BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemberian remunerasi gaji dan fasilitas direksi terhadap kinerja perusahaan BUMN Non Perbankan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis ketepatan pengambilan keputusan terhadap pemberian remunerasi gaji dan fasilitas kepada direksi.
Berdasarkan Forbes Global 2000 List, yang dirilis oleh majalah Forbes, mencatat 10 perusahaan Indonesia ke dalam list perusahaan paling sukses di dunia pada tahun 2011 (Prihatiningtyas, 2012: 2). Dari 10 perusahaan tersebut, enam diantaranya merupakan perusahaan BUMN. Dari hasil riset tersebut terlihat bahwa perusahaan BUMN memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan - perusahaan non-BUMN. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang kinerja BUMN.
Gaji dan insentif menjadi salah satu fokus utama bagi kementerian badan usaha milik negara (BUMN) untuk menarik, mendorong dan memelihara prestasi pekerja, hal ini tercermin dengan dibentuknya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor :
2
02/MBU/2009 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas badan usaha milik negara. Jumlah tersebut berbeda untuk setiap perusahaan BUMN, tergantung kepada kemampuan perusahaan tersebut. Namun, kebijakkan ini masih dianggap kurang tepat mengingat banyak pihak yang menganggap bahwa jumlah remunerasi yang diberikan kepada direksi BUMN jauh melebihan jumlah yang diterima oleh pejabat-pejabat pemerintahan lain termasuk presiden RI (Wibowo: 2010)
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Pengaruh Remunerasi dan Fasilitas Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN Non Perbankan Sebelum dan Sesudah Remunerasi Eksekutif BUMN”.
1.2
Rumusan dan Batasan Masalah
1.2.1. Rumusan Masalah
Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain : 1. Apakah terdapat perbedaan jumlah remunerasi yang diberikan kepada direksi sebelum dan sesudah kebijakkan remunerasi eksekutif BUMN Non Perbankan? 2. Apakah terdapat perbedaan jumlah fasilitas yang diberikan kepada direksi sebelum dan sesudah kebijakkan remunerasi eksekutif BUMN Non Perbankan? 3. Apakah remunerasi direksi berpengaruh positif terhadap kinerja BUMN Non Perbankan?
3
1.2.2. Batasan Masalah
Pembatasan masalah oleh peneliti dimaksud agar pembahasan dapat lebih terfokus. Adapun penelitian ini hanya akan membahas mengenai: 1. Remunerasi direksi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : 02/MBU/2009 2. Fasilitas direksi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : 02/MBU/2009 3. Laporan keuangan milik perusahaan BUMN non perbankan untuk periode 2008 – 2010
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah remunerasi yang diberikan kepada direksi sebelum dan sesudah kebijakkan remunerasi eksekutif BUMN Non Perbankan. 2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah fasilitas yang diberikan kepada direksi sebelum dan sesudah kebijakkan remunerasi eksekutif BUMN Non Perbankan.
4
3. Untuk mengetahui apakah remunerasi direksi berpengaruh positif terhadap kinerja BUMN Non Perbankan.
1.3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1. Menjadi salah satu bahan masukan bagi pengguna jasa perbankan BUMN baik kreditur, debitur, maupun investor dalam menganalisa kinerja bank sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan kebijakan penyaluran dananya 2. Menjadi salah satu penilaian atau bahan evaluasi bagi kementeriaan BUMN mengenai apakah keputusan untuk membuat kebijakkan remunerasi gaji dan fasilitas, sudah tepat atau kurang tepat. 3. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
5
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Agency Theory
Jensen dan Meckling (dalam Elqorni, 2009) teori keagenan (Agency theory) menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu pemegang saham dengan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut ”nexus of contract”. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan, sedang para agen disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri.
2.2 Bonus Plan Hypothesis
Hipotesis bonus plan (Harahap 2011:112), menunjukkan bahwa manajemen yang remunerasinya didasarkan pada bonus maka mereka akan berusaha memaksimalkan pendapatannya melalui pendekatan akuntansi yang dapat
6
menaikan laba sehingga bonus yang tinggi bisa mengarah pada tindakan creative accounting.
2.3 Remunerasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: 02/MBU/2009
Secara garis besar, remunerasi eksekutif BUMN terbagi menjadi gaji atau honorarium yang merupakan komponen tetap serta tantiem atau insentif kinerja yang diterima berdasarkan variabel tertentu. Determinasi dari komponen tetap tersebut meliputi ukuran perusahaan, sektor industri, dan kompleksitas usaha termasuk persaingan bisnis. Sedangkan determinasi dari komponen variabel remunerasi adalah kinerja perusahaan yang dinilai berdasarkan key performance indicator dan tingkat kesehatan perusahaan.
Remunerasi gaji anggota direksi ditetapkan berdasarkan rumus berikut:
Gaji = Gaji Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan
Keterangan: Gaji Dasar = (Indeks Dasar/100) x Rp 15 juta Indeks Dasar = 60% Indeks Pendapatan x 40% Indeks Total Aktiva Faktor Penyesuaian Industri = s.d 400% Faktor Jabatan = 100 s.d 36% Faktor Inflasi = 50% dari inflasi tahun sebelumnya sesuai dengan asumsi APBN
7
2.4 Fasilitas Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: 02/MBU/2009
Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Fasilitas direksi yang diberikan meliputi: a. Kendaraan b. Kesehatan diri sendiri beserta suami/istri dan tiga orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan) c. Perkumpulan profesi ( maksimal dua perkumpulan). Fasilitas ini meliputi uang pendaftaran dan iuran tahunan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan d. Bantuan hukum e. Rumah f. Club membership (maksimal dua keanggotaan). Fasilitas ini meliputi uang pendaftaran dan iuran tahunan dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan
2.5 Direksi BUMN
Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di
8
dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perseroan direksi diawasi dan diberikan nasihat oleh dewan komisaris dan dewan pengawas.
2.6 Pengertian Rasio Keuangan
Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (Harahap, 2007). Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dan pos lainnya. Perbedaan jenis perusahaan dapat menimbulkan perbedaan rasio-rasio yang penting.
2.7 Studi Penelitian Terdahulu Tabel 1. Penelitian Terdahulu Peneliti Prasidhanto (2012)
Judul Studi Biaya Tenaga Kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kontribusi Pegawai dan Eksekutif Terhadap Kinerja Perusahaan
Metodelogi Penelitian ini menggunakan teknik progress panel data, uji T
Hasil Pengujian hipotesis dilakukan dengan nilai α = 0,05. Koefisien variabel EXCit adalah positif atau searah dengan hipotesis alternatif Ha. Nilai probabilitas t<0,05 dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya kompensasi
9
Firmawan (2011)
Pengaruh Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)
Analisis Regresi berganda, Uji Asumsi Klasik
eksekutif berpengaruh positif terhadap pendapatan perusahaan. Koefisien variabel EMPit adalah negatif. Ini berarti berlawanan arah dengan hipotesis Hb. Dengan probabilitas t<0,05, maka data menunjukkan bahwa kompensasi pegawai non eksekutif berpengaruh negatif terhadap pendapatan perusahaan. Dengan demikian Hb ditolak dan kompensasi pegawai non eksekutif tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis regrasi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien determinasi Adjusted R squere adalah sebesar 0,203 atau 20,3%. Yang artinya remunerasi mempengaruhi
10
Zahra (2011)
Pengaruh Pemberian Fasilitas Kerja dan Tunjangan Kesehatan Terhadap Peningkatan Produktivitas Karyawan Bagian Produksi pada Perusahaan Indah Cemerlang Malang (Industri Paving Stone dan Bataco)
Jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional dengan alat analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t
Asiyah (2004)
Pengaruh Insentif Material Terhadap Kinerja Karyawan
Analisis Korelasi, dimana insentif material sebagai variabel bebas (X), dan kinerja
20,3% dari kinerja pegawai. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 79,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh remunerasi secara simultan dari variabel gaji dan Tunjangan terhadap kinerja. Fasilitas dan tunjangan kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap peubah Y (produktivitas kerja) dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Berdasarkan penelitian tersebut juga diketahui bahwa fasilitas kerja (X1) memiliki koefisien paling besar diantara peubah bebas lainnya yaitu 0,398 Koefisien korelasi 0,79 artinya telah terjadi hubungan yang linear positif. Dari
11
karyawan sebagai variabel independen (Y). Serta Koefisien Determinasi,
2.8
perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 62,41% artinya insentif mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan sebesar 62,41%
Kerangka Penelitian
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka gambar.1 akan menyajikan kerangka berfikir penelitian yang menjadi pedoman dalam penelitian.
12
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Remunerasi dan Fasilitas Dierksi Terhadap Kinerja Keuangan Bank BUMN
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : 02/MBU/2009
Remunerasi Direksi
Fasilitas Direksi
Evaluasi kinerja keuangan
Laporan keuangan
Keputusan Menteri BUMN Nomor : 100/MBU/2002 Aspek Keuangan: 1. Likuiditas 2. Solvabilitas 3. Profitabilitas
13
2.9
Hipotesis Penelitian
H1 : Terdapat perbedaan jumlah remunerasi yang diberikan kepada direksi BUMN sebelum dan sesudah peraturan remunerasi eksekutif BUMN H2 : Terdapat perbedaan jumlah fasilitas yang diberikan kepada dewan direksi BUMN sebelum dan sesudah peraturan remunerasi eksekutif BUMN H3 : Remunerasi dan fasilitas direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMN
14
BAB III METODELOGI PENELITIAN
3.1 Populasi dan Sampel
Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a. Seluruh perusahaan BUMN Non Perbankan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut pada tahun 2008-2010 b. Perusahaan BUMN Non Perbankan yang memuat secara lengkap variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini. c. Perusahaan BUMN Non Perbankan yang tidak melakukan pergantian direksi selama tiga tahun berturut-turut yaitu 2008-2010.
3.2 Sumber Data Sumber data diperoleh dari website BUMN, seperti peraturan – peraturan BUMN, serta laporan keuangan yang berasal dari IDX, dan website masingmasing perusahaan BUMN.
15
3.3 Metode Pengumpulan Data
1. Tinjauan Kepustakaan Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori – teori dan konsep – konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku – buku, artikel, majalah, jurnal serta penelitian terdahulu guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan. 2. Mengakses web dan situs – situs terkait Metode ini digunakan untuk mencari data – data atau informasi terkait pada website maupun situs – situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini, antara lain IDX , situs BUMN dan Perusahaan-perusahaan terkait. Data – data yang telah terkumpul kemudian dilanjutkan dengan pencatatan, perekapan, kemudian penghitungan.
3.4 Definisi Operasional Variabel 3.4.1. Variabel Dependen
Penelitian ini memiliki satu variabel dependen, yaitu kinerja perusahaan, yang diukur sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor : 100/MBU/2002 yang berisi tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN yang meliputi aspek keuangan, operasional, dan administrasi.
16
3.4.2. Variabel Independen
Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu remunerasi direksi, dan fasilitas direksi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : 02/MBU/2009 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas badan usaha milik negara . Data Variabel independen ini diambil langsung dari laporan tahunan dari masing-masing perusahaan.
3.4.3.
Analisis Keuangan
Analisis keuangan yang digunakan dalam metode ini disesuaikan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor : 100/MBU/2002. Penilaian keuangan mencakup aspek likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Kemudian, melakukan penilaian atas bobot dari jenis-jenis indikator kinerja BUMN. Setelah dilakukan perhitungan, dan pemberian skor pada hasil perhitungan rasio-rasio tersebut , kemudian dilakukan penjumlahan skor dari rasio-rasio tersebut. Total skor tersebut dihubungkan dengan kategori tingkat kesehatan finansial perusahaan menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor : 100/MBU/2002. Namun, pada penelitian ini penulis tidak mencantumkan unsur operasional, dan administrasi, karena hal ini tidak bisa digambarkan secara langsung dari laporan keuangan. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
1. Likuiditas a. Rasio kas
17
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang akan segera atau harus dilunasi dengan uang kas yang tersedia dalam perusahaan. Rasio kas =
Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor 100/MBU/2002, skor penilaian Rasio kas digolongkan sebagai berikut:
b. Rasio lancar Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Rasio lancar =
Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor 100/MBU/2002, skor penilaian Rasio lancar digolongkan sebagai berikut:
2. Solvabilitas a. Rasio total modal sendiri terhadap total aset Rasio ini digunakan untuk seberapa solvabel perusahaan dalam mengolah modalnya terhadap aset yang dimilikinya. TMS terhadap TA =
b. Collection Period Rasio ini digunakan untuk mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Jika
18
menghasilkan angka yang semakin kecil menunjukkan hasil yang semakin baik. Collection Period =
x 365 hari
c. Perpuaran Persediaan Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan yang berputar pada suatu periode tertentu. Perputaran Persediaan =
x 365 hari
d. Perputaran Total Aset Rasio ini digunakan untuk mengukur dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar pada suatu periode atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. Perputaran Total Aset =
x 100%
3. Profitabilitas a. ROE Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham ROE =
19
b. ROI Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bersih.
ROI =
Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.
3.5 Alat Analisis 3.5.1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan jumlah remunerasi, jumlah fasilitas dan kinerja perusahaan BUMN Non Perbankan baik sebelum maupun sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 tentang pedoman penetapan penghasilan eksekutif BUMN. Hasil analisis meliputi perbandingan means, nilai maksimum dan minimum, serta standar deviasi.
3.5.2. Uji Normalitas
Apabila data berdistribusi normal maka uji statistik dapat dilakukan dengan paired sampel T-test secara dua arah dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikansi (α) 5%. Sedangkan apabila data tidak berdistribusi normal maka uji statistik dilakukan dengan menggunakan statistik non parametrik dengan menggunakan Mann U-Whitney Test.
20
3.6 Uji Hipotesis 3.6.1. Uji Sampel Berpasangan (Paired Sample T Test)
Untuk dapat meramalkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat kepercayaan 95 % atau α = 5%. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah: a. Berdasarkan nilai probabilitas atau signifikansi: Jika signifikansi: 2 < 0,025 maka Ha diterima Jika signifikansi: 2 > 0,025 maka Ha ditolak b. Berdasarkan perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel: Jika -2,201 < t-hitung < 2,201 maka Ha ditolak Jika t-hitung < -2,201 atau t-hitung > 2,201 maka Ha diterima
21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Sampel Penelitian
Berdasarkan pengambilan sampel secara purposive judgment sampling dengan kriteria yang digunakan maka dari total perusahaan BUMN Non Perbankan yang berjumlah 129 perusahaan diperoleh 12 sampel perusahaan sebagai berikut:
Tabel 11. Daftar Sampel Penelitian NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NAMA PERUSAHAAN PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PT Bukit Asam (Persero) Tbk PT Timah (Persero) Tbk PT Hutama Karya (Persero) PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) PT Jamsostek
22
4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Berikut adalah statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian: Tabel 12. Deskriptif Statistik Sebelum Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 (2008) Rata-rata
Min
Max
St. deviasi
Remunerasi
5.958.000.000
690.206.428
23.420.357.663
6.16195
Fasilitas
2.602.518.569
882.000.000
4.620.000.000
1.19227
Kinerja
87
71.50
97.00
8.12855
Sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 (2010) Rata-rata
Min
Max
St. deviasi
Remunerasi
10.408.000.000
732.240.000
38.786.676.542
1.19227
Fasilitas
3.749.824.705
603.360.000
14.800.000.000
3.97479
Kinerja
91
75.00
97.00
6.85824
Sumber: Lampiran 3
Berdasarkan tabel 12 di atas dapat terlihat nilai maksimum dan minimum dari variabel remunerasi, fasilitas, dan kinerja. Nilai minimum baik sebelum maupun sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 dimiliki oleh PT Hutama Karya (Persero), hal tersebut juga terjadi pada nilai maksimum, baik sebelum maupun sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 nilai remunerasi maksimum dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Nilai rata-rata remunerasi sebelum
23
dan sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 mengalami peningkatan sekitar 74,69 %, yaitu dari Rp 5.958.000.000 menjadi Rp 10.408.000.000 atau sebesar Rp 4.450.000.000.
Nilai minimum baik sebelum maupun sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 dimiliki oleh PT Hutama Karya (Persero), dan fasilitas maksimum sebelum Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 dimiliki oleh PT Jamsostek, sedangkan fasilitas maksimum sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Nilai rata-rata fasilitas sebelum dan sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 mengalami peningkatan sekitar 44,08%, yaitu dari Rp 2.602.518.569 menjadi Rp 3.749.824.705 atau sebesar Rp 1.147.306.136.
Nilai minimum sebelum Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 dimiliki oleh PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dan kinerja maksimum sebelum Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 dimiliki oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Pupuk Sriwidjaya (Persero), sedangkan kinerja minimum sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 dimiliki oleh PT Jamsostek sedangkan nilai maksimum sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Nilai rata-rata kinerja sebelum dan sesudah Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 mengalami peningkatan sekitar 4%, yaitu dari 87% menjadi 91%. Berdasarkan persentase rata-rata, baik sebelum maupun sesudah Peraturan
24
Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 secara keseluruhan tingkat kesehatan perusahaan sampel dapat digolongkan sehat dan terdapat pada kategori AA.
4.3 Hasil Uji Normalitas
Apabila data berdistribusi normal maka uji statistik dapat dilakukan dengan paired sampel T-test secara dua arah dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikansi (α) 5%. Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam uji kolmogorovsmirnov adalah sebagai berikut: a. Jika Asymp.sig > 0,05 maka Ha diterima, data tersebut berdistribusi normal b. Jika Asymp.sig < 0,05 maka Ha ditolak, data tersebut tidak berdistribusi normal Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 13 Tabel 13. Hasil Uji Normalitas Sebelum Remunerasi
Sesudah Remunerasi
Asymp. Sig. (2-tailed)
Asymp. Sig. (2-tailed)
Remunerasi
0,21
0,1
Fasilitas
0,59
0,42
Kinerja
0,34
0,67
Sumber: Lampiran 4 Berdasarkan tabel 13 di atas diketahui bahwa semua data berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) >0,05.
25
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis
Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah: a. Berdasarkan nilai probabilitas atau signifikansi: Jika signifikansi: 2 < 0,025 maka Ha diterima Jika signifikansi: 2 > 0,025 maka Ha ditolak b. Berdasarkan perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel: Jika -2,201 < t-hitung < 2,201 maka Ha ditolak Jika t-hitung < -2,201 atau t-hitung > 2,201 maka Ha diterima Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 14.
Tabel 14. Hasil Pengujian Hipotesis
Remunerasi Fasilitas Kinerja
T-hitung -2,326 -1,159 -2,525
Sig 0,040 0,271 0,028
Sig/2 0,020 0,136 0,014
Kesimpulan diterima ditolak diterima
Sumber: Lampiran 5
4.4.1
Pengujian Hipotesis Pertama
Tabel 14 menunjukkan bahwa hasil uji paired sample t test antara remunerasi sebelum maupun remunerasi sesudah peraturan diperoleh nilai signifikansi dua sisi sebesar 0,02 maka H1 diterima karena 0,02 < 0,025 Selain itu, jika dilihat dari perbandingan antara t-hitung dan t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa t-hitung < t-tabel yaitu -2,326 < -2,201 maka H1 diterima karena H1 tidak berada pada daerah kritis.
26
4.4.2
Pengujian Hipotesis Kedua
Tabel 14 menunjukkan bahwa hasil uji paired sample t test antara fasilitas sebelum maupun fasilitas sesudah peraturan diperoleh nilai signifikansi dua sisi sebesar 0,136 maka H1 ditolak karena 0,136 > 0,025, artinya tidak terdapat perbedaan jumlah fasilitas yang diberikan kepada dewan direksi BUMN sebelum dan sesudah peraturan remunerasi eksekutif BUMN.
Selain itu, jika dilihat dari perbandingan antara t-hitung dan t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa t-tabel < t-hitung < t-tabel yaitu -2,201 < -1,159 < 2,201 maka H2 ditolak karena H2 berada pada daerah kritis.
4.4.3
Pengujian Hipotesis Ketiga
Tabel 14 menunjukkan bahwa hasil uji paired sample t test antara remunerasi sebelum maupun remunerasi sesudah peraturan diperoleh nilai signifikansi dua sisi sebesar 0,014 maka H1 diterima karena 0,014 < 0,025, artinya remunerasi dan fasilitas direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMN
Selain itu, jika dilihat dari perbandingan antara t-hitung dan t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa t-hitung < t-tabel yaitu -2,525 < -2,201 maka H3 diterima karena H3 tidak berada pada daerah kritis.
27
4.5 Pembahasan
Jika dilihat dari jumlah rata-rata sebelum dan sesudah peraturan, terjadi perubahan sebesar Rp 4.450.000.000, Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan jumlah remunerasi yang diberikan sebesar 74.69%.
Hasil pengujian hipotesis tersebut juga menyimpulkan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan BUMN Non Perbankan tidak mengalami perubahan jumlah fasilitas yang diberikan kepada direksi, walaupun dalam peraturan Nomor: 02/MBU/2009 menyatakan penambahan jenis fasilitas yang diberikan yaitu berupa perkumpulan profesi, bantuan hukum, dan club membership namun perubahan tersebut tidak didukung dengan hasil penelitian yang menyatakan tidak terdapat perbedaan jumlah fasilitas yang diberikan kepada direksi BUMN sebelum dan sesudah peraturan remunerasi eksekutif BUMN.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja perusahaan-perusahaan BUMN Non Perbankan mengalami kenaikan. Hasil deskriptif statistik juga menunjukkan peningkatan sebesar 4 % yang dilihat dari rata-rata kinerja sebelum peraturan Nomor: 02/MBU/2009 sebesar 87% menjadi 91% setelah peraturan tersebut. Hal ini meunjukkan bahwa peningkatan remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: 02/MBU/2009 tentang pedoman penetapan penghasilan eksekutif BUMN mampu memotivasi direksi untuk bekerja lebih baik sehingga kinerja perusahaan mengalami peningkatan.
28
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Terdapat perbedaan jumlah remunerasi yang diberikan kepada direksi BUMN sebelum dan sesudah peraturan remunerasi eksekutif BUMN
b. Tidak terdapat perbedaan jumlah fasilitas yang diberikan kepada direksi BUMN sebelum dan sesudah peraturan remunerasi eksekutif BUMN.
c. Remunerasi dan fasilitas direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMN.
5.2.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemudian diharapkan keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat dijadikan penyempurna untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:
29
a. Sampel yang digunakan masih terbatas karena hanya sedikit perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan BUMN Non Perbankan yang tidak melakukan pergantian direksi selama tahun 2008-2010.
b. Tidak semua perusahaan-perusahaan BUMN Non Perbankan mempublikasikan laporan tahunan mereka di website terutama untuk perusahaan-perusahaan yang belum go public.
5.3.
Saran
a. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa peningkatan remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada direksi khususnya untuk perusahaan BUMN Non Perbankan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, maka jumlah yang diberikan harus benar-benar diperhatikan dan diawasi pelaksanaannya.
b. Selain itu, kementerian BUMN perlu melakukan evaluasi secara berkala agar tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai, dan dapat dengan cepat mengatasi masalah yang timbul atau kebijakkan-kebijakkan yang dianggap sudah tidak tepat lagi untuk dilaksanakan.
c. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengklasifikasikan perusahaan menurut jenis industri serta memperpanjang periode pengamatan agar mampu memberikan data yang lebih akurat.
