BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan Venezuela adalah negara yang pada dasarnya agraris, yang produk terpokoknya adalah hasil di bidang pertanian. Tetapi karena Venezuela juga sangat kaya dengan produksi minyak bumi, maka lebih dikenal sebagai negara minyak dan pendiri OPEC. Industri minyak di Venezuela dimulai sejak tahun 1917. Selama menjadi negara penghasil minyak banyak pula tipe karakteristik pemimpin yang menguasai Venezuela. Kalangan militer merupakan sosok yang sering mengisi peran sebagai penguasa Venezuela. Dasar-dasar dari politik luar negeri Venezuela adalah Non-Blok menurut versi Dunia Ketiga, hapusnya kolonialisme-imperialisme, hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, non-intervensi, menghormati wajib dan perjanjian internasional, penyelesaian persengketaan antar negara secara damai, solidaritas terhadap pemerintahan-pemerintahan yang demokratis, pengembangan industri dan pertanian untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan kerjasama ekonomi internasional.1 Pendekatan politik luar negeri Venezuela lebih bersifat pragmatis daripada ideologis atau doktriner. Venezuela adalah anti komunis dan juga anti kapitalis. Venezuela mempunyai penghasilan per kapita tertinggi di antara negaranegara Amerika Latin, yakni US $ 1.260 dalam tahun 1973 dibanding dengan 1
Hidayat Mukmin. Pergolakan di Amerika Latin dalam Dasawarsa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 180.
1
Amerika Serikat yang pendapatan per kapitanya US $ 5.000 pada waktu yang sama. Pendapatan per kapita Venezuela dipengaruhi oleh hasil penjualan minyak. Namun, masih perlu menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing, seperti halnya Exxon, Shell dan Gulf, karena selain untuk meningkatkan pendapatan nasional juga untuk memberikan lapangan kerja bagi warga negaranya. Dengan politik luar negerinya yang luwes dan kekayaan alamnya yang besar, begitu pula dengan merosotnya citra Argentina, terdapat tanda-tanda nyata bahwa Venezuela akan lebih memegang posisi penting dan peranan yang lebih besar terutama dalam memperebutkan kepemimpinan di Amerika Latin, dibanding dengan Meksiko yang dianggap terlalu ekstrim atau Brasil yang dipandang terlalu condong ke Barat. Hubungan pemerintah Venezuela dengan IMF dan Bank Dunia telah berlangsung sejak lama. Awalnya pada pemerintahan Carlos Andres Perez tahun 1989. Pada saat itu Venezuela mengalami krisis ekonomi, kemudian pemerintahan Carlos Andres Perez meminta bantuan keuangan kepada IMF. Hubungan yang dilakukan oleh pemerintahan Carlos Andres Perez melalui negosiasi persetujuan penyesuaian struktural dengan IMF sebesar 4,5 miliar dolar AS, digunakan untuk memulihkan kondisi negara yang pada saat itu tertimpa krisis. Dalam hubungan ini IMF senantiasa membantu guna mencapai stabilitas ekonomi dan finansialnya. Hubungan pemerintah Venezuela dengan IMF terus berjalan dengan kesepakatan program penyesuaian struktural atau Structural Adjustment Program (SAP).
2
Transisi dari pemerintahan Carlos Andres Perez ke pemerintahan Rafael Caldera, membuktikan suatu pengulangan dari kesenjangan antara janji-janji kampanye dan kebijakan rezim baru. Dihadapkan pada krisis ekonomi, pemerintahan Rafael Caldera telah menyimpang dari komitmennya pada penghapusan kemiskinan dan berpaling pada tindakan-tindakan reformasi yang berpihak pada IMF. Pada Juli 1996, atas persetujuan IMF telah dikucurkan dana sebesar 1,5 miliar dolar AS, yang akhirnya telah diterimanya kembali program penyesuaian struktural tersebut.2 IMF merupakan lembaga keuangan internasional yang bekerja memilih mana negara-negara yang perlu dibantu untuk mencapai stabilitas ekonomi dan finansial, serta memberikan arahan-arahan apa yang harus dikerjakan oleh negara yang mendapat bantuan hutang. Sedangkan Bank Dunia bekerja dengan memberikan pinjaman jangka panjang ke negara-negara berkembang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Tentunya bantuan keuangan yang diberikan IMF dan Bank Dunia senantiasa diikuti dengan berbagai syarat yang diajukan lembaga tersebut, dalam upaya pemulihan ekonomi dalam bentuk penyesuaian struktural. Sesuai dengan kesamaan pandangan mengenai langkah apa saja yang harus ditempuh oleh negara-negara yang dilanda krisis ekonomi, dirumuskan kesamaan pandangan itu menjadi sepuluh langkah perbaikan ekonomi untuk negara-negara yang dilanda
2
James Petras. Siklus Politik Neoliberal: Penyesuaian Amerika Latin Menuju Kemiskinan dan Kemakmuran di Era Pasar Bebas, http://sekedarcatatan.wordpress.com/2006/10/16/siklus-politikneolib/, diakses 24 Desember 2008.
3
krisis ekonomi. Langkah-langkah atau rekomendasi itu dikenal sebagai Washington Consensus, yang meliputi:3 1. Perdagangan bebas. 2. Liberalisasi pasar modal. 3. Nilai tukar mengambang. 4. Angka bunga ditentukan pasar. 5. Deregulasi pasar. 6. Transfer aset dari sektor publik ke swasta. 7. Fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target pembangunan sosial. 8. Anggaran berimbang. 9. Reformasi pajak. 10. Perlindungan atas hak milik dan hak cipta. Rekomendasi tersebut harus dipahami dan disepakati untuk penyesuaian struktural bagi negara-negara yang telah sepakat melakukan bantuan keuangan kepada IMF dan Bank Dunia. Krisis ekonomi terjadi dengan begitu saja, bahkan di negara yang terkena krisis semula tidak diperkirakan akan terjadi. Negara-negara besar seperti Inggris, Perancis dan Jepang pun pernah mengalami krisis yang memerlukan bantuan keuangan IMF dari waktu ke waktu. Bahkan semenjak hancurnya Sistem Bretton Woods terjadi karena negara yang menjadi pendiri sistem tersebut yaitu Amerika Serikat, berada dalam krisis yang berat pada akhir tahun 1960-an dan berlanjut 3
Mohammad Amien Rais. Selamatkan Indonesia: Agenda Mendesak Bangsa, PPSK Press, Yogyakarta, 2008, hal. 15.
4
sampai tahun 1970-an, Amerika Serikat sendiri harus meminta bantuan kepada IMF. Dengan keterbatasan yang ada, IMF bersama dengan lembaga-lembaga lain di dunia dan dengan dukungan oleh berbagai negara di dunia. IMF mencoba mengembangkan berbagai cara untuk menghindarkan terjadinya krisis ekonomi. Dalam upaya pencegahan krisis, IMF telah mengembangkan sistem peringatan dini, monitoring dari tingkat likuiditas internasional, serta diperkuat dengan pengembangan informasi pasar.
B. Pokok Permasalahan Dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: “ Mengapa Venezuela menyatakan keluar dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia? “
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung Venezuela keluar dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia sehingga kedaulatan ekonomi dan politik Venezuela dapat tercapai kembali.
5
D. Landasan Pemikiran Melihat permasalahan di atas penulis akan mencoba mendeskripsikannya dengan menggunakan konsep dan teori. Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.4 Sedangkan teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan. Teori merupakan suatu bentuk pertanyaan yang menjawab pertanyaan “mengapa”, artinya, berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi.5 Konsep yang digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan di atas yaitu konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton. Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, di mana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian diri dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan
4
Mohtar Mas’oed. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 93. 5 Ibid, hal. 185.
6
dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional.6
1. Konsep Kepentingan Nasional Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, adalah sebagai berikut: “Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan (decision making) dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang mejadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsur itu mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi”.7 Konsep tersebut dapat diartikan bahwa kepentingan pada dasarnya merupakan faktor penting yang menuntun pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri, di mana kepentingan tersebut meliputi mempertahankan kelangsungan hidup, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Kepentingan-kepentingan di atas merupakan hal yang menjadi dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri Venezuela. Venezuela tentu memiliki kepentingan yang akan dicapai dengan menerapkan kebijakan anti imperialisme dan menentang kapitalisme internasional. Adapun kepentingan yang sangat menonjol dari kebijakan yang diterapkan adalah masalah ekonomi dan politik. Selama menjadi negara penghasil minyak, rakyat Venezuela tidak dapat menikmati hasil 6 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 35. 7 Jack C. Plano dan Roy Olton. Kamus Hubungan Internasional, Putra A Bardin, Jakarta, 1999, hal. 11.
7
yang diharapkan. Kemiskinan telah melanda sebagian besar rakyat Venezuela. Oleh karenanya, kedaulatan ekonomi dan politik menjadi prioritas utama dalam menerapkan kebijakan politik luar negeri Venezuela.
2. Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri Teori pengambilan keputusan menurut William D. Coplin mengatakan “Apabila kita menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya tindakan politik tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, kemampuan ekonomi dan militer negara tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional atau situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi”.8
8
William D. Coplin. Pengantar Politik Internasional: Telaah dan Teoritis, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30.
8
Berikut ini dapat digambarkan dalam skema pengambilan keputusan politik luar negeri menurut William D. Coplin. Skema Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri (menurut William D. Coplin)
Kondisi Politik Dalam Negeri
Pengambil Keputusan
Tindakan Politik Luar Negeri
Konteks Internasional
Kemampuan Ekonomi dan Militer Sumber : William D. Coplin. Pengantar Politik Internasional: Telaah dan Teoritis, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30.
Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan mengapa Venezuela keluar dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia membuat suatu sikap yang kontroversi. Di mana dipengaruhi tiga hal yaitu: kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer, serta konteks internasional sangat berpengaruh terhadap pembuat keputusan dalam menentukan kepentingan luar negerinya.
1. Kondisi Politik Dalam Negeri Kondisi politik dalam negeri Venezuela pada masa pemerintahan Hugo Chaves diikuti oleh lahirnya Konstitusi Bolivarian 1999 yang menjadi dasar utama bagi seluruh kebijakan pemerintahan dalam banyak bidang. Pembaharuan9
pembaharuan yang dijalankan atas dasar Konstitusi Bolivarian disebut sebagai perubahan Revolusioner Bolivarian. Perubahan Revolusioner Bolivarian ditandai oleh visi kerakyatan yang diamanatkan oleh Konstitusi Bolivarian 1999 yakni tegaknya kedaulatan ekonomi dan politik rakyat Venezuela yang anti imperialisme, demokrasi partisipatif, swadaya ekonomi, distribusi yang adil dari pendapatan pertambangan minyak Venezuela dan penghapusan tindakan korupsi.
2. Kemampuan Ekonomi dan Militer Venezuela merupakan sebuah negara yang kaya sumber daya alam minyak bumi di kawasan Amerika Latin. Didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, pada masa pemerintahan Hugo Chaves, Venezuela memikirkan sebuah perubahan dengan melaksanakan program nasionalisasi migas yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat melalui subsidi kesehatan, pendidikan, harga minyak dan bensin murah untuk rakyatnya. Sebagai negara yang cukup kaya dengan sumber minyak, setengah dari pendapatan negara Venezuela adalah dari minyak bumi. Produksi minyak mentah tiap harinya sekitar 3 juta barrel dan 75% nya diekspor. Pendapatan devisa dari hasil ekspor minyak berkisar antara 3 miliar dan 4 miliar dollar AS setahunnya. Venezuela adalah negara eksportir minyak nomor satu di kawasan Amerika Latin dan terbesar kelima di dunia. Jadi jelaslah bahwa minyak bumi mendominasi ekonomi Venezuela dan merupakan sumber utama pemasukan negara. Militer Venezuela juga tidak memainkan peran negatif. Venezuela memiliki personil militer yang karakteristiknya berbeda dengan personil lainnya 10
di kawasan Amerika Latin, di antaranya militer Venezuela sangat dipengaruhi oleh filosofi Simon Bolivar, figur paling terhormat di Amerika Latin dalam perjuangan pembebasan nasional dari penjajahan Spanyol. Ketika partai-partai tradisional kaum oposisi atas dukungan administrasi Amerika Serikat menggerakan kudeta untuk melawan Presiden Hugo Chaves pada 2002, militer Venezuela dan rakyat pendukungnya telah mengembalikan Hugo Chaves dari jabatannya. Selain itu personil-personil militer Venezuela yang meliputi angkatan darat 34.000 anggota, angkatan laut 18.000 anggota, angkatan udara 7.000 anggota dan FAC 23.000, khususnya perwira-perwira muda, telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan sangat antusias. Untuk meningkatkan kemampuan militer demi terciptanya pertahanan dan keamanan negara, Venezuela juga memiliki Kapal Selam Lupo: 6 buah, Guppy-II: 1 buah, Destroyer: 2 buah, Constitutions-Class: 6 buah, German Type – 209: 2 buah, Project 636 Kilo-class: 6 buah, Project 677 Amur-class: 4 buah, Kapal Induk: 4 buah serta 24 jet tempur Sukhoi, 50 helikopter dan 100.000 senapan serang Kalashnikov.
3. Konteks Internasional Konteks internasional Venezuela menerapkan kebijakan politik luar negeri hapusnya kolonialisme-imperialisme, hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, non-intervensi, penyelesaian persengketaan antar negara secara damai, solidaritas terhadap pemerintahan-pemerintahan yang demokratis, pengembangan industri dan pertanian untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan kerjasama ekonomi internasional. 11
Dalam
pelaksanaan
konteks
internasional,
Venezuela
melakukan
hubungan kerjasama dengan IMF. Hubungan tersebut berlangsung pada masa pemerintahan Carlos Andres Perez di tahun 1989. Hubungan yang dilakukan pemerintah Carlos Andres Perez melalui negosiasi persetujuan struktural dengan IMF sebesar 4,5 miliar dollar Amerika Serikat digunakan untuk memulihkan kondisi negara Venezuela yang pada saat itu mengalami krisis ekonomi. Selanjutnya hubungan kerjasama antara Venezuela dengan IMF juga berlangsung kembali pada masa pemerintahan Rafael Caldera di tahun 1994. Atas persetujuan IMF, Venezuela pada masa pemerintahan Rafael Caldera memperoleh pinjaman keuangan sebesar 1,5 miliar dollar Amerika Serikat.
Tabel Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri Pertimbangan
-
-
-
Kondisi politik dalam negeri. Kemampu an ekonomi dan militer. Konteks internasio nal.
-
-
Faktor
Faktor
Penghambat
Pendukung
Masuknya pemodalpemodal asing untuk memprivatisasi aset-aset ekonomi dan politik di Venezuela. Intervensi kebijakan neoliberal di Venezuela.
-
-
-
Lahirnya Konstitusi Bolivarian 1999. Kekayaan sumber daya alam Venezuela berupa minyak. Kebijakan luar negeri Venezuela anti imperialisme dan anti kapitalisme.
Keputusan
Keluar dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia.
12
Dari tabel pengambilan keputusan politik luar negeri di atas kita dapat melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi landasan dari kebijakan politik luar negeri Venezuela. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional, keputusan mengenai keluarnya Venezuela dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia merupakan keputusan yang tepat apabila dilandasi oleh faktor-faktor pendukung Venezuela. Dengan adanya keputusan tersebut kedaulatan ekonomi dan politik Venezuela juga dapat tercapai kembali, karena tidak ada lagi pengaruh dari intervensi kebijakan neoliberal yang menjadi faktor penghambat dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Selain itu Venezuela merupakan negara penghasil minyak terbesar di kawasan Amerika Latin. Produksi setiap barrel minyak Venezuela mengeluarkan uang 9 dollar AS, dan dijual 116 dollar AS. Setiap hari Venezuela mengekspor 2,8 juta barrel minyak mentahnya. Venezuela juga mempunyai cadangan minyak mentah yang sudah terbukti sebesar 130 miliar barrel. Selama lebih dari sembilan tahun pemerintahan Presiden Hugo Chavez tidak menaikkan harga BBM. Sehingga harga BBM di Venezuela jauh lebih murah daripada di Arab Saudi, penghasil minyak terbesar di dunia. Sebagai negara penghasil minyak terbesar di kawasan Amerika Latin, subsidi BBM sangat menguntungkan bagi rakyat Venezuela. Harga bensin di Venezuela hanya sekitar 0,1 bolivars per liter atau sekitar US$0,04 (Rp372 dengan kurs Rp 9.300 per dollar AS). Menurut Jose Guerra, profesor ekonomi Central University of Venezuela, untuk menjaga agar
13
harga BBM tetap rendah, perusahaan minyak negara PDVSA harus mengeluarkan dana 19 miliar dollar AS per tahun.
E. Hipotesa Berdasarkan latar belakang permasalahan dan landasan pemikiran di atas, maka penulis dapat mengambil hipotesa sebagai berikut:
Venezuela menyatakan keluar dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia
demi memperoleh kembali kedaulatan ekonomi dan politik, yang dilandasi oleh: -
Lahirnya Konstitusi Bolivarian 1999,
-
Kekayaan sumber daya alam Venezuela berupa minyak,
-
Kebijakan luar negeri Venezuela anti imperialisme dan anti kapitalisme.
F. Jangkauan Penelitian Untuk memudahkan penulisan, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Secara umum penulis membatasi dari tahun 1999-2008. Meskipun demikian, berbagai hal yang terjadi sebelumnya yang menjadi latar belakang peristiwa-peristiwa selanjutnya tetap menjadi pembahasan yang penting untuk membantu memberi jawaban seobyektif mungkin.
14
G. Metode Penelitian Untuk mendapatkan data yang mendukung, penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari beberapa literatur yang berasal dari buku-buku jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, internet dan sumber lain yang dapat menunjang karya ilmiah ini.
H. Sistematika Penulisan Dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang
dapat
menguraikan
permasalahan
untuk
dapat
menjawab
pokok
permasalahan di atas. BAB I
Pendahuluan berisikan Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Landasan Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
BAB II
Membahas mengenai gambaran umum dan perkembangan politik luar negeri Venezuela dengan beberapa bagian yaitu geografi, penduduk dan sejarah Venezuela. Sedangkan perkembangan politik luar negeri Venezuela diuraikan dalam tiga periode, pertama pada masa pemerintahan presiden Carlos Andres Perez tahun 1989, kedua pada masa pemerintahan presiden Rafael Caldera tahun 1994 dan periode ketiga pada masa pemerintahan presiden Hugo Chaves tahun 1999.
15
BAB III
Membahas mengenai apa itu IMF dan Bank Dunia, sejarah singkat pembentukan, tujuan, program, perkembangan serta keanggotaan Venezuela dalam IMF dan Bank Dunia.
BAB IV
Membahas mengenai faktor-faktor pendukung Venezuela keluar dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia serta kedaulatan ekonomi dan politik Venezuela.
BAB V
Berisikan kesimpulan dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.
16
