BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefenisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.” 1 Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah bagi penyaluran tenaga kerja. Oleh karena itu, eksistensi dan peran perusahaan di dalam masyarakat sangat besar. 2 Perusahaan didirikan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai, yang utamanya adalah untuk memperoleh laba/keuntungan. Maksud dan tujuan tersebut dirumuskan oleh para pendiri yang nantinya merupakan pemegang saham 1
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1. 2 Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 2.
1
2
perseroan itu. Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana terperinci dalam anggaran dasar untuk mencapai maksud dan tujuan masingmasing perseroan tersebut. Seiring dengan meningkatnya volume kegiatan usaha dan semakin besarnya pertumbuhan modal perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk melakukan ekspansinya ke berbagai sektor kegiatan usaha. Ekspansi perusahaan tersebut dilakukan antara lain dengan cara mendirikan perusahaan baru, dan perusahaan pendirinya menjadi salah satu pemegang sahamnya. Sebagai penyertaannya untuk modal perusahaan yang akan didirikan itu dapat dalam bentuk uang tunai, atau bentuk lain yang diperkenankan undang-undang. Pendirian perusahaan tersebut dapat pula dilakukan dengan melepaskan/memecah unit-unit usahanya, sehingga menjadi perusahaan yang mandiri dan mengundang pihak lain sebagai calon pemegang saham lainnya. 3 Mengingat bahwa perusahaan yang akan didirikan berbentuk perseroan terbatas, maka pendiriannya mengikuti ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Penyertaan saham dan pemecahan unit usaha dimaksudkan untuk melahirkan perusahaan-perusahaan baru yang selanjutnya disebut dengan anak perusahaan (subsidiary company). 4 Selanjutnya, dengan terbentuknya subsidiary company, perusahaan lama akan menjadi pemegang saham dan merupakan perusahaan induk (holding company). Dengan demikian terbentuklah apa yang disebut perusahaan grup atau dalam bahasa Belanda disebut concern. Bentuk 3
Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) (selanjutnya disebut Munir Fuady 1), hlm. 4. 4 Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
3
perusahaan grup dapat terjadi dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan sengaja didirikan PT baru. Cara kedua, dengan jalan mengambilalih saham dari PT yang sudah ada dan sudah berjalan, atau dikenal dengan akuisisi. 5 Indonesia sebagai negara berkembang merupakan sebuah negara yang di dorong oleh berbagai sektor perekonomian yang secara terus menerus mendorong usaha pencapaian kemakmuran yang berkelanjutan. Diantara banyak sektor yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya, perusahaan grup memiliki peran yang semakin penting dalam kegiatan usaha di Indonesia. Dalam perkembangan terkini, perusahaan grup, menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Pertumbuhan pesat jumlah perusahaan grup di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai motif, antara lain meliputi penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan, upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain, motif jangka panjang untuk mendayagunakan dana-dana yang telah digunakan, ataupun perintah peraturan perundang-undangan yang mendorong terbentukya perusahaan grup. Sebelumya ada pandangan yang mengatakan bahwa perusahaan grup justru dipergunakan untuk mengurangi tingkat persaingan, ataupun sebagai alat untuk menghambat dan menghindarkan persaingan dan beberapa tahun kemudian dikatakan bahwa perusahaan grup adalah alat untuk membuat persaingan tidak terlalu mematikan sesama pesaing di pasar. Oleh sebab itu, fungsi dari adanya suatu masalah bersama yang tidak melanggar hukum adalah tolak ukur dari suatu
5
Rudi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) (selanjuntya disebut Rudi Prasetya 1), hlm. 73.
4
pembentukan perusahaan grup apakah strukturnya akan bersifat horizontal6 ataupun vertikal. 7 Berbagai kegiatan perusahaan grup dapat mengundang resiko dalam konteks hukum persaingan bila dihubungkan dengan tindakannya yang berhubungan dengan perjanjian, harga, produksi, maupun distribusi. Hal ini tentu melanggar ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “Praktik Monopoli” adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan perbuatan monopoli merupakan gambaran telah terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh beberapa pihak saja. Konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa pelaku usaha memberikan pengaruh buruk pada kepentingan umum dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi
6
Perusahaan grup dengan struktur horizontal terjadi bila perusahaan-perusahaan yang bergabung memiliki bidang usaha yang tidak saling terkait. Perusahaan ini menangani bidang usaha yang sangat beragam, misalnya perusahaan perhotelan, perbankan, asuransi, dan lain-lain. Perusahaan grup ini mempunyai berbagai jenis usaha yang dikenal sebagai konglomerasi. 7 Perusahaan grup dengan struktur vertikal terjadi bila perusahaan-perusahaan yang digabung saling terkait dari hulu ke hilir. Perusahaan-perusahaan ini saling melanjutkan usaha perusahaan lainnya. Kelompok vertikal terdiri dari induk perusahaan dengan satu atau lebih anak perusahaan yang dapat dibedakan menjadi wholly owned subsidiary (anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh induk perusahaan), publicly held vertical group (anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan dan saham publik), serta joint venture (anak perusahaan yang dikontrol oleh sedikitnya dua induk perusahaan).
5
secara langsung akan berakibat pada pasar dan keinginan untuk bersaing. Akibat pengontrolan pasar oleh beberapa pelaku usaha maka dalam jangka panjang dapat membatasi keinginan pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar karena mereka tidak mendapat kesempatan berusaha yang sama. 8 Oleh karena berbagai persoalan diatas, serta peraturan khusus mengenai Perusahaan Grup belum dikeluarkan di Indonesia, maka inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Hubungan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam Kaitannya dengan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut UU No. 5 Tahun 1999”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka pembahasan permasalahan akan dititikberatkan pada apa saja kegiatan induk perusahaan dan anak perusahaan yang berakitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Atas dasar itulah, skripsi ini dibatasi ruang lingkup kajian permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan mengenai induk perusahaan dan anak perusahaan di Indonesia? 2. Bagaimana praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perusahaan menurut UU No. 5 Tahun 1999?
8
Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan Di Indonesia (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 5.
6
3. Bagaimana hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan dalam kaitannya dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut UU No. 5 Tahun 1999? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang pengaturan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan di Indonesia dari perspektif Hukum Perseroan Terbatas. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia dalam kaitannya degan Penyelenggaraan Perusahaan menurut UU No.5 Tahun 1999. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis Hubungan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam kaitannya dengan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia menurut UU No. 5 Tahun 1999. Sementara hal yang diharapkan menjadi manfaat dari adanya penulisan skripsi ini adalah : 1. Manfaat teoritis Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum ekonomi dan khususnya di bidang persaingan usaha dalam kegiatan perseroan terbatas.
7
2. Manfaat praktis Uraian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang hukum persaingan usaha di Indonesia, dan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi dan peneliti lainnya yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi persaingan usaha. D. Keaslian Penulisan Sebelum melakukan penulisan skripsi berjudul “Hubungan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam Kaitannya dengan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut UU No. 5 Tahun 1999”, untuk mengetahui orisinalitas penulisan, terlebih dahulu dilakukan penulusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum/Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum USU melalui surat tertanggal 11 Desember 2014 menyatakan bahwa “Tidak ada judul yang sama” dan tidak terlihat adanya keterkaitan. Surat tersebut dijadikan dasar bagi bapak Ramli Siregar (Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) untuk menerima judul yang diajukan oleh penulis, karena substansi yang terdapat dalam skripsi ini dinilai berbeda dengan judul-judul skripsi lain yang terdapat dilingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penelusuran berbagai judul karya ilmiah melalui media internet, dan sepanjang penelusuran telah dilakukan dan tidak ditemukan penulis lain yang
8
pernah mengangkat topik tersebut. Maka Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai “Hubungan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan dalam Kaitannya dengan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut UU No. 5 Tahun 1999” belum pernah ada penelitian dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Sekalipun ada, hal tersebut adalah diluar pengetahuan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran pribadi yang didasarkan pada pengertianpengertian, teori-teori dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak maupun media elektronik. Penelitian ini disebut asli sesuai dengan asas keilmuan
yaitu
jujur,
rasional,
objektif
dan
terbuka
serta
dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. E. Tinjauan Pustaka 1. Perusahaan grup Perusahaan grup adalah suatu tatanan diantara sejumlah perseroanperseroan, yang secara yuridis masing-masing merupakan subjek hukum yang mandiri satu terhadap yang lain, tetapi sebenarnya kesemuanya merupakan satu kesatuan ekonomis. Secara ekonomis, kepemilikannya mayoritas berada di satu tangan dan juka perseroan-perseroan ini berdiri sendiri-sendiri, maka tidak lain semata-mata dari segi struktur yuridis. Inilah yang dinamakan sistem beranakpinak dalam struktur perseroan. Struktur seperti inilah yang acapkali disebut sebagai struktur “holding” atau dalam kepustakaan Belanda sering disebut sebagai
9
struktur “concern” , yang dalam praktik di negara kita acap kali disebut “group”. 9 Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan. Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain. Atas kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan, induk perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai holding company. Pengertian nama holding company yang berbeda terdapat pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan N.V Semarangsche Stoomboot En Prauwen Veer (S.S.P.V) Dan N.V. Semarang Veer Di Semarang. Penjelasan Umum Peraturan Pemertintah Nomor 35 Tahun 1960 menyatakan bahwa S.S.V.P dipecah-pecah menjadi beberapa perusahaan berbentuk badan hukum yang berdiri sendiri untuk memudahkan
pengoperasiannya
kepada
perusahaan-perusahaan
nasional,
sedangkan S.S.P.V sebagai holding company memegang seluruh saham N.V.N.V. baru itu, yang terdiri dari N.V. Semarang Veer dan N.V. Semarang Dock Works. Ketiga perusahaan itu satu sama lainnya oleh fiskus dianggap terpisah, juga dalam hal perusahaan-perusahaan itu satu sama liannya memberikan jasajasa, padahal pada hakikatnya mereka merupakan satu perusahaan. 10
9
Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) (selanjutnya disebut Rudi Prasetya 2), hlm.144. 10 Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2010) (selanjutnya disebut Sulistiowati 1), hlm. 25.
10
Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat dua model pengendalian perusahaan grup ditinjau dari kegiatan usaha induk perusahaan, yaitu sebagai berikut : a. Investment Holding Company Pada investment holding company, induk perusahaan hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan, tanpa melakukan kegiatan pendukung ataupun kegiatan operasional. Induk perusahaan memperoleh pendapatan hanya dari deviden yang diberikan oleh anak perusahaan. b. Operating Holding Company Pada operating holding company, induk perusahaan menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan anak perusahaan. Kegiatan usaha induk perusahaan biasanya akan menentukan jenis izin usaha yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan tersebut. 11 2. Praktik monopoli Umumnya, monopoli merupakan istilah yang dipertentangkan dengan persaingan. Meskipun demikian, ternyata belum ada kesepakatan luas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah ini. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani “monos” yang berarti sendiri dan “polein” yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (supply) suatu barang atau jasa tertentu. 12
11 12
Ibid. Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 18.
11
Monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku yang mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikain juga terhadap penentuan harganya. Karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, dalam praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara lebih longgar, pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan, maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja. 13 Menurut dasar Hukum Persaingan Usaha, UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 14 Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 15 Suatu perusahaan dikatakan telah melakukan monopolisasi jika pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain dan pelaku usaha tersebut telah melakukannya atau mempunyai tujuan untuk melakukannya. 16
13
Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5-6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat 1. 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat 2. 16 Rachmadi Usman , Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 11. 14
12
3. Persaingan usaha tidak sehat Persaingan dalam bahasa Inggris disebut “competition” yang memiliki pengertian “situation in which people compete for something that not everyone can have”. 17 Dengan memperhatikan terminologi persaingan di atas, dapat diketahui bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 18 a. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli. b. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan definisi yang demikian, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal. Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi ialah persaingan usaha (business competition) yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual di dalam merebut pembeli dan pangsa pasar. 19 Definisi persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengaturan ini dilakukan dengan sangat ketat untuk mencegah pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat yang dipandang akan merugikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
17
Oxford Learner’s Pocket Dictionary Third Edition, Oxford : Oxford University Press, 2003, hlm. 82. 18 Arie Siswanto, Op.Cit., hlm. 13. 19 Ibid., hlm. 13-14.
13
F. Metode Penelitian Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penelitian harus dilakukan secara sistematis dan teratur, sehingga metode yang dipakai sangatlah menentukan. Metode penelitian yaitu urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang dipakai adalah sebagai berikut : 1. Spesifikasi penelitian Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.
20
Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 21 Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan relevan terhadap asas-asas atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
20
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13. 21 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 118.
14
2. Sumber data Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder
adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data
sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. 22 Data sekunder berfungsi untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah. Data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut : a. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maupun yang diterbitkan oleh negara lain dan badan-badan internasional. Dalam penelitian ini, adapun undang-undang yang digunakan antara lain : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Tentang
Perseroan
Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beberapa peraturan dan pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian,
laporan-laporan,
makalah, skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.
22
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 41.
15
c. Bahan hukum tertier, yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. 3. Teknik pengumpulan data Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library Research) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode Library Research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini, berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran dan majalah. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan
penelitian
kepustakaan
(studi
pustaka)
dengan
memadukan,
mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul skripsi “Hubungan Induk Perusahaan Dan Anak Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut UU No. 5 Tahun 1999”.
16
4. Analisis data Penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan : a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan
permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini;
b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut diatas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas; c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan; dan d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu
kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan
dan tulisan. G. Sistematika Penulisan Pembahasan dalam skripsi diuraikan secara sistematis untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini mengemukakan tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian
17
penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang semuanya berkaitan dengan hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. BAB II
PENGATURAN
INDUK
PERUSAHAAN
DAN
ANAK
PERUSAHAAN DI INDONESIA Bab ini membahas mengenai sejarah singkat perusahaan grup, aspek yuridis perusahaan grup, realitas bisnis perusahaan grup, dan keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup di Indonesia. BAB III
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999 Bab ini akan membahas iklim persaingan usaha di Indonesia setelah lahirnya UU No. 5 Tahun 1999, perjanjian yang dilarang UU No. 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999, posisi dominan dalam UU No. 5 Tahun 1999, serta peranan KPPU sebagai lembaga pengawas penegakan hukum UU No. 5 Tahun 1999.
BAB IV
HUBUNGAN INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA MENURUT UU NO. 5 TAHUN Bab ini membahas mengenai perkembangan holding company dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia, hubungan
18
induk dan anak perusahaan dalam kaitannya dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh holding company yang telah diputus oleh KPPU, dan pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam holding company. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab terakhir ini mengemukakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perseroan terbatas dan orang-orang yang membacanya.
