BAB I PENDAHULUAN. Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu. Dengan mengacu kepada undang-undang wajib daftar perusahaan, maka perusahaan didefenisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. 1 Sumber Hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. 2 Yurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan kewajiban dan hak tertentu. Dalam Yurisprudensi, kewajiban dan hak yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa kewajiban dan hak 1

Prof.abdulkadir Muhammad,S.H, hukum perusahaan Indonesia,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1999),hal. 1 2 Ibid

Universitas Sumatera Utara

antara pihak-pihak. Melalui yurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya sistem hukum Anglo Saxon. Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diatasi, sehingga perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak-pihak terutama yang berusaha di Indonesia dapat dijamin, misalnya perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. 3 Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik ini yang disebut sebagai perusahaan holding. 4 Yang dimaksud dengan perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya, suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Setidak-tidaknya proses pembentukan induk perusahaan dapat

3 4

Ibid Ibid


dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu (1) prosedur residu, (2) prosedur penuh dan, (3) prosedur terprogram. 5 Dalam UU PT, jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya. Kecuali misalnya direksi pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Biasanya dalam bagian "Kepengurusan" dan bagian "Tugas dan Wewenang Direksi". Apabila direktur bertindak melampaui wewenang yang diberikan kepadanya tersebut, maka direktur tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Jika perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit, maka beban tanggung jawab tidak cukup ditampung oleh harta perusahaan (harta pailit), maka direksipun ikut bertanggung jawab secara renteng. Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyiratkan bahwa terhadap pelaku bisnis telah dibuat rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak pada pihak luar (pihak ketiga) dalam mengantisipasi dampak dari ekses negatif jalannya perusahaan (Badan Hukum) tersebut, terutama akibat perbuatan Badan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Secara Hukum Perusahaan angota group tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari Perusahaan satu sama lain, akan tetapi Perusahaan-Perusahaan yang berada dalam perusahaan group dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi.

5

Ibid


Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam group merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota group tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-masing Perusahaan yang bergabung dalam Perusahaan group adalah merupakan Badan-Badan Hukum yang berdiri sendiri 6 Apabila salah satu anak perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku pemegang saham ia ikut serta bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang tersebut. Bentuk tanggung jawab dari Induk Perusahaan dapat berupa: Induk Perusahaan ikut serta sebagai penjamin corporate guarantee; personal guarantee; atau memberikan garansi terbatas terhadap pelunasan hutang-hutang anak perusahaan dengan kreditur. Karena permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini, yang diberi judul : “STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang demikian diatas maka akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu antara lain sebagai berikut : 1. Bagaimana peranan dan kedudukan hukum induk perusahaan. 2. Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahan kepada pihak ketiga.

6

http://helmylenggogeni.blogspot.com/2009/08/tanggungjawab-induk-perusahaan-kepadakreditur-dari-anak-perusahaan.html


3. bagaimana status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan. C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui peranan dan kedudukan hukum induk perusahaan. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahan kepada pihak ketiga. 3. Untuk mengetahui status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan. Manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai status Hukum dan tanggung jawab anak Perusahaan dalam suatu kelompok Perusahaan di Indonesia. Secara praktis, Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca juga sebagai bahan untuk kajian bagi para akademisi dalam menambah wawasan pengetahuan terutama di bidang status Hukum dan tanggung jawab anak Perusahaan dalam suatu kelompok Perusahaan. D. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai status Hukum dan tanggung jawab anak Perusahaan dalam suatu kelompok Perusahaan belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama.jadi, penelitian ini dapat disebut asli dan sesuai dengan azas-azas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses


menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Meskipun ada beberapa judul yang hamper sama, namun penelitian-penelitian

sebelumnya

masih

menggunakan

Peraturan

Perundang-

Undangan yang lama. Sedangkan penelitian ini menggunakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang baru yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. E. Tinjauan Kepustakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : “Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan pelaksanaannya”. Perusahaan Terbatas merupakan Perusahaan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai Perusahaan yang berbadan Hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek Hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai Badan Hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (persona standi in judicio) yang tidak tergantung kepada pemegang sahamnya. Dalam PT hanya organ yang dapat mewakili PT atau Perseroan yang menjalankan Perusahaan. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan Hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau hutang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). 7

7

Kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/Hukum-PT-uu-40_2007, Hukum Perseroan Terbatas (Berdasar UU Nomor 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas),hal. 4/


Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap Perusahaan ada yang terdaftar di Pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi Perusahaan yang terdaftar di Pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari Perusahaan tersebut yang terdaftar di Pemerintahan. Menyusul suksesnya model Perusahaan dalam

tingkatan

nasional,

banyak

Perusahaan

telah

menjadi

Perusahaan

Transnasional atau Perusahaan Multinasional, tumbuh melewati batasan nasional untuk mendapatkan posisi kuasa dan pengaruh yang luar biasa dalam proses globalisasi. 8 Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut: •

Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

•

Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang

•

Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 1995 & undang-undang No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)

8

http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_Terbatas-Perusahaan/


Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya undang-undang mengenai Perseroan Terbatas (undang-undang No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya undangundang No. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai undang-undang Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai undang-undang No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia ( BNRI ) tetap berlaku, hanya yang pada saat undang-undang No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan undang-undang No. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. 9 Dalam membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas, dapat ditemukan beberapa keuntungan, keuntungan utama dalam membentuk Perusahaan Perseroan Terbatas adalah : 1.

kewajiban terbatas. Tidak seperti Partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

9

Ibid


2.

Masa hidup abadi. Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang dari aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan.

3.

Efisiensi manajemen. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun dalam membuka Perusahaan Perseroan Terbatas, juga dapat ditemukan

beberapa kelemahan dalam membuka perusahaan perseroan terbatas,yaitu : 1.

Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaa pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antara perorangan juga lebih formal dan terkesan kaku. 10 Anak perusahaan dibentuk dengan bertujuan untuk menjadi profit center dan

merupakan penyumbang pendapatan bagi perusahaan tersebut. Namun secara Hukum, anak perusahaan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari perusahaan satu sama lain, disebabkan karena dari segi yuridis masing-masing 10

Ibid


perusahaan mempunyai karakteristik tersendiri yaitu masing-masing perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan adalah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Namun apabila anak perusahaan berhutang kepada pihak ketiga maka keterkaitan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku induk perusahaan ia ikut serta bertanggung jawab dalam pelunasan hutang tersebut.

F. Metode Penelitian Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka Penulis menggunakan metode penulisan antara lain: 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah “Status Hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok Perusahaan” 2. Sumber Data Materi dari skripsi ini diambil dari data sekunder. Adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah: a. Bahan Hukum Primer Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. b. Bahan Hukum Sekunder


Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang “Status Hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok Perusahaan”, seperti: jurnal hukum, koran-koran, karya tulis ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier Yaitu semua dokumen yang berkaitan dengan konsep-konsep dan keteranganketerangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus. 3.

Analisis Data Data yang diperoleh dari penelusuran dan dianalisis secara perspektif dengan

menggunakan metode deduktif dan induktif. G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I

:

PENDAHULUAN Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, yang kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan.


BAB II

: PERANAN DAN KEDUDUKAN HUKUM INDUK PERUSAHAAN Merupakan bab yang membahas tentang peranan dan kedudukan hukum induk perusahaan, yaitu antara lain akan mengulas secara singkat tentang : proses hukum pembentukan perusahaan induk, keuntungan dan kerugian dari perusahaan induk, dan klasifikasi perusahaan induk

BAB III

: TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN KEPADA PIHAK KETIGA Merupakan bab yang membahas mengenai tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaannya, yang didalamnya menguraikan tentang tanggung jawab perusahaan induk terhadap anak perusahaannya terhadap hutang anak perusahaan kepada pihak ketiga,tanggung jawab perusahaan induk apabila anak perusahaannya melakukan wanprestasi.

BAB IV

: STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN Merupakan bab yang membahas mengenai status Hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan, dimana didalamnya diuraikan mengenai tanggung jawab hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, kemandirian anak perusahaan secara yuridis, perluasan tanggung jawab induk perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang telah dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah

Recommend Documents