BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan banyak perhatian terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dalam perundangundangan perpajakan yang memberikan jaminan kepastian hukum dan peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Diberlakukannya sistem self assessment di Indonesia, memberikan wajib pajak kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Hal ini tidak dapat berjalan secara efektif apabila wajib pajak atau pihak penanggung pajak tidak memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perpajakan. Aparat pajak (fiskus) dalam hal ini hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tersebut. Dengan memberlakukan sistem tersebut, wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya atas kesadaran sendiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk pengawasan
1
atas laporan yang disampaikan wajib pajak maka akan diadakan pemeriksaan oleh fiskus. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
melalui fiskus, kepada wajib pajak dapat diterbitkan Surat ketetapan
pajak. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Apabila wajib pajak menganggap penerbitan surat ketetapan pajak tersebut tidak adil dan dapat menunjukkan bukti-bukti beserta alasannya, wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan atas permasalahan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan syarat-syarat pengajuan surat keberatan yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak dalam menyelesaikan keberatan wajib pajak akan memberikan keputusan keberatan yang dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak, atau bahkan menambah besarnya jumlah pajak yang terutang atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Kantor Pelayanan Pajak. Namun, apabila wajib pajak masih merasa keputusan KPP atas keberatan tersebut masih tidak adil maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan tersebut kepada Pengadilan Pajak. Pengajuan banding tersebut harus memenuhi syarat-syarat pengajuan banding sebagaimana 2
yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pangadilan Pajak. Salah satu syarat pengajuan permohonan banding tersebut adalah diharuskannya wajib pajak untuk melunasi 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang. Putusan banding yang dibuat oleh Pengadilan Pajak sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan upaya hukum terakhir dalam penyelesaian sengketa pajak dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan banding tersebut dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, menambah jumlah pajak yang terutang, tidak dapat diterima, dan membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Lamanya penyelesaian banding adalah 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima di Pengadilan Pajak. Jangka waktu penyelesaian keberatan dan banding dilihat dari ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku adalah untuk keberatan 12 (dua belas) bulan dan untuk banding 12 (dua belas) bulan, jadi secara keseluruhan proses penyelesaian keberatan dan banding memakan waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun. Bagi wajib pajak dengan lamanya penyelesaian sengketa pajak tersebut dapat menyebabkan terganggunya likuiditas keuangan wajib pajak. Apalagi dengan adanya keharusan untuk melunasi setengah (50%) dari jumlah pajak yang terutang, dalam hal pemohon banding mengajukan banding. Hal ini sering menyebabkan Wajib Pajak dalam memperoleh pelayanan yang sederhana, cepat dan murah dalam proses penyelesaian sengketa pajak menjadi terhambat.
3
Oleh karena itu, dimensi hubungan antara fiskus disatu pihak, dengan wajib pajak dipihak yang lain merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tuntutan agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya harus diimbangi pula dengan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, penegakan hukum secara serius dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak serta penerapan yang baik atas ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan konsekuensi logis yang harus diwujudkan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisa masalah putusan banding terhadap surat ketetapan pajak dengan judul ”Analisis Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Putusan Banding”
1.2
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisa 10 Surat Ketetapan Pajak dan Putusan Banding Pengadilan Pajak selama tahun 2004 dengan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.
1.3
Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.3.1
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui sejauh mana Wajib Pajak (WP) telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 2. Mengetahui sejauh mana Fiskus telah melaksanakan prosedur pemeriksaan yang benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4
3. Mengetahui sejauh mana pihak Pengadilan Pajak telah membuat putusan banding yang didasari oleh Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
1.3.2
Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas dalam penetapan pajaknya. 2. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal pemeriksaan pajak dan banding. 3.
Bagi pembaca, dapat memberikan referensi atau informasi tambahan tentang penyelesaian sengketa pajak di tingkat banding.
1.4
Metodologi Penelitian Dalam
penyusunan
skripsi
ini,
penulis
menggunakan
metode
pengumpulan data yang umum dilakukan, yaitu: 1. Studi literatur (library research) Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur dan buku mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Informasi ini digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan (kantor Pengadilan Pajak).
5
2. Riset lapangan (field research) Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke Pengadilan Pajak yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan penelitian lapangan terdiri dari beberapa metode yaitu: a. Observasi (pengamatan). Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke Pengadilan Pajak. b. Interview (wawancara). Interview merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan prosedur penyelesaian banding. c. Documentation (dokumentasi) Dalam metode ini penulis menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penyelesaian banding.
1.5
Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan isi materi laporan penelitian ini, maka dibagi sistem pembahasan dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :
6
BAB I:
PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai bidang yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II:
LANDASAN TEORI Bab ini berisi tentang pengertian pajak, fungsi pajak, asas pemungutan pajak dan teori-teori yang berkenaan dengan pemeriksaan pajak, keberatan dan banding. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang pengertian hukum pajak, pemeriksaan pajak, Surat Ketetapan Pajak, Keberatan dan Banding, serta teori-teori lain yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak dan banding.
BAB III:
GAMBARAN UMUM PENGADILAN PAJAK Pada bab ini berisi tentang sejarah, dasar hukum, susunan, kekuasaan, tugas, putusan, dan pelaksaan putusan pengadilan pajak.
BAB IV:
PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan atas analisa Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan putusan banding dan Undang-Undang, serta ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.
7
BAB V:
SIMPULAN DAN SARAN Bab ini menyajikan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang diharapkan berguna bagi pihak dan instansi yang terkait.
8
