BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Semakin mahalnya biaya hidup sekarang menuntut orang untuk lebih giat lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia cenderung bekerja lebih keras untuk memenuhinya, hal ini juga berpengaruh pada kehidupan dalam berumah tangga dimana dalam memenuhi kebutuhan seorang istri juga ikut bekerja tak jarang istri bekerja di dalam bahkan diluar rumah. Istri yang bekerja diluar rumah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karier. Istri sebagai wanita karier yang bekerja di luar rumah biasanya akan kewalahan dalam mengurus anaknya, apalagi jika anak tersebut masih balita. Di rumah tidak ada yang menjaga dan merawat karena kesibukan orangtua yang bekerja dan jika dibawa ke lingkungan kerja akan mengganggu kerja selain itu juga berpengaruh pada psikologis anak karena saat balita sebaiknya anak bermain dengan bebas. Anak sebagai makhluk individu dan sosial sangat berhak mendapat pendidikan yang layak dan sesuai dengn kebutuhan dan kemampuannya seperti yang tercantum dalam Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
1
2
tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”1 Cita-cita Negara untuk mewujudkan perlindungan terhadap pendidikan anak tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tetang Perlindungan Anak, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.2 Hal ini tercantum pula pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, butir 14 “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Bab 1, Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa: (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) Pendidikan Anak usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan/atau informal; (3) Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; (4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal: KB, TPA, dan bentuk lain yang sederajat;
1 2
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tetang Perlindungan Anak
3
(5) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan dan; (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Seiring dengan banyaknya kebutuhan yang semakin meningkat apalagi orangtua yang semakin sibuk membuka peluang usaha baru yaitu tempat penitipan anak. Di tempat penitipan anak tersebut anak-anak tidak hanya dititipkan begitu saja tapi mereka akan mendapatkan pelayanan seperti layaknya dirumah. Anak-anak dapat bermain sambil belajar dan berinteraksi dengan anak-anak baru seumuran mereka dengan begitu orangtua tidak perlu khawatir apabila menitipkan anaknya di tempat penitipan anak tersebut. Banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum orangtua memilih tempat penitipan anak bagi anak-anaknya. Orangtua harus mengetahui fasilitasfasilitas apa saja yang ada pada penitipan anak tersebut. Menitipkan anak pada tempat penitipan anak banyak sekali manfaatnya jika dibandingan menitipkan anak kepada orangtua atau pengasuh anak. Untuk menilai tempat penitipan anak tersebut baik atau tidak orangtua dapat melihat dari:3
3
http://www.parenting.co.id/article/balita/tepat.memilih.penitipan.anak/001/003/8 diakses pada Rabu, 26 Nopember 2014 pukul 09.46 WIB
4
1. Ruangan Kondisi ruangan yang digunakan sebagai tempat penitipan dalam keadaan bersih, aman dan nyaman bagi anak yang dititipkan. Bersih, aman dan nyaman
disini
beararti
area
ruangan
yang
digunakan
untuk
menenempatkan anak selama dititipkan di tempat penitipan anak tersebut dalam keadaan bersih dan nyaman untuk anak yang berada di tempat penitipan anak tersebut, pada area penitipan wajib terdapat pagar yang menghalangi anak untuk berlari ke jalan raya dan juga alat permainan yang digunakan masih dalam kondisi layak memang untuk digunakan untuk bermain anak-anak yang dititipkan. 2. Pengasuh anak Pertimbangan lain yang dipilih selain ruangan adalah pengasuh anak yang mengampu di tempat penitipan anak tersebut. Pada tempat penitipan anak setiap 1 pengasuh anak untuk usia 0-1 tahun mengampu 2 anak, untuk anak usia 2-3 tahun 1 orang pengasuh anak mengampu 5 orang anak, untuk umur 3-4 tahun 1 orang pengasuh anak mengampu 8 orang anak dan untuk anak berumur 4-5 tahun 1 orang pengasuh anak mengampu 10 orang anak. Kriteria ini ditentukan agar pengasuh dapat lebih bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang selalu ada disamping anak-anak yang dititipkan di tempat penitipan anak. 3. Pegawai Sebagai orangtua yang menitipkan anaknya di tempat penitipan anak perlu melihat juga perlakuan para pegawai dengan pegawai dan pegawai dengan
5
pemilik tempat penitipan anak. Pegawai yang mendapat perlakuan baik pada saat bekerja tentu saja akan merasa nyaman untuk bekerja sehingga para pegawai dapat bekerja dengan senang hati untuk mengasuh anak-anak yang dititipkan di tempat penitipan anak tersebut. 4. Kebijakan antar jemput Kesibukan orangtua menjadikan alasan tidak sempat mengantar dan menjemput anaknya di tempat penitipan anak tepat waktu. Kebijakan antar jemput yang ini akan mempermudah orangtua yang sibuk bekerja untuk lebih mudah menitipkan anaknya di tempat penitipan anak. Orangtua wajib mengetahui fasilitas-fasilitas yang diberikan karena apabila para pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maka pihak
yang
tidak
melaksanakan
tersebut
harus
mempertanggungjawabkannya. Tempat penitipan anak merupakan bisnis yang cukup menguntungkan ini dapat dilihat dari banyaknya seorang istri yang bekerja diluar rumah, mereka merasa aman meninggalkan anak-anaknya jika anak tersebut dititipkan pada tempat penitipan anak. Di kota besar seperti Yogyakarta terdapat banyak tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak merupakan salah satu sekolah informal yang ditujukan oleh anak balita (1-5 tahun). Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tempat Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu pendidikan jalur nonformal sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang
6
orang tuanya bekerja.4 Ketika orangtua menitipkan anaknya pada Tempat Penitipan Anak mreka tidak merasa cemas karena pada tempat penitipan tersebut sudah sesuai dengan standar keamanan untuk anak. Hubungan dalam penitipan anak ini disebut dengan hubungan hukum yaitu suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak (pihak penerima dan pihak orangtua anak) yakni secara timbal balik yang didalamnya masing-masing pihak menyandang status sebagai berhak dan berkewajiban atau sebagai penerima penitipan anak dan penitip anak (orang tua anak).5 Sebelum anak dititipkan dan pihak penitipan anak menerima anak yang dititipkan, orangtua anak tersebut wajib mengisi formulir pendaftaran. Formulir ini yang berfungsi sebagai perjanjian diantara para pihak, didalam formulir ini biasanya tercantum hak dan kewajiban para pihak. Formulir ini yang dianggap sebagai perjanjian. Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajiban dalam memenuhi apa yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut. Apabila para pihak tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan kewajiban yang telah di perjanjikan dalam formulir tersebut maka terjadilah wanprestasi. Misalnya pada perjanjian tersebut mencantumkan kewajiban para pihak bahwa sebelum anak dikembalikan kepada orangtua anak harus dalam keadaaan bersih atau dimandikan dahulu atau sebelum anak dititipkan ke 4
5
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Jurnal Ilmiah Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jasa Penitipan Anak Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Ida Ayu Made Sutrayeni Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2013 Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 12 Oktober 2014 Pukul 20:23 WIB
7
tempat penitipan anak pada pagi hari anak harus diberikan sarapan dulu oleh orangtuanya dari rumah, tapi sering kali tidak dilaksanakan para pihak baik orangtua yang menitipkan dan pihak tempat penitipan anak itu sendiri. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian
mengenai
perjanjian
penitipan
anak
beserta
permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai wanprestasi dalam perjanjian penitipan anak yang ada di kota Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Anak Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pada Tempat Penitipan Anak Seri Derma dan Tempat Penitipan Anak Beringharjo)”.
B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konstruksi hukum Perjanjian Penitipan Anak di Kota Yogyakarta. Apakah dapat dikonstruksikan sebagai perjanjian Penitipan Barang ataukah Perjanjian Jasa Penitipan Anak? 2. Apabila terjadi wanprestasi di Tempat Penitipan Anak tersebut bagaimana cara penyelesaiannya?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang diadakan adalah sebagai berikut:
8
1. Untuk mengakaji kontruksi hukum mengenai Perjanjian Penitipan Anak yang ada di Kota Yogyakarta 2. Untuk mengkaji cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi di Tempat Penitipan Anak. D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di perpustakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penelitian yang telah ada tentang pelaksanaan perjnajian penitipan yang diketahui oleh peneliti berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada adalah penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Audy Ferdiananda dan Ari Wibowo Adeputra dari bagian Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan sama tetapi terdapat perbedaan yaitu pada rumusan masalahnya. 1. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti Audy Ferdiananda dalam penulisan hukumnya yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Penitipan Hewan Di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi.6 Rumusan masalah yang diterapkan adalah: bagaimana pelaksanaan Perjanjian Penitipan Hewan Di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi? dan bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi dan cara penyelesaiannya pada perjanjian penitipan hewan di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi? Pada penelitian tersebut membahas bagaimana perjanjian yang ada dalam penitipan hewan yang dilakukan pada Rumah 6
Audy Ferdiananda, 2014, Perjanjian Penitipan Hewan Di Rumah Sakit Hewan Prof. Soeparwi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
9
Sakit Hewan Prof. Soeparwi, perjanjian ini lebih membahas mengenai perjanjian standar yang ada dalam perjanjian penitipan hewan tersebut. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo Adeputra yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian penitipan barang bekas antara pemilik barang dengan toko square store sebagai penerima barang (studi kasus : toko square store di ruko UGM No 4 JL. Agro Selokan Mataram Yogyakarta dan daerah kerja dari toko square store)7 rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan, bentuk dan isi perjanjin penitipan barang antara pemilik barang sebagai pentitip dengan pengelola toko square store sebagai penerima barang untuk dijual tersebut? apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan bentuk-bentuk wanprestasi apa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian penitipan barang antara pemilik barang sebagai penitip dengan pengelola toko square store sebagai penerima barang untuk dijual tersebut? Dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian penitipan barang antara pemilik arang sebagai penitip dengan pengelola toko square store sebagai penerima barang untuk dijual tersebut? pada intinya penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo Adeputra ini membahas tentang perjanjian penitipan barang sebagai perjanjian standar. Ada dua perjanjian yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo Adeputra yaitu perjanjian mengenai penitipan barang dan perjanjian mengenai jual beli. 7
Ari Wibowo Adeputra, 2014, Pelaksanaan Perjanjian penitipan barang bekas antara pemilik barang dengan toko square store sebagai penerima barang (studi kasus : toko square store di ruko UGM No 4 JL. Agro Selokn Mataram Yogyakarta dan daerah kerja dari toko square store), Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
10
Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Audy Ferdiananda dan Ari Wibowo Adeputra yaitu peneliti meneliti mengenai konstruksi hukum dari perjanjian tempat penitipan anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Audy Ferdiananda dan Ari Wibowo Adeputra lebih membahas tentang pelakasanaan perjanjian standart. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini asli dan layak untuk diteliti. Apabila telah ada penelitian serupa dengan peneliti dihrapkan penelitian ini dapat melengkapi.
E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik kepada peneliti maupun bagi pihak lain yang terkait dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini antara lain adalah: 1. Manfaat bagi penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pegetahuan penulis dalam bidang hukum mengenai perjanjian penitipan anak. 2. Manfaat bagi instansi terkait Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat guna mengurangi hal-hal yang kurang baik dimasa mendatang. 3. Manfaat bagi ilmu penelitian
11
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan pegetahuan tentang perjanjian. 4. Manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah maupun instansi yang berwenang untuk mengambil suatu kebijakan hukum, terutama mengenai pelaksanaan perjanjian serta penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian penitipan anak.
