BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang sasaran
utamanya dibidang pembangunan ekonomi, maka kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi, senantiasa ditumbuh kembangkan peranannya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menjunjung kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai, baik pengangkutan melalui darat, laut maupun udara. Pengangkutan menjadi bidang yang sangat vital dalam perkembangan perekonomian suatu bangsa, dan menjadi sarana dan suatu penunjang penting dalam maju mundurnya perekonomian Negara. Peran dan fungsi pengangkutan adalah sangat vital dalam dunia perdangangan karena sarani ini merukapan penghubung dari produsen ke konsumen 4. Kenyataan ini dapat dilihat pada lalu lintas perdagangan, pengangkutan menjadi suatu sarana yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini lah yang membuat
bahwa pengangkutan menjadi sangat vital dalam perkembangan
perekonomian suatu bangsa. Vitalnya bidang pengangkutan dalam perkembangan perekonomian Negara Indonesia didasari oleh berbagi faktor seperti ; 4
Hasnil Basri Siregar, Kapita Selekta Hukum Laut Dagang, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1993, halaman 1
Universitas Sumatera Utara
a.
Keadaan geografis Indonesia Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau pulau besar dan kecil yang sebagian besar lautan.dengna keadaan wilayah yang luas ini, diperlukan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara yang dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Indonesia bahkan ke negara negara lain.
b.
Menunjang pembangunan berbagai sektor Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaa pembangunan, penyebaran kebutuhan pembangunan
dan distribusi hasil
pembangunan di berbagai sektor keseluruh pelosok wilayah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan dan penyebaran kebutuhan pembangunan yang merata akan mencegah kegiatan pembangunan yang menumpuk pada wilayah tertentu. c.
Mendekatkan jarak antara desa dan kota Lancarnya pengangkutan, mendekatkan jarak antara desa dan kota dan hal ini memberi dampak bahwa untuk bekerja tidak harus pindah ke kota sehingga kesejahteraan kehidupan dikota juga dapat dinikmati oleh kehidupan di desa. Pola hidup di daerah pedesaan cenderung mengikuti pola hidup di daerah perkotaan. Tingkat berpikir dan ingin maju warga desa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat berpikir warga kota.
d.
Perkembangan ilmu bidang teknologi Pembangunan di sektor pegangkutan mendorong perkembangan pendidikan dibidang ilmu dan teknologi pengangkutan, sarana angkutan dan hukum
Universitas Sumatera Utara
pengangkutan modern serta sumber daya manusia dan infastuktur dibidang pengangkutan. 5 Melihat keadaaan wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan nusatara yang kesatuan wilayahnya yang terdiri dari pulau pulau besar dan kecil yang mempunyai wilayah perairan yang lebih besar dibandingkan dengan daratannya merupakan faktor yang menentukan pentingnya peranan jasa transportasi angkutan laut dalam rangka menghubungkan setiap daerah. Pengembangan transportsi laut haruslah mampu menggerakkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah agar dapat menggairahakan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya . 6 Mengenai pembangunan transportasi nasional tercantum dalam buku Sistem Tranportasi Nasional yang disusun oleh Departemen Perhubungan RI yang menyebutkan : “Sistem Transportasi Nasional ( SISTRANAS ) ialah tatanan pelayanan transportasi yang terorganisasi yang terdiri dari transportasi darat (jalan, kereta api, sungai dan penyebrangan), transportasi laut (pelayaran) dan transportsi udara dan pipa masing masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk satu pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam jaringan transportasi yang terpadu secara serasi dan harmonis diseluruh wilayah tanah air dalam hubungan dengan luar negeri yang dikembangkan berpedoman pada tata ruang nasional.” 7 Berdasarkan Sistem Transportasi Nasional ( SISTRANAS ) tersebut, untuk pengembangan tranportsi laut nasional, mutlak diperlukan pengembangan secara teknis dan permodalan serta
aspek yuridis dan pengembangan kegiatan usaha
5
Abdulkadir Muhammad. Hukum pengangkutan Niaga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman 34-36 6 Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut Perspektif Toeri Dan Praktek, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, halaman 1 7 Ibid, halaman 2
Universitas Sumatera Utara
transportasi laut maupun pengembangan
pada segala kegiatan usaha pendukung
kegiatan pengangkutan dilaut.8 Dengan adanya pengembangan pada kegiatan usaha transportasi laut dan pengembangan pada usaha pendukung kegiatan pengangkutan dilaut tersebut, mempengaruhi pengembangnya kegiatan usaha jasa terkait yang salah satunya adalah kegiatan usaha bongkar muat barang. Kegiatan usaha bongkar muat barang adalah kegiatan yang mendukung kelancaran angkutan dari dan ke kapal ke suatu pelabuhan sehingga kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting serta berkaitan erat dengan keselamatan dan keamanan barang. 9 Kegiatan bongkar muat barang sangat mempengaruhi dalam tercapainya kelancaran dan keselamatan pengangkutan barang melalui laut. Menurut Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan , kegiatan bongkar muat barang adalah merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. Menurut Surat Keputusan Mentri Perhubungan No. Al/ 300 No. 88 menyatakan bahwa Perusahaan bongkar muat barang adalah perusahaan yang secara khusus berusaha dibidang bongkar muat dari dan ke kapal, baik dari gudang Lini 1 maupun langsung ke alat angkutan. 10
8
Ibid, halaman 2 Ibid, halaman 160 10 Shinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Multimoda Transport Angkutan Laut Angkutan Darat Dan Angkutan Udara, Penerbit USU Press, Medan, 2006, Halaman 26 9
Universitas Sumatera Utara
Dari hal tersebut di atas, dalam setiap kegiatan bongkar muat barang yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring dan receiving/delivery dari kapal ke kapal, dari gudang Lini I maupun langsung ke alat angkutan, kegiatan bongkar muat memiliki resiko terhadap keselamatan dan keamanan barang dalam menjalankan kegitannya. Dengan banyaknya resiko yang muncul dari kegiatan bongkar muat di pelabuhan, meminbulkan kekhawatiran bagi pihak pihak penguna jasa dalam hal timbulnya kerugian terhadap barang . oleh sebab itu, perluhlah adanya kejelasan mengenai tanggung jawab yang dimiliki dari perusahaan bongkar muat dalam pelaksanaan bongkar muat barang dipelabuhan . Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui tanggung jawab PT. Libra Bhakti Nusantara terhadap kerugian yang ditimbul atas barang dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BONGKAR MUAT DALAM PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG ( STUDY PADA PT. LIBRA BHAKTI NUSANTARA TANJUNG PRIOK JAKARTA ) “.
B.
Rumusan Masalah Adapun yang menjadi latar rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain
sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
1.
Bagaimana proses penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut menurut Undang Undang Pelayaran No.17 tahun 2008?
2.
Bagaimana ruang lingkup kegiatan perusahaan bongkar muat sebagai bagian dari subjek hukum pengangkutan ?
3.
Bagaimana tanggung jawab PT. Libra Bhakti Nusantara dalam pelaksanaan bongkar muat?
C.
Tujuan Dan Manfaat Penulisan
1.
tujuan penulisan Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini,
maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam pelaksanaan bongkar muat barang sehubungan dengan aktifitas perusahaan. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 1.
mengetahui penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut.
2.
mengetahui ruang lingkup kegiatan perusahaan bongkar muat sebagai bagian dari subjek hukum pengangkutan.
3.
mengetahui tanggung jawab PT. Libra Bhakti Nusantara dalam pelaksanaan bongkar muat barang .
2. Mafaat Penelitian Dari hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat yang jelas,terutama : a.
Secara teoritis Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan sumbangan pemikiran dalam pengembangan terhadap ilmu pengetahuan
Universitas Sumatera Utara
hukum pengangkutan di laut khususnya mengenai kegiatan bongkar muat barang di laut. b.
Secara praktis Dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi masayarakat luas, pemerintah, para pengusaha bongkar muat, serta praktisi pelabuhan maupun bagi rekan rekan yang ingin memperdalam pengetahuannya terhadap hukum pengangkutan melalui laut yang pada khususnya mengenai kegiatan bongkar muat barang dilaut.
D.
Keaslian Penulisan Sepengetahuan penulis, telah terdapat beberapa judul skripsi dengan materi
kegiatan bongkar muat barang. diantaranya : Judul : Peranan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Dalam Pengangkutan Barang Di Laut Nama : Mutia Handayani NIM
: 050200302
Skripsi ini mengangkat rumusan masalah mengenai dasar hukum kegiatan bongkar muat, kewajiban perusahaan bongkar muat barang dan dokumen pengangkutan barang melalui laut serta mengenai hubungan perusahaan bongkar muat dengan pihak lain juga mengenai peran dan tanggung jawab perusahaan bongkar muat barang dilaut. Dengan rumusan masalah yang yang diangkat penulis dalam penulisan ini, penulis berharap materi
yang terdapat dalam penulisan ini dapat memberikan
Universitas Sumatera Utara
masukan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan , khusus dalam bongkar muat barang dalam pengangkutan laut. Namun dalam hal ini dapat dikatakan materi penulisan ini masih asli terutama untuk penelitian pada PT. Libra Bhakti Nusantara. E.
Tinjauan Pustaka
1.
Pengertian tanggung jawab Tanggung jawab dalam arti umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya ( kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan dan sebagainya ). 11
2.
Pengertian barang Barang adalah benda umum, segala sesuatu yang berwujud dan berjasad. 12 Sedangkan menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 tahun 2002 tentang Penyelenggaran Perusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, barang adalah semua jenis akomodoti termasuk hewan dan peti kemas yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
3.
Bongkar muat barang Pengertian mengenai bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan merupakan suatu kegiatan usaha jasa yang yang sangat penting dalam lancarnya pelaksanaan pengangkutan melalui laut. Kegiatan bongkar muat barang menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di
11
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, balai pustaka, Jakarta, 2007, hal 1139 12
Ibid, Hal 107
Universitas Sumatera Utara
Perairan
adalah merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang
bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal terdiri dari ; •
stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/
tongkang/truk
atau
memuat
barang
dari
dermaga/
tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. •
Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali atau jalajala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/ lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
•
Recaeiving /delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/ lapangan penumpukan atau sebaliknya.
Menurut Surat Keputusan Mentri Perhubungan No. Al/ 300 No. 88 menyatakan bahwa Perusahaan bongkar muat barang adalah perusahaan yang secara khusus berusaha dibidang bongkar muat dari dan ke kapal, baik dari gudang Lini 1 maupun langsung ke alat angkutan. 13 F.
Metode Penelitian Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode yang sebagai berikut; 13
Shinta Uli, op-cit, Halaman 26
Universitas Sumatera Utara
1. penelitian kepustakaan (library research) Yaitu dengan melakukan penelitian tentang literatur yang telah diseleksi terlebih dahulu guna mendapatkan bahan bahan yang sifatnya teoritis ilmiah yang digunakan sebagai rujuakan dalam penulisan skripsi ini untuk memperkuat dalil dan fakta penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi terdiri dari peraturan perundang undangan dan produk hukum lainnya, diantaranya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat berupa buku buku teks, makalah, kamus, maupun artikel artikel ilmiah tentang hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. 2. penelitian lapangang (field research) Yaitu penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data dari lokasi dan objek penelitian, dengan cara mengumpulkan data yang dikirimkan melalui faks, surat elektronik (email) serta media media lainnya, serta melakukan wawancara langsung via telefon dengan narasumber pada PT Libra Bhakti Nusantara. G.
Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang masing masing bab
mempunyai isi dan uraian yang berbeda, namun antara bab yang satu dengan bab yang lain msih ada hubungannya dan saling mendukung. Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka penulis menyusunya dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan bab ini dimaksudkan sebagi langkah awal untuk mengantarkan pengenalan kepada bab bab berikutnya. Dalam bab ini mencakup tujuh sub
Universitas Sumatera Utara
bab terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sisitematika penulisan. Bab II penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut, dalam bab ini dimuat pembahasan pihak pihak yang terkait dalam pengangkutan barang melalui laut, dokumen dokumen dalam pengangkutan dan hubungan perusahaan bongkar muat dalam penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut serta penyelenggaraan pengangkutan barang melalui laut menurut Undang undang Pelayaran. Bab III ruang lingkup kegiatan perusahaan bongkar muat sebagai bagian dari subjek hukum pengangkutan, bab ini dimuat pembahasan mengenai fungsi perusahaan bongkar muat, tarif bongkar muat barang, dan peralatan bongkar muat barang serta ketentuan hukum tentang perusahaan bongkar muat. Bab IV tanggung jawab PT.Libra Bhakti Nusantara dalam pelaksanaan bongkar muat, dalam bab ini dimuat pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan penulis. Hasil penelitian ini berpedoman pada perumusan masalah yang selanjutnya dibahas dengan menggunakan landasan teori dan yuridis. Bab V Penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran yang akan diberikan kepada perusahaan yang diharapkan dapat berguna bagi siapa saja terutama pihak pihak yang terkait dengan kegiatan bongkar muat agar dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan pelayanannya bagi para pemakai jasa pekerjaan bongkar muat barang.
Universitas Sumatera Utara
