BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam sejarahnya perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia masih tergolong lamban dalam mengikuti perkembangan jaman. Bagaimana tidak,
sebelum
munculnya
reformasi
akuntansi,
Indonesia
masih
menggunakan UU Perbendaharaan Indonesia atau ICW Staatblads 1928. UU ini tidak pernah mengarah instansi pemerintah untuk membuat neraca dan laporan arus kas. Reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan terbitnya 3 (tiga) Undang-Undang yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahaan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, lalu diperkuat dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penerbitan PP No.24 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah lebih melengkapi paket UndangUndang tersebut diatas karena dapat dijadikan pedoman dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah baik pemerintah pusat ataupun daerah.
1
Pada UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan. Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika
pemerintah
wajib
menyampaikan
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persedian, aset tetap, maupun aset lainnya. Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut
meliputi
pengamanan
fisik,
pengamanan
administratif,
dan
pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas
2
BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal). Maka dari itu diperlukan alat bantu berupa sistem yang dapat mempermudah pengadministrasian serta pengendalian atas BMN. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang. Disamping menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga SABMN juga menghasilkan
informasi-informasi
untuk
memenuhi
kebutuhan
pertanggungjawaban pengelolaan BMN dan kebutuhan-kebutuhan manajerial Kementerian Negara/Lembaga lainnya. Akan tetapi dalam pengaplikasiannya SABMN masih dirasa kurang mencakup seluruh akun-akun yang ada sehingga Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan berusaha untuk menyempurnakan sistem tersebut dengan mengeluarkan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan evaluasi mengenai tingkat keefektivitas SIMAK-BMN terutama di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Maka dengan thesis ini akan meneliti “Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Departemen Kebudayaan dan
3
Pariwisata Republik Indonesia”
1.2
Rumusan Masalah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) merupakan sistem terpadu dalam rangka menghasilkan data transaksi yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dalam penelitian ini penulis akan meneliti efektivitas penggunaan SIMAK-BMN di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Rumusan permasalahan yang akan dibahas pada tesis tersebut adalah sebagai berikut : A. Umum 1.
Mengukur pangaruh SIMAK-BMN terhadap pengguna SIMAK-BMN di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
2.
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas dari SIMAK-BMN
B. Khusus 1.
Apakah dari sisi kualitas, kualitas informasi, kegunaan, kemudahan penggunaan, tingkat pendidikan pengguna, dan lama penggunaan mempunyai pengaruh yanng signifikan terhadap efektivitas SIMAKBMN?
2.
Apakah faktor kualitas dari SIMAK-BMN mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMAK-BMN
4
3.
Apakah faktor kualitas informasi dari SIMAK BMN mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMAK-BMN
4.
Apakah faktor kegunaan dari SIMAK-BMN mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMAK-BMN
5.
Apakah faktor kemudahan penggunaan dari SIMAK-BMN mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMAK-BMN
6.
Apakah tingkat
pendidikan para pengguna mempunyai pengaruh
signifikan terhadap efektivitas SIMAK-BMN 7.
Apakah lamanya menggunakan SIMAK-BMN mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas SIMAK-BMN
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian dilakukan dengan tujuan : 1. Mengetahui sejauh mana efektivitas SIMAK-BMN 2.
Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas dari SIMAK- BMN Sedangkan manfaat penelitian nantinya diharapkan dapat berguna bagi
pembuat Aplikasi SIMAK-BMN dalam mengetahui faktor-faktor penting apa saja yang harus lebih diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas dari SIMAK-BMN yang telah diimplementasikan
5
1.4
Ruang Lingkup Penelitian Ruang Lingkup penelitian adalah : 1.
Menggunakan ruang lingkup penelitian pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata baik di pusat maupun daerah
2.
Mencari data responden tentang kepuasan pengguna dalam menggunakan SIMAK-BMN. Responden meliputi para pengguna SIMAK-BMN di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
6
7
