BAB I PENDAHULUAN. Di dalam agama Islam terdapat politik, namun politik dalam islam tidaklah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Di dalam agama Islam terdapat politik, namun politik dalam islam tidaklah sama seperti politik umumnya. Dalam islam, kata politik sinonim dengan kata siyasah,-berasal dari Bahasa Arab, “sasa”, “yasusu” dan siyasatan. Siyasah berarti seni memerintah. Siyasah berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan dan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Dalam memahami pengertian seperti ini Suyuti Pulungan menegaskan bahwa siyasah adalah pengurusan kepentingankepentingan umat manusia sesuai dengan syara’ demi terciptanya kemaslahatan. 1 Dalam konteks dunia Islam muncul tipologi politik Islam dalam tiga tipologi sebagai mana yang disebutkan Ma’mun Murod al-Brebesy. Pertama, aliran pemikiran politik yang berpendirian bahwa Islam bukanlah agama sebagaimana dalam pengertian Barat yaitu hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam merupakan agama yang paripurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk menyangkut kehidupan bernegara. Kedua, tipologi pemikiran politik yang berpendirian Islam sebagai agama dalam

1

Warjio.2013. Politik Pembangunan Islam (Pemikiran dan Implementasi). Medan: Perdana Publishing. hal. xiv.

13 Universitas Sumatera Utara

pengertian Barat yang tidak berkaitan dengan urusan kenegaraan. Ketiga, aliran pemikiran politik yang menolak pandangan Islam sebagai agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, namun berbeda dengan aliran kedua, aliran ini menolak Islam sebagai agama dalam pengertian Barat. 2 Salah satu kelompok yang termasuk dalam tipologi pertama adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir (HT) merupakan organisasi Politik Islam ideologi berskala Internasional yang aktif memperjuangkan dakwah Islam, agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya Khilafah Islamiyyah. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyudin al-Nabhani (1909-1977), yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 1953 di Al-Quds, Yerussalem. Kemudian pusat gerakannya berpindah ke Yordania. 3 Sejak didirikan, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyyudin al-Nabhani hingga wafat, yakni tanggal 20 Juni 1977 M. Taqiyyudin al-Nabhani merupakan salah seorang ulama berpengaruh di Palestina, doktor lulusan Universitas AlAzhar, Kairo, Mesir, yang sebelumnya adalah seorang hakim agung di Mahkamah Isti'naf, al-Quds, Palestina. 4 Sepeninggal Taqiyyudin al-Nabhani Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qodim Zallum hingga wafat tahun 2003. Saat ini

2

M.Syahminan. 2012. “Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia.” Jurnal Politeia NO. 1 Vol 4. hal. 3 Ihsan Samarah.2002. Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani. Bogor: Al-Izzah Press. hal. 4. 4 Taqiyyudin al-Nabhani.1996. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Terj. Nur khalish. Surabaya: Risalah Gusti. hal. 359. 3


kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syeikh Atha' Abu Rastah secara Internasional. 5 Hizbut Tahrir telah beberapa kali berupaya pengambil alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, Mesir pada tahun 1973, dan serentak di Irak, Sudan, Tunisia, Al-Jazair pada tahun 1973, namun semuanya gagal. Sejak saat itulah Hizbut Tahrir mulai merubah setrategi perjuangannya dengan lebih banyak melontarkan wacana dan membina masyarakat melalui dakwah. 6 Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan tsaqafah (kebudayaan) Islam, memahamkan masyarakat tentang aqidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (ash shira' al-fikr). Hizbut Tahrir pula yang memperkenalkan istilah ghazw alfikr (perang pemikiran) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam. 7 Adapun menjadi tujuan (goal) dari Hizbut Tahrir adalah penegakan Khilafah Islamiyyah atau Daulah Islam. Konsep Khilafah Islamiyyah ialah bentuk sebuah negara yang menerapkan syari’ah Islam secara menyeluruh, dengan 5 Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin (ed.). 2006. Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press. hal. 265. 6 Ihsan Samarah.Op. Cit. hal. 6. 7 Hizbut Tahrir. 2000. Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir. terj. Muhammad Maghfur. Bogor:Pustaka Thariqul Izzah. hal. 23.


merujuk model pemerintahan yang pernah dijalankan Nabi Muhammad SAW di Madinah, serta dilanjutkan Para Sahabat (Khulafa Rasyidin) pada masa silam. 8 Maksud dari penegakan Khilafah Islamiyyah tersebut adalah agar syari’ah tegak secara total, penyebaran Islam keseluruh dunia melalui dakwah dan jihad, dan penyatuan negara-negara muslim di dalam lindungan satu negara di bawah kepimpinan seorang khalifah. Pada tahun 1980-an Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia. Pada era 1990-an Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivis dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan dan perumahan. 9 HTI adalah organisasi yang legal di Indonesia. HTI terdaftar di Departemen Dalam Negeri dengan no. 44/D.III.2/VI/2006. 10 HTI memiliki pengurus dan perwakilan di provinsi-provinsi dan daerah-daerah di Indonesia.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pengurus induk Hizbut Tahrir di Indonesia, sedangkan untuk Provinsi dibentuk Dewan Pimpinan Daerah I dan untuk kepengurusan tingkat Kabupaten atau Kota dibentuk Dewan Pimpinan Daerah II. Salah satu kepengurusan tersebut diantaranya adalah di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Provinsi yang multikultular dengan beragam etnis dan agama yang ada di Sumut, hadirnya HTI di Sumut memberi warna tersendiri dalam Politik Islam di Sumut. Aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir di Sumatera Utara semakin berkembang dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dengan tumbuh 8

Muhammad Arifin. 2011. Konsep Negara Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia. Medan: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU. hal. 58. 9 Ibid. 10 http://mahkamahkonstitusi.go.id/putusan diakses pada 16 februari 2015 pukul 10:30.


suburnya pemikiran ataupun ide-ide Hizbut Tahrir di kampus-kampus yang ada di sumatera utara. Aksi-aksi yang sering dilakukan anggota Hizbut Tahrir di Sumatera Utara juga menunjukkan keberadaan Hizbut Tahrir di Sumatera Utara yang mulai dapat diperhitungkan dalam perpolitikan dan kelompok gerakan di Sumatera Utara. HTI sumut memiliki jumlah anggota atau simpatisan cukup banyak. Pada Muktamar HTI Sumut 2013, ribuan pendukung atau simpatisan hadir pada acara tersebut. Pada tahun 2015 HTI Sumut juga kembali menggelar Muktamar Nasional. Diantara pendukung atau simpatisan HTI di Sumut adalah pelajar, Mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Halaqah (kelompok pengajian) menjadi salah satu sarana transfer ilmu mengenai Hizbut Tahrir itu sendiri, dan juga cita-cita penegakan Khilafah Islamiyyah tersebut. Antusiasme masyarakat dari berbagai daerah di Sumatera Utara terhadap kegiatan-kegiatan besar yang dilaksanakan Hizbut Tahrir juga menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir telah memiliki pengaruh dan juga mampu menarik minat dan perhatian masyarakat Sumatera Utara. Tentunya hal ini menjadi penting bagi kelompok yang bertipekan seperti Hizbut Tahrir. Karena sebagai kelompok pergerakan kualitas dan juga kuantitas anggota atau simpatisan diperlukan bagi Hizbut Tahrir. Ide-ide yang diusung Hizbut Tahrir yang masuk dan disebarkan melalui media cetak di daerah Sumatera Utara menunjukkan keterbukaan pemikiran


Hizbut Tahrir yang artinya ada bagian masyarakat yang menerima atau setuju terhadap konsep pembangunan yang diusung oleh Hizbut Tahrir. HTI Sumut memberikan pemahaman Islam kepada masyarakat luas melalui beberapa cara. Seperti, menyebarkan buletin dakwah bernama “Al-Islam”. Buletin tersebut merupakan salah satu media cetak milik HTI yang digunakan HTI Sumut dalam membangun politik Islam di Sumut. Buletin tersebut diterbitakan setiap hari jum’at dan disebarkan di berbagai Masjid-masjid di Sumatera Utara. Selain itu HTI Sumut juga menerbitkan majalah “al-wa’ie” yang berisi seruan dan ajakan menegakkan khilafah. Selain media cetak, HTI sumut juga rutin mengadakan seminar-seminar yang berkaitan dengan tema-tema khilafah di kampus-kampus. Akedemisi seperti dosen dan Mahasiswa merupakan bagian penting dalam upaya HTI sumut untuk mencapai sasarannya. Hal ini dapat dilihat bahwa banyaknya anggota dan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia berasal dari mahasiwa perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Sumatera Utara. Pendekatan-pendekatan juga dilakukan HTI Sumut dengan berbagai pihak, seperti Pemerintah Provinsi Sumut dengan melakukan berbagai agenda yang dilakukan bersama, aparat TNI-Polri dalam bentuk silaturrahmi dan audensi mengenai agenda serta melaporkan kegiatan-kegiatan besar yang akan dilakukan HTI Sumut. Isu yang diangkat oleh HTI Sumut tentulah berkenaan dengan Khilafah, sebagai tujuan dan cita-cita dari Hizbut Tahrir itu sendiri.


Sebagai sebuah organisasi berhaluan Islam yang memiliki tujuan, HTI tentunya memiliki cara atau strategi agar tujuan tersebut tercapai. Untuk mengetahui atau mendalami hal itu maka diperlukan sebuah konsep, yaitu Politik pembangunan Islam. Politik pembangunan Islam ialah konsep yang diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara (politik) atau strategi-strategi/aliran tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan mencapai sasarannya dengan cara-cara Islam. 11 Politik Pembangunan Islam dibuat dan dijalankan berdasarkan kerangka Islam. Dari uraian paparan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas politik pembangunan Islam Hizbut Tahrir Sumatera Utara. Maka dalam hal ini peneliti mengangkat judul penelitian Politik Pembangunan Islam Hizbut Tahrir Indonesia di Sumatera Utara dalam Analisis Pembangunan Bertaraskan Islam. B. Perumusan Masalah Hizbut Tahrir memiliki konsep Politik Pembangunan yang berbeda dengan organisasi Islam lainnya, bentuk politik pembangunan Hizbut Tahrir ini tertera dalam tujuannya yaitu mendirikan negara Khilafah dengan menjadikan Islam sebagai hukum yang diterapkan dalam bingkai kenegaraan. Dalam Politik Pembangunannya Hizbut Tahrir juga memiliki strategi-strategi atau cara yang harus dilaksananakan dan diterapkan oleh seluruh organisasi Hizbut Tahrir yang ada di dunia. 11

Warjio.Op. Cit. hal. xviii.


Sebagai bagian dari Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Hizbut Tahrir dunia, maka HTI Sumut juga memiliki tujuan dan strategi yang sama dalam mencapai penegakakan Khilafah dan berperan untuk menyebarkan kosnep politik pembangunan Hizbut Tahrir. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemikiran Politik Pembangunan Islam HTI di Sumatera Utara (analisis terhadap pembangunan bertaraskan Islam). C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mendeskripsikan bentuk politik pembangunan HTI. 2. MenganalisisPolitik Pembangunan HTI di Sumut. D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara akademis,penelitian ini untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian tentang politik Islam dan menjadi referansi/kepustakaan bagi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.


2. Secara subyektif, penelitian ini untuk menambah pengetahuan yang baru,serta melatih dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya ilmiah. 3. Secara praktis, memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan. E. Kerangka Teori Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, instruksi, definisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. 12 Adapun teori yang saya gunakan adalah sebagai berikut : 1. Politik Pembangunan Islam Politik Pembangunan Islam berbeda dengan Politik Pembangunan Konvensional, seperti dinyatakan Muhammad Syukri Salleh dalam buku Pembangunan Politik Islam: “perbedaan dasarnya terletak pada epistemologi dan tasawur (world-view) antara keduanya. Epistimologi Politik Pembangunan konvensional terletak di aqal,sedangkan epistimologi Politik Pembangunan Islam terletak di Al-Qur’an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas. Tasawur Politik Pembangunan konvensional pula berkisar kepada keduniaan dan hubungan sesama manusia (hablumminannas) dan sumber alam, sedangkan tasawur Politik Pembangunan Islam berkisar kepada dunia dan akhirat serta hubungan manusia dengan Allah SWT (hablumminallah),hubungan sesama manusia,dan hubungan manusia dengan sumber alam.” 13

12 13

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1998. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : LP3ES. Hal 37. Warjio. Op. Cit. hal. ix.


Politik Pembangunan Islam adalah satu terminologi yang merupakan gabungan antara konsep politik, pembangunan dan Islam.Dalam Islam kata politik sinonim dengan kata siyasah,---berasal dari Bahasa Arab, ”sasa”, ”yasusu” dan siyasatan. Siyasah berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan dan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. 14 Politik dalam pandangan Islam adalah menghapus zhulm (penindasan dan ketidakadilan) di muka bumi. Jadi kekuasaan dalam Islam, bukanlah untuk kekuasaan itu sendiri, bukan pula kekuasaan pribadi atau kelompok atau kekuasaan kolektif. Islam menempatkan kekuasaan dalam kerangka moral yang aktif.Kekuasaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mengabdi pada Allah SWT. 15 Definisi pembangunan telah banyak dikemukan oleh para ahli. Mansour Faqih mendefinisikan pembangunan seperti yang dikutip Warjio : “Pembangunan banyak dipahami sebagai kata benda netral yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan ekonomi, politik, budaya infrastruktur masyarakat dan sebagainya. Pembangunan juga merupakan suatu discourse, suatu pendirian, atau suatu faham atau bahkan suatu idelogi tertentu tentang perubahan sosial.” 16

14

Ibid. hal. xiv. Ibid. hal. xv. 16 Ibid. hal. xvi. 15


Menurut Muhammad Syukri Salleh seperti yang dikutip Warjio pembangunan ialah : “Salah satu cara mengabdikan atau beribadah kepada Allah SWT. Dua bentuk Pembangun yang harus dibangun adalah pembangunan material dan pembangunan kerohanian dan dilaksanakan menurut garis panduan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Dimaksudkan dengan pembangunan material ialah pembangunan yang dapat menegakkan program-program yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia atau yang dinamakan sebagai Habl min al-Nas seperti pengeluaran dan penggunaan. Sedangkan pembangunan kerohanian ialah pembangunan yang dapat melakukan hubungan manusia dengan Allah S.W.T setinggi mungkin atau yang dinamakan sebagai Habl min Allah seperti keimanan, ketakwaan dan sebagainya. Demikian pemahaman secara umum mengenai pembangunan.” 17 Menurut Said Hawa Islam adalah aqidah, ibadah, manhaj kehidupan dengan dukungan penguatnya. Aqidah yaitu dua syahadat, keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul dan hari kiamat. Ibadah adalah bagian dari rukun-rukun yang di dalamnya termasuklah ibadah shalat, zakat, puasa, haji. Manhaj kehidupan adalah seperti manhaj politik, manhaj ekonomi, manhaj militer, manhaj pendidikan, manhaj akhlak, maupun manhaj sosial. 18 Ditinjau dari perspektif Al-Qur’an, Islam dapat dijelaskan sebagai : a. Islam adalah agama Wahyu Ilahi yang berlainan dengan kebudayaan sebagai daya cipta manusia (Qs. Al-Najm:3-4) b. Islam adalah agama yang sempurna dan dia atas segala-galanya (Qs. Almaidah:3)

17

Ibid. Ibid. hal. xviii.

18


c. Islam merupakan supra sistem yang mempunyai beberapa sistem dan subsistem serta komponen dengan bagian-bagiannya dan secara kesuluruhan merupakan suatu struktur yang uni (Qs. Al-maidah) 19 Dalam bukunya Warjio menyatakan konsep Politik Pembangunan Islam: “...Politik Pembangunan Islam sebagai suatu konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara(politik) atau strategistrategi/aliran tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan mencapai sasarannya dengan cara-cara Islam.Cara atau strategi Islam ini dapat dilakukan oleh negara,institusi/organisasi ataupun partai politik...” 20 Titik berat perbedaan politik pembangunan Islam dengan politik pembangunan konvensional terletak pada nilai-nilai yang dikandungnya. Politik pembangunan Islam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai Islam. Pertanggung jawabannya adalah dunia dan akhirat. Penekanannya adalah berdasarkan nilai-nilai ketauhidan. 21 Strategi yang digunakan juga strategi yang menggunakan nilai-nilai Islam. Dengan memperhatikan pertanggung jawaban dunia dan akhirat secara vertikal dan horizontal. Horizontal adalah pertanggung jawaban kepada manusia dan mahkluk hidup lainnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sedangkan pertanggung jawaban vertikal adalah pertanggung jawaban kepada Allah SWT, Sang pencipta dan pemilik jagat raya. 22

19

Ibid. Ibid. 21 Warjio. 2013. Dilema Politik Pembangunan PKS (Islam dan Konvensional). Medan: Perdana Publishing. hal. 70. 22 Ibid. 20


Politik pembangunan memliliki nilai, rencana, visi maupun strategi. Nilai strategi, rencana strategis, visi, maupun misi itulah yang terkandung dalam politik pembangunan. Kerangka pembangunan Islam itu dapat dilihat dalam gambar : GAMBAR 1.1

Pembangunan dalam prespektif Islam

Revitalisasi Budaya Islam ke dalam semua aspek institusi

POLITIK PEMBANGUNAN ISLAM

Mempromosikan Budaya Politik Islam dan Membangun Institusi Islam,Struktur dan Administrasi

Sumber: Warjio. 2013. Politik Pembangunan Islam (pemikiran dan implementasi), Perdana Publishing. Medan. hal 71.

Dari bagan di atas, dapatlah dijelaskan bahwa dalam persfektif Islam dalam

pembangunan,politik

pembangunan

Islam

dibuat

dan

dijalankan

berdasarkan kerangka Islam. Institusi politik,menjadi bagian penting dari Politik


Pembangunan

Islam.

politik

pembangunan

Islam

ialah

kegiatan

yang

mempromosikan nilai-nilai Islam, budaya Islam dan pelaksanaannya. Warjio menambahkan bahwa politik pembangunan bukan saja mengenai cara atau strategi yang hendak dicapai dalam pembangunan tetapi juga pemikiran atau ideologi yang termaktub dalam pembangunan dari strategi dan cara yang dijalankan itu. 23 Pendekatan dan Tahapan Menurut warjio pendekatan Islam dalam pembangunan didasarkan pada lima dasar filosofis. Pertama, Tauhid. Yaitu percaya pada keesahan Allah dan semua yang di alam semesta merupakan kepunyaanNya. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa sumber daya yang tersedia adalah kepunyaanNya, sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Lebih lanjut, manusia hanyalah penerima amanat atas segala sumber daya yang disediakan kepadanya dan harus mengupayakan agar manfaat yang dihasilkannya dapat dibagi kepada manusia lainnya. Kedua, Rububiyah. Yaitu percaya kepada Allah SWT sendirilah yang menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptaanNya serta menuntut siapa saja yang

percaya

pembangunan,

kepadaNya manusia

kepada

harus

kesuksesan.

sadar

bahwa

Dalam

konteks

pencapaian

upaya

tujuan-tujuan

pembangunan tidak hanya bergantung pada upayanya sendiri, tetapi juga pada pertolongan Allah SWT, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada titik 23

Warjio.Op. Cit. hal. xix.


ekstrim, sikap fatalistik tidak dibenarkan, sementara pada titik ektrim lainnya, kepercayaan sepenuhnya hanya pada upaya-upaya manusia sendiri dianggap tidak adil bagi Sang Pencipta. Ketiga, Khilafah(kekuasaan). Yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Disamping sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanahkan kepadanya, manusia beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan atau contoh bagi manusia lainnya. Keempat, tazkiyah. Yakni merujuk pada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggungjawab yang ditugaskan padanya. Manusia adalah agen perubahan dan pembangunan (agent of change and development). Oleh karena itu perubahan dan pembangunan apapun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak bagi pemenuhan pribadi. Kelima,al-falah.

Yaitu

konsep

keberhasilan

dalam

Islam

bahwa

keberhasilan apapun yang dicapai dikehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan di akhirat sepanjang keberhasilan yang dicapai di dunia tidak menyalahi petunjuk bimbingan yang ditetapkan Tuhan. Oleh karena itu dalam pandangan Islam, tidak ada dikotomi di antara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia maupun persiapan bagi kehidupan di akhirat. 24 Ditinjau dari segi tahapannya, Islam telah menegaskan bahwa ada lima tahapan yang harus dilalui agar tujuan akhir proses pembangunan tercapai.

24

Ibid. hal. xx.


Kelima tahapan tersebut adalah: pertama, tahapan persiapan kualitatif. Aspek kualitatif bersumber dari manusia. Dalam Al-qur’an manusia diumpamakan sebuah pohon (Qs. 14:25-26). Akar, batang dan buah merupakan bahasa amtsal untuk akidah, syariat dan muamalat. Dengan akidah yang baik, manusia akan mampu melaksanakan syariat dengan baik, yang akhirnya tercermin pada muamalah. Sebaliknya manusia dengan akidah yang buruk pada akhirnya berdampak pada bentuk muamalat yang buruk pula. Dalam sebuah sistem, muamalat yang buruk tercermin pada hasil pembangunan yang buruk, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kerusakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan proses pembangunan berikutnya. Tahapan kedua adalah peran dan kedudukan manusia dalam sebuah sistem. Pada tahapan ini ,status manusia tidak hanya dipandang sebagai individu, tetapi juga statusnya sebagai bagian dari masyarakat sebagai suatu sistem dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat sebagai kumpulan individu tersebut terdiri atas manusia-manusia yang baik, sistem tersebut akan mampu menciptakan berbagai manfaat/keuntungan yang sangat berpengaruh bagi tahapan berikutnya sebagai tahapan ketiga, yaitu terciptanya keuntungan kualitatif dan keuntungan kuantitatif.

Beberapa

bentuk

keuntungan

tersebut

adalah

kekayaan

alam,keuntungan teknologi, keuntungan sosial ekonomi, kepuasaan spiritual dan moral, serta berbagai bentuk keuntungan lainnya. Dalam proses pembangunan manusia tidak boleh terjerumus menjadi penghamba pembangunan karena


pembangunan sebenarnya adalah untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan. Dengan itulah pembangunan benar-benar diridhoi oleh Allah SWT. Tahapan keempat, yakni utilasi hasil-hasil pembangunan bagi proses pembangunan berikutnya. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menjadikan kelangkaan faktor produksi dan tidak terbatasnya permintaan manusia secara simultan sebagai faktor munculnya permasalahan ekonomi, Islam menjelaskan bahwa sumber permasalahan ekonomi terletak pada cara pengalokasian atau distribusi faktor-faktor produksi yang ada. Allah SWT telah menyediakan semua hal yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup manusia di alam semesta (Qs. 31:20). Penekanan Islam pada manusia ditujukan untuk menjaga terjadinya keharmonisan atas hasil-hasil pembangunan di antara mereka. Yakni dengan terjadinya distribusi hasil-hasil pembangunan pada masa sekarang. Islam juga sangatv menekankan pada upaya keberlangsungan proses pada masa berikutnya (intemporal economic decisions). Hal tersebut tercermin pada perhatian Islam yang sangat besar pada keseimbangan lingkungan (Qs. 21: 107). Keempat tahapan tersebut secara bersama-sama sangat menentukan tercapainya tahapan kelima pembangunan, yakni tercapainya kesuksesan di akhirat. 25

25

Ibid. hal. xxi.


2. Prinsip Pembangunan Bertaraskan Islam Berdasarkan konsepsi yang dikemukakan oleh Syukri Salleh dalam buku Warjio“Dilema

Politik

Pembangunan

PKS

(Islam

dan

Konvensional)”,

pembangunan dapat dikatakan bertaraskan Islam jika memenuhi setidaknya tujuh prinsip pembangunan bertaraskan Islam. Tujuh prinsip pembangunan bertraskan Islam itu adalah: (1) Tassawwur Islam sebagai acuan pembangunan Maksud dari tassawwur Islam ini adalah gambaran bentuk Islam yang hakiki, yang menjelaskan secara keseluruhan prinsip-prinsip asas Islam secara benar dan lengkap, sehingga menyatu di dalam diri orang yang memahaminya. 26 Maka pembangunan bertaraskan Islam harus lahir dari acuannya sendiri, dari akar epistimologi dan tassawwurnya sendiri. Atas sebab itu pula tidak bisa ada sistem pembangunan bertaraskan Islam yang lahir dari campur aduk antara epistiomologi konvensional dan tassawwur Islam dengan epistimologi dan tassawwur bukan Islam. Dengan demikian tidak bisa ada campur baur antara isme-isme lain dengan Islam, seperti kapitalisme Islam, sosialisme Islam. Hanya dengan acuan epistimologi dan tassawwur Islam sendiri sajalah maka akan lahir pembangunan bertaraskan Islam. 27 (2) Manusia sebagai pelaku pembangunan Sebagaimana yang telah dipahami, setiap pembangunan memerlukan aktor pembangunan.Begitu juga dalam pembangunan konvensional. Namun begitu, 26

Warjio. Op. Cit. hal. 164. Ibid.

27


konsep manusia yang dipakai dalam pembangunan konvensional adalah berbeda dari konsep manusia yang dipakai dalam teori pembangunan bertaraskan Islam. 28 (3) Alam roh, alam dunia dan alam akhirat sebagai skala waktu pembangunan Skala waktu pembangunan berlandaskan Islam menjangkau satu waktu yang sangat panjang, meliputi alam roh, alam dunia, dan alam akhirat. Alam roh merupakan alam perjanjian, alam dunia merupakan alam pelaksanaan, dan alam akhirat merupakan alam ganjaran. Walaupun aktivitas pembangunan dilaksanakan di alam dunia, garis panduannya telah ditetapkan di alam roh sedangkan ganjaran hakikinya dikaruniakan di alam akhirat. 29 (4) Ilmu fardhu ‘ain sebagai kerangka pembangunan Dalam asas ini, untuk melakukan pembangunan yang bertaraskan Islam, maka ilmu fardhu ‘ain tidaklah bisa dipisahkan dan harus dijadikan sebagai kerangka dari pembangunan. Ilmu fardhu a’ain merupakan salah satu dari dua bentuk ilmu dalam Islam, selain ilmu fardhu kifayah. Berbeda dengan ilmu fardhu kifayah yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh sebagian anggota masyarakat, ilmu fardhu ‘ain wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap individu Islam. Kalau fardhu kifayah merupakan tanggung jawab sosial, fardhu ‘ain merupakan tanggung jawab individu. 30

28

Ibid. Ibid. hal. 169. 30 Ibid. 29


(5) Ibadah sebagai pendekatan pembangunan Menurut

Muhammad

Syukri

Salleh,

pelaksanaan

pembangunan

bertaraskan Islam tidak mungkin menjadi ibadah kecuali mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan. Secara kasar ibadah dapat dibagi tiga yaitu ibadah asas, amalanamalan utama dan ibadah umum. Ibadah asas ialah ibadah yang wajib dilaksanakan seperti Shalat, puasa, berzakat ataupun naik haji. Dengan menegakkan ibadah dasar, maka manusia sebenarnya menegakkan hubungan dengan Allah swt, dengan menegakkan hubungan dengan Allah swt melalui ibadah kebijakan maka manusia membangun kerohanian mereka. 31 Sedangkan amalan-amalan umum seperti berdzikir, berwirid, bertasbih, melakukan perkaraperkara sunat dan sebagainya dilihat sebagai amalan tambahan. Amalan-amalan seperti ini semakin mengeratkan hubungan dengan Allah swt. Akibatnya, pembangunan kerohanian semakin kuat. Sedangkan ibadah umum adalah bersifat fardhu kifayah, seperti bermuamallah, bermunakhaha, bergiat dalam bidang ekonomi, pembangunan sebagainya. Gabungan dari ibadah ini merupakan kaedah dalam pembangunan bertaraskan Islam. 32 (6) Sumber alam sebagai alat pembangunan Pembangunan bertaras Islam menjangkau pengertian sumber alam mulai dari rahasia penciptaanya hingga tujuan diciptakannya. Antara lain ia bersandarkan kepada Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah S.W.T adalah

31

Ibid. hal. 197. Ibid.

32


pencipta seluruh sumber alam, maka Allah s.w.t menjadi pemilik mutlak dari semua sumber alam. 33 (7) Mardatillah sebagai tujuan pembangunan Prinsip mardhatillah adalah dalam upaya pembangunan tersebut ialah bertujuan mencari ridho Allah s.w.t. Beberapa indikator untuk mengukur hal tersebut ada 3, yaitu pertama tauhidnya dengan Allah s.w.t harus jelas. Kedua, menjaga syariat dan dipatuhi dengan sungguh-sungguh. Ketiga, ahklaknya dengan Allah s.w.t dijaga dengan sungguh-sungguh. Ketiga kaedah tersebut merupakan kaidah untuk mencapai keridhoan Allah s.w.t dan keridhaan tersebut merupakan tujuan akhir dari pembangunan yang berlandaskan Islam. 34 F. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan metode ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor , sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 35

33

Ibid. hal. 176. Ibid. hal. 180. 35 Moh.Nazir. 1999. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Ghalia Indonesia. hal. 63. 34


2. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan

pada Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Pimpinan

Daerah I Sumatera Utara. 3. Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Dengan metode kualitatif, selain untuk mengungkap dan memahami sesuatu hal yang baru dan sedikit diketahui, metode kualitatif juga akan memberikan rincian tentang suatu fenomena yang sulit diungkap oleh penelitian kuantitatif. 36 Penelitian kualitatif dalam Politik Pembangunan Islam Hizbut Tahrir Sumatera Utara bertujuan untuk mendeskripsikan politik pembangunan Islam Hizbut Tahrir tersebut. 4. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. a. Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.

37

Dilaksanakan dengan

metode wawancara

mendalam (indepth-interview) yang dipandu dengan oleh pedoman wawancara. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian.

36

Anselm Strauss dan Juliet Corbin. 2004. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hal. 5. 37 Burhan Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press. hal. 128.


Wawancacara penulis lakukan dengan pengurus Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Pimpinan Daerah I Sumatera Utara, ataupun orang yang pernah berkecimpung langsung dengan Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Pimpinan Daerah I Sumatera Utara untuk menggali informasi tambahan. b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. 38 Data diperoleh dari literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah, peraturanperaturan, internet serta sumber-sumber lain yang dapat memberikan informasi mengenai judul penelitian. 5. Responden Penelitian Dalam penelitian ini responden penelitian ditentukan secara purposive sampling

guna

memberikan

keterangan

dan

informasi

terkait

Politik

Pembangunan Islam HTI di Sumut, yakni sebagai berikut: 1) Wakil Ketua HTI Sumut, Saifurrahman, S.Hi. 2) Ketua lajnah Maslahiyah HTI Sumut, M. Yusran Ramli. 3) Lajnah tokoh, Ir. Wirman Abu Syauqi. 4) Ketua HTI Medan, Sofyan Arsyad Siregar, Sp. 5) Marwan Rangkuti 6. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif.Metode ini digunakan untuk menggambarkan data-data yang diperoleh melalui analisis mendalam dan dituliskan dengan bahasa-bahasa yang terstruktur 38

Ibid.


dan bersifat naratif.

39

Tujuan penelitian deskriftif adalah untuk membuat

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. Teori-teori dan pendapat para ahli akan digunakan sebagai referensi dan pisau analisis dalam memperkuat hasil penelitian. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan penjabaran rencana penulisan untuk lebih mempermudah dan terarah dalam penulisan karya ilmiah. Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci, maka penulis membagi penulisan skripsi ini kedalam 4 (empat) bab. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan Pada Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi

Penelitian dan Sistematika

Penulisan. BAB II

Konsep Politik Pembangunan HTI Pada Bab II akan menjelaskan tentang Profil Hizbut Tahrir, konsep Politik PembangunanHizbut Tahrir.

39

Ibid. hal. 137.


BAB III

Politik PembangunanHizbut TahrirIndonesia di Sumatera Utara

Pada Bab III akan menyajikan hasil penelitian mengenai Politik Pembangunan Islam Hizbut Tahrir Indonesia di Sumatera Utara. BAB IV

Penutup Pada bab IV berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya.


BAB I PENDAHULUAN. Di dalam agama Islam terdapat politik, namun politik dalam islam tidaklah

Recommend Documents