1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Suatu perusahaan memiliki peraturan dan tata tertib yang mengatur jalannya suatu perusahaan tersebut. Dengan kata lain setiap perusahaan diwajibkan adanya kepemilikan peraturan perusahaan. Maksud dan tujuan diadakannya peraturan perusahaan itu sendiri adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, kelancaran usaha, ketentraman, dan kepastian kerja pekerja. Selain itu peraturan perusahaan juga mengatur mengenai tata tertib perusahaan yang mengikat semua pekerja sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku. Agar terciptanya suatu hubungan kerja yang harmonis diantara pekerja dengan perusahaan maka setiap pihak yang terikat oleh peraturan perusahaan
tersebut
harus
sama-sama
saling
menghormati
dan
mengindahkan pelaksanaan dari apa yang telah diatur di dalam peraturan perusahaan. Selain adanya suatu peraturan perusahaan pekerja yang bekerja di suatu perusahaan juga harus mematuhi aturan-aturan lain yang juga mengikat dalam pelaksanaan usaha, yaitu adanya suatu perjanjian kerja. Pada dasarnya disetiap perusahaan diwajibkan memiliki suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh menguntungkan
2
salah satu pihak saja namun harus dapat melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerja. Perjanjian kerja pada dasarnya dibuat untuk mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa yang dapat terjadi antara pihak yang terlibat dalam suatu hubungan kerja yakni pihak perusahaan dan pihak pekerja. Perjanjian kerja yang dibuat pun harus memenuhi ketentuanketentuan yang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan dimana didalamnya memuat adanya hak dan kewajiban. Hak kewajiban tersebut tidak hanya bagi pekerja namun juga selaku pelaku usaha. Di Indonesia selain adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal yang revelan dengan ketenagakerjaan juga telah disebutkan secara tersirat didalam batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal tersebut kemudian diimplementasikan dengan disusun dan diterapkannya peraturan mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha yang mana keduanya harus ditaati oleh kedua belah pihak.
3
Tujuan dibentuknya Undang-undang Ketenagakerjaan ini sendiri adalah untuk memenuhi hak, kewajiban, dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengemban dunia usaha.1 Pengertian dari perjanjian kerja sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pembuatan suatu perjanjian kerja tidak dipersyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja sama seperti perjanjian lainnya yang bebas, artinya dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Apabila suatu perjanjian kerja dibuat secara tertulis akan lebih memiliki manfaat karena dapat dinyatakan rumusan tertentu dengan jelas. Terlebih seperti di era globalisasi seperti saat ini sangatlah dibutuhkan sekali adanya suatu bentuk perlindungan hukum yang berbentuk riil guna melindungi para pihak baik pelaku usaha maupun pekerja. Kemudian yang menjadi suatu permasalahan adalah apabila terjadi perselisihan antara pelaku usaha dengan pekerja atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian kerja tersebut.
1
Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4
PT. Anugerah Sejahtera Putera merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif. PT. Anugerah Sejahtera Putera merupakan salah satu authorized dealer resmi mobil Honda di Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan perusahaan ini selain penjualan juga melayani service. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas ini memiliki peraturan perusahaan yang isinya selain memuat peraturan-peraturan juga diatur mengenai tata tertib jalannya perusahaan. Peraturan perusahaan tersebut juga menjadi acuan perusahaan ini dalam membuat
dan
melaksanakan perjanjian kerja. Di PT. Anugerah Sejahtera Putera ini terdapat hubungan hukum antara pekerja dengan pelaku usaha dengan terikat adanya suatu perjanjian kerja. Adanya hubungan hukum tersebut maka kemudian menimbulkan suatu akibat hukum dan adanya akibat hukum tersebut melahirkan adanya hak dan kewajiban diantara para pihak. Hak dan kewajiban yang dimiliki para pekerja dan pengusaha pada dasarnya wajib dipenuhi oleh keduanya, namun pada prakteknya tidak selalu berjalan dengan sempurna, sebagai contoh terkadang timbul adanya suatu pelanggaran baik tidak dipenuhi salah satu dari keduanya. Salah satu bentuk akibat tidak dipenuhi hak dan kewajiban adalah timbulnya wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie”, artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang
5
telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.2 Pada dasarnya di perjanjian kerja sendiri wanprestasi ditemui ketika unsur-unsur dari wanprestasi itu terpenuhi. Di setiap perusahaan biasanya ditemui beberapa bentuk wanprestasi, termasuk di PT. Anugerah Sejahtera Putera. Adanya wanprestasi tersebut membuat adanya akibat hukum, selain itu dapat juga menimbulkan kerugian baik bagi salah satu pihak maupun dapat juga keduanya. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian kerja serta akibat-akibat hukum yang timbul serta penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi hal yang demikian. Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka penulis terdorong untuk membuat sebuah penulisan hukum berbentuk tesis dengan judul : ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PT. ANUGERAH SEJAHTERA PUTERA (HONDA ANUGERAH) YOGYAKARTA.
2
Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.
6
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah, sebagai berikut: 1. Apa sajakah bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Anugerah Sejahtera Putera ? 2. Bagaimanakah penyelesaian yang ditempuh para pihak dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kerja di PT. Anugerah Sejahtera Putera ?
C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 1. Tujuan Obyektif a. Mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam Perjanjian Kerja pada PT. Honda Anugerah Sejahtera Putera Yogyakarta. b. Mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi pada Perjanjian Kerja PT. Honda Anugerah Sejahtera Putera Yogyakarta. 2. Tujuan Subyektif Memperoleh data guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat meraih
gelar
Magister
Universitas Gadjah Mada.
Kenotariatan
di
Fakultas
Hukum
7
D. MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan hukum. Adapun manfaat tersebut antara lain : 1. Secara Teoritis Manfaat untuk ilmu pengetahuan atau teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian. 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yakni pengusaha dan pekerja serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menelaah peraturanperaturan yang telah ada, terutama Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan.
E. KEASLIAN PENELITIAN Dari hasil penelusuran dan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ada beberapa penelitian yang membahas tentang perjanjian kerja antara lain dilakukan oleh:
8
1.
“Tinjauan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur di Kota Pontianak”3, yang ditulis oleh Devi Suharti tahun 2014. Rumusan masalahnya adalah: a. Bentuk wanpretasi apa yang terjadi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pihak PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur dengan pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut? b. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Kerja waktu tertentu? Kesimpulan dari penulisan ini adalah pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur ini belum secara optimal dijalankan karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak baik pengusaha maupun pekerja. Dalam hal penyelesaian terhadap wanprestasi dilakukan dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan.
Devi Suharti, 2014, “Tinjauan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Palmdale Agroasia Lestari Makmur di Kota Pontianak”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 3
9
2.
“Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pengusaha dengan Pekerja di SPBU 44.552.09 Yogyakarta”4, yang ditulis oleh Marina Herwita Haris tahun 2011. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pengusaha bagi pekerja di SPBU 44.552.09 Yogyakarta? Kesimpulan dari penulis ini adalah Perlindungan Hukum yang belum diterima oleh pekerja di SPBU 44.552.09 Yogyakarta adalah perlindungan cuti tahunan, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, serta perlindungan atas hak pemutusan hubungan kerja. Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan
penulisan-penulisan
yang
ada
sebelumnya.
Persamaannya
adalah
membahas pelaksanaan perjanjian kerja. Hal yang membedakan dengan penulisan sebelumnya adalah objek dan pokok bahasan yang terkandung di dalamnya dimana objek penulisan hukum yang dilakukan adalah di PT. Anugerah Sejahtera Putera di Yogyakarta. Berdasarkan lokasi penelitian serta perumusan masalah yang berbeda dengan yang penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa
penulisan
mengenai
ANALISIS
YURIDIS
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PT. ANUGERAH SEJAHTERA PUTERA (HONDA ANUGERAH) YOGYAKARTA Marina Herwita Haris, 2011, “Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pengusaha dengan Pekerja di SPBU 44.552.09 Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 4
10
sampai saat ini belum pernah dilakukan, akan tetapi apabila ternyata sudah pernah dilakukan penelitian yang sama atau sejenis maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.
