BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung dalam wilayah hukum
pertambangan Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran pemerintah
dan
kesejahteraan
memiliki
kewajiban
rakyat untuk
secara
berkeadilan.
melakukan
pembinaan
Maka dan
pengawasan atas kegiatan pertambangan dari hulu sampai ke hilir. Pengawasan atas kegiatan pertambangan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan kegiatan pertambangan tidak hanya fokus pada kegiatan menambang sampai timbulnya kewajiban royalti namun juga sampai dengan tata kelola niaga sumber daya alam yang diperoleh. Saat ini sebagai bagian komersial dari kegiatan pertambangan, masuknya pihak lain yang menjadi penghubung antara Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) dengan pasar (pengguna akhir) baik
domestik
namun
lintas
negara
dapat
saja
terjadi.
Kegiatan
pengangkutan dan penjualan dilakukan melalui mediator yang berperan secara aktif maupun pasif. Hal ini kemudian yang disebut sebagai kegiatan
trading. 1
Dalam
prakteknya,
penjualan
batubara
oleh
perusahaan
IUP/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (selanjutnya disebut PKP2B) di Indonesia tidak serta merta langsung ke pengguna akhir yang akan memanfaatkan hasil tambang tersebut untuk keperluan industri. Pihak trader seperti Glencore, Gemini, Flame, SUEK, Noble secara umum mendominasi pembelian batubara dalam negeri untuk ekspor. Pihak trading asing ini memanfaatkan kemampuan financial dan marketing untuk menjembatani pengangkutan dan penjualan batubara dari tambang ke pengguna akhir (end user). Penyimpanan stocking dan pengangkutan merupakan faktor yang cukup penting mengingat jarak antara tambang sumber batubara dengan posisi pengguna batubara ada yang cukup jauh serta kondisi di laut/sungai yang tidak selalu dapat diprediksi sehingga perlu jaminan pasokan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada dasarnya tidak terdapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU No, 4 tahun 2009) yang mengatur mengenai IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan (selanjutnya disebut IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan). Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan izin khusus adalah sebagai berikut: a.
Pasal 43 mengenai Izin Sementara bagi IUP tahap eksplorasi
b.
Pasal 104 mengenai izin khusus berupa IUP Operasi Produksi untuk pengolahan dan/atau pemurnian
c.
Pasal 105 mengenai pemberian serta IUP Operasi Produksi untuk 2
penjualan yang hanya diberikan untuk 1 (satu) kali kegiatan penjualan. Kegiatan pengangkutan dan penjualan merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam
kegiatan
pertambangan
mineral
dan
batubara.
Pengangkutan dan penjualan dapat melekat pada pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 23 Tahun 2010) bahwa IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Kegiatan trading sebagai bagian kegiatan pengawasan tata kelola niaga sumber daya alam kemudian dalam PP 23 Tahun 2010 dikenal sebagai IUP
OP
khusus
pengangkutan
dan
penjualan.
IUP
OP
khusus
pengangkutan dan penjualan diatur di Pasal 36 sebagaimana kemudian telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan
Usaha
Pertambangan
Mineral
dan
Batubara
(selanjutnya disebut PP No. 77 Tahun 2014). Pemberian IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan khususnya batubara telah dilakukan sejak tahun 2011, dengan berdasarkan ketentuan pengaturan yang terdapat pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 PP No. 23 Tahun 2010. Untuk tata cara penerbitan izin dan persyaratan diatur dalam peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku sejak November 3
2013 (selanjutnya disebut Permen ESDM No. 32 Tahun 2013), merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 36 PP No. 23 Tahun 2010, bahwa dalam hal
pemegang
IUP
Operasi
Produksi
tidak
melakukan
kegiatan
pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. Pasal 39 PP No. 23 Tahun 2010 juga secara khusus mengatur bahwa badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan batubara di Indonesia harus memiliki izin dari pemerintah sesuai kewenangannya. Sedangkan saat ini hanya badan usaha yang terdaftar di Indonesia saja (PT, CV, Koperasi) yang harus memiliki izin melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, untuk badan usaha asing tidak perlu memiliki izin di Indonesia untuk dapat melakukan pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara. Pengaturan
tata
cara
pemberian
Izin
Khusus
di
bidang
pertambangan mineral dan batubara baru terbit pada 19 November 2013 melalui Permen ESDM No. 32 Tahun 2013. Pada saat terbitnya peraturan menteri tersebut, Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan batubara. Sampai
dengan
Desember
2015
jumlah
IUP
OP
khusus
pengangkutan dan penjualan batubara yang diterbitkan menteri dapat dilihat dalam tabel berikut:
4
Tabel 1 Jumlah IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan batubara yang diterbitkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No
Jumlah
Keterangan
1. IUP OPK terbit periode Februari - Juni 2011
233
berlaku 3 tahun
IUP OPK terbit Periode 15 Juli 2011 s.d Oktober 2013
364
berlaku 5 tahun
3. IUP OPK terbit Periode Maret 2014 s.d 2015
52
berlaku 3 tahun
2.
Kategori
Jumlah IUP OPK Terbit
649
Sumber: Data Perizinan Subdit Pelayanan Usaha Batubara Data tersebut hanya merupakan IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan batubara yang diterbitkan oleh Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum termasuk izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Dengan terbitnya Permen ESDM No. 32 Tahun 2013 terdapat pengaturan yang sebelumnya belum diatur dalam pemberian izin bagi IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan yang terbit sebelum terbitnya peraturan menteri tersebut, diantaranya adalah: 1.
Pencantuman kewajiban kerjasama dengan IUP yang telah memiliki sertifikat CnC.
2.
Larangan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara di antara IUP OP khusus yang diterbitkan oleh kewenangan yang sama
3.
Pembatasan kepemilikian IUP OP khusus, dimana untuk satu badan usaha hanya boleh memiliki satu IUP OP khusus. Berdasarkan Pasal 65 Permen ESDM No. 32 Tahun 2013, pemegang
IUP OP khusus diwajibkan dalam 2 tahun sejak berlakunya peraturan menteri untuk menyesuaikan izinnya sesuai dengan ketentuan dan 5
persyaratan yang diatur dalam Permen ESDM No. 32 Tahun 2013. IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan tidak memiliki kewajiban untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PNBP). Namun dari kegiatan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan diharapkan dapat membantu pemerintah pusat untuk mengawasi kegiatan pertambangan di daerah. Dari hasil kegiatan IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan seharusnya diperoleh data pembelian dan penjualan sehingga dapat diverifikasi dengan data PNBP yang disetor oleh pemilik IUP Operasi Produksi atas kegiatan penjualan sumber daya alam. Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang memiliki
IUP OP
khusus untuk pengangkutan dan penjualan tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan sehingga laporan yang disampaikan NIHIL. 1.2.
Rumusan Masalah Kondisi yang ada saat ini terhadap pengawasan atas IUP khusus
pengangkutan dan penjualan perlu dikaji berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 1.
Hak Pemerintah atas SDA telah beralih pada pembeli pada saat royalti atas tambang tersebut dibayar.
2.
Kegiatan pengangkutan dan penjualan merupakan bagian dari kegiatan pertambangan sehingga pada prinsipnya merupakan tanggung jawab pemilik IUP Operasi Produksi.
3.
Dengan kondisi IUP Operasi Produksi tidak memiliki kecukupan modal maka risiko pengangkutan dan penjualan diserahkan kepada IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan. 6
4.
Kegiatan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan bersifat
Business to Business (B to B). 5.
Jumlah IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang dikeluarkan pemerintah pusat sudah terlalu banyak belum termasuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
6.
Dengan sifat kegiatannya yang B to B dan tidak ada batas dalam pengawasan yang dituangkan dalam Permen ESDM No. 32 Tahun 2013, hasilnya adalah pengawasan menjadi terlalu luas untuk kegiatan yang bersifat B to B. Berdasarkan hal tersebut di atas maka permasalahan yang dapat
dirumuskan diperlukan evaluasi atas masih di butuhkan atau tidaknya keberadaan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan. 1.3.
Pertanyaan Penelitian Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah
dikemukakan di atas, apakah penerbitan dan pengaturan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan efektif? 1.4.
Batasan Masalah Berdasarkan permasalah di atas, maka penulis membatasi masalah
pada evaluasi atas kegiatan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara. 1.5.
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas keberadaan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara sebagai bagian dari kegiatan 7
pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pertambangan. 1.6.
Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: 1.
Secara akademis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan.
2.
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama dalam mengkaji kegiatan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan
khususnya
batubara. 3.
Bagi penulis sendiri, penelitian ini sangat menambah pengetahuan khususnya tentang kegiatan tata kelola niaga sumber daya alam khususnya batubara
1.7.
Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penulisan tesis
ini akan dibagi dalam lima bab. Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab adalah: Bab I
:
PENDAHULUAN Pendahuluan merupakan garis besar dari penulisan tesis ini yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
Bab II
:
TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Pustaka berisi ketentuan peraturan yang berlaku dalam mengatur IUP OP khusus untuk pengangkutan dan 8
penjualan. Bab III
:
METODE PENELITIAN Bab ini berisi penjelasan secara deskriptif tentang objek penelitian yaitu IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan
dan
metode
yang
dipakai
dalam
menjawab
pertanyaan penelitian yaitu melakukan evaluasi efektivitas atas perlu atau tidaknya keberadaan IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan melalui teknis korelasi data dan metode analisis data. Bab IV
:
ANALISIS HASIL PENELITIAN Bab ini berisi hasil analisis atas evaluasi data yang diperoleh untuk melalukan evaluasi atas efektivitas atas perlunya IUP OP khusus untuk pengangkutan dan penjualan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.
Bab V
:
KESIMPULAN DAN SARAN Bab
ini berisi kesimpulan
untuk menjawab pertanyaan
penelitian dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah
khususnya
Direktorat
Jenderal
Mineral
dan
Batubara.
9
