BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Selama ini, masyarakat yang berada dilingkungan perusahaan mendapatkan
banyak keuntungan. Perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk konsumsi, membayar pajak, memberi sumbangan bagi masyarakat sekitarnya, dan lain-lain. Namun dibalik keuntungan itu semua, keberadaan perusahaan juga banyak menimbulkan berbagai permasalahan, seperti polusi udara, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, kesewenang-wenangan dan bentuk negative lainnya. Kasus free Port di Papua, Newmond di Sulawesi, Caltex di Riau, Nike di Amerika, Bhopal di India, Lapindo, serta kasus lain adalah bentuk ketimpangan industrialisasi (Wibisono, 2007). Heard dan Bolce (1972) berpendapat bahwa negative externalities benar-benar telah mengancam timbulnya polusi udara dan air, kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, limbah kimia, hujan asam, radiasi sampah nuklir, dan masih banyak lagi petaka sehingga menyebabkan stress mental dan gangguan pisik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Chapra (1983) menuduh, perusahaan merupakan penyebab utama apa yamg sekarang disebut kesalahan alokasi sumber daya manusia dan alam.
Dalam beberapa dekade ini, tanggung jawab sosial perusahaan(Corporate Social responsibility)merupakan topik yang menarik untuk ditelaah lebih jauh.CSR adalah
komitmen
perusahaan
yang
menekankan
bahwa
perusahaan
harus
mengembangkan etika bisnis dan praktik bisnis yang berkesinambungan (sustainable) secara ekonomi, sosial dan lingkungan.Hal ini berhubungan dengan perlakuan terhadap stakeholder baik yang berada di dalam dan diluar perusahaan dengan bertanggungjawab baik secara sosial maupun etika.CSR memiliki defenisi seperti halnya individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung intergritas, dan tidak korup.Tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi suatu kebutuhan perusahaan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan kerjasama (Departemen Sosial, 2007) dalam Ardilla (2011).Hal yang terpenting dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholderyang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat di sekitarnya. Terdapat dua Undang-Undang yang mengatur tentang CSR di Indonesia. Pertama, Pasal 15b Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang
menyatakan, bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung
jawab sosial perusahaan. Pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada
perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan juga dicantumkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka Corporate Social Responsibility merupakan tindakan yang wajib bagi setiap perusahaan yang berada di Indonesia. Corporate Social Responsibility (CSR) pada intinya adalah suatu usaha tanggung jawab perusahaan atau organisasi secara berkelanjutan atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan dan aktifitas yang telah diambil dan direspon oleh organisasi tersebut, dimana dampak itu pastinya akan dirasakan atau berpengaruh kepada pihak-pihak lain terutama masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah
untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibility dan transparansi perusahaan kepada investor danstakeholderslainnya. Menurut Kotler dan
Lee (2005) menyebutkan bahwa perusahaan akan
terdorong untuk melakukan praktek dan pengungkapan CSR, karena memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan marketshare, memperkuat brand positioning, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analis keuangan. Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah usai untuk dikaji oleh para pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya.Di dalam Corporate Governance terdapat ukuran dewan komisaris, indepensi dewan komisaris dan kepemilikan institusional yang menjadi variable bebas dari Corporate Governance tersebut.Pemahaman tentang praktek Corporate Governance terus berevolusi dari waktu ke waktu.Corporate Governance merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (fraud) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen.Hal tersebut memicu adanya pertanyaan tentang kecukupan Corporate Governance yang diterapkan perusahaan. Dewan komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang
dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan. Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali.Diharapkan keberadaan komisaris independen dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan sustainability report dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan dan tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dan legitimasi perusahaan (Barnae dan Rubin, 2005). Dalam rangka penyelenggaraan Good Corporate Governance, perusahaan harus memiliki komisaris independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris. Kepemilikan Institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh suatu institusi (oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pension, reksadana, dan institusi lain) dalam sebuah perusahaan., Et al (2010) menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan CSR. Hal tersebut karena institusi akan memantau perkembangan investasinya pada suatu perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan pengendalian yang tinggi atas tindakan manajemen.
Namun merupakan suatu kenyataan bahwa konsep Corporate Governance masih belum dipahami dengan baik oleh sebagian besar pelaku usaha.Tjager, et al (2003:4) menyatakan bahwa secara teoritis praktek GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan umumnya Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian Sembiring (2005) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profil dan ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, namun variabel profitabilitas dan leverage perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sari (2015) menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan di Indonesia, sementara itu profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan ukuran dewan komisaris dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Kemudian penelitian Hartati (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh negative yang tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, dewan komisaris independen memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan kepemilikan manajerial memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Atas dasar perbedaan
berbagai penelitian tersebut menguji kembali pengaruh karateristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR untuk mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan dengan judul “Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.
1.2
Perumusan Masalah Pelaksanaan Corporate Social Responsibility tidak terlepas dari penerapan
Corporate Governance.Pelaksanaan GCG sebagai suatu bentuk pengawasan yang dapat mengontrol tindakan para pengelola perusahaan agar tidak menyimpang.Yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan.Karateristik Corporate Governance seperti ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional termasuk pihak yang berperan dalam Corporate Governance yang dapat mempengarauhi pengungkapan Corporate Social Responsibility. Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1.
Apakah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan CSR di Indonesia?
2.
Apakah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan kepemilikan
institusional
berpengaruh
secara
simultan
terhadap
pengungkapan CSR di Indonesia? 1.3
Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1.
Memberi gambaran mengenai praktek pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2.
Mengetahui pengaruh karateristik perusahaan (ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional) terhadap pengungkapan Corporate Social responsibility pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
1.4
Manfaat Penelitian Dengan penelitian ini, diharapkan dapat member manfaat bagi pihakpihak yang menggunakannya, antara lain:
1.
Bagi penulis, untuk memperluas wawasan penulis di dalam bidang akuntansi mengenai karateristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
2.
Bagi pihak stakeholder perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber masukan dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terutama yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
3.
Bagi calon investor, diharapkan penelitian ini dapatmemberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi.
4.
Bagi akademisi, memberikan informasi bahwa karateristik Corporate Governance (ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan kepemilikan
institusional)
merupakan
faktor-faktor
yang
dapat
dipertimbangkan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dikarenakan akan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat dan menjadi referensi guna melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.
