3 180 M3 M3 824.60 M3

-

M3 M3 M3 M3 62,069.93 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3

10 36,193.75 7 11

M3 M3 pkt M3 M3 pkt M3 M3 M3 M3 pkt

Sumber : Data Diolah dari Subdin PSDA (2007)

2.2.3. Pengembangan Prasarana Jalan Pengembangan pemeliharaan,

prasarana

peningkatan

jembatan. Jalan nasional tahun

kedepan

diarahkan

dan

jalan

meliputi

pembangunan

kegiatan jalan

dan

sepajang 616.24 Km untuk 5 (lima) pada

pekerjaan

pelebaran

jalan

sehingga pada tahun 2012 lebar rata-rata jalan menjadi 10 M. Sedangkan untuk jalan provinsi (408.26 Km) diarahkan pada pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 75.5 Km. Adapun sasaran utama peningkatan jalan ini dikhususkan pada ruas jalan dengan kondisi rusak berat yakni: No 1 2 3 4 5

Ruas Jalan Gorontalo - Biluhu Barat - Tangkobu Gorontalo - Suwawa - Tulabolo Isimu - Batudaa - Gorontalo Duhiadaa - Imbodu Motolohu Marisa IV

Pjg fungsional 74.5 26.90 19.49 16.00 35.00

Km Km Km Km Km

Kondisi Rusak Berat 23.75 8.00 7.38 8.00 28.37

Km Km Km Km Km

Sumber : Data Diolah dari Subdin Bina Marga (2007)

Saat ini sedang dibangun jalan Gorontalo Bypass (Jalan Gorontalo - Isimu - Bandara Jalaludin) yang direncanakan akan selesai pada Bulan Nopember 2009 melalui Dana APBD dan APBN. Untuk bidang jembatan pembangunan jembatan baru diarahkan


6

untuk pembangunan jembatan tanggap darurat (diluar jembatan nasional dan jembatan provinsi) Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2002 sampai tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel Berikut: HASIL TAHUN NO

PROGRAM / KEGIATAN

2002

2003

2004

2005

2006

1 JALAN & JEMBATAN

a. Jalan & Jembatan Nasional 1 2 3 4

Pembangunan Jembatan Pemeliharaan Jembatan Pembangunan Jalan Pemeliharaan Jalan - Berkala - Rutin

2,258.40 M 2,258.40 M 551.03 Km

2,258.40 M 2,258.40 M 551.03 Km

2,218.40 M 1,572.00 M 551.03 Km

2,278.40 M 2,258.40 M 616.24 Km

2,418.18 M 1,119.00 M 616.24 Km

26.70 Km 410.50 Km

26,709.00 Km 410.50 Km

34.80 Km 212.89 Km

27.00 Km 411.47 Km

26.50 Km 551.30 Km

49.57 M M 388.26 Km

99.15 M M 468.26 Km

114.70 M M 468.26 Km

134.70 M 114.70 M 488.26 Km

219.70 M M 614.26 Km

53.90 Km 224.49 Km

18.30 Km 114.37 Km

Km 255.15 Km

2.50 Km 468.26 Km

Km 77.09 Km

185.54 Km

193.54 Km

201.54 Km

241.54 Km

259.54 Km

b. Jalan & Jembatan Provinsi 1 2 3 4

Pembangunan Jembatan Pemeliharaan Jembatan Pembangunan Jalan Pemeliharaan Jalan - Berkala - Rutin

c. Jalan & Jembatan Agropolitan 1 Pembangunan Jalan 2 Pemeliharaan Jalan - Berkala - Rutin

-

Km Km

-

Km Km

-

Km Km

130.19 Km 71.35 Km

-

Km Km

Sumber : Data Diolah dari Subdin Bina Marga (2007)

2.2.4. Tata Ruang dan Permukiman a. Kondisi Permukiman Kondisi permukiman di Provinsi Gorontalo pada saat ini masih ditandai oleh belum mantapnya sistem penyelenggaraan termasuk sistem kelembagaan yang diperlukan,

rendahnya

tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman, dimana secara fungsional kualitas pelayanan sebagian besar perumahan dan permukiman yang ada masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan. Tingginya kebutuhan perumahan yang layak huni

dan terjangkau masih belum

dapat diimbangi dengan kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah. Dari hasil susenas 2003 bahwa kualitas bangunan hunian yang meliputi jenis atap (beton, seng, sirap, genteng, asbes, ijuk, rumbia dan lainnya), jenis dinding (tembok, kayu, bambu dan lainnya) serta lantai tanah dan bukan tanah. Sampai dengan tahun 2004 berdasarkan pangamatan di lapangan


7

tercatat bahwa jenis atap yang paling banyak digunakan di Provinsi

Gorontalo

adalah

atap

seng

(70%),

dinding

kayu/bambu (44,66%) dan lantai tanah (34,12%). Kebutuhan perumahan di Provinsi Gorontalo masih relatif besar. Sebagai gambaran status kebutuhan perumahan pada saat ini meliputi : 1. Kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog 2004) 66.918 unit ; 2. Pertumbuhan kebutuhan rumah baru ; 3. Kebutuhan peningkatan kualitas perumahan yang tidak memenuhi persyaratan layak huni sebanyak 41.220 unit (24%). Dari segi kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan, masih terdapat banyak kawasan yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pendukung, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 Pembangunan Rumah Layak Huni yang dibiayai melalui dana APBD/DAU Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas PU Kimpraswil Provinsi 720 unit, Pembangunan RSS/RS/RSH oleh Perumnas

1.205 unit, melalui KPR BTN

2.313 unit dan Real Estate 234 unit. b. Kondisi Pelayanan Air Bersih Cakupan Pelayanan Air Bersih oleh PDAM/BPAM untuk daerah perkotaan baru mencapai rata-rata + 40 % (standar pelayanan 80 %), untuk dari perdesaan baru mencapai + 38 % (standar pelayanan 70 %). Permasalahan pokok cakupan pelayanan air minum/air bersih untuk pencapaian target standar pelayanan 80 % daerah perkotaan dan daerah perdesaan 70 % pada tahun 2015 sesuai target Millenium Development Goals (MDG’s 2015) sulit dicapai karena biaya investasi pembangunan instalasi dan jaringan cukup besar sedangkan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota masih sangat terbatas. Selain itu untuk di


8

daerah perdesaan sulit untuk mendapatkan sumber air baku dan biaya investasi untuk pembangunan instalasi dan jaringan cukup besar tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang akan dilayani. Berikut ini cakupan pelayanan Air Bersih setiap Kabupaten dan Kota sebagai berikut: 

Kota Gorontalo Cakupan pelayanan oleh PDAM Kota Gorontalo +13.130 unit pelanggan, penduduk terlayani 107.661 jiwa atau 77 % dari jumlah penduduk Kota Gorontalo yaitu 148.080. jiwa, dengan volume penjualan air sebesar 2.844.967 M3 (2003). Sistem

penyediaan

air

bersih

berupa

Instalasi

Pengolahan Air (IPA) lengkap berkapasitas produksi 258 L/detik dengan sumber air baku utama dari Sungai Bone dengan kapasitas + 100 m3/detik, system transmisi dilakukan dengan sistem pemompaan air dari sungai melalui

Intake

ke

Instalasi

Pengolahan

Air

(IPA)

beroperasi selama 24 jam. 

Kabupaten Gorontalo dan Gorut Cakupan pelayanan oleh PDAM Kabupaten Gorontalo untuk melayani Wilayah Kota Limboto baru mencapai 22 % sedangkan untuk melayani wilayah perdesaan baru mencapai 12,4 %. Kapasitas sumber air baku dari Sungai Bionga

20

l/detik

(SPL)

dari

sumber

Pilohayanga

(Telaga)100 l/detik (SPL) dari sumber Isimu (Tibawa) 25 l/detik (SPL) dan dari Kwandang 30 l/detik (SPL) total kapasitas terpasang 185 l/detik (SPL) untuk melayani 4.984 sambungan dari jumlah penduduk 420. 950 jiwa atau rata-rata cakupan pelayanan 1541.542 jiwa (36%)


9



Kabupaten Pohuwato Cakupan pelayanan oleh BPAM Kabupaten Pohuwato baru melayani di Ibukota-Ibukota Kecamatan yakni IKK Marisa sumber air baku dari sumur bor dengan kapasitas 15 l/detik untuk melayani 500 unit sambungan rumah, IKK Popayato sumber air baku dari sungai dengan pengolahan SPL berkapasitas 10 l/detik (rusak) untuk melayani 175 unit sambungan rumah, IKK Lemito sumber air baku dari mata air 10 l/detik dalam kondisi rusak dan IKK Paguat sumber air baku dari sungai dengan pengolahan SPL berkapasitas

10

l/detik

untuk

melayani

250

unit

sambungan rumah. 

Kabupaten Boalemo Cakupan pelayanan oleh BPAM Kabupaten Boalemo baru melayani di Ibukota Kabupaten Kota Tilamuta dan beberapa Ibukota Kecamatan. Kota Tilamuta sumber air baku dari sungai dengan pengolahan SPL berkapasitas 30 l/detik untuk melayani 886 unit sambungan rumah atau + 16 % dari 21.864 jiwa Kota Tilamuta, IKK Botumoito dengan sumber air baku dari sungai dengan pengolahan SPL berkapasitas 2,5

l/detik untuk melayani 92 unit

sambungan rumah, IKK Paguyaman dengan sumber air baku

sumur

dalam

dengan

pemompaan

kapasitas

produksi 5 l/detik untuk melayani 221 unit sambungan rumah. 

Kabupaten Bone Bolango Cakupan pelayanan untuk sebagian masyarakat Ibukota Kabupaten Suwawa dan IKK Kabila mendapatkan suplai pelayanan Air Bersih dari PDAM Kota Gorontalo. Untuk pelayanan IKK Bonepantai baru dibangun SPL 7,5 l/detik dari mata air untuk melayani 700 KK.


10

c. Kondisi Penyehatan Lingkungan Permukiman Drainase Pada kawasan-kawasan padat permukiman terutama pada kawasan pusat-pusat kegiatan masih terdapat daerah atau titik-titik genangan dan rawan banjir dimana drainase-drainase yang terbangun terjadi penyumbatan selain dari sampah rumah tangga juga sedimentasi tanah. Hal ini selain belum ada kesadaran

dari

masyarakat

juga

terbatasnya

anggaran

pemerintah kabupaten untuk operasional dan pemeliharaan drainase. d. Air Limbah Pembangunan prasarana dan sarana sanitasi (air limbah) permukiman saat ini belum mencapai kondisi yang diinginkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilingkungan permukiman padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi. Dalam penanganan sanitasi (air limbah) permukiman, pemerintah sejak dahulu memperkenalkan septiktank dan cubluk bahkan sejak era Belanda telah dibangun prasarana dan sarana sanitasi terpusat dibeberapa kota (Yogya, Bandung, Medan dan Cirebon) namun masih kekurangan terutama aspek berkelanjutan dimana peran masyarakat sangat minim. Kegiatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2002 sampai tahun 2006 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sbb : HASIL TAHUN NO

PROGRAM / KEGIATAN

III TATA RUANG & PERMUKIMAN I Tata Ruang 1 Penyusunan Kasiba, Lisiba, KTP2D 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Agropolitan

3 4 5 II 1 2 3

4

- Jalan - Pasar Penataan Kawasan Pusat Kota Community Action Plan Penataan Pusat Perbelanjaan Air Bersih dan Prasarana Lingkungan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Air Bersih Jaringan Air Bersih Perbaikan Sistem Pengolahan Sampah - Bak Sampah - Armada Sampah Perbaikan dan Pengembangan Drainase

III Perumahan 1 Pengembangan Perumahan dan Permukiman - Pek. Jalan Lingkungan/Jln Setapak - Bantuan Bahan Bangunan - Saluran Lingkungan 2 Peningkatan Kualitas Lingkungan - Pek. Saluran Lingkungan - Pek.Jalan Lingkungan / Jln Setapak - Bantuan Bahan Bergulir - Perbaikan Rumah Kumuh

2002

2003

-

3,078 3 64.50 3 -

2004

8.00 Kws

M LOS M Kws

450 L/det 32,700 M

14,425 3 64.50 5 -

M LOS M Kws

8.00 Kws

25,870 3 64.50 7 2

M LOS M Kws Kws

2006

13.00 Kws

25,870 3 64.50 7 2

M LOS M Kws Kws

13.00 Kws

25,870 3 64.50 7 2

M LOS M Kws Kws

550.00 L/det 91,132 M

590 L/det 106,105 M

655 L/det 117,062 M

14 Bh 3 Unit 24,858 M

16 Bh 3 Unit 31,352 M

22 Bh 3 Unit 31,352 M

22 Bh 3 Unit 32,752 M

450 M 908 M

7,152 M 600 Unit 908 M

8,657 M 1,203 Unit 4,236 M

3,186 M 2,554 M 24 Unit

6,793 M 3,322 M 77 Unit

8,711 5,030 180 109

8 Bh 19,676 M

510 L/det 60,746 M

2005

M M Unit Unit

20 9,460.31 1,809 4,386 8,711 5,030 180 169

Kws M Unit M M M Unit Unit

15 10,331.31 1,809 5,786 8,711 5,030 180 669

Kws M Unit M M M Unit Unit

Sumber : Data Diolah dari Subdin Cipta Karya (2007)


11

2.3.

Permasalahan 2.3.1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PU 

SDM perencana yang masih terbatas.



Apresiasi

dan

konsistensi

para

pelaksana

pembangunan

terhadap produk Dokumen yang dihasilkan masih rendah, oleh karenanya perlu diadaptasi secara signifikan. 

Tata ruang yang seringkali mengalami perubahan karena faktor non teknis-profesional.

2.3.2. Pengembangan Sumber Daya Air 

Tingkat pelayanan jaringan irigasi yang ada mengalami penurunan.



DAS kritis dan masih luasnya daerah rawan banjir.



Masih banyak lahan baik tadah hujan maupun lahan kering yang kurang produktif akibat kekurangan air.

2.3.3. Pengembangan Prasarana Jalan 

Belum optimalnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan disebabkan oleh masih banyak jalan rusak terutama pada jalurjalur ekonomi.



Keterbatasan akses dari pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran outlet maupun ke perkotaan.



Jalan

lintas

yang

ada

belum

optimal

mendukung

pengembangan wilayah. 2.3.4. Tata Ruang dan Permukiman 

Tuntutan percepatan pembangunan Provinsi baru.



Tuntutan Global, Papan sebagai kebutuhan dasar manusia dan membebaskan perkotaan dan perdesaan dari kawasan kumuh.



Minimnya

komitmen

antara

pemerintah,

swasta

dan

masyarakat dalam pemanfaatan ruang. 

Adanya penduduk yang masih belum memiliki rumah dan menempati kawasan pemukiman tidak layak huni.



Terbatasnya penyediaan dana operasional dan pemeliharaan untuk drainase, persampahan.



Minimnya penyediaan prasarana air bersih/air minum


12

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor .... Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (Susunan Tugas Pokok dan Fungsi Terlampir) Susunan Organisasi Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2005 terdiri atas : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat; a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; b. Sub Bagian Kepegawaian; 3. Bagian Keuangan; a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan; c. Sub Bagian Akuntansi; 4. Sub Dinas Perencanaan; a. Seksi Survey dan Pendataan; b. Seksi Penyusunan Program; c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian; 5. Sub Dinas Sumber Daya Air; a. Seksi Tenaga Sumber Daya Air; b. Seksi Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan; c. Seksi Pengelolaan Sunga, Rawa, Pantai dan Danau; 6. Sub Dinas Bina Marga; a. Seksi Teknis Bina Marga; b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 7. Sub Dinas Cipta Karya;


13

a. Seksi Teknis Cipta Karya; b. Seksi Tata Ruang dan Perumahan; c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan; 8. Unit PelaksanaTeknis Dinas (UPTD); a. Sub bagian Tata Usaha; b. Seksi Bina Jasa Konstruksi; c. Seksi Uji Material;

PEJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1.

Kepala Dinas a.

Memimpin,

mengendalikan,

mengkoordinasikan

seluruh

kegiatan

pelaksanaan tugas Dinas di Provinsi Gorontalo. b.

Menyiapkan data dalam menyusun program/rencana teknis tahunan menurut bidang tugas.

c.

Mengadakan koordinas, Integrasi, Sinkronisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum maupun instansi terkait dengan bidang tugas masing – masing.

d.

Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan kegiatan lainnya dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

e.

Mengadakan pembinaan dan Peningkatan SDM dilingkungan pegawai Dinas Pekerjaan Umum

f.

Mengumpul / menganalisa dan membuat laporan serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas.

g.

Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijakan pentunjuk teknis Gubernur Provinsi Gorontalo.

h.

Dalam melaksanakan tugas – tugas lain Kepala Dinas di bantu oleh Sekretaris, Bagian Keuangan, Kepala-Kepala Sub Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.

Sekretaris Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan tugas :


14

a.

Memimpin Sekretaris sesuai Sub Bagian yang ada dalam lingkungan kerja dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas.

b.

Menyelenggarakan Tata Usaha Kantor.

c.

Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian dan penempatan pegawai – pegawai dilingkungan internal Dinas.

d.

Menyelenggarakan urusan Hubmas dan Protokol

e.

Menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Dinas.

f.

Mengeroksi dan memaraf naskah Dinas.

g.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. (1). Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas meliputi urusan pemeliharaan dan pengelolaan peralatan barang inventaris Dinas: (2). Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut : a.

Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan.

b.

Menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian dan penghapusan barang inventaris Dinas.

c.

Mengatur pemakaian penggunaan dan pemeliharaan kendaraan Dinas.

d.

Melaksanakan pemeliharaan peralatan UPR

e.

Melaksanakan pemeliharaan peralatan DRU

f.

Mengadakan perencanaan pengadaan peralatan kantor, kendaraan bermotor, peralatan berat dan gedung kantor.

g.

Mengatur administrasi surat – surat masuk dan keluar.

h.

Mengklarifikasi surat menurut jenisnya.

i.

Mendistribusikan surat sesuai bidang / unit kerja yang menangani.

j.

Menata dan menyelenggarakan sistem kearsipan dinamis.

k.

Mengatur dan mempersiapkan administrasi Perjalanan Dinas Pegawai.

l.

Menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas serat rapat-rapat Dinas.

m.

Mengoreksi dan memeriksa Naskah Dinas.


15

n.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.

2.2. Sub Bagian Kepegawaian. (1). Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengelola Administrasi kepegawaian meliputi rencana formasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuit, pensiun, pengembangan karir dan kesejahteraan pegawai (2). Tugas pokok yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dirinci sebagai berikut : a.

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian.

b.

Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

c.

Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan.

d.

Mengoreksi dan memaraf Naskah Dinas.

e.

Menyelenggarakan

urusan

administrasi

kepegawaian,

menyusun

rencana formasi, formasi jabatan dan basetting serta data pegawai. f.

Membuat mutas penempatan pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

g.

Mengurus dan membina peningkatan kesejateraan dan disiplin pegawai, absensi dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai indisipliner.

h.

Melaksanakan usul mutas kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin belajar, Kartu Pegawai, Kartu Akses, Kartu Suami / Isteri dan pembinaan karir pegawai.

i.

Melaksanakan urusan kenaikan gaji berkla dan cuti pegawai.

j.

Melaksanakan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

rangka

meningkatkan sumber daya manusia aparatur dibidang pendidikan. k.

Menghimpun dan mengkoordinasikan Peraturan Perundang-undang dibidang Kepegawaian dalam lingkup Dinas.

l.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tuga sub bagian kepegawaian.

m.

Membuat nominatif pegawai dan Daftar Urus Kepangkatan (DUK)

n.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.


16

3.

Bagian Keuangan. Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan tugas : a.

Mengkoordinir Penyusunan Anggaran.

b.

Mengawasi Pelaksanaan Anggaran.

c.

Membuat Laporan barang Inventaris Dinas.

d.

Mengkoordinir Pengelolaan, Penatausahaan dan Pelaporan Dana.

e.

Meneliti Permintaan SPD (Surat Penyediaan Dana).

f.

Meneliti kelengkapan bukti pembayaran dan pembebanannya.

g.

Meneliti dan menandatangani realisasi dan rincian belanja langsung dan tidak langsung

h.

Memantau pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas penerimaan bukan pajak.

i.

Meneliti laporan yang dibuat oleh Kasubag Anggaran, Kasubag Perbendaharaan dan Kasubag Akuntansi

Sub Bagian Anggaran . Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas : a. Menyusun anggaran dalam RKA SKPD berdasarkan Rencana Kerja dan Palfon Anggaran. b. Menyiapkan DPA-SKPD berdasarkan Perda dan SK Pejabaran Gubernur tentang APBD c. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan rencana operasional kegiatan dari masing – masing Sub Dinas. d. Membuat konsep permintaan SPD. e. Meneliti kebenara pembebanan anggaran. f. Mengawasi per item Pagu Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung. g. Menatausahakan SPD (Surat Penyediaan Dana). h. Menyiapkan data permintaan pergeseran anggaran. i. Membuat laporan bulanan.

Sub Bagian Perbendaharaan. Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas : a. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari pelaksana kegiatan – kegiatan atau pihak ketiga.


17

b. Memverifikasi

kelengkapan

tagihan

pembayaran,

perhitungan

matematis, kebenaran penulisan, dan kesesuaian dengan Perjanjian Kontrak. c. Membuat bukti pembayaran dan kelengkapannya. d. Menghitung pajak dan meneliti/menyiapkan dokumen pajak. e. Menetapkan besarnya beban pembayaran. f. Membuat surat pertanggungjawaban sebagai lampiran SPM Beban Tetap dan Uang Persediaan. g. Melaksanakan Penatausahaan SPM h. Membuat Laporan Bulanan.

Sub Bagian Akuntansi. Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dengan tugas : a. Memverifikasi ulang bukti – bukti pembayaran. b. Membuat Jurnal Transaksi. c. Membuat laporan berkala Keuangan dan Aset Dinas. d. Melakukan konfirmasi data dengan Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan. e. Melakukan penatausahaan utang piutang dan aset daerah. f. Mencatat penerimaan – penerimaan bukan pajak. g. Membuat Laporan Tahunan yang terdiri dari : -

Neraca

-

Laporan Realisasi Anggaran

-

Catatan atas laporan Keuangan

4. Sub Dinas Perencanaan Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dengan tugas : a. Memimpin Sub Dinas sesuai Seksi yang ada dalam lingkungan kerja dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya. b. Menyiapkan

data,

informasi

dalam

rangka

penyusunan

program/usulan kegiatan pengembangan sumber daya air, prasarana jalan dan pengembangan perkotaan dan permukiman. c. Mengadakan suervey dan pendataan ruang Provinsi sebagai bahan pengembangan prasarana. d. Melaksanakan pembuatan teknis dan menyusun pemanfaatan ruang.


18

e. Mengadakan pengendali pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RUTR Provinsi. f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum sebagai bahan penyusunan program. g. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyusunan Program Dinas. h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4.1.

Seksi Survey dan Pendataan a. Mengadakan survey dan pendataan rencana tata ruang dan program. b. Membuat data dan informasi untuk keperluan Operation Room (Ruang Data). c. Mengoreksi dan memaraf Naskah Dinas. d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.

4.2.

Seksi Penyusunan Program a. Menyusun Informasi Kegiatan Perencanaan Teknis dari masing – masing Sub Dinas. b. Menyusun Program kerja dan membuat usulan kegiatan Dinas. c. Mengoreksi dan memaraf Naskah Dinas. d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.

4.3.

Seksi Evaluasi dan Pengendalian a. Melaksanakan evaluasi kegiatan b. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program kegiatan. c. Menyusun laporan untuk keperluan Rakorbang tingkat Provinsi dan Regional, dan menyusun laporan utnuk kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi (RAKOREV).


19

d. Melakukan

pembinaan

teknis

pelaksanaan

permukiman

perkotaan, perumahan dan air bersih serta prasarana lingkungan. e. Mengoreksi dan memaraf Naskah Dinas. f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas

5.

Sub Dinas Sumber Daya Air Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dengan tugas : a. Memimpin Sub Dinas sesuai Seksi yang ada dalam lingkungan kerja dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya. b. Menyusun rencana sumber daya air. c. Menyusun program dibidang irigasi, sungai, rawa, pantai dan danau. d. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. e. Memberikan pelayanan dalam pemanfaatan irigasi dan peraturan pemanfaatan rawa, pantai dan danau. f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5.1.

Seksi Tenaga Sumber Daya Air. a. Melaksanakan Detail Desain pekerjaan sumber daya air. b. Melaksanakan survey dan pengkajian lokasi sumber – sumber tenaga air dan pengelolaan data hidrologi. c. Menginventarisasi bangunan pengairan. d. Membuat laporan radiasi program dan disampaikan ke Sub Dinas Perencanaan. e. Mengoreksi dan memaraf naskah Dinas. f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.

5.2.

Seksi irigasi dan Operasional serta Pemeliharaan a. Menginventarisasi bangunan jaringan irigasi. b. Membuat laporan pemanfaatan air irigasi.


20

c. Melaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. d. Memonitor penyediaan dan pembagian air irigasi dalam rangka menunjang pertanian. e. Melaksanakan pembinaan bangunan irigasi desa. f. Melaksanakan penyuluhan pengairan kepada Petani Pengelola Air (P3A). g. Mengembangkan daerah irigasi. h. Mengoreksi dan memaraf naskah Dinas. i.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.

5.3.

Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau. a. Menyusun program penanganan pengendalian sungai, rawa, pantai dan danau. b. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan sungai, rawa, pantai dan danau. c. Menyusun laporan neraca air. d. Melaksanakan inventarisasi kerusakan sungai, rawa, pantai dan dana akibat bencana alam. e. Mengoreksi dan memaraf naskah Dinas. f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.

6.

Sub Dinas Bina Marga Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dengan tugas : a. Memimpin Sub Dinas sesuai seksi yang ada dalam lingkungan kerjanya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya. b. Menyusun rencana operasional pelaksanaan fisik jalan dan jembatan. c. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fisik jalan dan jembatan. d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan memberikan saran dan pendapat serta pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.


21

6.1.

Seksi Teknis Bina Marga. a. Menyusun rencana teknik pelaksanaan fisik jalan dan jembatan. b. Melaksanakan inventarisasi jalan dan jembatan. c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan. d. Menyiapkan survey lalu lintas. e. Memonitoring perkembangan arus lalu lintas pada setiap poros jalan. f. Mengoreksi dan memaraf naskah Dinas. g. Melaksanakan tugas khusus lainnya dalam perencanaan jalan yang terdiri dari : -

Menyiapkan IRMS

-

Menyiapkan survey NAASRA

-

Menyiapkan

pemeriksaan

kekuatan

struktur

dengan

alat

Benkelmen Beam. -

Menyiapkan pemeriksaan kekuatan tanah dasar dengan DCP.

-

Menyiapkan program IRMS untuk strategi penanganan jalan.

-

Menyiapkan data harga dasar bahan jalan untuk keperluan harga satuan dasar dan Engineer Estimate.

h. Melaksanakan tugas khusus lainnya dalam perencanaan jembatan yang terdiri dari : -

Menyiapkan data BMS.

-

Menyiapkan survey BMS.

-

Menyiapkan pemeriksaan kekuatan struktur bangunan atau jembatan.

-

Menyiapkan pemeriksaan struktur bangunan bawah jembatan.

-

Menyiapkan data harga dasar bahan jembatan untuk keperluan harga satuan dasar dan Enginner Estimate.

-

6.2.

Menyiapkan program BMS untuk strategi penanganan jembatan.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan teknis tentang pembangunan jalan dan jembatan. b. Memeriksa data lapangan untuk keperluan review / review desgn. c. Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan.


22

d. Membuat usulan pembangunan jalan dan jembatan untuk disampaikan ke Sub Dinas Perencanaan. e. Menyiapkan penyerahan lapangan. f. Menyiapkan data progres dilapangan untuk monitoring proyek sebagai masukan dalam rapat koordinas proyek. g. Mengoreksi dan memaraf Naskah Dinas. h. Menyiapkan penerimaan proyek selesai. i.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya.

6.3.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Melaksanakan inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan. b. Membuat

usulan

pemeliharaan

jalan

dan

jembatan

untuk

disampaikan ke Sub Dinas Perencanaan. c. Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknik tentang pemeliharaan jalan dan jembatan. e. Menyiapkan penyerahan lapangan. f. Mengoreksi dan memaraf Naskah Dinas g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya engoreksi dan memaraf Naskah Dinas.

7.

Sub Dinas Cipta Karya Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dengan tugas : a. Memimpin Sub Dinas sesuai seksi yang ada dalam lingkungan kerjanya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas. b. Menyusun program pengembangan Wilayah Provinsi. c. Menyusun program pengembangan Ibu Kota Kabupaten dan Kota dan Ibu Kota Kecamata (IKK). d. Menyusun rencana pengembangan prasarana perumahan. e. Menetapkan dan menerapkan baku mutu lingkungan dikawasan permukiman perkotaan dan pedesaan. f. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam terutama air dan lahan secara terkendali dan bertanggung jawab.


23

g. Meningkatkan kondisi lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat melalui pembangunan prasarana dan sarana. h. Melaksanakan pembinaan teknis perumahan, air bersih dan prasarana lingkungan dan bangunan gedung pemerintah. i. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan memberikan saran dan pendapat serta pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7.1.

Seksi Teknis Cipta Karya a. Membuat rencana kerja dibidang tata ruang, permukiman,

air

bersih

dan

prasarana

lingkungan. b. Menyusun Perumahan,

Rencana Air

Teknis

Prasarana

dan

Penyehatan

Bersih

Lingkungan. c. Monitoring

dan

evaluasi

kegiatan-kegiatan

dibidang Cipta Karya. d. Menyusun program dibidang Cipta Karya untuk disampaikan ke Sub Dinas Perencanaan. e. Mengoreksi dan memaraf Naskah Dinas f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya engoreksi dan memaraf Naskah Dinas

7.2.

Seksi Tata Ruang dan Perumahan (1). Tugas pokok Tata Ruang dan Perumahan adalah melaksanakan Pengendalian, pemanfaatan tata ruang dan penyelenggaraan penanganan perumahan dan permukiman. (2). Tugas Pokok dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dirinci sebagai berikut : g.

Penyusunan profil pemanfaatan ruang (struktur ruang dan pola ruang)


24

h.

Penyusunan / identifikasi isu-isu strategis Penataan Ruang Lingkup Provinsi, Kabupaten dan Kota.

i.

Melakukan pengamatan konsitensi implementasi antara rencana tata ruang kawasan tertentu / kawasan strategis Nasional dan sistem perkotaan Nasional dalam RTRW Provinsi Gorontalo.

j.

Melakukan

pengamatan

terhadap

usaha-usaha

yang

dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). k.

Melakukan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang.

l.

Melakukan evaluasi terhadap ketersediaan RTRW & RDTK Kabupapten / Kota.

m.

Melakukan

evaluasi

terhadap

permasalahan

ruang

Kabupaten / Kota. n.

Melakukan inventarisasi bangunan perumahan dan bangunan pemerintah.

o.

Menyusun rencana pengembangan prasarana perumahan.

p.

Menyusun program / rencana teknis dibidang perumahan.

q.

Memberikan melaksanakan

pembinaan penataan

/

bantuan

ruang

dan

teknis

dalam

pembangunan

perumahan. r.

Mengoreksi dan memaraf Naskah Dinas

s.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya engoreksi dan memaraf Naskah Dinas.

7.3.

Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan a.

Menyusun program pembangunan air bersih antara lain peningkatan penyediaan sarana air bersih kota / desa.

b.

Melaksanakan pembinaan teknis dan standarisasi air bersih kepada masyarakat serta pembuatan prasarana lingkungan dan pemanfaatan sumber air bersih.

c.

Mendorong masyarakat dalam pemanfaatan air bersih dan sarana lingkungan yang telah dibangun Pemerintah maupun masyarakat.


25

d.

Mengoreksi dan memaraf Naskah Dinas

e.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya.

8.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dipimpin oleh seorang Kepala Unit dengan tugas: a.

Melaksanakan

tugas

berdasarkan

kebijaksanaan

yang

ditetapkan oleh Kepala Dinas sesua peraturan perundangundangan yang berlaku. b.

Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup antar bagian, Sub Dinas pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo.

c.

Memimpin dan bertanggung jawab atas semua aktivitas Unit Pelaksana

Teknis

Dinas

(UPTD)

Jasa

Konstruksi

/

Laboratorium Uji Material dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo. d.

Memastikan bahwa rencana kerja betul-betul dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan memberikan persetujuan tertulis atas segala perubahan dengan semua alasan.

e.

Melaksanakan program pembinaan Jasa Konstruksi kepada Pengguna dan Penyedia Jasa maupun lembaga / asosiasi badan usaha jasa konstruksi.

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

8.1. Sub Bagian Tata Usaha. a.

Melaksanakan pengelolaan adminsitrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jasa Konstruksi / Laboratorium Uji Material dan pelayanan jasa pengujian.

b.

Memasikan bahwa data yang dihasilkan dari laboratorium terdokumentasi (terarsip) dan terekam dengan baik.


26

c.

Melaksanakan pengelolaan keuangan dan perlengkapan umum.

d.

Melakukan urusan kepegawaian.

e.

Melakukan kerja sama dibidang jasa penyelidikan dan pengujian.

f.

Mengkoordinasikan penyajian data dan informasi.

g.

Melaksanakan

pengadaan

peralatan

laboratorium

dan

lapangan. h.

Mengkoodinasikan

evaluasi

dan

penyusunan

laporan

kegiatan operasional. i.

Mengoreksi dan memaraf naskah Dinas.

j.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD

dan

bertanggung

jawab

terhadap

pelaksanaan

tugasnya.

8.2. Seksi Bina Jasa Konstruksi a.

Menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundangundangan Jasa Konsttruksi.

b.

Melaksanakan sosialisasi produk-produk hukum di Bidang Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten / Kota.

c.

Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota

d.

Melaksanakan

pendidikan

dan

pelatihan

Bidang

Jasa

Konstruksi. e.

Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pembetukan tim Pembina

Jasa

Konstruksi

Provinsi

Gorontalo

pertemuan

dengan

dan

Kabupaten/Kota. f.

Melakukan

konsolidasi

dan

unsur

pimpinan LPJKD untuk melakukan koordinasi dan pertukaran infromasi agar pelaksanaan tugas-tugas dapat terkoordinas dengan baik. g.

Melakukan pengawasan pelaksanaan proyek konstruksi baik di Tingkat Provinsi Kabupaten / Kota untuk terpenuhinya tertib

penyelenggaraan

dan

tertib

pemanfaatan

Jasa

Konstruksi.


27

h.

Melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi secara sistematis, konsisten dan efektif serta efisien agar mampu mendukung peran strategis Jasa Konstruksi.

i.

Melaksanakan Kemitraan yang sinergis dengan badan usaha yang saling terkait.

j.


k.


dan

bertanggung

jawab

terhadap

pelaksanaan

tugasnya.

8.3. Seksi Uji Material a.

Memberikan petunjuk dan mengawasi unsur – unsur pembantu pada lingkup pelaksanaan tugasnya dalam lingkup UPTD Jasa Konstruksi / Laboratorium Uji Material.

b.

Mengkoordinir kegiatan pemantauan jaminan mutu untuk keseuaiannya dengan kebijakan prosedur yang tertuang dalam praktek laboratorium yang baik.

c.

Bertanggung

jawab

untuk

jaminan

mutu

data

hasil

penyelidikan, pemetaan dan pengujian laboratorium yang memenuhi standar yang ditetapkan. d.

Bertangung jawab dalam menjamin terpenuhinya syarat yang telah ditetapkan atas data yang dihasilkan laboratorium, manajer teknik berhak meluluskan ata menolak data tersebut.

e.

Mengkoordinasikan

program

pengendalian

mutu

hasil

pengujian serta mengembangkan teknik dan prosedur statistik yang memungkinkan laboratorium memenuhi mutu yang ditetapkan dan dapat menyelenggarakan dengan biaya seminimal mungkin. f.

Mencari dan pengevaluasi gagasa baru dan perkembangan terakhir dalam bidang jaminan mutu untuk disampaikan kepada para manajer lainnya sebagai bahan koordinasi pembahasan

mutu

laboratorium

untuk

dapat

direkomendasikan cara-cara penerapannya.


28

g.

Memberikan

masukan

tentang

kebutuhan

bahan

dan

peralatan untuk keperluan laboratorium yang memenuhi persyaratan dan ketentuan jaminan mutu. h.

Melaksanakan perbaikan mutu uji secara berkala untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mutu uji kepada pelanggan.

i.

Memonitor

kemasan,

pengiriman

penanganan

contoh

(sample) l.


j.


dan

bertanggung

jawab

terhadap

pelaksanaan

tugasnya

BAB IV ANALISIS SWOT Analisis SWOT dibuat untuk mengetahui existing condition menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkini sehingga bisa menjadi input dalam merumuskan Gorontalo masa depan. Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) A.

KEKUATAN (STRENGTH)



Tuntutan percepatan pembangunan Provinsi baru.



Tersedianya lahan yang luas baik tadah hujan maupun lahan kering yang memungkinkan untuk pembuatan irigasi teknis daalm rangka swasemda pangan, menaikkan pendapatan dan kesejahteraan.



Terdapat 3 DAS besar, DAS Limboto, Bone dan Bolango untuk kanalisasi banjir dan sumber air bersih alterntif

B.

KELEMAHAN (WEAKNESS)



Tenaga SDM enginering sangat terbatas.



Tingkat pelayanan jaringan irigasi yang ada mengalami penurunan.



DAS kritis dan masih luasnya daerah rawan banjir.



Belum optimalnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan disebabkan oleh masih banyak jalan rusak terutama pada jalur-jalur ekonomi.


29



Keterbatasan akses dari pusat-pusat produksi ke daerah pemasaran outlet maupun ke perkotaan.



Jalan lintas yang ada belum optimal mendukung pengembangan wilayah.



Minimnya komitmen antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang.



Adanya penduduk yang masih belum memiliki rumah dan menempati kawasan pemukiman tidak layak huni.



Terbatasnya penyediaan dana operasional dan pemeliharaan untuk drainase, persampahan.



Minimnya penyediaan prasarana air bersih/air minum

Faktor Eksternal (Peluang dan Tantangan) C.

PELUANG (OPPORTUNITY) 

Tuntutan sustainable development dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.



Kebutuhan menjaga integrasi nasional melalui jaringan prasarana kePUan nasional, keseimbangan pembangunan antar wilayah terutama percepatan pembangunan KTI, daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi kesenjangan dalam pulau maupun antar kota-desa.



Tuntutan peningkatan ekonomi kerakyatan terutama pemberdayaan UKM dan potensi lokal .



Adanya arus demokratisasi, otonomisasi dan globalisasi memicu inovasi dan kreativitas lokal.



Kurangnya ketertarikan investor ke Gorontalo karena tidak memiliki daya dukung sarana dan prasarana kota yang memadai.



Tuntutan pelestarian lingkungan hidup membawa implikasi perlunya pengembangan teknologi ramah lingkungan, konservasi, penerapan tata ruang secara konsisten, penerapan teknologi tepat guna sederhana dan mutakhir.



Tuntutan

Global,

Papan

sebagai

kebutuhan

dasar

manusia

dan

membebaskan perkotaan dan perdesaan dari kawasan kumuh.


30

D.

TANTANGAN (THREATH ) 

Iklim berinvestasi yang kurang kompetitif, sehingga investor kurang tertarik berinvestasi pada prasarana dan sarana.



Kompetisi SDM antar regional, nasional bahkan internasional terbuka luas sehingga memungkinkan SDM lokal kita tidak mampu bersaing secara kualitatif.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI , KEBIJAKAN

5.1.

Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Visi Provinsi Gorontalo (sesuai RPJMD 2007 - 2012) : ” GORONTALO PROVINSI INOVATIF ” Misi Provinsi Gorontalo (sesuai RPJMD 2007 - 2012) : ” MEMBANGUN GORONTALO YANG MANDIRI,PRODUKTIF DAN RELIGIUS ”

5.2.

Visi dan Misi Dinas PU Provinsi Gorontalo Visi Dinas Pekerjaan Umum adalah :

“INFRASTRUKTUR PU YANG BERMANFAAT, BERKELANJUTAN DAN BERBASIS TATA RUANG UNTUK MENDUKUNG PROVINSI INOVATIF” Misi Dinas Pekerjaan Umum adalah : “MENYEDIAKAN SARANA & PRASARANA DASAR YANG BERNILAI STRATEGIS BAGI MASYARAKAT GORONTALO” Penjelasan dari Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo di atas adalah sebagai berikut : 

INFRASTRUKTUR PU adalah : Wujud bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti jalan, irigasi, air bersih, sanitasi, dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan permukiman lainnya, yang merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan baik.



BERMANFAAT adalah :


31

Memiliki tingkat kegunaan yang tinggi bagi masyarakat dengan prinsip 3E yaitu Ekonomis, Efisien dan Efektif dimana :  Ekonomis artinya Harga dan Input sekecil-kecilnya menghasilkan Output yang besar  Efisien adalah berkaitan dengan kemaksimalan Output  Efektivitas adalah bekerja dan berfungsinya Output

dengan baik

dan produktif (Output yg tdk berfungsi dengan baik berarti tidak efektif) 

BERKELANJUTAN adalah : Mengakomodasi pendekatan keterpaduan lintas sektoral serta memiliki derajat kelayakan tinggi secara ekonomis,

sosial,

kultural dan

environmental 

TATA RUANG adalah : Pedoman Akademik dan Normatif yang mengatur peruntukan kegiatan pembangunan

untuk

mewujudkan

keterpaduan,

keterkaitan,

keharmonian dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah dan sektor 

INOVATIF adalah : Memiliki sikap mental yang kuat untuk senantiasa pro terhadap pembaruan atau perubahan yang lebih baik serta berorientasi

nilai

tambah (value added) 

STRATEGIS adalah : Menempati skala prioritas dan bernilai tambah tinggi bagi pemenuhan ”kebutuhan dan kepentingan mendasar”.

5.3.

TUJUAN 1. Menyiapkan dokumen perencanaan infrastruktur PU yang handal dan berbasis spatial dalam rangka mendukung Gorontalo Inovatif. 2. Mempermudah

akses

masyarakat

terhadap

kualitas

lingkungan

perumahan, permukiman dan akses pemenuhan terhadap air bersih


32

untuk mewujudkan Gorontalo yang lebih mandiri. 3. Menciptakan kelancaran distribusi dan mobilitas manusia, barang dan jasa serta meningkatkan

akses jalan ke pusat-pusat produksi

pertanian dan kelautan dalam rangka mendukung Gorontalo produktif. 4. Menyelenggarakan pembangunan infra struktur PU dengan prinsip transparansi, akuntabiltas, ekonomis, efisiensi dan efektivitas sebagai wujud

pengamalan

nilai-nilai

dasar

keagamaan

dalam

rangka

mendukung Gorontalo religius.

5.4.

SASARAN 1. Tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur

ke-PU-an yang

partisipatif. 2. Tersedianya prasarana dan sarana irigasi 25.000 Ha, pengaman pantai 69 Km dan sungai 165 Km. 3. Terwujudnya kondisi jalan yang mantap sepanjang 616,24 Km jalan nasional,

408,26 Km jalan provinsi dan bertambahnya ruas jalan

akses. 4. Tersedianya prasarana dan sarana permukiman, untuk air minum/ air bersih kapasitas produksi 177 lt/det, Cakupan pelayanan 20 % atau 181.911 jiwa. 5. Terbangunnya rumah layak huni 3.500 unit (3500 KK), prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman 90 kawasan. 5.5.

STRATEGI 1. Mengembangkan perencanaan partisipatif berbasis tata ruang. 2. Mengusahakan ketersediaan sarana dan prasarana irigasi untuk menunjang agropolitan. 3. Pemenuhan PS pengamanan pantai/ sungai untuk mengamankan permukiman, sentra-sentra pertanian dan kelautan. 4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana jalan dan jembatan


33

yang memadai dan menjangkau sentra-sentra produksi. 5. Mengembangkan infrastruktur untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak huni dan produktif. 5.6.

KEBIJAKAN

1. Penyediaan dokumen perencanaan infrastruktur yang partisipatif dan berbasis tata ruang untuk mendukung Gorontalo inovatif. 2. Pengembangan

Infrastruktur

permukiman yang layak huni

untuk

mewujudkan

perumahan

dan

dalam rangka mendukung masyarakat

Gorontalo mandiri. 3. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang di kawasan daerah bencana dan rawan bencana serta di daerah-daerah yang menjangkau sentra-sentra produksi pertanian dan kelautan untuk mendukung Gorontalo produktif. 4. Penyelenggaraan

pembangunan

infrastruktur

secara

transparan,

akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif dalam rangka mendukung Gorontalo yang religius.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF 5.1.

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur PU

5.2.

Pengembangan Sumber Daya Air Rencana program dan kegiatan yang ada di Sub Dinas PSDA, meliputi:



Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Kegiatannya terdiri dari : o Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi o Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun



Program penyediaan dan pengolahan air baku. Kegiatannya adalah : o Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa



Program pengendalian banjir


34

o Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai o Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir o Pembangunan prasarana pengaman pantai o Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Untuk lebih lengkapnya, Kegiatan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan, khusus untuk Sub Dinas PSDA dapat dilihat dalam tabel pada lampiran 5.3.

Pengembangan Prasarana Jalan

Rencana program dan kegiatan Pengembangan Prasarana Jalan Meliputi: 

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan o Perencanaan pembangunan jalan o Pembangunan Jalan



Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan o Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Adapun Kegiatan Pengembangan Prasarana Jalan, secara jelas dapat dilihat dalam Tabel pada Lampiran. 5.4.

Tata Ruang Dan Permukiman

Rencana program dan kegiatan Tata Ruang dan Permukiman adalah: 

Program Pengembangan Perumahan o Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat



Program Lingkungan Sehat Perumahan o Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan



Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah o Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. o Penyediaan prasarana dan sarana air limbah


35

SUB DINAS SUMBER DAYA AIR

MISI III : 1. Konservasi Sumber Daya Air yang berkelanjutan 2. Pengendalian Daya Rusak Sumber Daya Air 3. Pendayagunaan Sumber Daya Air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuh 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pembangunan S 5. Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan Sumber Day

TUJUAN

SASARAN

menyiapkan prasarana pengendalian banjir

KEBIJAKAN

Pengendalian daya rusak air

PROGRAM

1.

Program Pengembangan

Irigasi, Rawa dan Jaringa

Terlindunginya masyarakat dari bahaya banjir

- SURVEY INVESTIGASI

Terpeliharanya saluran sungai

- PEMBANGUNAN SITU /

- PEMBUATAN BANG. PE Jaringan Irigasi

menunjang stok pangan nasional

Peningkatan 2 juta ton beras Peningkatan luas areal irigasi 20000 ha

- O & P SUNGAI / DANAU

- PEMB. PRASARANA PEN

- PEMBANGUNAN PENGA Pengaman Pantai

Melindungi kawasan permukiman akibat abrasi pantai

2

PENGENDALIAN BANJIR

- Pengendalian Banjir Su















- Pengendalian Banjir Su - Pengendalian Banjir Su


1









3

PEMB. PRASARANA PENG

- Bangunan Pengaman E





















- Bangunan Pengaman E - Bangunan Pengaman E


2



4

Program Pengembang Jaringan Irigasi, Rawa dan Jar a. Rehabilitasi/pemel Operasional / Pem OP irigasi tersebar di Pengamatan b. Rehabilitasi/pemel yang telah dibangun - Rehabilitasi Saluran Da

- Rehabilitasi Saluran Da








- Rehabilitasi Saluran Da 5

Program Pemb. Saluran - AMDAL Kanal Banjir Su

- SID Kanal Banjir Sunga

- Pembangunan Kanal Ba 6

Program pengembangan sungai,danau & sumber

- SID Pengerukan dan Pe Limboto

+


3

SUB DINAS BINA MARGA MISI II : Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Bidang Jalan, dalam Rangka Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa.

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

Terciptanya Pengembangan

Terjangkaunya Wilayah Pengem-

Menurunkan Biaya Transportasi

Wilayah dan Kelancaran

bangan sebanyak 45% dan

untuk meningkatkan daya jual

ISIMU - BATUDAA

Distribusi Barang & Jasa

Lancarnya Distribusi Barang &

hasil perdagangan dan perta-

JL. USMAN IKHSAN (GORONTALO)

Jasa dari unit produksi menuju

nian.

GORONTALO - SUAWA - TULABOLO

sentra produksi & Pelabuhan

1

PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATA

JL. PANGERAN HIDAYAT JL. RUSLI DATAU TAPA - ATINGGOLA JL. YOS SUDARSO JL. BOTULIYODU GORONTALO - BILUHU BARAT BILUHU BARAT - BILATO BILATO - TANGKOBU MOTOLOHU - MARISA IV DUHIYADAA - IMBODU MARISA - TOLINGGULA ILANGATA - PEL. ANGGREK TANGKOBU - PENTADU

ISIMU - PAGUYAMAN PAGUYAMAN - TABULO TABULO - MARISA GORONTALO - LIMBOTO JLN. BASUKI RACHMAT (GORONTAL JLN. AGUS SALIM (GORONTALO) JLN. SUDIRMAN (LIMBOTO) LIMBOTO - ISIMU JLN. A. YANI (LIMBOTO) JLN. RAYA LIMBOTO (LIMBOTO) ISIMU - KWANDANG ATINGGOLA - KWANDANG

JLN. JALALUDIN TANTU (GORONTAL

JLN. MAYOR DULLAH (GORONTALO) MARISA - LEMITO LEMITO - MOLOSIPAT MALINGKAPUTO - BULONTIO BULONTIO - TOLINGGULA PEL.GORONTALO - TALUDAA


4

PAGUYAMAN - PEL. ANGGREK PEL. GORONTALO - TALUDAA GORONTALO - ISIMU

2

PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATA ISIMU - BATUDAA BATUDAA - GORONTALO JL. USMAN IKHSAN (GORONTALO) GORONTALO - SUAWA - TULABOLO TAPA - ATINGGOLA GORONTALO - BILUHU BARAT BILUHU BARAT - BILATO MOTOLOHU - MARISA IV DUHIYADAA - IMBODU MARISA - TOLINGGULA TANGKOBU - PENTADU

ISIMU - PAGUYAMAN PAGUYAMAN - TABULO TABULO - MARISA ISIMU - KWANDANG ATINGGOLA - KWANDANG

KWANDANG - PELABUHAN KWANDA MARISA - LEMITO LEMITO - MOLOSIPAT

SUB DINAS CIPTA KARYA MISI I : 1.Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana dasar yang berwawasan lingkungan

TUJUAN

Menyiapkan prasarana : - Air Bersih - Permukiman - dan Penyehatan Lingk. pemukiman

SASARAN

- Terpenuhinya Target pelayanan 57 % - Tersedianya 90 Kawasan Binaan - Tersedianya drainase, persampahan dan Air limbah yang berbasis masyarakat 60 %


KEBIJAKAN

Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemukiman (Air Bersih/Air Minum, Permukiman (Air Bersih/Air Minum, Permukiman dan Penyehatan Lingkungan Permukiman) melibatkan peran serta masyarakat atau berbasis masyarakat dengan pendekatan TRIDAYA (Pemberdayaan Masyarakat/ Latihan Ketrampilan, pemberdayaan Usaha Masyarakat dan

PROGRAM/

1

Program Pengembangan Minum dan Air Limbah

- Penyediaan Prasarana Masyarakat Berpenghas

5

Pemberdayaan Lingkungan)

2

Program Pengembangan - Pembangunan Sarana d Sederhana Sehat

3

Program Pembangunan In - Penataan Lingkungan Pe Pedesaan

- Penyediaan Sarana dan

- Pembangunan Pasar Pe

4

Program Lingkungan Seh Pengendalian Dampak Re Lingkungan (TPA Regional/3R)

5

Program Pembangunan D - Kegiatan Pembangunan

6

Program Pengembangan Cepat Tumbuh

- Pembangunan/Revitalisa Pusat Kota


6

BAB VI PENUTUP

Demikian penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2007 s/d 2012 diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas PU.

Gorontalo,

November 2007

Kepala Dinas PU Provinsi Gorontalo

Amiruddin Tumulo, M.Eng.Sc Pembina Tingkat I NIP. 110 018 643


7

BAB I PENDAHULUAN. political power dan economic capital bisa mentransformasi secara dramatis Latar Belakang

Recommend Documents