1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Meninggalnya seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, selain itu kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian timbul akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan yang menyangkut hak para keluarga (Ahli Waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia sering kali meninggalkan sengketa dan pertengkaran dalam sebuah keluarga, yang akhirnya memutuskan hubungan tali silaturahmi atau tali persaudaraan dalam keluarga. Memutuskan tali persaudaraan adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Putusnya tali persaudaraan disebabkan karena masing-masing ahli waris pada dasarnya ingin mendapatkan bagian yang banyak bahkan jika perlu mendapatkan seluruh harta waris sedangkan ahli waris lainnnya tidak perlu mendapatkan bagian. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara menyelesaikan harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama hukum waris. Seperti dalam hukum
2
perkawinan, di Indonesia hukum waris yang ada dan berlaku sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Hingga saat ini masalah pengaturan warisan masih belum terdapat keseragaman. di dalam melakukan pembagian harta warisan di Indonesia ada berbagai alternatif, (tiga pilihan hukum) yakni hukum adat, hukum perdata barat serta sistem pewarisan Islam. Berkaitan dengan judul
“INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN
AGAMA BANTUL MENGENAI HAK ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA” maka pilihan sistem hukumnya adalah sistem pewarisan Islam. Di dalam sistem pewarisan Islam anak angkat tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris – mewaris,dengan demikian seorang anak angkat tidak dapat memiliki harta peninggalan orang tua angkatnya1 Terkadang dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari anak angkat mempunyai tugas dan kewajiban yang lebih berat dibandingkan terhadap orangorang yang secara hukum mempunyai hak mewaris terhadap orang tua angkatnya. Tidak jarang anak angkatlah yang paling banyak direpotkan selama orang tua angkatnya tersebut sakit hingga meninggalnya.
1
A.Aziz Dahlan (et al), 1996, Ensiklopedi Hukum Islam , PT Ichtiar Baru Hoeze, Jakarta, hlm 29-30.
3
Sedangkan semasa orang tua angkatnya masih sehat,anak angkat juga yang banyak membantu mengelola harta orang tua angkatnya. Kenyataan seperti tersebut diatas amatlah tidak memberikan rasa keadilan bagi anak angkat. Berdasar
latar belakang tivasi masalah tersebut, peran hakim
peradilan agama amatlah penting untuk mencapai rasa keadilan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahannya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Berdasarkan interpretasi hakim di Pengadilan Agama Bantul? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetukan bagian anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya? C. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan penulis setelah menelusuri kepustakaan, jurnal, tesis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), tesis mengenai “INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL MENGENAI HAK ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA” belum pernah ditulis atau diteliti oleh orang lain, namun
4
berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian tentang Wasiat wajibah yang merupakan salah satu cara mendapatkan bagian bagi anak angkat yang ditulis oleh: 1. Wardiaty WS2 dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.” Rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana tinjauan yuridis anak angkat menurut kompilasi hukum Islam, Bagaimana tujuan yuridis anak angkat dalam hubungannya dengan wasiat wajibah sebagai akibat hukumnya menurut Kompilasi hukum Islam dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap Inpres No.1 Tahun 1991 Sebagai Landasan Keberlakuan Kompilasi Hukum Islam. Hasil Penelitiannya adalah sebagai berikut: a. Secara yuridis pengangkatan anak Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dibolehkan sepanjang tidak memutuskan hubungan nasab dengan orangtua kandungnya, namun rumusan pasalnya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Faktor formal sangat determinan sehingga mengesampingkan nilai dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti hukum adat yang mengutamakan nilai dan fakta materiil yang lebih realistis.
2
Wardiati WS, 2008,” Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Angkat Dalam Hubungannya Dengan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam”, tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 2008.
5
b. Secara yuridis wasiat wajibah sebagai akibat hukum adanya anak angkat adalah boleh didasarkan atas kaidah maslahat mursalat (kemaslahatan umum) karena dapat mewujudkan tiga tujuan hukum yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. c. Secara yuridis landasan keberlakuan Kompilasi Hukum Islam adalah lemah, namun keberlakuan secara sosiologis adalah kuat, maka sebagai landasan yuridis dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam adalah Pasal 28 Ayat (1) Undang - undang No. 4 Tahun 2004. 2. Fitri Susanti3, dengan judul yang diteliti adalah ”WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.” Rumusan masalahnya adalah : bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung berkaitan dengan putusan MA No.328 K/AG 2009. Hasil Penelitiannya adalah : a. Anak angkat tidak berhak mewaris dari orangtua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan nasab dengan orangtua angkatnya. Anak angkat hanya memperoleh wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya. b. Dasar pertimbangan hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat sebesar 1/8 bagian adalah demi rasa keadilan kepada anak angkat 3
Fitri Susanti, 2012,” Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam “, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
6
dikarenakan istri pewaris dalam ketentuan hukum kewarisan Islam hanya mendapatkan 1/8 bagian. Perbedaannya dengan penelitian penulis disini adalah tentang Interpretasi (penafsiran) hakim terhadap putusan yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu, mengenai hak - hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya. Penelitian disini meneliti kegiatan hakim dalam melakukan interpretasi, metode - metode dan kaidah-kaidah hukum apa saja yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak-hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya. Demikian, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa penelitian ini pernah diteliti oleh peneliti lainnya sebelum dilakukan penelitian ini yang dititikberatkan pada hak-hak anak angkat terhadap harta peninggalan orangtua angkatnya, penelitian ini dapat saling melengkapi. D. Manfaat Penelitian 1. Sebagai bahan informasi dan referensi
bagi siapa saja yang ingin
mempelajari tentang hakikat pemberian harta terhadap anak angkat menurut pewarisan Islam.
7
2. Untuk pengembangan ilmu hukum, serta merangsang peneliti lain untuk lebih luas dalam mendalami kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam. E. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalahnya maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apa hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya berdasarkan interpretasi hakim di Pengadilan Agama Bantul. 2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bagian anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.
