BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Kinerja organisasi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokrasi dalam pemerintahan. Agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya pemerintah perlu
memperhatikan manajemen organisasi, pengelolaan keuangan serta sumber daya yang ada agar dapat tercapainya pembangunan yang efisien, efektif, dan ekonomis. Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah serta perusahaan milik pemerintah, dan organisasi sektor publik lainnya untuk memperbaiki kinerjanya mendorong dibangunya sistem manajemen organisasi sektor publik yang berbasis kinerja (performance base management). Manajemen berbasis kinerja adalah suatu pendekatan sistematik untuk memperbaiki kinerja melalui proses berkelanjutan dalam penetapan sasaransasaran kinerja strategik; mengukur kinerja, mengumpulkan, menganalisis, menelaah, dan melaporkan data kinerja, serta menggunakan data tersebut untuk memacu perbaikan kinerja yang berkelanjutan (continous performance improvement). (Mahmudi, 2010:5) Fokus manajemen berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berorientasi pada pengukuran hasil (outcome),
1
2
bukan lagi hanya sekedar pengukuran input dan output saja. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas
efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan
jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sehingga dalam pengukuran kinerja ini paling tidak harus mencakup tiga variabel penting yang harus
dipertimbangkan, yakni perilaku (proses), output (produk langsung suatu aktivitas/program), dan outcome (value added atau dampak aktivias/program). Dalam
rangka
pencapaian
visi,
misi
dan
tujuan
serta
pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah perlu adanya suatu sistem pengendalian
internal
atas
penyelenggaraan
pemerintah.
Dengan
diberlakukannya UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pendukungnya, Menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern dibidang pemerintahan masing-masing. Hal tersebut juga diperkuat dengan diterbitkan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang wajib diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. PP Nomor tahun 2008 ini menjelaskan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
3
keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamaan asset
Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, setiap entitas dalam pelaporan akuntansi keuangan
negara wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Perlunya penerapan SPIP dilatarbelakangi oleh adanya beberapa isu pokok seperti penyerapan anggaran yang relatif rendah atau lambat. Mustofa Kamal (2011) menyatakan ”Main Kebut Penyerapan Anggaran” itulah fenomena yang sistemik di akhir tahun dalam fragmen instansi pemerintah (IP). Pada tanggal 7 November 2011 Direktorat perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat baru sebesar Rp912,08 triliun (69,1% dari pagu), tidak sebanding dengan penerimaan negara dan hibah yang telah mencapai Rp921,28 triliun (78,7% dari target). Sedangkan belanja modal baru terealiasasi sebesar 40,7% dari pagu anggaran yang sebesar Rp140,95 triliun. Kondisi ini lebih rendah dari realiasi anggaran belanja modal pada periode yang sama di tahun 2010 yang mencapai 43%. Padahal penghujung tahun 2011 sudah semakin dekat. Selain itu perlunya penerapan SPIP dilatarbelakangi oleh adanya Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada
4
laporan keuangan Provinsi Jawa Barat periode 2006 sampai dengan 2010 pada kategori wajar dengan pengecualian (WDP), seperti dijelaskan pada tabel di
bawah ini: Tabel 1.1
Hasil Pemerikasaan Pelaporan Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun
Hasil Pemeriksaan Pelaporan Keuangan
2006
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2007
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2008
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2009
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2010
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Sumber : Laporan tahunan Provinsi Jawa Barat (Data terlampir)
Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pada laporan terakhir 2010 Provinsi Jawa Barat masih mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) tidak sesuai dengan pencapaian tujuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) Masalah lainnya yang juga sangat mendapat perhatian publik adalah berkaitan dengan masalah korupsi. Hal-hal tersebut di atas disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2011 menunjukkan adanya kasus-kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern diantaranya kesalahan di dalam pencatatan administrasi laporan keuangan. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern diantaranya oleh Dita Novianti Sugandi Argadiredja (2003) telah melakukan
5
penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern dan hubungannya dengan kualitas laporan keuangan di Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Hasan
Sadikin. Hasil penelitian koofesien korelasi 0,49%.
Kemudian Fatimah (2204) melakukan penelitian mengenai pengaruh
sistem pengendalian terhadap keandalan laporan keuangan serta dampaknya pada kepatuhan wajib pajak. Teknik pengujian menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan
keuangan sebesar 97,869% dan dampak keandalan laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 86%. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan ini memiliki tugas pokok: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan peyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Agar tupoksi bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya pengendalian intern yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap
6
Kinerja
Organisasi
(Studi
empiris
pada
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat”.
1.2 Batasan Masalah Pada penelitian ini dibatasi hanya pada kajian sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP), kinerja organisasi, dan pengaruh sistem pengendalian
intern pemerintah terhadap kinerja organisasi.
1.3 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2. Bagaimana kinerja organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan dari perumusan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
7
1. Sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
2. Kinerja organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat,
3. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja
organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Barat.
1.5 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis - Dapat
menambah
pengetahuan
dan
wawasan
tentang
sistem
pengendalian intern pemerintah dan kinerja organisasi, serta dapat membandingkan antara teori yang didapat dengan yang terjadi di lapangan. - Sebagai pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen kinerja organisasi. 2. Manfaat Praktis Dapat memberikan masukan serta informasi yang berguna dalam mempertimbangkan kebijakan atau keputusan strategik oleh pihak pimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi.
