BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Lahirnya suatu produk hukum didasari perencanaan dan tujuan yang jelas. Termasuk dalam hal ini undang-undang pemerintahan daerah yang tujuannya adalah sebagai antisipasi pembaharuan dan sebagai penyempurnaan dari beberapa aturan yang melandasi pelaksanaan pemerintahan daerah yang sudah tidak efektif dalam perkembangan yang ada saat ini. Dan di sisi lain, undang -undang ini juga sebagai implementasi dari beberapa aturan mendasar, dengan tegas dan jelas memberikan batasan-batasan, beberapa pengertian sebagai acuan atau dasar dari pelaksanaan pemerintahan di daerah: diantaranya memisahkan secara tegas fungsi dan peran pemerintahan daerah dan DPRD, yang disatu sisi menempatkan kepala daerah beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif dan di sisi lainnya, DPRD sebagai badan legisliatif daerah. Dalam rangka perbaikan sistem pemerintahan daerah, Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan hak secara langsung kepada rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya secara demokratis berdasarkan azas bebas berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Awal perubahan besar tersebut terjadi di tahun 2005, dimana pada waktu itu untuk pertamakalinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa ini menandai periode baru dalam sejarah politik daerah di Indonesia. Adapun pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 1
Daerah secara langsung diatur dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 56. Dalam Pasal 56 ayai (1) dikatakan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.” Keputusan untuk memilih sistem pemilukada langsung bukan datang secara tiba-tiba. Beberapa faktor mendorong percepatan digunakannya sistem langsung tersebut, dengan semangat utamanya memperbaiki kehidupan demokrasi. 1 Berdasarkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) juga dimasukkan sebagai bagian dari kategori pemilu. Pemilihan umum Kepala Daerah langsung merupakan suatu capaian yang baik dalam proses demokrasi di Indonesia.
Melalui
pemilihan
umum
Kepala
Daerah
langsung
berarti
mengembalikan hak-hak masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokrasi. 2 Sehingga hal ini semakin memajukan demokrasi ditingkat lokal karena masyarakat lokal akan memilih sendiri siapakah calon pemimpinnya atau yang mewakilinya di daerah. Hal ini juga memberikan tanda bahwa demokrasi di tingkat lokal mulai mekar, karena dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia digelar perhelatan akbar “Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung”, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota. Pemilukada langsung merupakan hasil kerja keras dalam perwujudan demokrasi, walaupun banyak hal yang menjadi konsekuensinya seperti biaya yang besar, energi, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Namun, keberhasilan pemilukada untuk melahirkan 1
Joko Prihatmoko, Pemilihan Kepala daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal., 25-27
2
Ibid., hal.21
kepemimpinan daerah yang murni secara demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada sikap kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri. 3 Pemilukada sering disebut sebagai kemenangan demokrasi massa atau demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga sudah sewajarnya apabila kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada wakil rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah tersebut dikembalikan pada pemiliknya sendiri. Dengan begitu, manipulasi dan intervensi berlebihan gaya politisi dan anggota DPRD dapat dihindarkan. Pemilihan Umum Kepala Daerah bukan sekedar wujud pengembalian kedaulatan di tangan rakyat, lebih dari itu rakyat berperan langsung. Biarkan rakyat memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakankebijakan publik di daerah, yang menyentuh kepentingan mereka sendiri. Negara berkewajiban memfasilitasi rakyat mewujudkan kedaulatan tersebut. Salah satu faktor terpenting dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah rakyat sebagai pemilih selain partai politik dan pasangan calon. Untuk itu, bagai kepal daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti pemilihan umum kepal daerah dan wakil kepala daerah harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang sangat mempengaruhi prilaku pemilih untuk menentukan pilihannya. Pemilukada menghasilkan kepala daerah objektif, dalam arti, siapapun yang terpilih itulah kehendak mayoritas rakyat. Namun hasil objektif yang dicapai tersebut tidak selalu identik dengan terpilihnya kepala daerah yang memilki
3
Ibid., hal. 3
kapasitas dan kapabilitas yang baik dan dibutuhkan daerah. Namun, hal itu harus diterima sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi. Aktor utama dari sistem Pemilukada adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian tahapan-tahapan kegiatan pemilukada langsung. 4
Tentunya juga sudah menjadi kepastian bahwa
Pemilukada sangat terkait erat dengan kedaulatan rakyat, dan hal tersebut mencakup hal-hal berikut : a) Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak – haknya secara utuh. Menjadi kewajiban Negara memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat. Salah satu hak politik rakyat tersebut adalah hak memilih calon pemimpin. Penundaan atau peniadaan hak pilih tidak hanya mengurangi secara signifikansi nilai-nilai demokrasi dalam pemilukada langsung namun bahkan setiap saat mengancam legitimasi pemimpin pemerintahan daerah. b) Wujud nyata asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Hal ini merupakan suatu landasan yang sangat penting guna menjaga kelangsungan sebuah kepemimpinan politik. Melalui Pemilukada langsung, maka seorang Kepala Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan kepada rakyat yang memilih. Tingkat penerimaan rakyat terhadap Kepala Daerah merupakan jaminan bagi peningkatan partisipasi politik rakyat yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan. Kepala Daerah yang tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya akan ditinggalkan oleh rakyat, bahkan rakyat akan memberikan sangsi dengan jalan tidak akan
4
Ibid., hal. 28
memilih kandidat tersebut pada pemilukada berikutnya. Karena itu dalam beberapa sistem pemilihan, calon Kepala Daerah harus memiliki trademark, yaitu
ciri
khas
dan
prioritas
program
kerja,
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. c) Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergis antara pemerintahan dan rakyat. Pemerintahan akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. Keserasian dan keseimbangan hubungan antara keduanya akan membawa pengaruh yang sangat menguntungkan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab itu, bilamana sebuah pemerintahan telah “ditinggalkan” rakyatnya, maka ambruknya pemerintahan tersebut tinggal menunggu waktu dalam hitungan yang tak lama. 5 Diakuinya kedaulatan rakyat atau masyarakat dalam sistem demokrasi maupun pengejawantahannya dalam Pemilukada membuat masyarakat adalah menjadi penentu berjalannya dan hasil dari proses demokrasi atau Pemilukada itu sendiri. Perilaku pemilih masyarakat adalah aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilukada, perilaku pemilih yang dimaksud disini adalah antara lain pemberian suara atau proses voting, partai politik dan tidak memberikan suara atau non voting. Salah satu daerah yang telah
melaksanakan Pemilukada adalah Kota
Medan yang menyelenggarakan Pemilukada Walikota dan Wakil Waklikota Medan tahun 2010. Pemilukada Kota Medan tahun 2010 dilakukan melaluidua kali putaran. Pada putaran pertama terdiri dari sepuluh pasangan calon walikota,
5
Ali Maksyur Musa, “Pilpres Langsung”, Sinar Harapan, 30 Januari 2003
dan pada putaran II terdiri dari dua pasangan calon walikota diantaranya pasangan Drs. H. Rahudman Harahap, MM dengan Drs. H. Dzulmi Eldin S, M.Si yang didukung oleh partai Demokrat dan partai Golkar, dan pasangan Dr. Sofyan Tan dengan Nelly Armayanti, SP, MSP yang di dukung oleh partai Demokrasi Perjuangan Indonesia dan partai Damai Sejahtera. Kemudian pasangan Drs. H. Rahudman Harahap, MM dengan Drs. H. Dzulmi Eldin S, M.Si, keluar sebagai pemenang yang memperoleh 485.446 suara atau sebesar 65,88%. Fenomena yang menarik dalam Pemilukada tersebut adalah tingginya masyarakat yang tidak mempergunakan hak pilihnya sampai 61,71% dari total DPT 1.961.155 jiwa. Tabel 1.1. Hasil perolehan suara sah pemilihan walikota/wakil Wali Kota Medan putaran pertama tahun 2010
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pasangan Calon Sjahrial R Anas – Yahya Sigit Pramono Asri – Nurlisa Indra Sakti Harahap – Bahdin Nur Tanjung – Kasim Joko Susilo – Amir Mirza Rahudman Harahap – Dzulmi M Arif Nasution – Supratikno Maulana Pohan – Ahmad Arif Ajib Shah – Binsar Situmorang Sofyan Tan – Nelly Armayanti
Melihat
perilaku
pemilih
Perolehan Suara 19,698 97,485 9,598 34,964 28,432 150,553 29,902 76,581 93,344 140,835
dalam
pelaksanaan
Persentase Ranking 2.89 9 14.31 3 1.41 10 5.13 6 4.17 8 22.09 1 4.39 7 11.24 5 13.7 4 20.67 2
Pemilukada
adalah
merupakan hal sangat penting. Karena di dalam menentukan apakah Pemilukada itu berhasil, maka perilaku pemilih masyarakatnya akan menjadi faktor penentu yang penting pula. Bila di dalam pelaksanaan Pemilukada ternyata dapat dilihat bahwa masyarakat tidak terlalu ikut ambil bagian di dalamnya, misalnya dapat dilihat dengan tingginya angka golput, berarti Pemilukada tersebut kurang berhasil dilaksanakan. Terbukti dengan masyarakatnya yang kurang memberi
perhatian pada pesta demokrasi lokal itu. Karena pentingnya perilaku pemilih di dalam pilkada, maka memang perlu diadakan kajian intensif terhadap perilaku pemilih itu sendiri. Pemilukada yang diselenggarakan di Kota Medan ini dapat dikatakan cukup berhasil namun yang menjadi catatan adalah tingginya angka tidak memilih (non voting) atau yang sering kita dengar dengan istilah ‘Golput” dalam Pemilukada tersebut. Meskipun begitu golput juga adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku memilih yang dimiliki oleh rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan penuh atas hak politiknya. Salah satu hak politik rakyat adalah hak memilih calon pemimpin. Penundaan atau peniadaan hak pilih tidak hanya mengurangi secara signifikan nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan langsung. Namun bahkan setiap saat mengancam legitimasi pemimpin pemerintah daerah 6. Melihat fenomena diatas, maka dapat kita pahami bahwa sebenarnya, pelaksanaan Pemilukada berimplikasi terhadap perilaku pemilih. Perilaku pemilih Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum melalui serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y. Berkaitan dengan hal ini pilihan seseorang tentu saja dipengaruhi oleh banyak hal, seperti status sosial ekonomi masyarakat yang dapat dinilai dari variabel pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. Bila dilihat dari segi pendidikan, penelitian Raymond Wolfinger dan Steven Rosenstone mendapatkan kesimpulan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi pilihan seseorang untuk ikut
6
Joko Prihatmoko., Op.Cit., hal. 129.
memilih atau tidak dalam pemilihan umum. Seseorang dengan pendidikan menengah hingga tinggi rata-rata memutuskan untuk ikut dalam pemilu, sebaliknya seseorang dengan pendidikan yang rendah cendrung tinggal dirumah mereka dan tidak tertarik untuk memilih.7 Aspek pendidikan mampu membuat masyarakat memiliki pandangan yang luas terhadap dunia politik, perbedaan diantara masyarakat yang berpendidikan tinggi maupun rendah terlihat dari sikap dan perilaku mereka. Pendidikan akan memberikan kepercayaan diri bagi masyarakat untuk mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang pada akhirnya akan membawa masyarakat kepada partisipasi politik dalam level yang tinggi. 8 Sedangkan penelitian lain juga mendukung bahwa status sosial ekonomi berpengaruh terhadap perilaku pemilih, seperti penelitian dari Frank Linderfeld yang menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ia juga mengemukakan bahwa status sosial ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi dengan orang yang memiliki kemapanan ekonomi. 9 Beranjak dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh status sosial ekonomi masyarakat terhadap perilaku pemilih. Oleh
7
Raymond E. Wolfinger and Seven J. Rosenstone. Who Votes?, dalam George C. Edwards. Government In America, People, Politics, and Policy. United States: Addison-Wesley Educational Publisher Inc. 1997. Hlm.250-252. 8 M. Margaret Conway, dalam Gitelson, Dudley, and Dubnick. American Government. USA: Houghton Milfin Company, 1996. Hlm 132 9 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 156
karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perilaku Pemilih pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010 Putaran Kedua”. Penelitian dengan judul ini tertarik dilakukan di kota Medan khususnya di kecamatan Medan Area karena di kecamatan ini termasuk memiliki perubahan suara yang sinifikan dibanding dengan kecamatan lainnya di pasangan Drs. H.Rahudman Harahap/ Drs.H.Zulmi Eldin. Untuk pasangan ini pada putaran pertama memperoleh 6.916 suara, pada putaran kedua memperoleh 32.216 (terjadi penambahan 25.300 suara). Sedangkan pasangan dr.Sofyan Tan/ Nelly Armayanti Sp.MSP pada putaran pertama memperoleh 12.399 suara dan pada putaran kedua 15.244 suara (terjadi penambahan 2.845 suara). Selain pergeseran perolehan suara, pada 12 kelurahan mempunyai karateristik suku dan agama yang cukup fanatik yakni islam dan minang lebih dominan di daerah kota matsum, Sukaramai dan Tegal Sari. Selain itu, pasangan Sofyan Tan yaitu Nelly Armayanti adalah suku Minang yang cukup menarik untuk diamati.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang ingin peneliti rumuskan adalah: 1.
Bagaimanakah perilaku pemilih masyarakat Kota Medan pada Pemilukada Kota Medan Putaran II tahun 2010?
2.
Faktor-faktor apa saja yang paling dominan dalam menentukan pilihan masyarakat terhadap pasangan Calon Walikota / Wakil Walikota pada Pemilukada Kota Medan Putaran II tahun 2010 ?
1.3Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui perilaku pemilih masyarakat Kota Medan pada Pemilukada Kota Medan Putaran II tahun 2010. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor
apa saja yang paling dominan dalam
menentukan pilihan masyarakat terhadap pasangan Calon Walikota / Wakil Walikota pada Pemilukada Kota Medan Putaran II tahun 2010.
1.4. Manfaat Penelitian 1.
Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dalam melihat fenomena politik yang terjadi di masyarakat.
2.
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan studi perilaku politik yang ada di Indonesia pada saat ini.
3.
Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu politik dan refrensi dalam konteks ilmu politik di Indonesia.
4.
Hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi lembaga / instansi pemerintahan seperti Pemerintahan Daerah, KPU dalam kaitannya dengan perilaku tidak memilih dan
5.
Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik.
