BAB I PENDAHULUAN. Sumber daya alam dan energi yang terkandung dalam wilayah hukum

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sumber daya alam dan energi yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hidup orang banyak. Potensi sumber daya alam dan cadangan mineral metalik (logam) tersebar di beberapa lokasi di Indonesia antara lain bagian barat, tengah dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan, emas, batubara, di Sumatera, dan mineral lainnya yang masih tersebar diberbagai wilayah dan tempat. Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik serta terencana akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat Mineral dan Batubara sebagai

1

Gatot Suparmono, Hukum Pertambangan MineralBatubara di Indonesia, (Jakarta:PT Rineka Cipta, ),hlm 1.

Universitas Sumatera Utara

kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan pengelolaannya harus dilakukan seoptimal

mungkin, efisien,

transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran demokrasi ekonomi secara berkelanjutan. 2 Menurut Jimly Asshiddiqie 3 pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan adanya prinsip berkelanjutan terkandung dalam demokrasi ekonomi, “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan berwawasan

lingkungan”. Makna kata berkelanjutan terkait erat dengan perkembangan gagasan tentang pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat, di mana dewasa ini telah menjadi wacana dan kesadaran umum diseluruh penjuru dunia untuk mengimplementasikannya. Dalam dunia pertambangan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya kandungan Mineral yang siap diangkat kapan saja. Dari data yang diperoleh bahwa Indonesia menempati posisi produsen terbesar kedua untuk komoditi timah, posisisi terbesar keempat untuk komoditi tembaga, posisi kelima untuk komoditi nikel dan posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas. 4 Sedangkan mengenai pertambangan Batubara dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan pesat sebagaimana diuraikan oleh International Energy Agency (IEA), tahun 1990 total konsumsi 2

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 3 .Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Rajawali, Pres, 2009), hlm, 133. 4. Gatot Supramono, Op Cit, hlm 2.


batubara dunia baru mencapai 3.461 juta ton, pada tahun 2007 meningkat menjadi 5.522 juta ton atau rata-rata 3,5% pertahun. Selanjutnya

IEA

memperkirakan

konsumsi batubara dunia akan tumbuh rata-rata 2,6 % pertahun antara periode 20052015. Meningkatnya konsumsi batubara dunia tidak terlepas dari meningkat pesatnya permintaan energi dunia dimana batubara pemasok energi kedua terbesar setelah minyak dengan kontribusi 26 %, peran ini akan diperkirakan akan meningkat 29% pada tahun 2030 dalam percaturan perdagangan batubara dunia. Indonesia memiliki peran yang semakin penting dari tahun ke tahun baik sebagai produsen maupun sebagai eksportir. Dari data diperoleh bahwa pada tahun 2007 Indonesia berada di posisi ketujuh terbesar produsen batubara dunia dengan kontribusi 4,2 % dan diposisi kedua terbesar sebagai eksportir batubara dengan total volume ekspor 202 juta ton. 5 Kemudian pada tahun 2009 Indonesia masih tetap berada diposisi ketujuh terbesar produsen batubara dunia dengan kontribusi 4,2 % dan

diposisi kedua

terbesar sebagai eksportir batubara dengan total volume ekspor 220 Mt. 6 Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu suatu lokasi penyebarannya dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena sumber

5

Gatot Supramono, Ibid. Makmun, Prosapek Batubara ke Depan Cerah, artikel Majalah Tambang 6 Oktober 2010.

6


daya alam tak terbarukan (non-renewable resources), waktu pemanfaatannya hanya beberapa tahun, resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan untuk melakukan penambangan memerlukan waktu lebih kurang 5 (lima) tahun. Hal ini disebabkan letak potensi sumber daya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (remote areas), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal, seperti di daerah Irian Jaya, Kabupaten Madina dan Dairi di provinsi Sumatera Utara dan daerah lainnya. Keberadaan usaha pertambangan ini juga akan memberikan dampak ganda baik yang bersifat positif dan negatif dalam berbagai sektor. Prinsip dalam melakukan usaha pertambangan yang utama dapat dipastikan pada

berorientasi

ke

persoalan

bisnis,

karena

seorang

investor

bersedia

menginvestasikan modalnya akan memperhitungkan untung ruginya lebih dahulu dengan pengkajian dan studi kelayakan. Jika hasil studi kelayakan diperhitungkan mendapat keuntungan investor akan besar menanamkan modalnya untuk usaha tersebut. Apalagi keberadaan pertambangan

pada umumnya berada di wilayah

pedesaan jauh dari perkampungan adakalanya tempatnya di bukit dan pegunungan yang membutuhkan modal yang cukup besar. Oleh karenanya sifat-sifat tersebut, maka penambangan suatu bahan galian disuatu tempat harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain perhitungan (cost benefit ratio)yang merupakan salah satu metode kelayakan investasi, agar memberikan manfaat kepada semua pihak, yang perlu dipertimbangkan adalah agar


kegiatan penambangan tersebut bermanfaat pula bagi generasi mendatang. Untuk itu pada setiap pembukaan tambang baru perlu dipersiapkan usaha untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan hidup dengan pertanggungjawaban dibebankan pada pemilik atau penguasa pertambangan yang implementasinya dalam bentuk Community Development (CD) 7, dan Corporate Social Responsibility(CSR) 8. Dengan adanya program program tersebut jika tambang ditutup atau tidak beroperasi lagi, masyarakat disekitar lokasi tambang telah menjadi masyarakat mandiri yang lebih maju, lebih sejahtera dan dapat mengembangkan dirinya dari hasil atau manfaat penambangan di daerah mereka. Akan tetapi dalam kenyataannya timbul permasalahan antara masyarakat setempat dengan perusahaan pertambangan atas dampak negatif yang ditimbulkannya, berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, terjadinya perampasan hak-hak atas tanah adat atau masyarakat setempat, terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), baik oleh perusahaan, maupun oleh oknum aparat, dengan dalih mengamankan kepentingan investasi dan kepentingan nasional. 9 Pengelolaan pertambangan harus memperhatikan sejumlah elemen dasar yaitu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 10 , baik kelembagaan,

7

Community Development merupakan bantuan perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak atas adanya kegiatan pertambangan. 8 Corporate Social Responbility, sebagai komitmen manajemen dalam rangka tanggung jawab perusahaan terhadaplingkungan hidup dan pelestarian alam. 9 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik PertambanganIndonesia(Yogyakarta:Pustaka Indonesia, 2013) hlm 8. 10 Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,sosial, dan ekonomi kedalamstrategi pembangunan untuk menjamin keutuhan


ekonomi, sosial dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus mengubah cara pengelolaan pertambangan yang didasari landasan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah penambangan. Pada tanggal 12 Januari 2009 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, dengan pertimbangan Undang-undang bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat Nasional maupun Internasional. Tantangan yang utama dihadapi oleh pertambangan Mineral dan Batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratis, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Pertimbangan lain sebagaimana ditegaskan dalam konsideran Undang-undang tersebut, bahwa

kegiatan usaha

pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam

lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.


memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. 11 Salah satu instrumen lingkungan untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup adalah izin lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan. yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya banyak perusahaan pertambangan di daerah yang belum memiliki izin lingkungan dan hal ini akan menimbulkan kasus dan juga dapat menyulut terjadinya konflik sosial yang akan menimbulkan dampak serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perizinan yang akan diterbitkan oleh Pemerintah harus memperhatikan hak-hak warga negara dalam kehidupan demokrasi. Seyogianya adanya perizinan bukanlah menimbulkan konflik sosial tetapi semestinya mampu menciptakan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agus Ngadino

12

persoalan pengelolaan perizinan pertambangan harus

mendapat perhatian serius, karena ada beberapa alasan, yaitu :

11

Point Menimbang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara, huruf b.


Sistem pengelolaan perizinan pertambangan yang masih bersifat sektoral. Pengaturan perizinan pertambangan masih belum terintegrasi dengan sistem perizinan yang dikembangkan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32 Tahun 2009). Selain itu adanya tumpang tindih dalam pemberian izin pertambangan menunjukkan carut marutnya pengelolaan perizinan pertambangan utamanya dalam hal pemberian dan pengawasan perizinan pertambangan. Lemahnya kordinasi antar kelembagaan, karena pengeloaan pertambangan terkait dengan sektor bidang pemerintahan, misalnya kegiatan usaha pertambangan akan terkait dengan Badan Pertanahan, kementerian perhubungan, kementerian perdagangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemberian izin perlu dikaji secara cermat dan akurat untuk menghindari dampak lingkungan, sosial dan budaya. 13 Ketidakpaduan sistem perizinan bidang lingkungan hidup terjadi pada pengaturan mengenai izin-izin sektoral diatur dalam Undang-undang tersendiri dan mengutamakan kepentingan ekonomi. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

(UUPPLH)

yang

seharusnya

menjadi

pedoman

bagi

penyelenggaraan perizinan sektoral, izin usaha atau kegiatan, justru berdiri sendiri. Penyebabnya karena dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedududukan Undang-undang terhadap undang-undang sederajat, dan ini akan membawa akibat, masing-masing kementerian merasa memiliki wewenang yang sama kuat. Penyelenggaraan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup tidak dapat mengontrol jalannya Undang Undang Pertambangan. Ketidakpaduan juga terjadi pada persyaratan, prosedur, dan waktu serta biaya untuk 12

Agus Ngadino, Pengelolaan Perizinan Pertambangan Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Proseding Seminar Nasional&Kongres Pembina Hukum Lingkungan seIndonesia, Bandung 2013. 13 . Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm242.


kekuasaan mendapatkan izin. Masing-masing sektor memiliki aturan sendiri. Terjadi tumpang tindih persyaratan untuk mendapatkan izin usaha atau tidak memenuhi syarat, namun izin tetap dikeluarkan oleh instansi sektoral. Selain itu masih ditambah kurangnya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan izin pada masing-masing instansi sektoral. 14 Sebagaimana telah diuraikan kegiatan pengelolaan pertambangan terkait dengan sektor bidang pemerintahan salah satu diantaranya adalah Badan Pertanahan Nasional atau Daerah yang berhubungan dengan pemberian status hak atas sebidang tanah, karena kegiatan penambangan harus memiliki suatu kawasan atau hamparan untuk melakukan penggalian tanah dengan kedalaman tertentu yang letaknya di dalam perut bumi. Sebuah perusahaan pertambangan untuk dapat melakukan penambangan harus memiliki izin dari pemerintah lebih dahulu. Namun dengan izin yang dimilikinya perusahaan pertambangan tidak dapat langsung melakukan penambangan sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan dalam izin bersangkutan, akan tetapi perlu melihat dahulu di lokasi penambangan, apakah di lokasi tersebut terdapat hak-hak atas tanah yang dimiliki pihak lain. Sebidang tanah merupakan bagian dari bumi yang ketentuan hukumnya berada pada

bidang

Hukum Agraria,

Pemerintah Republik Indonesia telah

mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Hukum agraria 14

Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (akarta:Sinar Grafika, 2012), hlm 228.


ruang lingkupnya sangat luas karena obyek yang diatur adalah mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Undang-undang ini menyebutkan secara tidak langsung bagianbagian agaria yakni bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (2) serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menempatkan hak menguasai negara sebagai dasar dan asal dari hak-hak keagrariaan. Berdasarkan kekuasaan negara ini kemudian diterbitkan kekuasaan-kekuasaan dalam ukuran yang lebih kecil, dalam bentuk, dan sifatnya beraneka ragam. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hak penguasaan negara, atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk pertambangan batubara. Pengelolaan pertambangan tidak terlepas dari tanah, dalam implementasi asas perlekatan, pemilikian tanah pada negara menggunakan haknya atas ruang bawah tanah berupa penguasaan mineral dan batubara. Dasar tujuan dari konsep dikuasai negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maupun UUPA, bahwa hak menguasai oleh negara adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan berdasarkan tujuan tersebut ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu : a. Apabila denganitikad baik tanah-tanah telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat, maka pernyataan itu harus dihormati dan dilindungi. Keberadaan rakyat di tanah-tanah tersebut merupakan salah satu penjelmaan dari tujuan


kemakmuran rakyat. Rakyat harus mendapat didahulukan dari pada accupant baru yang menyatakan formalitas-formalitas hukum berlaku; dan b. Tanah yang dikuasai negara, tetapi telah dimanfaatkan rakyat dengan itikat baik hanya dapat dicabut atau diasingkan dari mereka, semata-mata untuk kepentingan umum, yaitu untuk kepentingan sosial dan/atau kepentingan negara. c. Setiap pencabutan atau pemutusan hubungan hukum atau hubungan konkrit yang diduduki atau dimanfaatkan dengan itikad baik, harus dijamin tidak akan menurunkan status atau kualitas mereka karena hubungan mereka dengan tanah tersebut. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, hak atas tanah meliputi, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan. Dalam beberapa Undang-Undang yang ada di kenal Hak Masyarakat Hukum Adat. Apabila ada hak-hak atas tanah tersebut yang melekat di areal atau kawasan yang akan diusahakan pertambangan sedangkan dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan pertambangan terdapat sumber Mineral dan Batubara, tentunya perusahaan pertambangan akan menghadapi masalah yaitu perbenturan kepentingan antara penggunaan hak atas tanah dengan penggunaan hak penambangan pada wilayah yang sama. Sementara itu pada umumnya hak atas tanah lebih dahulu diberikan pemerintah dibandingkan dengan hak penambangan.


Permasalahan yang akan dihadapi menyangkut pembenturan kepentingan penggunaan hak atas tanah sangat terbuka, dimana pemerintah hak atas tanah dan hak atas pertambangan kepada dua orang yang berbeda tetapi berada di kawasan yang sama. Pada permukaan tanah pemerintah memberikan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria kepada seseorang (individu, badan usaha berbentuk badan hukum atau non badan hukum), sedangkan di bawah permukaan tanah pemerintah memberikan hak atas pertambangan kepada orang lain sesuai dengan Undang-undang Pertambangan. Konsekwensinya akan terjadi benturan secara horizontal antara peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kawasan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan peraturan lain yang terkait. Dengan demikian berarti, bahwa pemilik hak atas pertambangan tentu tidak dapat langsung melakukan penggalian atau pengeboran tanah karena disitu ada hak atas tanah. Sedangkan pemilik hak atas tanah pada umumnya akan melarang orang lain memasuki lahannya dan melakukan pertambangan. Apalagi hak atas tanah lebih dahulu diberikan dari pada hak atas pertambangan, dan jika ini dipaksakan oleh pemilik hak atas pertambangan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk melakukan penggalian atau pengeboran akan menimbulkan konflik atau sengketa diantara pemilik hak atas tanah dengan pemilik hak atas pertambangan,


kosekwensinya pihak-pihak akan mengalami kerugian dan juga akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Citra pertambangan yang merusak lingkungan. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (open pit mining), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. 15 Berdasakan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan bahwa setelah otonomi daerah telah dikeluarkan lebih dari 10.000 Izin Usaha pertambangan. Hal mana telah mendorong Direktorat Jenderal Mineral melakukan kebijakan Clean and Clearatau penataan dan kejelasan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai langkah mengatasi berbagai masalah perizinan tambang yang tidak tertata (tumpang tindih). Hal mana dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ternyata hingga 14 Mei 2012 hanya 4

16

dari lebih 10.000 izin yang tidak bermasalah atau

masuk dalam Clean and Clear.

15

Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) Republik Indonesia, Bab 32. Mohamad Anis, Menjamin Pembangunan berkelanjutan, Warta Mineral Majalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Edisi XII-April 2012, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hlm.5. 16


Sebagaiman telah diuraikan, bahwa persoalan perizin pertambangan juga menjadi permasalahan, karena setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya di sebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yaitu Pemerintah. Dahulu izin yang

diperlukan hanya

berhubungan dengan bidang usahanya, perusahaan berstatus sebagai perusahaan yang resmi atau legal. Namun sejalan dengan perkembangan keadaan, semua usaha yang berhubungan dengan pengeloaan Sumber Daya alam dan berkaitan dengan lingkungan hidup, sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap perusahaan wajib memiliki izin lingkungan, yang dapat digunakan sebagai dasar bagi perusahaan untuk mengurus penerbitan izin usaha agar dapat menjalankan usahanya. Pasal 1 angka 1 dari Undang-undang tersebut menetapkan, Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan

dari

uraian-uraian

tersebut

di

atas,

terdapat

beberapa

permasalahan yang timbul atas hak pengelolaan pertambangan, meliputi perizinan pertambangan, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan serta hak atas tanah yang terdapat dalam hukum pertanahan (Agraria) serta masih terdapat peraturan perundang-


undangan yang tidak sinkron dan tumpang tindih yang harus ada koordinasi antara sektor dan instansi yang terkait dalam kegiatan pertambangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis memilih judul tesis : “Analisis Yuridis Atas Hak Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pertanahan” B. Perumusan Masalah Sesuai dengan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan hak atas pengelolaan pertambangan dalam pemanfaatan Sumber DayaMineral dan Batubarayang berwawasan lingkungan hidup? 2. Bagaimana hubungan kewenangan antara hak atas pengelolaan pertambangan dengan hukum pertanahan dalam hal ini Undang-undang Pokok Agraria? 3. Bagaimana penyelesaian hukumnya jika terjadi benturan kepentingan antara pemilik hak pertambangan dan pemilik hak atas tanah dalam pemanfaatan fungsi atas hak yang melekat pada kedua hak tersebut.? C. Tujuan Penelitian Menurut Soejono Soekanto tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan


tersebut. 17 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menganalisis peraturan perundang-undangan

hak atas pengelolaan

pertambangan dalam pemanfaatan Sumber DayaMineral dan Batubarayang berwawasan lingkungan hidup. 2. Untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan kewenangan antara hak atas pengelolaan pertambangan dengan hukum pertanahan dalam hal ini Undangundang Pokok Agraria. 3. Untuk menganalisis dan alternatif pemecahannya jika terjadi benturan kepentingan antara hak atas

pertambangan dengan hak atas tanah dalam

pemanfaatan fungsi yang melekat pada kedua hak tersebut. D. Manfaat Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam rangka know how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam rangka know how, isu hukum hanya dapat diindetifikasi oleh ahli hukum serta mempunyai expertise dalam menganalisis hukum yang mampu melakukan penelitian hukum. 18

17

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI-Press, 1986), hlm.118. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2007),

18

hlm.41.


Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memperoses ilmu pengetahuan. 19 Secara operasional penelitian dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, menunjang pembangunan, mengembangkan sistem dan mengembangkan kualitas manusia. 20 Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, diharapkan dengan penelitian ini akan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. a. Secara teoritis. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan akan membuka wawasan dan paradigma berpikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Atas Hak Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya dengan Hukum Pertanahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lanjutan serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum. b. Secara praktis. Sebagai pedoman dan masukan bagi Pemerintah dalam hal ini

sektor yang

berhubungan dengan usaha pertambangan dan hak atas tanah yang diatur dalam hukum agraria. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan kajian bagi legislatif untuk

penyusunan

konsep-konsepakademis

dibidang

pertambangan

yang

19

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju,2008),

hlm.10. 20

Ibid,.hlm.77.


berwawasan lingkungan dan hukum pertanahan. Diharapkan juga sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami hak atas pengelolaan pertambangan dan hak-hak atas tanah dalam rangka pemanfaatan sumber daya alamyang menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup yang terdapat dibawah lapisan tanah. E. Keaslian Penelitian Dari hasil penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, maka penelitian dengan judul “ Analisis Yuridis Atas Hak Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya dengan Hukum Pertanahan”, belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. F. Kerangka Teori Dan Konsep 1. Kerangka Teori Menentukan suatu teori dalam penelitian dalah penting, sedemikian pentingnya, sehingga menurut David Madsen sebagaimana dikutip oleh Lintong Q Siahaan mengatakan “The basic

purposes of scientific research is the theory he

adds that a good theory properly seen present a systematic view of phenomene by specifiying realitation among cariables, with the purposes of exploring, and


prediction the phenomenona” 21 Artinya dasar dari suatu penelitian adalah teori yang secara sistematis dapat menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan sesuatu yang akan dipredeksi atas fenomena tersebut. Teori harus mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya. 22. Suatu teori harus konsisten tentang apa yang diketahui dunia sosial dan ahli lainnya, minimal harus ada aturan-aturan penerjemah yang dapat menghubungkan teori dengan ilmu bahkan ilmu pengetahuan lain. 23 Menurut John W.Best, teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala, tidak itu saja suatu teori juga berkekuatan untuk mempredeksi suatu gejala. 24 Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis. 25 Kebutuhan akan kerangka teori semakin jelas bila dilihat dari fungsinya, yaitu Pertama kerangka teori menguraikan variabel-variabel yang diperhitungkan atau yang dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian dan darinya memberi hasil bagi pemecahan masalah. Kedua, memberikan batasan-batasan kepada penyelidikan yang akan diajukan dengan menyarankan variabel-variabel mana yang 21

Lintong O. Siahaan, Prospek PTUN sebagaimana penyelesaian Sengketa Administrasi Indonesia, Cetakan pertama (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI,2000), hlm 5. 22 H.R. Otje Salman, S dan Anton F Susanto, Teori Hukum, (Bandung :Refika Aditama 2005), hlm. 23. 23 Ibid, hlm.23. 24 Uber Silalahi, Metode dan Metodologi Penelitian (Bandung, Bina Budaya, 1999), hlm 69. 25 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian (Bandung :Mandar Maju, 1994), hlm.80.


harus dipandang sebagai tidak relevan dan karena itu harus diabaikan. Ketiga, kerangka teori merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil-hasli penelitian. Bagaimanapun juga arti hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data adalah dengan mengacu kepada kerangka teori. Keempat kerangka teori memberikan premis-premis dari mana peneliti dapat mendeduksikan obyek-obyek penelitian. 26 Menurut Koentjaraningrat dikatakan bahwa landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat. 27 Berdasarkan uraian tentang kerangka teori di atas, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis serta untuk menganalisis permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah : a. Teori Negara Hukum. Penggunaan teori negara hukum (grand theory) dalam penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa UUD 1945 merupakan sumber tertinggi hirachie peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan di dalamnya dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, di dalam Konstitusi negara Republik Indonesia, yakni UUD 1945 yang sudah 26

Uber Silalahi, opcit, hlm 70. Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta, Gramedia, Edisi Ketiga, 1992),hlm 19. 27


diamandemen, dinyatakan pula Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum ini telah berkembang sejak Plato menulis Nomoiatau bahkan jauh sebelum itu. 28 Gagasan negara hukum didasari oleh suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atasdasar hukum yang baik dan adil. 29 Immanuel Kant, mengemukakan konsep negara hukum liberal, dimana paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi rechtstaat, hanya sebagai alat pelindung hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.Paham

Kant

ini

terkenal

dengan

sebutannachtwakerstaat

ataunachtwachterstaat. 30 Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri Martosoewigno, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 31 1. Pemerintah

dalam

melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya

harus

berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan. 2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara) 28

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Beradasarkan Hukum (Jakarta :Ghalia Indonesia,1986),

hlm 7. 29

Franz Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 1994) hlm 295. Muhamad Tahir Azhari, Negara Hukum-Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hlm.66. 31 R. Sri. Soemantri Martosoewignyo, Indonesia Bunga Rampai Hukum TataNegara (Bandung: Alumni, 1992), hlm.29. 30


3. Adanya pengembagian kekuasaan dalam negara; dan 4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechtterlijk controle). b. Teori Negara hukum Kesejahteraan. Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah perang dunia kedua adalah negara kesajahteraan (welfare state). Menurut Lemaire sebagaimana dikutip oleh S.F. Marbun, disebut bestuuszog (negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum, merupakan konsepsi negara hukum modren, menempatkan peranan negara pada posisi yang kuat dan besar. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah semakin berkembang dan bertambah luas baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 32 Konsep negara hukum kesejahteraan, (Lemaire menyebutnya bestuurzorg)

33

negara selain

tunduk pada hukum yang berlaku, juga memiliki tugas dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negara tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum guna sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. c. Teori Hak Menguasai Negara Atas Tanah.

32

Hasan Basri, Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penggadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU di Lombok Barat), Jurnal IUS, Univ Mataram, 2013, hlm 81. 33 Negara berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan umum, atau welvaarstaat atau verzogingsstaat dalam S.F. Marbun Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, (Yogyakarta :UII Pres, 2003) hlm 133.


Hak menguasai tanah oleh negara sebagaimana telah diuraikan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD-NRI 1945 yang dengan tegas dinyatakan :”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan pengertian hak menguasai Sumber daya alam oleh negara sebagai berikut : 1. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai Negara tersebut dalam ayat pasal ini memberikan wewenang untuk: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,air, dan ruang angkasa. c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan perbuatan–perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.


2. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal 33 digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. Dengan demikian berarti pengelolaannya dilaksanakan oleh negara sebagai organisasi terbesar dalam sebuah bangsa. Dalam hal ini negara memiliki hak dalam pengelolaan sumber daya alam, negara mendapatkan hak ini tentu saja dari seluruh rakyat Indonesia melalui Hak Bangsa (pemilik sumber daya alam tersebut). Negara sebagai pemilik hak pengelolaan ini mendapat kewenangan dari konstitusi dasar dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan sumber daya alam, antara lain adalah hak atas pengelolaan pertambangan yang tercakup dalam hukum pertambangan yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, mempunyai saling keterkaitan dengan substansi penyusunan tesis ini, namun sebagai pisau analisis yang dipergunakan dalam penyusunan dan pembahasan tesis ini adalah teori negara negara hukum kesejahteraanterutama dalam menjawab permasalah yang diajukan, yaitu masalah

pertama,

Implementasi

peraturan

perundang-undangan

hak

atas


pertambangan dan Mineral dan Batubara adalah teori negara hukum, dalam hal ini pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini terdapat terdapat Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 sebagai landasan hukum pertanahan di Indonesia, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru, dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai penjabaran dan dasar hukum untuk mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup. Demikian juga dengan masalah kedua, dan ketiga dipergunakan teori negara hukum kesejahteraan didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk memanfaatkan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa; Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan

dalam

masyarakat. 2. Kerangka Konsep Konsep

diartikan

sebagai

kata

yang

menyatakan

abstraksi

yang

digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang disebut dengan definisi


operasional. 34 Konsep merupakan bagian terpenting dari pada teori, peranan konsep dalam penelitian ini adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realita. 35 Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif, dari segi subyektif konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan suatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Hasil dari tangkap akal manusia itu dinamakan konsep. 36 Satjipto Rahardjo, menguraikan bahwa konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum, Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis. 37 Dalam penelitian ini, kerangka konsep akan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang akan dipergunakan oleh peneliti.

Seperti telah

dikemukakan, bahwa konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digenarlisasikan dalam hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (debius) dari suatu istilah yang dipakai, selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian tesis ini.

34

Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1992) hlm.10. 35 Masri Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survey, (Jakarta LP3ES, 1989), hlm 24. 36 Komaruddin, Yooke Tjuparmah.S, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm .122. 37 Satjipto Rahardjo,Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 70.


Beranjak dari judul tesis ini, yaitu : “Analisis Yuridis Atas Hak Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pertanahan”, maka dapat dijelaskan konsep ataupun pengertian yang terkandung dari kata demi kata dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 1. Analisis (Kajian) adalah hasil peningkatan dari upaya dan kegiatan untuk menambah pengetahuan 38. 2. Yuridisdalam hal ini dimaksudkan dengan hukum dapat diartikan keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. 39 3. Hak (rights) merupakan aspek dan satu kesatuan, malah bagian dari hukum. Hak dalam arti Inggris mempunyai kaitan dengan, rights as apposed wrong, rights as correlative to duty.Dalam kaitannya dengan hukum, maka hak yang dimiliki dan diberikan oleh hukum adalah hak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada diberikan kepadanya. 40 4. Pengelolaan ialah proses yang memberikan pengawasan pada pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 41

38

.Bambang Setyabudi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (Jakarta :DPTLKMNLHRI, 2007), hlm 168. 39 Notohamidjojo, Soal-Soal Filsafat Hukum, (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1975) hlm.21. 40 A. Masyhur effendi, Membangun Kesadaran HAM Dalam Masyarakat Modern, dikutip dari Memahami Hukum (Jakarta:Rajawali Press 2011), hlm 82-83. 41 http://m.artikata.com/arti-367785=pengelolaan.html, diakses pada tanggal 17 februari 2014.


5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan permurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 42 6. Berwawasan Lingkungan Hidup (Environmetally sustainable development) adalah upaya sadar dan terencana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 43 7. Hukum Pertanahan, pertanahan disini dimaksudkan adalah agraria. Kata Agraria seringkali dipakai dalam arti yang berbeda. Dalam bahasa latinager berarti tanah atau sebidang tanah. Agraria dalam kamus berarti sebagai urusan pertanahan, urusan pemilikan tanah, sedangkan agraris diartikan mengenai pertanian, mengenai petani atau cara hidup petani; bersifat pertanian. 44 Sebutan agraria atau dalam bahasa InggrisAgrarian diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Sebutan Hukum Agraria atau Hukum Pertanahan sering dipergunakan untuk menunjukkan kepada perangkat peraturan-

42

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan

Batubara. 43

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 44 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Karya Agung, 2005) hlm.18.


peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya. 45 G. Metode Penelitian Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang

bersangkutan.

46

Penelitian

atau

kegiatan

ilmiah

bertujuan

untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. 47 Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya. 48 Pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, karena meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asasasas, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak atas pengelolaan pertambangan. Penelitian normatif mengacu kepada norma-norma dan

45

Budi Harsono. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djembatan, 2005). Hlm 5. 46 Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris (Jakarta Indonesia Hilco, 19909), hlm.106. 47 Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2001).hlm.1. ). 48 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta Sinar Gratifika, 1996hlm.6


asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau disebut juga penelitian doctrinal. 49 1. Spesifikasi Penelitian dan Sifat Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan dalam tesis, makapenelitian ini bentuknya bersifatpreskriftif analisisyaitu suatu penelitian yang ditujukan untukmendapatkan

saran-saran

untuk

memecahkan

masalah-masalah

tertentuyangbertujuan mengambarkan dan mengkajihak atas pengelolaan pertambangan dalam kaitannya dengan hukum pertanahan. Menggunakan pendekatan yuridis normativeyaitu penelitian kepustakaan karena sasaran penelitian adalah ketentuan hukum yang berkenaan dengan pertambangan, hukum lingkungan dan pertanahan (Agraria) dari segi peraturan perundangundangan. 2. Sumber Data/Bahan Hukum Data yang diperoleh dalam penulisan tesis ini, adalah data sekunder sebagai data utama

yang diperoleh dari Studi kepustakaan, arsip-arsip, laporan-

laporan penelitian, bahan pustaka yang terdiri dari: a. Bahan hukum primer, 50 yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu UndangUndang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok

Agrari

Undang-undang

Nomor

5

tahun

1960,

Undang-

49

Bismar Nasution, Methode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2013, hlm 1. 50 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta :Ghalia Indonesia,1988).hlm.55.


UndangPertambangan Mineral dan Batubara Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksananya meliputi beberapa Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri. b. Bahan hukum sekunder 51 yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa jurnal, texs book, buku-buku dan sebagainya. c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya. 3. Tehnik Pengumpulan Data Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan.Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, arsip-arsip, bahan pustaka, data resmi dari instansi yang terkait serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan substansi dari tesis ini. 4. Alat Pengumpulan Data Untuk mendapatkan hasi obyektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara :

51

Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm.21


a. Studi Dokumen. Studi

dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan

membaca, menelaah, meneliti, mengindentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian. 52 b. Informan. Wawancara

merupakan tehnik pengumpulan data dimana penulis

melakukan percakapan atau tatap muka yang terarah kepada pihak yang akan memberikan keterangan-keterangan dalam melengkapi data yang telah diperoleh. Alat yang dipergunakan adalah pedoman wawancara dengan melakukan wawancara langsung kepada nara sumber (informan) yang berkompeten sesuai dengan substansi penelitian, yaitu

Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Dinas Pertambangan Sumatera Utara dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara. 5. Analisa Data Analisa data merupakan proses penelaahan yang diawali dengan melalui verifikasi

data

sekunder

dan

primer.

Untuk

selanjutnya

dilakukan

pengelompokan sesuai dengan pembahasan permasalahan Analisa data adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk memperoleh pengertian tentang situasi

52

Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm.22


yang sesungguhnya, disamping itu juga harus dikerjakan untuk situasi yang nyata. 53 Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dan primer, selanjutnya dilakukan analisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis. Kerangka berpikir deduktif dan induktif akan membantu dalam penelitian ini khususnya dalam taraf konsistensi, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan oleh asas-asas hukum yang berlaku umum dalam perundangundangan. Kemudian data yang disusun secara sistematik dianalisis untuk menjawab permasalahan dari tesis ini, selanjutnya dikemukakan kesimpulan dan saran.

53.

Erickson dan Nosanchuk, Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial (Jakarta :LP3ES, 1996), hlm.17.


BAB I PENDAHULUAN. Sumber daya alam dan energi yang terkandung dalam wilayah hukum

Recommend Documents