BAB I. pakai dalam kegiatan, usaha dan pekerjaan kehidupan sehari hari dan banyak di. pakai dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang ( KUHD), Namun KUHD

9

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Perusahaan (Bedriif) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak di pakai dalam kegiatan, usaha dan pekerjaan kehidupan sehari – hari dan banyak di pakai dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang ( KUHD), Namun KUHD tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu. Pihak pembentuk Undang – Undang agaknya berkehendak menyerahkan perumusan perusahaan kepada pandangan para ilmuwan, dan sehubungan dengan itu rumusan tentang perusahaan pernah diberikan oleh : 1 1.

“Menteri Kehakiman Belanda menyatakan Perusahaan adalah tindakan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus , tidak terputus – putus dan terang – terangan untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri”.

2. “Menurut Molengraaff perusahaan harus mempunyai unsur – unsur terus menerus atau tidak terputus – putus , secara terang – terangan karena berhubungan dengan pihak ketiga , kualitas tertentu karena dalam lapangan perniagaan, menyerahkan barang – barang, mengadakan perjanjian – perjanjian perdagangan dan harus bermaksud memperoleh laba”. Dalam pelaksanannya perusahaan dalam dunia hukum indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam yakni perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, keduanya dapat dibedakan melalui bentuk pertanggung

1

Prof.Drs.C.S.T. Kansil, S.H. Hukum Perusahaan Indonesia ( Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi ), Bagian 1 jakarta , 2005, hlm 67

Universitas Sumatera Utara

10

jawabannya Perusahaan atas gugatan dari pihak ketiga. Dimana pada Perusahaan yang berbadan hukum pertanggung jawabannya sebatas pada harta pengurus, misalnya, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) secara tegas mengakui bahwa PT adalah Badan Hukum. Pasal 1 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 2 Suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila telah dipenuhi beberapa syarat, yakni: 3 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah (hak – hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya; 2. Adanya kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan; 3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut. Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum terpenuhinya syarat – syarat materiil tersebut belum dapat menjadikan lembaga tersebut badan hukum, ia juga harus memenuhi syarat – syarat formal badan hukum yakni syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari Negara atau

2

Psl 1 UUPT 2007 H.M.N. Purwosujipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Djambatan, Jakarta,1999,hlm 42

3


11

Undang – Undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum. Perseroan Terbatas telah memenuhi syarat sebagai badan hukum. 4 Badan hukum sebagai subjek hukum mencakup unsur – unsur sebagai berikut: 5 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dapat memenuhi keputusan Memiliki harta kekayaan sendiri Dapat melakukan transaksi Dapat mempunyai utang – piutang Dapat menuntut dan dituntut sebagaimana layaknya manusia Mempunyai hak dan kewajiban Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka sejak saat itu

hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari Perseroan Terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah “ Separate legal personality” yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri, dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan – kepentingan dalam kekayaan Perseroan Terbatas, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang – utang perusahaan atau PT. 6 Ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat dilihat dalam anggaran dasar dan atau peraturan perundang – undangan yang menunjukkan orang – orang yang dapat bertindak dan atas pertanggungjawaban badan hukum orang – orang tersebut disebut sebagai organ badan – badan yang merupakan suatu esensialia organisasi itu. 7

4

Ridwan Khairandy et . al, Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1, Yogyakarta.2000,hlm 23 I.G. Rai Widrajaya, Hukum Perusahaan, ctk Ketiga, kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm 131 6 Ibid. 7 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan koperasi , yayasan, wakaf, Alumni Bandung. 1986 hlm 17 5


12

Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri, untuk itulah maka diperlukan orang – orang yang akan menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroan. orang – orang yang menjalankan, megelola, mengurus perseroan ini, dalam undang – undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah organ perseroan UUPT 2007, tetap mempertahankan pola organ perseroan yang diatur dahulu pada KUHD pada Pasal 44 ( Direksi atau Pengurus ), pasal 52 ( Dewan Komisaris ) dan pasal 55 ( RUPS). Pola Organ Perseroan yang diatur pada KUHD , dilanjutkan oleh UUPT 1995, berlanjut terus pada UUPT 2007. Istilah organ perseroan ini dipakai sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat 5, UUPT secara tegas menyebutkan bahwa organ perseroan terbatas mempunyai 3 (tiga) organ yang terdiri dari: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Direksi dan 3. Dewan Komisaris Keberadaan RUPS sebagai organ perseroan, ditegaskan lagi pada Pasal 1 ayat 4 yang mengatakan, RUPS adalah organ perseroan. dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (eigenaar, owner) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan 8, selanjutnya sebagai organ perseroan Direksi juga mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban, 8

Ibid., James D. Cox, cs, Dalam buku M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas hlm 306


13

Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan tugas dan fungsi utama Direksi , menjalankan dan melaksanakan “ Pengurusan” ( beheer, administration or management ) perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola atau di manage oleh Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti : 1. “Pasal 1 ayat (5) yang menegaskan, Direksi sebagai organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan”, 2. “Pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan”. Pengertian umum perseroan Direksi dalam konteks perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan dalam arti. 9 Sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas – batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan AD kepadanya. 10 Mengenai tugas dan wewenang masing – masing organ perseroan diatur dalam UUPT, beberapa yang terpenting diantaranya adalah: 1. Pasal 75 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang (UUPT) dan/atau anggaran dasar (Perseroan Terbatas). Jadi secara umum, kewenangan apa saja yang tidak dapat diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ 9

Ibid ., Walter Woon, hlm 185 Ibid., Achmad Ichsan, S.H., hlm 191.

10


14

tertinggi perseroan. Namun , hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (separation of power ) yang diatur dalam undang – undang dan AD. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. masing- masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki. 2. Pasal 92 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 3. Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Rumusan pada pasal 92 ayat (1) UUPT dapat kita ketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan adalah direksi. Direksi adalah sebagai organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, seperti yang disebutkan dalam pasal 98 ayat (1). dan selanjutnya dalam pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pada pokoknya tugas direksi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 11 1. Tugas yang berdasarkan pada kepercayaan ( Fiduciary duties – trust and confidence ). 2. Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati – hatian dan ketekunan ( duties of skill, care, diligence), dan 3. Tugas yang berdasarkan ketentuan undang – undang (statutory duties ).

11

I.G. Rai Widjaya, op.cit. hlm 220


15

Selanjutnya Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan artinya secara “ Fiduciary” harus melaksanakan “standard of care”, Yang dimaksud dengan “fiduciary duty” adalah tugas yang dijalankan oleh Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan ( benefit ) orang atau pihak lain ( perseroan). Pengurusan perseroan sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi kecuali dalam hal direksi tidak ada, Maka di dalam UUPT memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan.

Selain itu ada 2 macam kewajiban Direksi, yaitu kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan, dan kewajiban direksi yang berkaitan dengan RUPS, berikut ini akan diuraikan keduanya: Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan yakni Direksi wajib Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi , Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UUPT dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dalam Undang- Undang tentang dokumen perusahaan dan Memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya. 12 Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan, dan dokumen perseroan lainnya

disimpan di tempat

kedudukan perseroan. 13 Atas permohonan tertulis di pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan

12 13

Pasal 100 ayat 1 UUPT Pasal 100 ayat 2 UUPT


16

tahunan, serta mendapatkan salinan RUPS dan salinan laporan utama. 14 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang –undangan di bidang pasar modal menentukan lain. 15 Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, Perseroan merupakan Perseroan Terbuka, Perseroan merupakan persero, perseroan merupakan asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 ( lima puluh miliar rupiah ) atau diwajibkan dalam peraturan perundang – undangan 16. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS 17. Laporan atau audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. 18 Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud dengan kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan juga menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, dan perseroan merupakan perseroan terbuka setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam satu surat kabar. 19

14

Pasal 100 ayat 3 UUPT Pasal 100 ayat 4 UUPT 16 Pasal 68 ayat 1 UUPT 17 Pasal 68 ayat 2 UUPT 18 Pasal 68 ayat 3 UUPT 19 Pasal 68 ayat 4 UUPT 15


17

Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 hari setelah mendapat pengesahan RUPS. 20 Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada perseroan mempunyai asset dengan jumlah nilai paling sedikit lima puluh miliar rupiah ditetapkan peraturan pemerintah.

21

Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang – kurangnya nama alamat pemegang saham, jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; jumlah yang disetor atas setiap klasifikasi saham, nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut, keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana yang di maksud dalam pasal 34 ayat (2). 22 Selain Daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu

20

Pasal 68 ayat 5UUPT Pasal 68 ayat 6 UUPT 22 Pasal 50 ayat 1 UUPT 21


18

diperoleh 23. Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga sebagai kepemilikan saham 24. Daftar Pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham 25. Dalam hal peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka 26. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS yaitu : Direksi wajib meminta perserujuan RUPS untuk; mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari lima puluh persen jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 27 Transaksi sebagaimana yang dimaksud adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana yang dimaksud dalam anggaran perseroan28.

23

Pasal 50 ayat 2 UUPT Pasal 50 ayat 3 UUPT 25 Pasal 50 ayat 4 UUPT 26 Pasal 50 ayat 5 UUPT 27 Pasal 102 ayat 1 UUPT 28 Pasal 102 ayat 2 UUPT. 24


19

Ketentuan yang dimaksud tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. 29 Perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. 30 Ketentuan kourum kehadirandan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 31 Dalam hal pengaturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatas berlaku juga bagi perseroan terbuka. Karena seorang Direksi dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya terikat pada apa yang secara tegas dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan melainkan juga dapat menunjang atau memperlancar tugas – tugasnya ( sekunder ) namun masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya (intra vires) asalkan sesuai dengan kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan (tidak ultra vires). 32

29

Pasal 68 ayat 3 UUPT Pasal 102 ayat (4) UUPT. 31 Pasal 102 ayat (5) UUPT. 32 I.G.Rai Widjaya, op.cit, hlm 226 30


20

Disebut intra vires seorang Direksi yang melakukan tugas – tugasnya masih berada dalam batas yang diperkenankan atau masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajibannya, sedangkan disebut ultra vires apabila tindakan yang dilakukan berada diluar kapasitas perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar. 33 Namun sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diperhatikan bahwa harus dibedakan antara ultra vires dengan suatu tindakan yang melanggar Anggaran Dasar atau penyalahgunaan wewenang Direksi, Demikian pula jangan sampai mengacaukan pengerian ultra vires dengan tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum (illegal), Ultra vires harus digunakan hanya untuk tindakan yang benar – benar diluar kapasitas Perseroan. Selain Doktrin tentang fiduciary duty, intra vires dan ultra vires, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pada saat sekarang ini ada istilah corporate governance yang mengandung pengertian pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi antara hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktek pribadi yang menungkinkan perusahaan tersebut menarik modal masuk, berkinerja secara efisien, menghasilkan keuntungan dan memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. 34 Di Indonesia aturan mengenai Good Corporate Governance diatur dalam Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP – 23/ M-PM.PBUMN/2000 tentang 33 34

Ibid, hlm 227 Hasnati ,op.cit, hlm 55


21

pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan ( PERSERO ) tertanggal 31 Mei 2000; dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance

pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertanggal 1

Agustus 2002. Prinsip – Prinsip yang ada di Good Corporate Governance adalah Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan prinsip kewajaran, Meskipun prinsip – prinsip ini sudah diadopsi UUPT dengan prinsip Fiduciary duty nya namun perlu diwaspadai perusahaan – perusahaan keluarga yang para pemegang sahamnya memiliki hubungan keluarga dengan Direksi dan atau/Dewan Komisaris atau dengan orang – orang yang memegang posisi kunci dalam perseroan terafiliasi dan melibatkan mereka dalam transaksi afiliasi yang pada gilirannya mereka memperoleh deviden secara tidak langsung atau mungkin saja mereka terlibat perdagangan orang dalam kerjasama untuk kepentingan pribadi, atau menggunakan asset perusahaan untuk kepentingan keluarga/pemilik/ pemegang saham mayoritas melalui penguasaan mayoritas. 35 Salah satu penunjang pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam era globalisasi dengan semangat perdagangan bebasnya adalah pasar modal berikut perangkat operasional dan perangkat hukumnya. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan, meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia

35

Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam menyikapi Bentuk – Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi Dan Dewan Komisaris Direksi Perseroan Terbatas “artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, edisi no 6 vol, 22, 2003, hlm 25


22

usaha termasuk usaha kecil dan menengah untuk pembangunan usahanya, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah. 36 Keadaan yang kurang kondusif bagi perlindungan pemegang saham public di pasar modal Indonesia. Menyebabkan para pemilik modal atau investor menjauhi pasar modal Indonesia. Untuk meningkatkan kembali investasi di pasar modal salah satunya melakukan pemulihan kepercayaan investor asing dengan meningkatkan ketaatan Good Corporate Governance, Implementasi GCG di pasar modal merupakan keharusan dalam rangka pemulihan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah penyimpangan umum dari prinsip Good Corporate Governance, yang dilakukan oleh Direksi yaitu kasus PT. Bank Lippo Tbk. 37 Dalam

keterangannya

kepada

wartawan

(17/03),

Ketua

Badan

Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM) Herdiwayatmo mengumumkan hasil pemeriksaan kasus PT Bank Lippo Tbk sehubungan dengan adanya dua versi laporan keuangan Bank Lippo yang dinilai membingungkan pemegang saham maupun masyarakat. Pada Kesempatan yang sama, Bank Indonesia, BPPN, dan Direktorat Jasa dan Lembaga Keuangan (DJKL) juga mengumumkan hasil pemeriksaannya terhadap kasus yang oleh seorang analisis diibaratkan sebagai

36

Penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Direksi Bank Lippo harus bayar denda sebesar Rp.2,5 Milyar”. Hukum online.com

37


23

perampokan terhadap asset Negara.Bapepam menyimpulkan adanya kekurang hati – hatian dari Direksi PT. Bank Lippo Tbk dalam mencantumkan kata “ diaudit” dan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan per 30 september 2002 yang diiklankan pada 28 November 2002 adalah laporan keuangan yang tidak diaudit. Kemudian Bapepam juga menemukan bukti bahwa laporan keuangan Bank lippo per 30 Desember 2002 yang disampaikan BEJ pada 27 Desember 2002 adalah laporan keuangan yang tidak disertai laporan auditor independen. Di laporan tersebut juga terdapat penilaian kembali terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Jadi, Bapepam menyimpulkan bahwa perbedaan antara laporan keuangan Bank Lippo yang diiklankan pada 28 November 2002 dengan laporan keuangan yang disampaikan ke BEJ hanya disebabkan oleh adanya penyesuaian penilaian kembali atas AYDA dan PPAP. Saat ini pemeriksaan atas prosedur penilaian kembali AYDA dan prosedur audit atas beberapa akun laporan keuangan Bank Lippo per 30 september 2002 masih berlangsung. Kasus yang dialami oleh Bank Lippo tersebut dapat dikategorikan bentuk – bentuk penyimpangan Direksi dalam rangka Good Corporate Governance mengingat bahwa pengelolaan dan pengurusan kegiatan perseroan merupakan kewenangan Direksi, maka sedikit banyak terdapat peran direksi dalam menegakkan prinsip Good Corporate Governance Perseroan Terbuka dalam pasar modal. Pada kasus tersebut di atas pihak Direksi Bank Lippo tidak menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik selain itu laporan tersebut tidak benar dan menyesatkan anggota masyarakat. Untuk memantau ketaatan pada pedoman Good Corporate


24

Governance, Direksi harus mengungkapkan keuangan maupun hal –hal lainnya yang menyangkut perseroan, termasuk laporan tahunan dan laporan bulanan keuangan, Dari uraian diatas bahwa Direksi mempunyai tanggung jawab yang besar tehadap masyarakat dan pemegang saham. B. Perumusan Masalah Dalam Penulisan skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : 1. Bagaimana Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Terhadap Pengurusan Perseroan Terbuka ? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance Di Pasar Modal ? 3. Bagaimana Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perseroan Terbuka Di Pasar Modal ?


25

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tugas Dan Tanggung Jawab

Direksi

Terhadap Pengurusan Perseroan Terbuka. 2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance. di Pasar Modal 3. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perseroan Terbuka Di Pasar Modal. Disamping tujuan yang akan dicapai sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulisan skripsi ini juga bermanfaat untuk: 1. Yaitu untuk memberikan kontribusi pemikiran, sekaligus khasanah pengetahuan tentang Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance Di Pasar Modal. 2. Manfaat Secara Praktis. Untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance di Pasar Modal, Disamping itu bermanfaat juga bagi para akademisi, praktisi hukum untuk megetahui Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance di Pasar Modal Karena Direksi Bertanggung Jawab penuh Terhadap Pengurusan Perseroan Sesuai Dengan Kepentingan Dan Tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.


26

D. Keaslian Penulisan Penulisan Skripsi ini yang berjudul : “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance Di Pasar Modal” Merupakan hasil pemikiran sendiri. Skripsi ini belum pernah ada yang membuat, walaupun ada, Penulis yakin substansi pembahasannya berbeda dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan penulis, terutama secara ilmiah dan akademik. E. Tinjauan Kepustakaan Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas (selanjutnya disebut dengan UUPT ) menjelaskan bahwa “ Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Lebih lanjut Pasal 97 UUPT mengatakan bahwa Direksi bertanggung Jawab penuh atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Selain itu Direksi merupakan satu – satunya organ perseroan yang melaksanakan fungsi perseroan dan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, Kewajiban yang dibebankan oleh UUPT kepada Direksi sebagai suatu badan, dan karenanya


27

anggota Direksi wajib dengan itikad baik, dan penuh Tanggung Jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan tersebut. Direksi dalam suatu perseroan memiliki 2 fungsi utama yaitu: pertama fungsi manajemen atau fungsi manajerial dalam arti Direksi melakukan tugas memimpin perseroan, fungsi manajemen ini dalam bahasa jerman disebut dengan “geschafisfuhrungsbefugms”. Kedua fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili Perseroan dalam dan luar pengadilan. Prinsip mewakili perseroan diluar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai suatu badan hukum akan terikat dengan transaksi – transaksi maupun kontrak – kontrak yang di buat Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam hukum belanda fungsi ini disebut dengan “Vertretungsmacht”. 38 Tugas Direksi yang perlu diperhatikan adalah tugas yang berdasarkan kepercayaan (Fiduciary duties), trust, dan confidence, Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati - hatian dan kepatutan (duties of skill,care,dan loyality) serta tugas –tugas yang berdasarkan kepentingan undang – undang (statutory duties). Tugas dan wewenang Direksi sebagai pengurus perseroan yang telah menjadi badan hukum, secara umum dapat kita bedakan dalam: 1. “Tanggung Jawab internal Direksi yang meliputi tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan pemegang saham perseroan dan” 2. “Tanggung

Jawab eksternal Direksi, yang berhubungan dengan tugas dan

tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum langsung maupun tidak langsung”. 38

Munir Fuady, Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia Citra Abadi Bakti.2002,hlm 32


28

Mengenai Tanggung Jawab internal Direksi, yang meliputi tugas dan Tanggung Jawab Direksi kepada Perseroan maupun pemegang saham perseroan tersebut, dimulai sejak perseroan memiliki status badan hukum dan mengenai Tanggung Jawab eksternal terhadap Perseroan terdapat pada Pasal 97 ayat (1) Direksi bertanggung Jawab Terhadap Pengurusan Perseroan, Pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Mengenai Tanggung Jawab eksternal Direksi, sehubungan dengan tanggung jawab terhadap pihak ketiga, sebelumnya dapat dibahas terlebih dahulu mengenai kewajiban direksi dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, kewajiban – kewajiban itu antara lain termuat dalam : 1. Pasal 44 ayat (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kourum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, dan Pasal 44 angka (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. 2. Pasal 123 ayat (1) Direksi Perseroan akan menggabungkan diri dan menerima pengabungan menyusun rancangan penggabungan. 3. Dan bagi : a. Perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat; b. Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang; c. Perseoran terbuka adalah perseroan public atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal. Direksi Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan hasil perhitungan tahanan perseroan untuk diperiksa oleh akuntan public sebelum perhitungan tahunan tersebut disahkan oleh rapat umum pemegang saham tahunan dan segera


29

telah disahkan oleh rapat, diumumkan untuk kepentingan pihak ketiga khusus untuk perseroan terbuka , Direksi diwajibkan untuk mengumumkan setiap maksud dan rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Ketentuan dalam pasal – pasal tersebut diatas tidak menutup adanya kemungkinan permintaan pemberian data dan atau keterangan mengenai perseroan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, berdasarkan pada perjanjian antara para pihak dalam hal – hal yang demikian tersebut diatas, Direksi berkewajiban untk memberikan data dan atau keterangan tersebut secara benar dan akurat. Pasal 92 ayat (4) UUPT menetapkan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota direksi. Menurut pedoman Good Corporate Governance (selanjutnya disebut GCG) komposisi Direksi harus sedemikian rupa sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa tergantung dari sifat khusus suatu perseroan, minimal 20 % dari jumlah anggota direksi harus berasal dari kalangan diluar perseroan guna meningkatkan efektifitas atas peran manajemen, dan transparansi dari pertimbangannya, dalam ketentuan ini tercermin prinsip indepedensi. Direktur yang berasal dari kalangan diluar perseroan tersebut disebut Direktur indepeden yang tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan


30

dengan kepentingan pribadinya dalam rangka pengelolaan perseroan, Tugasnya adalah menjaga agar Direksi Eksekutif dalam menjalankan pengurusan perseroan tidak melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan dan berbagai tindakan kecurangan lain yang dapat merugikan kepentingan perseroan sekaligus merugikan hak – hak para pemegang saham Minoritas dan stakeholders lainnya, karena itu Direktur Independen harus bebas dari pengaruh anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan Pemegang saham utama. Dalam pengangkatan anggota Direksi menurut Pasal 94 ayat (1) UUPT anggota Direksi diangkat oleh RUPS dalam ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan (fairness) yang melindungi hak pemegang saham untuk untuk memilih anggota Direksi, Implementasi pedoman Good Corporate Governance dalam ketentuan ini adalah perlindungan hak – hak pemegang saham dan perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, khususnya dalam hal memilih anggota direksi, dalam ketentuan ini system untuk menetukan tunjangan bagi setiap anggota direksi wajib diungkapkan kepada pemegang saham. 39 Dalam pemberhentiannya anggota Direksi diatur dalam Pasal 94 ayat (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Untuk dapat memberikan upaya penegakan Good Corporate Governance dalam hubungannya dengan Direksi suatu perseroan Terbuka, Direksi harus memastikan bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab 39

Misahardi Wilamarta, Hak Pemegang saham minoritas Dalam rangka Good Corporate Governance, ctk pertama, program pascasarjana, fakultas hukum universitas Indonesia, Jakarta,2002,hlm 123.


31

terhadap pemegang saham sehubungan dengan adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) penolakan terhadap laporan kegiatan usaha yang diajukannya dan kewajibannya akan menjadikan mereka bertanggung jawab secara individual. Selanjutnya Direksi harus dan diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semata – mata untuk kepentingan perusahaan. Direksi juga harus dapat memastikan bahwa perusahaan yang dipimpinya telah melakukan fungsi social (antara lain memberikan sumbangan dana social untuk public) dan selalu

memprioritaskan

kepentingan

para

stakeholder.

Dalam

rangka

melaksanakan hal tersebut Direksi dilarang keras melakukan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan atau mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan perusahaan sebagai kendaraannya diluar gaji dan fasilitas yang telah diberikan oleh perusahaan kepadanya oleh karenanya dalam upaya untuk meminimalisasikan dampak – dampak negatif, perusahaan semestinya mengembangkan suatu program kerja dan anggaran untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham pada saat dilaksanakan RUPS. Program kerja dan anggaran dimaksud akan memuat : 1. 2. 3. 4.

Rencana kerja yang maksimal Target, strategi bisnis, kebijakan, dan program kerja; Anggaran yang disusun secara rinci ; dan Proyeksi keuangan dan hal – hal lainnya yang ditetapkan oleh RUPS. 40

F. Metode Penelitian 1. Objek Penelitian mengenai Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka dalam Kerangka Good Corporate Governance di Pasar Modal. 40

Wahyono Darmabrata dan Ari wahyudi Hertanto, op.cit, hlm 34


32

2. Sumber Data Data yang diperlukan dalam penelitian seluruhnya merupakan data sekunder berupa: a. Bahan hukum Primer, yaitu: bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Dagang, Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Usaha Milik Negara No. KEP-23 PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan

Praktek

Good

Corporate

Governance

Dalam

Perusahaan Perseroan, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep – 117/M/-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertanggal 1 Agustus 2002. b. Bahan Hukum Sekunder ; Yaitu Bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum Primer terdiri dari buku – buku, laporan, jurnal ilmiah dan tulisan – tulisan lain yang diteliti. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu ; bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus ekonomi dan kamus bahasa Indonesia. G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing – masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematik


33

dan saling berkaitan antara satu sama lain. Uraian singkat atas bab – bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Bab I:

Bab ini berisikan tentang Pendahuluan yang merupakan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

Bab II:

Bab ini berisikan tentang Pengertian Perseroan Terbatas, Maksud dan tujuan perseroan terbatas, Klasifikasi Perseroan Terbuka, Pendirian Perseroan Terbatas, Organ Direksi Perseroan Kewenangan dan Tanggung Jawabnya, Ketentuan Hukum Yang Berlaku Bagi Perseroan Terbatas, Tanggung jawab Perdata dan Pidana Perseroan Terbatas.

Bab III: Bab ini berisikan tentang Sejarah lahirnya Good Corporate Governance, Konsep Good Corporate Governance, Prinsip – Prinsip Good Corporate Governanc mengenai OECD, Good Corporate Governance dan Pengembangan Di Pasar Modal.

Bab IV: Bab ini berisikan tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi terhadap Pengurusan Perseroan Terbuka, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbuka Dalam Kerangka Good Corporate Governance Di pasar modal, Penerapan Good Corporate Governance terhadap Perseroan Terbuka di pasar modal.


34

Bab V: Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari bab – bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran – saran yang membahas tentang Tanggung Jawab Direksi Perseroan terbuka dalam kerangka Good Corporate Governance Di pasar modal.


BAB I. pakai dalam kegiatan, usaha dan pekerjaan kehidupan sehari hari dan banyak di. pakai dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang ( KUHD), Namun KUHD

Recommend Documents