BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Suatu kegiatan usaha atau bisnis diperlukan sejumlah dana sebagai modal agar suatu kegiatan usaha atau bisnis tersebut dapat terwujud terlaksana. Dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis tersebut, bahwa sumber dana suatu usaha terdiri atas modal dan utang. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari lembaga keuangan baik lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, lembagalembaga pembiayaan dan pasar uang. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa adapun jenis-jenis perbankan menurut fungsinya, yaitu:
1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah 1
2
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Dalam Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan fungsi ataupun usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank adalah: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, depsito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Berdasarkan pengertian dan fungsi tentang bank yang tersebut di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka hal tersebut merupakan upaya pemerintah Indonesia yang menunjuk pihak bank sebagai lembaga keuangan yang pada prinsipnya berfungsi untuk menghimpun dana pada masyarakat, dan menyalurkannya dana yang dimilikinya kepada masyarakat dan memberikan jasanya diantaranya dalam bentuk fasilitas kredit. Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang
3
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pihak pemberi sumber dana yang disebut sebagai kreditur sedangkan pihak peminjam disebut sebagai debitur. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur-unsur kredit adalah:1 1.
Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2.
Kesepakatan Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pmberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3.
Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu
1
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 1998, hal. 98
4
tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 4.
Risiko Adanya suatu tenggang rasa waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam, atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5.
Balas Jasa Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil
Kegiatan utang piutang berdasarkan pinjaman kredit merupakan suatu perbuatan yang tidak asing dalam kehidupan di masyarakat, bahwa utang piutang dengan pinjaman kredit tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang piutang melalui pinjaman kredit yang diberikan kepada calon debitur pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur sendiri, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa
5
debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman.2 Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit maka pihak bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penilaian yang teliti
terhadap
watak,
kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon debitur. Dalam praktik kenyataannya, pinjaman kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sering terjadi masalah yang menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang diperolehnya dari kreditur. Dengan adanya ketidaksanggupan dari seorang debitur tersebut untuk melakukan pelunasan atas pinjaman kredit maka dapat menyebabkan kredit menjadi macet atau bermasalah. Sedangkan debitur yang tidak dapat melakukan pelunasan utang piutangnya disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai, dan karenanya tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.3 Sedangkan berdasarkan Pasal 1238 KUPerdata, dikatakan wanprestasi bahwa si berutang lalai, apabila ia dengan surat perintah
2
J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan, Citra Aditya Bakti; Bandung, 1991,
hal. 97. 3
Nurhadi dan Tim Penulis, Bunda Rehngena Silent Woman By Wisdom, Pustaka Dunia; Jakarta, hal 500
6
atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:4 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi telambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang segera dilakukan oleh pihak bank agar kredit macet tidak berkelanjutan menjadi kredit bermasalah. Oleh karena itu, apabila kredit macet terus-terusaan terjadi tanpa ada upaya pencegahan dan penanganan dapat mempengruhi tingkat kesehatan bank yang dapat menyebabkan bank menjadi bangkrut. Dalam memberikan pinjaman kredit kepada debitur, maka pihak bank selaku kreditur wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utang piutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta harus memperhatikan
4
Ibid., hal. 501
7
prinsip-prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian pinjaman kredit karena pinjaman kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur mengandung resiko yang sangat besar. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Aspek Hukum Upaya-Upaya Pencegahan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Smut Cabang Kabanjahe).”
B. Perumusan masalah Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu:
1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah oleh debitur di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe?
2. Bagaimana cara penyelesaian bila terjadi kredit bermasalah oleh PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe?
3. Bagaimana standar operasional prosedur di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe jika terjadi kredit bermasalah oleh debitur?
C. Tujuan penulisan Tujuan penelitian yang akan hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah oleh debitur di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe.
2. Untuk mengetahui cara peneyelesaian bila terjadi kredit bermasalah oleh PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe.
8
3. Untuk mengetahui standar operasional prosedur di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe jika terjadi kredit bermasalah oleh debitur.
D. Manfaat penulisan Manfaat penelitian adalah manfaat yang didapatkan dari suatu penelitian, kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Kegunaan secara teoretis Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum perjanjian kredit.
2. Kegunaan secara praktis Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu : a. Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam upaya penanganan terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe. b. Memberikan
sumbangan
pemikiran
dalam
aspek
hukum
penyelesaian terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe.
E. Keaslian penulisan Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara bahwa judul tentang “Aspek Hukum Upaya-upaya Pencegahan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe) belum pernah ada di perpustakaan Universitas Sumatera Utara, maka diketahui
9
bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup peneltian ini. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini jelas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi. Adapun beberapa judul yang terkait dengan judul penelitian yang dilakukan, yaitu:
1. Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, Permasalahannya: Bagaimana proses pemberian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Balige, Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet atas pinajaman nasabah di PT. Bank Mandiri Cabang Balige, Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet atas pinjaman nasabah.
2. Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT. Bank XY Centra Kredit Menengah Medan, Permasalahannya: Apakah faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank XY Centra Kredit Menengah Medan lebih disebabkan oleh aktor internal bank, faktor debitur, faktor eksternal, apa upaya yang dilakukan oleh PT. Bank XY Sentra Kredit Menengah Medan untuk menekan kredit bermasalah.
3. Aspek Juridis Penanganan Kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Studi Pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero)
Tbk,
Medan
Putri
Hijau,
Permasalahannya:
10
Bagaimanakah relevansi aspek juridis dalam penanganan
kredit
bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bagaimanakah menganalisis aspek juridis penanganan kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bagaimanakah upaya juridis dalam penanganan kredit bermasalah guna melindungi bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
F. Metode penelitian
1. Jenis pendekatan penelitian Di dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan secara hukum dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma, ketentuanketentuan dan pendapat para ahli hukum. Berdasarkan penelitian yuridis normatif maka data yang diperoleh berasal dari pustaka sehingga merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dijadikan sebagai data primer. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan penelitian deskriptif analitis. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuanketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.
11
2. Sumber data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mempunyai kekuatan yang mengikat kedalam yang bersumber dari:5 a. Bahan hukum primer 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. b. Bahan hukum sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif, yakni: pendapat-pendapat pakar hukum, makalah, ataupun hasil seminarseminar yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tersier Yaitu bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia tentang hukum. 5. Metode pengumpulan data Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan: 5
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2003, hal. 13
12
a. Melalui studi kepustakaan (library research) Yaitu melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaaan dari bahan pustaka yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. b. Melalui penelitian lapangan (field research) Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada Bapak Hartono Manjoenis selaku Pemimpin Cabang dan Bapak Efraim Sitepu selaku Pemimpin Seksi APK di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe. 6. Analisis data Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan akan dihubungkan dengan studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis secara logis dan disusun dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan diteliti dan dipelajari kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang tersusun dalam kalimat yang sistematis.
G. Sistematika penulisan Penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi menjadi 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang, Perumusan masalah,
Tujuan
Penulisan,
Manfaat
Penulisan,
Penulisan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
Keaslian
13
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG BANK Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Sejarah Bank di Indonesia, Asas, fungsi, dan tujuan bank, Jenis-jenis bank, Kegiatan Usaha Bank.
BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT Pada bab ini akan diuraikan tentang Pengertian dan unsur-unsur kredit, Fungsi dan manfaat kredit, Ketentuan dan persyaratan umum pemberian kredit, Dasar-dasar dan proses pemberian kredit, Pengertian kredit bermasalah.
BAB
IV
PENYELESAIAN BERMASALAH
ATAS DI
PT.
TERJADINYA BANK
SUMUT
KREDIT CABANG
KABANJAHE Dalam bab ini akan dikemukakan pembahasan mengenai Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah oleh debitur di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe, Cara peneyelesaian bila terjadi kredit bermasalah oleh debitur di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe, Standar operasional prosedur di PT. Bank Sumut Cabang Kabanjahe jika terjadi kredit bermasalah oleh debitur. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab kesimpulan dan saran ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan, dan saran
