1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Modal dalam suatu kegiatan usaha memegang peranan yang sangat penting. Usaha apapun baik usaha kecil, menengah, maupun besar sekalipun memerlukan modal untuk dapat terealisasikan. Untuk usaha dalam lingkup kecil hingga menengah, pengusaha biasanya menggunakan modal mandiri artinya seluruh keuntungan dan kerugian usaha itu nantinya akan menjadi tanggung jawab pribadinya sendiri. Namun demikian untuk usaha dalam lingkup besar akan memerlukan modal yang cukup banyak yang seringkali tidak dapat dipenuhi pengusaha secara pribadi. Oleh sebab itulah maka dalam bidang usaha seringkali dikenal istilah kerjasama modal usaha dimana beberapa orang atau badan hukum mengumpulkan modal bersama-sama untuk kemudian diusahakan bersama demi meraih keuntungan yang juga nantinya akan dibagi secara bersama-sama. Dari
sisi
permodalan
dikategorikan sebagai berikut: 1. Perusahaan Dagang 2. Persekutuan Perdata 3. Persekutuan Firm (Fa) 4. Persekutuan Komanditer (CV) 5. Perseroan Terbatas
tersebut,
maka
suatu
usaha
dapat
2
Adakalanya kerjasama usaha yang dilakukan memerlukan biaya yang lebih banyak lagi dalam rangka memperluas dan memperbesar bisnis mereka, sehingga tidak dapat dipenuhi oleh para pemilik modal. Oleh sebab itu, maka banyak pengusaha yang pada akhirnya mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank merupakan sumber dana terbesar bagi bank untuk membiayai aktivitas/kegiatan bank sehari-hari serta usaha bank untuk melakukan aktivitas penyaluran kredit. Kredit merupakan alokasi dana terbesar bagi bank yang bisa memberikan keuntungan/pendapatan bagi bank. Dalam suatu bank jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Pada umumnya produk pinjaman yang disediakan oleh Bank dibagi menjadi tiga kategori : 1. Kredit Usaha 2. Kredit Konsumsi 3. Kredit Multiguna Kredit Usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perputaran usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif, seperti usaha perdagangan, usaha industri rumah tangga, usaha jasa konsultasi, dan lainlain. Bagi pengusaha yang memiliki usaha yang prospeknya kelihatan cukup cerah, bisa datang kepada bank dan
3
mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan pinjaman dana untuk usaha Anda. Sementara yang dimaksud dengan kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah atau kendaraan pribadi. Kredit Multiguna merupakan kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, bisa untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru. Jika dilihat dari definisi produk-produk pinjaman/kredit yang telah diuraikan di atas, maka untuk bidang usaha yang paling tepat adalah menggunakan produk yang berbentuk kredit usaha, namun demikian jika dikaitkan dengan prinsip kerjasama modal usaha kurang tepat rasanya jika pinjaman tersebut dianggap sebagai penyertaan modal bank dalam usaha bisnis debiturnya yang dalam hal ini pengusaha yang membutuhkan tambahan modal. Hal ini disebabkan karena pada bank konvensional ditetapkan sistem bunga dimana telah disepakati di awal oleh bank dan debiturnya dalam hal ini pengusaha, untuk megembalikan jumlah pinjaman/kredit berikut bunga per bulannya selama jangka waktu pinjaman/kredit tanpa dipengaruhi kondisi untung atau rugi dari debitur/pengusaha. Berbeda dengan bank konvensional yang dimaksud di atas, pada bank syariah dikenal berbagai macam bentuk produk penyaluran dana pihak ketiga dimana salah satunya adalah produk Kerjasama Modal Usaha atau lebih dikenal dengan istilah Musyarakah. Produk ini dirasa tepat untuk memenuhi kebutuhan pengusaha akan modal karena bank syariah
4
berperan sebagai partner usaha dalam hal modal. Jika dikaitkan dengan kategori perusahaan menurut hukum dagang, maka hubungan hukum antara bank syariah dengan pengusaha dalam kaitannya dengan pembiayaan kerjasama modal usaha (Musyarakah), dapat disamakan dengan persekutuan perdata, dimana menurut pasal 1618 Kitab UndangUndang Hukum Perdata merupakan sebuah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Hakikat dari pembiayaan musyarakah ini sangat sesuai dengan gagasan didirikannya bank syariah yaitu tunduk kepada hukum untung rugi. Pembeda utama transaksi pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dengan perbankan konvensional terletak pada akad yang mendasari tiap-tiap transaksi tersebut, termasuk juga di dalamnya akad musyarakah. Akad dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan perjanjian merupakan pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya1. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, akad musyarakah merupakan kehendak para pihak untuk melakukan persekutuan yang didalamnya juga mencantumkan prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Prestasi inilah yang kemudian dapat menimbulkan apa yang disebutkan sebagai tanggung
1
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.
5
jawab akad (dhaman al-‘Aqd), apabila terdapat pihak dalam akad yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya. Sebab terjadinya dhaman ada dua macam, yaitu (1) tidak melaksanakan akad, atau (2) alpa dalam melaksanakannya 2 . Dalam hal terjadi kedua hal tersebut, harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Demikian juga halnya wanprestasi/kealpaan dalam pembayaran pokok dan bagi hasil musyarakah yang disebabkan karena kerugian usaha nasabah (usaha yang dibiayai bank), maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah kerugian tersebut terjadi akibat ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah. Pembuktian tersebut diperlukan karena pada dasarnya nasabah tidak dapat dikenakan dhaman apabila nasabah dapat membuktikan bahwa hal tersebut dikarenakan oleh sebab lain diluar kemampuannya. Hal ini sesuai dengan Muqtadhol (konsekuensi akad musyarakah) dimana berlaku persyaratan Bank dan nasabah selain berbagi keutungan usaha juga menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 8 huruf i Peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, PBI No. 7/46/PBI/2005, yang sampai 2
Ibid., hal. 331.
6
saat ini masih dijadikan patokan oleh bank-bank syariah dalam menyusun standarisasi akad. Dari uraian yang telah disebutkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana atau sejauhmana suatu perjanjian kerjasama modal usaha (musyarakah) dapat diterapkan dalam lingkup perbankan syariah dalam kaitannya dengan wanprestasi dan prinsip profit and loss sharing dalam dunia usaha.
B.
Perumusan Permasalahan Dalam pembahasan masalah penelitian ini penulis memberikan batasanbatasan rumusan permasalahan yang akan diteliti yang meliputi : 1. Bagaimana skema jaminan dalam akad musyarakah di lingkup perbankan syariah di Indonesia? 2. Bagaimanakah ketentuan wanprestasi dan implikasinya terhadap jaminan dalam akad musyarakah di lingkungan perbankan syariah di Indonesia?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dari pembahasan permasalahan ini adalah: 1. Agar dapat diketahui bagaimana skema jaminan dengan produk musyarakah dalam lingkup perbankan syariah di Indonesia. 2. Agar dapat diketahui tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan wanpretasi terhadap akad musyarakah.
7
D.
Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perbankan secara khusus di Indonesia. 2. Manfaat Praktis a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pembuat undang-undang dalam menentukan kebijakan dan regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional khususnya dalam bidang perbankan syariah yang sampai saat ini masih kurang serasi dengan hukum syariat Islamnya. b. Sebagai informasi dan inspirasi bagi para praktisi bisnis (para pelaku bisnis dan investor) untuk memahami bagaimana prinsip kemitraan dalam lingkup perbankan syariah sehingga meningkatkan minat mereka dalam bermitra dengan bank syariah. Sehingga diharapkan dapat ikut serta dalam mengembangkan sistem perekonomian berbasis syariah Islam di Indonesia. c. Sebagai bahan kajian bagi para akademisi dalam kaitan materi perkuliahan hukum perbankan khususnya hukum perbankan syariah.
8
E.
Keaslian Penelitian Menurut pengamatan penulis berdasarkan judul-judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Gajah Mada, pembahasan mengenai ketentuan jaminan dalam suatu akad musyarakah dalam lingkup perbankan syariah yang menurut penulis kurang tepat karena kurang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah, belum pernah dilakukan, hingga tesis ini ditulis, meski dalam bentuk makalah dalam seminar-seminar, maupun dalam diskusi panel. Oleh karena itu, dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis bahwa tesis ini memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif, seta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses memperoleh kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat diertanggungjawabkan secara ilmiah, keilmuan, dan terbuka untuk kritik yang sifatnya membangun.
