BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Perjanjian telah menjadi bagian yang penting didalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis dalam melakukan kerja sama dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, baik perjanjian yang dibuat secara notariil dihadapan Notaris, maupun perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia diatur di dalam Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur Memorandum of Understanding (MoU). MoU merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum Common Law. Kontrak yang dibuat memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda. Istilah MoU berasal dari dua kata, yaitu memorandum dan understanding. Secara gramatikal MoU diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black’s Law Dictionary, yang diartikan memorandum adalah “is to serve as the basis of future formal contract”.1 Artinya, dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara
1
Bryan A. Gardner (ed.), Black Law Dictionary (5th edition), (West Publising Co., 1979), hal. 888.
58
formal pada masa datang. Sedangkan understanding diartikan sebagai “an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written or oral, atau a valid contract engagement of a somewhat informal character; atau a loose and ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of parties upon something respecting which they intended to be bound”.2 Artinya, sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya baik secara lisan maupun tertulis, atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat. Dari terjemahan kedua kata tersebut, dapat dirumuskan pengertian MoU, yakni dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Perkembangan bisnis di Indonesia dalam membuat perjanjian mendapat pengaruh dari sistem hukum Common Law, sehingga para pihak dalam hubungan binis biasanya membuat kontrak. Para pihak dalam membuat kontrak biasanya didahului dengan MoU. MoU dalam sistem hukum Common Law belum merupakan kontrak, belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sebelum transaksi bisnis atau MoU ini berlangsung biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar
2
Ibid., hal. 889
dengan jalan berunding, guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dengan pihak (kelompok atau organisasi) lain.3 MoU yang dibuat oleh para pihak yang tunduk kepada hukum perjanjian di Indonesia, dimana dalam praktek salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagimana ditentukan di dalam konsekuensi
MoU, yang menimbulkan
perjanjian (kontrak) tidak bisa ditandatangani
oleh para pihak.
Perjanjian (kontrak) yang tidak bisa ditandatangi oleh para pihak karena salah satu pihak tidak mekakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, menyebabkan kerugian dan menghambat bisnis para pihak. Perjanjian (kontrak) berdasarkan asas-asas yang diatur di dalam Buku III KUH Perdada tentang Perikatan. Prinsip yang mendasari perjanjian (kontrak) adalah asas mengikatnya kontrak (pacta sunt servanda) dimana asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak
mengikat pada para
pihak sebagaimana undang-undang. Perjanjian (kontrak) berpedoman pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.4 Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak-pihak yang berkontrak, namun asas kebebasan berkontrak itu juga tidak 3
“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, 1989, hal. 661 Abdul R.Salimin, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus), Jakarta, Kencana, 2010, h. 46 4
memberikan kebebasan yang mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memberikan beberapa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini, antara lain dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian (kontrak) merupakan bagian dalam proses transaksi bisnis, baik transaksi bisnis dalam negeri maupun bisnis
internasional. Fungsi perjanjian
(kontrak) sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh hak dan kewajiban para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Para pihak yang tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian (kontrak) atau dalam hal terjadi pelanggaran, maka menimbulkan hak kepada para pihak dapat menuntut pemenuhan kewajibannya dan bahkan dapat menuntut ganti rugi. Hukum perjanjian (kontrak) menjamin kepastian hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian (kontrak) sebagaimana seharusnya dengan itikad baik. Hukum perjanjian (kontrak) merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan perjanjian (kontrak). Transaksi bisnis biasanya terlebih dahulu diawali dengan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Negosiasi merupakan instrumen yang dapat menjembatani berbagai kepentingan pelaku bisnis dalam merumuskan hak dan kewajibannya. Negosiasi merupakan proses tawar menawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya. Tahapan berikutnya setelah proses negosiasi adalah pembuatan MoU. MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis MoU sangat penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam pembuatan perjanjian (kontrak).
Asas kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan atau substansi MoU, yang mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan penyusunan MoU wajib memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. MoU tidak dikenal dalam hukum perjanjian di Indonesia. Hukum perjanjian di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur MoU. MoU dapat diberlakukan di Indonesia berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Banyak hal yang melatarbelakangi dibuatnya MoU, salah satunya adalah karena prospek bisnis suatu usaha dirasa belum jelas benar dan dengan negosiasi yang rumit dan belum ada jalan keluarnya, sehingga dari pada tidak ada ikatan apa-apa maka dibuatlah MoU. Apa yang namanya MoU sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia, terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Tetapi dewasa ini sering dipraktekkan dengan meniru (mengadopsi) apa yang dipraktekkan secara internasional. Jadi sebenarnya dengan kita memberlakukan MoU itu telah ikut memperkaya khasanah pranata hukum di Indonesia ini. MoU tidak diatur di dalam hukum positif Indonesia, banyak diberlakukan dalam praktek sebelum penandatanganan perjanjian (kontrak), maka banyak menimbulkan permasalahan, antara lain: bagaimana kedudukan hukum MoU dalam Hukum Perjanjian Indonesia, dan bagaimana kekuatan mengikat MoU dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul
“STATUS HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA”. 1.2. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah: 1.
Bagaimana kedudukan hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian Indonesia?
2.
Bagaimana kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian Indonesia?
1.3. Ruang Lingkup Masalah Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan
maka untuk
menghindari jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya keluar dari pokok permasalahan, dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih tersebut, maka untuk itu fokus pembahasan masalah dalam skripsi ini hanya mengenai status hukum memorandum of understanding (MoU) dalam hukum perjanjian Indonesia. 1.4. Originalitas Penelitian Penulis
Judul
Rudi Hartono Manalu,
Kedudukan dan
2012, Fakultas
Kekuatan Hukum
Rumusan Masalah 1. Bagaimana kedudukan hukum
dari
Hukum, Universitas
Memorandum Of
Memorandum
Esa Unggul Jakarta
Understanding Ditinjau
Understanding ditinjau
Dari Segi Hukum
dari hukum kontrak ?
Kontrak
Of
2. Bagaimana akibatnya jika ada salah satu pihak
melakukan
pengingkaran terhadap klausul Memorandum Of Understanding?
Adawiah Benny La
Kekuatan Hukum
1. Bagaimana kedudukan
Tanrang, 2013,
Memorandum Of
hukum dan kekuatan
Fakultas Hukum,
Understanding (Mou)
mengikatnya
Universitas
Dalam Penerapannya
Memorandum
Hasanuddin, Makassar
Berdasarkan KUH
Understanding (MoU)
Perdata
dalam
of
penerapannya
berdasarkan
KUH
Perdata? 2. Bagaimana akibat hukum
yang
ditimbulkan terjadi
apabila
pengingkaran
oleh salah satu pihak
dalam
Memorandum
of
Understanding
(MoU) ?
1.5. Tujuan Penelitian Di dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya memiliki suatu tujuan yang sangat penting dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, begitu pula dalam penulisan skripsi ini memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai yaitu : a.
Tujuan Umum Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum memorandum of understanding (MoU) dalam hukum perjanjian Indonesia.
b. Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. 2. Untuk mengetahui kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian Indonesia.
1.6. Manfaat Penelitian Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a.
Manfaat Teoritis 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan. 2) Menerakan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik di lapangan. 3) Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum bisnis pada khususnya yaitu dengan mempelajari litelatur yang ada di kombinasikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.
b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa, masyarakat, dan lembaga pemerintah yang terkait berkenaan dengan status hukum memorandum of understanding (MoU) di dalam hukum perjanjian Indonesia. 1.7. Landasan Teoritis Landasan Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/ khusus, konsep – konsep hukum, asas – asas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Sebagai suatu pemahaman yang cukup tentang persoalan-persoalan, TeoriTeori Hukum dipandang sebagai landasan yang mutlak diperlukan untuk
pembuatan kajian ilmiah terhadap hukum positif konkret.
Kemudian dikatakan
bahwa tipikal dari Teori Hukum adalah memainkan peranan mengintegrasikan, baik yang berkenaan dengan hubungan antara disiplin-disiplin satu terhadap yang lainnya maupun yang berkenaan dengan integrasi hasil-hasil penelitian dari disiplin-disiplin ilmu-ilmu hukum. Teori hukum secara essensial bersifat interdisipliner, hal ini mengandung arti bahwa Teori Hukum dalam derajat yang besar akan menggunakan hasi-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang mempelajari hukum.
Dalam konteks
perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum pada saat ini, ilmu hukum tidak dapat menutup diri terhadap perkembangan dan pengaruh konteks perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Ilmu hukum berkembang bersamaan dan bersentuhan di dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan cepat, kompleks, dan universal dalam globalisasi. Teori Perjanjian Pengertian Perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yakni perjanjian/persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan adanya peristiwa tersebut (perjanjian), timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban masingmasing pihak. Mengenai perikatan, disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata, bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
Subekti membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian, yakni bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal5. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara piak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitor), untuk melaksanakan satu hal yang bersifat kebendaan (zakelijk) sebagai obyek perjanjian6. Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya
5
6
R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 1.
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 290.
akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut7. Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Kesepakatan (konsesualisme) bagi mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan, dimana berdasarkan Pasal 1321 KUHPer, perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan tersebut terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan, Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, yakni:
7
Ricardo Simanjutak, 2011, Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan Pub., Jakarta, hal. 32.
1.
Orang yang belum dewasa.Mengenai kedewasaan, dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, kecakapan diukur apabila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
2.
Mereka yang berada di bawah pengampuan.
3.
Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
4.
Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjianperjanjian tertentu. Suatu hal tertentu, maksudnya disini adalah bahwa perjanjian tersebut harus
mengenai suatu obyek tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal, maksudnya adalah isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.
1.8. Metode Penelitian Metode Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Untuk membuktikan kebenaran ilmiah dari sebuah penelitian yang dilaksanakan, dilakukan pengumpulan data dan fakta yang keseluruhannya berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Kerangka pemikiran yang diperlukan di dalam penelitian hukum, merupakan suatu paradigma mengenai pengertian-pengertian pokok atau pengertian-pengertian dasar di dalam sistem hukum yang sifatnya universal.
Penelitian dalam dunia perguruan tinggi merupakan bagian yang sangat penting, vital, dan wajib dilakukan karena mengandung muatan akademis dan pengabdian kepada masyarakat. Sebuah penelitian dapat membantu, memberi masukan dan solusi dalam memecahkan problem yang sedang dihadapi oleh hukum dan masyarakat. Secara akademik, penelitian merupakan bagian dari pengembangan keilmuan.
Sehinggga sebuah perguruan tinggi tanpa adanya
program atau aktifitas penelitian, maka patut dipertanyakan keberadaannya. Dalam penelitian ini digunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.8 b. Jenis Penelitian Jenis dari penelitian ini bersifat Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum.9 Sebagai penelitian hukum dalam kaitannya dengan kegiatan akademis, dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat praktis yang lebih diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Bidang ilmu hukum memiliki karakter yang khas yakni dengan sifatnya yang normatif. b. Jenis Pendekatan
8
Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang,
hal. 57. 9
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13.
Ada beberapa metode pendekatan dalam penelitian normatif, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statuta Approach), Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), Pendekatan Analisis (Analitical Approach), Pendekatan Perbandingan (Comperatif Approach), Pendekatan Sejarah (Historical Approach), Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach).10 Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Dengan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) yaitu dengan meneliti dan menganalisa peraturan perundang-undangan. 2. Pendekatan konsep (Conceptual Approach). c.
Sumber Bahan Hukum Pada penelitian hukum normatif, bahan hukum mencakup; pertama bahan
hukum primer, kedua bahan hukum sekunder, dan ketiga bahan hukum tertier.11 Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta-fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan, ide.12 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-
10
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I ) Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta, hal. 93. 11
Soerjono Sukanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 52. 12
Soerdjono Sukanto dan Sri Mamuji, op.cit., hal. 34.
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusanputusan hakim.13 Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.14 Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, Traktat dan bahan hukum yang hingga kini masih berlaku.15 Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.16 Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yakni buku-buku literatur yang relevan, doktrin dari para ahli hukum dan bahan hukum yang diperoleh melalui electronic research yaitu melalui internet dengan jalam mengkopi (download), bahan hukum yang diperlukan. Keunggulan dalam penggunaan ataupun pemakain internet antara lain: efisien, tanpa batas (without boundry)
terbuka
selama
24
jam (24 hours online), interaktif dan terjalin
dalam sekejap (hyperlink).17 Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.18 Dalam penelitian ini bahan
13
Peter Mahmud Marzuki I, Op.cit.,hal.141. Peter Mahmud Marzuki I, Op.cit.,hal.141. 15 Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, Op. cit, hal. 13. 16 Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, Op. cit, hal. 13. 17 Budi Agus Riswadi, 2003, Hukum Internet, UII Pres, Yogyakarta, hal. 325. 18 Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, Loc.cit. 14
hukum tertier yang digunakan adalah kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Ekonomi dan Kamus Hukum yakni Black Law Dictionary.
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Ada beberapa cara prosedur pengumpulan bahan hukum yaitu: 1. Melakukan studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. 2. Melakukan studi dokumen yaitu menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian. 3. Bahan hukum yang diperoleh, baik dari hasil membaca, identifikasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu dan disusun secara sistematis disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
e.
Teknik Analisis Bahan Hukum Semua bahan hukum yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan rumusan
masalah yang dibahas dalam penelitian untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini. Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan conceptual analysis yakni dengan menguraikan kemudian menginterpretasikan dan menganalisa peraturan perundang-undangan, sebagai hal yang umum dengan bantuan bahan hukum sekunder, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu hasilnya diuraikan secara kualitatif yaitu berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang
dibahas, sehinggga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.
