BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Penjualan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan laba atau tidaknya atas kegiatan bisnis suatu perusahaan. Penjualan melibatkan dua peran penting pelaku bisnis yang dikenal dengan sebutan penjual dan pembeli. Pada umumnya, praktik penjualan berlangsung dengan berpindahnya barang atau jasa yang dijual oleh penjual kepada pembeli, dengan ketentuan pembeli melakukan pembayaran dengan harga sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, tidak semua penjualan dilakukan secara tunai atas pembayarannya. Penjualan juga dapat dilakukan secara kredit yang berarti pihak penjual akan mencatatnya sebagai piutang usaha atau piutang dagang. Penjualan barang dan jasa secara kredit merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia bisnis. Hampir sebagian besar perusahaan baik yang bergerak di bidang jasa maupun dagang, memilih penjualan kredit sebagai salah satu strategi utama penjualannya. Dengan penjualan kredit tersebut, perusahaan mengharapkan para pelanggannya untuk meningkatkan volume pembelian lebih besar dari pembelian yang seharusnya. Penjualan kredit juga dapat meningkatkan jumlah pelanggan hingga menjangkau pelanggan-pelanggan dengan daya beli yang terbatas. Terlepas dari berbagai tujuan dilakukannya penjualan kredit oleh suatu perusahaan, penjualan dengan sistem tersebut memiliki konsekuensi 1
tersendiri. Transaksi penjualan kredit mengakibatkan munculnya piutang usaha atau piutang dagang sebagai pengganti kas yang diterima apabila transaksi dilakukan secara tunai. Semakin tinggi intensitas penjualan kredit, maka akan semakin besar pula piutang usaha atau piutang dagang yang diakui. Akan tetapi, tidak semua piutang-piutang tersebut dapat tertagih atau dilunasi oleh sebagian dari seluruh debitur yang ada. Ada banyak penyebab yang mengakibatkan sebagian debitur tidak dapat melunasi kewajibannya, seperti kebangkrutan sehingga debitur tidak sanggup membayar, dan tidak sedikit pula yang dengan sengaja tidak melunasi kewajibannya hingga tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, manajemen biasanya melakukan praktik akuntansi piutang untuk membentuk penyisihan piutang sebagai langkah antisipasi. Apabila suatu perusahaan memiliki transaksi penjualan kredit yang tergolong tinggi dengan intensitas yang tergolong sering, maka manajemen perusahaan tersebut perlu melakukan penyisihan piutang. Apabila manajemen perusahaan tidak melakukan penyisihan piutang, maka laporan keuangan perusahaan tersebut menjadi tidak konservatif dalam mengahadapi suatu ketidakpastian mengenai penilaian suatu pos yaitu pos piutang usaha. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan jasa dengan sistem pembayaran yang dilakukan di kemudian hari atau biasa disebut dengan penjualan kredit. Pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan PDAM pada bulan ini merupakan realisasi dari pemakaian jasa air pada bulan sebelumnya. Sama halnya seperti piutang usaha yang memiliki debitur tertentu yang tidak dapat melunasi 2
hutangnya, tidak menutup kemungkinan dari sekian banyaknya pelanggan PDAM, terdapat sebagian yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran atas penggunaan jasa air bersih yang telah diberikan oleh PDAM. Dengan tingginya intensitas penjualan kredit yang dilakukan oleh PDAM, serta adanya kemungkinan piutang dari penjualan-penjualan kredit tersebut tidak tertagih, maka perlu adanya suatu penyisihan piutang agar laporan keuangannya memenuhi prinsip konservatisme. Dalam rangka membantu PDAM dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi berbagai prinsip akuntansi salah satunya prinsip konservatisme, Badan
Pendukung
Pengembangan
Sistem
Penyediaan
Air
Minum
(BPPSPAM) bersama Direktorat Pengembangan Air Minum (PAM) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya dengan dibantu oleh Tim Penyusun BPKP, Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) serta beberapa PDAM melakukan kerja sama dalam Penyusunan Petunjuk Teknis Penerapan SAK-ETAP PDAM dan harus diterapkan oleh seluruh PDAM terhitung mulai Januari 2012. Terkait dengan masalah penyisihan piutang, di dalam petunjuk teknis penerapan SAK-ETAP PDAM tersebut telah dijelaskan bahwa PDAM harus menyisihkan piutang usaha setiap tahunnya sebagai bentuk penerapan prinsip konservatisme laporan keuangan. Di dalam petunjuk teknis penerapan SAKETAP PDAM tersebut juga telah dilampirkan ketentuan mengenai cara menghitung berapa banyak piutang yang harus disisihkan sebagai piutang usaha. 3
Akan tetapi, sampai saat tugas akhir ini dibuat, tidak semua PDAM di Indonesia telah menerapkan sistem penyisihan piutang usaha seperti yang diinstruksikan dalam petunjuk teknis penerapan SAK-ETAP PDAM. PDAM Kabupaten Sleman merupakan salah satu yang belum menerapkan SAKETAP secara penuh dalam penyisihan piutang usaha. PDAM Sleman hanya menerapkan penyisihan piutang terhadap piutang-piutang yang telah dipastikan tidak dapat ditagih (rekening air yang sudah putus), dan tidak mengestimasi berapa banyak bagian dari piutang-piutang rekening air pelanggan aktif yang kemungkinan tidak dapat ditagih dan harus disisihkan sebagai cadangan kerugian piutang. Sedangkan di dalam petunjuk teknis penerapan SAK-ETAP PDAM dijelaskan bahwa kedua penyisihan baik piutang air rekening aktif maupun rekening putus harus dilakukan penyisihan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan simulasi perhitungan penyisihan piutang seolaholah PDAM Kabupaten Sleman menerapkan sistem penyisihan piutang usaha yang sesuai dengan petunjuk teknis penerapan SAK-ETAP PDAM. Oleh karena itu, penulisan tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul “PENERAPAN SAK-ETAP PADA PENYISIHAN PIUTANG USAHA DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014”.
4
1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut; 1. Bagaimana pengelolaan piutang usaha di PDAM Kabupaten Sleman? 2. Bagaimana prosedur penyisihan piutang usaha PDAM Kabupaten Sleman yang sesuai dengan SAK-ETAP?
1.3.Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dari penulisan tugas akhir ini antara lain sebagai berikut; 1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang usaha di PDAM Kabupaten Sleman. 2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyisihan piutang usaha PDAM Kabupaten Sleman yang sesuai dengan SAK-ETAP.
1.4.Kerangka Penulisan Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengelolaan piutang dan perhitungan penyisihan piutang usaha pada PDAM Kabupaten Sleman, penulis akan menuliskan hasil penelitian dengan sistematika sebagai berikut; BAB I
Pendahuluan Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, kemudian dirumuskan ke dalam
5
rumusan masalah untuk menggambarkan permasalahan yang muncul. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah PDAM Kabupaten Sleman tidak menyisihkan piutang usaha sebagaimana yang diinstruksikan dalam SAK-ETAP PDAM. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kemudian penulis menentukan target yang ingin dicapai yang dituangkan dalam tujuan penulisan. BAB II
Gambaran Umum Penulisan Pada bagian gambaran umum penulisan akan dijelaskan mengenai gambaran umum PDAM Kabupaten Sleman disertai dengan tinjauan pustaka mengenai akuntansi piutang usaha dan
metodologi
penelitian
yang
digunakan
dalam
menganalisis topik. Pada bagian ini pula akan dijelaskan mengenai jenis dan sumber data apa saja yang akan digunakan dalam menganalisis penyisihan piutang usaha di PDAM Kabupaten Sleman. BAB III
Analisis dan Pembahasan Bab ini akan membahas analisis dan pembahasan mengenai pengelolaan piutang usaha di PDAM Kabupaten Sleman, pengakuan piutang usaha, prosedur sambungan baru dan pasang kembali, perlakuan piutang usaha, penyajian piutang usaha, serta perhitungan piutang usaha di PDAM Kabupaten Sleman sesuai dengan SAK-ETAP. 6
BAB IV
Kesimpulan dan Saran Bagian kesimpulan berisi mengenai apa saja yang dapat disimpulkan penulis dari hasil penelitian, dan berdasarkan kesimpulan
tersebut,
penulis
memberikan
saran
atau
rekomendasi pada PDAM Kabupaten Sleman agar dapat dimanfaatkan dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas, khususnya agar laporan keuangan PDAM Kabupaten
Sleman
menjadi
lebih
konservatif
dalam
menghadapi penagihan piutang yang tidak tentu.
7
