BAB I PENDAHULUAN. Skripsi ini akan membahas tentang kerjasama internasional dalam hal ini

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Skripsi ini akan membahas tentang kerjasama internasional dalam hal ini adalah kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara dengan China dalam lingkup Association of South East Asia Nations (ASEAN) – China Free Trade Area (ACFTA). Kemudian lebih memfokuskan pembahasan skripsi yaitu tentang kepentingan Indonesia dalam perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antarnegara. 1 Globalisasi di bidang ekonomi menciptakan saling ketergantungan dalam proses produksi dan pemasaran dan di bidang politik menciptakan ”liberalisasi”. 2 Ketika terdapat derajat interdepedensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama. 3

1

Sjamsumar Dam dan Riswandi, Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. hal. 15. 2 Heru Nugroho, Negara, Pasar dan Keadilan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Relajar, 2001. hal. 3-4. 3 Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hal. 63-64.

Universitas Sumatera Utara

Hal-hal nyata yang terlihat dalam era global adalah meningkatnya integrasi ekonomi antarnegara-negara di dunia. Globalisasi dengan demikian di warnai oleh ekspansi pasar yang dalam bentuk konkret menjelma dalam berbagai penyelenggaraan pasar-pasar bersama regional seperti Association of South East Asia Nations (ASEAN)-China Free Trade Area (ACFTA). 4 Proses perluasan pasar di seluruh wilayah penjuru dunia tersebut merupakan sebuah rekayasa sosial dengan skala luas, yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, dengan menggunakan berbagai instrumen seperti ilmu pengetahuan, teknologi, institusi sosial, politik dan kebudayaan. 5 Alasan mengapa Penulis merasa tertarik untuk membahas tentang kepentingan Indonesia terhadap ACFTA ini dikarenakan, pertama, Penulis ingin mengetahui bagaimana awal kerjasama ASEAN dengan China. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dengan China pernah memutuskan hubungan kerjasama selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Dari sini akan dilihat bagaimana ASEAN menjembatani kerjasama Indonesia dengan China. Kedua, Penulis ingin mengetahui perkembangan hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia – China setelah berlakunya ACFTA. Apakah terjadi peningkatan atau sebaliknya. Ketiga, untuk mengetahui kepentingan-kepentingan apa saja yang dibawa Indonesia dalam kerjasama ACFTA. Globalisasi dapat dilihat sebagai peluang untuk memanfaatkan pasar global demi pertumbuhan ekonomi. Kebangkitan perusahaan China sebagai pemain penting dalam pasar global menjanjikan manfaat baru bagi konsumen dunia dan

4

Heru Nugroho, Op. Cit. hal. 4. Heru Nugroho, Makalah “Children as Target of Market Expansion: The Internationalization of Children culture in Indonesia”, Yogyakarta, 1996.

5


kesempatan baru bagi perusahaan mapan. 6 China telah muncul sebagai perakit dunia, mengimpor barang-barang jadi ke pasar-pasar Barat. Pertumbuhan ekonomi China yang luar biasa itu juga menciptakan tantangan dan kesempatan bagi negara-negara di kawasan ini. 7 ASEAN melihat kebangkitan ekonomi China ini sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi negara anggotanya melalui kerjasama perdagangan yaitu ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA). termasuk Indonesia. Dan mampukah Indonesia memanfaatkan peluang dari kebangkitan China tersebut. Inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini penting untuk dibahas. Untuk melihat bagaimana sikap atau tindakan Indonesia dalam memanfaatkan kebangkitan China tersebut.

1.2.

Perumusan Masalah Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Apa yang menjadi kepentingan Indonesia terhadap ASEAN – China Free

Trade Area (ACFTA) ?”

1.3.

Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti permasalahan ini

adalah: 1. Untuk lebih memahami tentang Kerjasama Internasional yang dalam hal ini adalah kerjasama ASEAN dengan China.

6

Ming Zeng dan Peter J. Williamson, Ancaman Sang Naga, Strategi China Menggempur Dominasi Pesaing Mapan di Pasar Global, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. hal.vii. 7 Indonesia Menentukan Nasib, dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan, Jakarta: KOMPAS, 2010. hal. 4.


2. Untuk lebih memahami tentang globalisasi dan perdagangan bebas yang terjadi. 3. Untuk lebih memahami tentang hubungan kerjasama ASEAN – China. 4. Untuk lebih memahami tentang hubungan kerjasama Indonesia – China dalam lingkup perjanjian ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA). 5. Untuk mengetahui kepentingangan-kepentingan Indonesia terhadap kerjasama kawasan perdagangan bebas ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA).

1.4. Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan, sebuah penelitian juga diarahkan agar banyak berdaya guna dan memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain ialah :

1. Sebagai input yang berguna untuk memberikan suatu pemahaman khusus terhadap kerjasama Indonesia dalam ACFTA. 2. Bagi para akademisi khususnya mahasiswa Departemen Ilmu Politik, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kerjasama internasional dan kepentingan Indonesia terhadap ACFTA. 3. Sebagai bahan kajian dalam mempertimbangkan pembuatan perjanjian kerjasama bilateral.


1.5. Kerangka Teori Penelitian 1.5.1. Globalisasi Globalisasi adalah proses meningkatnya interdependensi antara aktor negara dan non-negara pada skala global sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi dimensi hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia. 8 Atau globalisasi adalah perluasan kegiatan ekonomi melintasi batas-batas poitik nasional dan regional dalam bentuk peningkatan gerakan barang dan jasa termasuk buruh, modal, teknologi, dan informasi melalui perdagangan. 9 Scholte

mendefinisikan

bahwa

globalisasi

bisa

bermakna

sebagai

internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, Westernisasi dan deteritorialisasi yang masing-masingnya mempengaruhi karateristik interaksi aktor-aktor dalam ekonomi politik internasional. Pertama, globalisasi mencakup fenomena internationalization, maksudnya meningkatnya hubungan lintas batas antara aktor-aktor internasional seperti yang terwujud dalam aliran barang, jasa, modal, teknologi, dan bahkan manusia. Atau, meningkatnya intensitas interaksi lintas batas dan saling ketergantungan antarnegara. 10 Kedua, liberalization atau pengurangan dan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif yang dikenakan oleh negara terhadap aliran barang dan jasa dalam rangka menciptakan perekonomian global yang terbuka dan dikendalikan oleh mekanisme pasar. Atau proses untuk memindahkan larangan-larangan yang

8

John Art Scholte (2000). Globalization: A Critical Introduction, New York: Sin Martin’s Press. hal. 14. 9 Cornelis Rintuh dan Miar, M.S, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat, Yogyakarta: BPFE, 2005. hal. 116. 10 Yulius P. Hermawan, Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional; Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007. hal. 132.


dibuat oleh negara dalam rangka membentuk ekonomi dunia yang lebih terintegrasi. Ketiga, globalisasi mengacu pada gagasan universalization dalam bentuk penyebaran nilai-nilai yang bersifat universal seperti demokrasi. Atau, menyebarnya berbagai macam obyek dan pengalaman dari masyarakat di seluruh dunia. Keempat, Westernization merupakan proses peniruan kebudayaan Barat yang sering mengingkari akar budaya mereka yang sebenarnya, atau bahkan memaksakan sistem budaya, sistem politik, dan sistem ekonomi negara-negara Barat dalam panggung dunia. Kelima, menciptakan proses deterritorialization atau a spread of supraterritoriality, yakni munculnya regulasi atau institusi yang melampaui territoriality Negara-bangsa. Ruang lingkup nasional tidak lagi dilihat sebagai space yang relevan untuk pembuatan keputusan karena semakin banyaknya isu yang harus diselesaikan pada level yang lebih tinggi. 11 Kenyataan ini memaksa pemerintah untuk membangun strategi yang tepat dalam mengintegrasikan ekonominya ke dalam kerjasama regional atau global demi penyelesaian berbagai masalah ekonomi dalam negeri. 12 Empat ciri dasar konsep globalisasi yaitu; pertama, meluasnya hubungan sosial (stretched Social Relations) : hal ini mengacu pada munculnya saling keterhubungan antara jaringan sosial budaya, ekonomi dan politik di masyarakat yang melintasi batas negara-bangsa. Kedua, meningkatnya intensitas komunikasi (intensification of flous) : berkaitan dengan makin meningkatnya intensitas hubungan antaraktor dengan munculnya perkembangan ilmu dan teknologi. Ketiga, meningkatnya interpenetrasi (increasing interpenetration) : interpenetrasi yang terjadi dihampir segala bidang mengakibatkan budaya dan masyarakat yang 11

Ibid.. Aleksius Jemadu, Politik Global dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2008. hal. 230. 12


berada pada wilayah berbeda akan saling berhadapan pada level lokal dan internasional. Dan keempat, munculnya infrastruktur global (global infrastucture) : pengaturan institusional yang bersifat formal dan informal yang diperlukan agar jaringan global bekerja. 13 Ada lima aktivitas ekonomi yang tercakup dalam globalisasi. Pertama, telah terjadi pertumbuhan yang pesat dari transaksi keuangan internasional. Kedua, adanya peningkatan yang pesat dari Foreign Direct Investment (FDI) yang dilakukan perusahaan multinasional. Ketiga, terbentuknya pasar global yang mengurangi segmentasi pasar melalui konvergensi harga pada skala global. Kelima, teknologi ke seluruh dunia melalui sistem transportasi dan komunikasi yang mempersingkat jarak dan waktu. 14 Dari pengertian globalisasi ekonomi tersebut dapat kita lihat bahwa ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu negara menjadi beneficiary dari proses globalisasi dapat dilihat dari peningkatan volume perdagangan internasional, jumlah FDI yang diterimanya, serta aliran modal dalam bentuk lainnya.

1.5.2. Perdagangan Internasional Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu negara asal (country of origin) yang melintasi perbatasan menuju suatu negara tujuan (country of destination) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan perdagangan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi dan perpindahan merk dagang. Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara 13

Yulius P. Hermawan, Op. Cit. hal. 135. Thomas D. Lairson and David Skidmore, International Political Economy: The Struggle for Power and Wealth. Fort Worth: Harcourt Brace Publishers. hal. 96.

14


dengan negara partner dagangnya mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan kandungan SDA, iklim, penduduk, spesifikasi tenaga kerja, konfigurasi geografis, teknologi, tingkat harga, struktur ekonomi, sosial dan politik, dan sebagainya. Dari perbedaan tersebut maka atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, terjadilah proses pertukaran yang terjadi secara luas yang dikenal sebagai perdagangan internasional. 15 Kebijakan Perdagangan Internasional diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari/ke negara tersebut. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang dijalankan oleh suatu negara antara lain; melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dan dari situasi/kondisi ekonomi/perdagangan internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan; melindungi kepentingan industri di dalam negeri; melindungi lapangan kerja (employment); menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment (BOP) atau neraca pembayaran internasional; menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil; terakhir, menjaga stabilitas nilai kurs/kurs valas. 16 Teori perdagangan internasional adalah teori-teori yang mencoba memahami mengapa sebuah negara (perekonomian) mau melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain. Teori perdagangan yang akan dibahas terkait dengan pembahasan skripsi ini antara lain; teori keunggulan absout dari Adam Smith, Teori Keunggulan Komparatif dari David Ricardo dan Heckscher-Ohlin (H-O). 15

Hamdy Hadi, Ekonomi Internasional; Teori dan Kebijakan Perdangan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991, hal. 60. 16 Ibid. hal. 62.


1.5.2.1. Teori Keunggulan Absolut Teori Absolute Advantage lebih mendasarkan pada besaran/variabel riil bukan moneter sehingga sering dikenal dengan nama teori murni (pure theory) perdagangan internasional. Murni dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel riil seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut. Teori ini menggunakan teori nilai tenaga kerja. Teori nilai kerja bersifat sangat sederhana sebab menggunakan anggapan bahwa tenaga kerja itu sifatnya homogeny serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Dalam kenyataannya tenaga kerja itu tidak homogen, faktor produksi tidak hanya satu dan mobilitas tenaga kerja tidak bebas. 17 Dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: Misalnya hanya ada 2 negara, Amerika dan Inggris memiliki faktor produksi tenaga kerja yang homogen menghasilkan dua barang yakni gandum dan pakaian. Untuk menghasilkan 1 unit gandum dan pakaian Amerika membutuhkan 8 unit tenaga kerja dan 4 unit tenaga kerja. Di Inggris setiap unit gandum dan pakaian masing-masing membutuhkan tenaga kerja sebanyak 10 unit dan 2 unit. 18 Tampak bahwa Amerika lebih efisien dalam memproduksi gandum sedang Inggris dalam produksi pakaian. 1 unit gandum diperlukan 10 unit tenaga kerja di Inggris sedang di Amerika hanya 8 unit. (10 > 8 ). 1 unit pakaian di Amerika memerlukan 4 unit tenaga kerja sedang di Inggris hanya 2 unit. Keadaan demikian ini dapat dikatakan bahwa Amerika memiliki absolute advantage pada produksi gandum dan Inggris memiliki 17

Ibid. hal. 63. Tulus T.H. Tambunan. Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. hal. 42.

18


absolute advantage pada produksi pakaian. Dikatakan absolute advantage karena masing-masing negara dapat menghasilkan satu macam barang dengan biaya yang secara absolut lebih rendah dari negara lain. 19 1.5.2.2. Teori Keunggulan Komparatif Dasar pemikiran teori Keunggulan Komparatif adalah bahwa perdagangan antara dua negara terjadi apabila masing-masing negara memiliki biaya relatif yang terkecil (atau produkstivitas Tenaga Kerja/TK relatif yang terbesar) untuk jenis barang yang berbeda.

20

Jadi, penekanan pada perbedaan efisiensi atau

produktivitas relatif antarnegara dalam memproduksi dua atau lebih jenis barang yang menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional. Titik pangkal teori ini adalah bahwa nilai atau harga per unit dari suatu barang ditentukan oleh jumlah waktu atau maksimum jam kerja yang diperlukan satu orang TK dan jumlah TK yang dipakai untuk memproduksi satu unit barang tersebut. Menurut teori cost comparative advantage, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak efisien. 21 Teori ini mencoba melihat keuntungan atau kerugian dalam perbandingan relatif. Teori ini berlandaskan pada asumsi: 22

1. Labor Theory of Value, yaitu bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang

19

Ibid. hal. 44. Hamdy Hadi, Op. Cit. hal. 57 21 Gregorius Chandra, dkk, Pemasaran Global: Internasionalisasi dan Internetisasi, Yogyakarta: Andi, 2004. hal. 28. 22 Tulus T.H. Tambunan Op. Cit, hal. 46. 20


tersebut, dimana nilai barang yang ditukar seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksinya. 2. Perdagangan internasional dilihat sebagai pertukaran barang dengan barang. 3. Tidak diperhitungkannya biaya dari pengangkutan dan lain-lain dalam hal pemasaran 4. Produksi dijalankan dengan biaya tetap, hal ini berarti skala produksi tidak berpengaruh. 5. Faktor produksi sama sekali tidak mobile antar negara. Oleh karena itu , suatu negara akan melakukan spesialisasi dalam produksi barang-barang dan mengekspornya bilamana negara tersebut mempunyai keuntungan dan akan mengimpor barang-barang yang dibutuhkan jika mempunyai kerugian dalam memproduksi.

1.5.2.3. Teori Hecksher dan Ohlin (H-O) Teori Hecksher dan Ohlin (H-O) menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik, negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Teori ini mempunyai dua kondisi penting sebagai dasar dari munculnya perdagangan internasional yaitu ketersediaan faktor produksi dan intensitas dalam pemakaian faktor produksi atau proporsi faktor produksi. Menurut teori ini, tiap negara akan berspesialisasi pada jenis barang tertentu dan mengekspornya, yang bahan baku atau faktor produksi utamanya berlimpah atau harganya murah di negara tersebut dan mengimpor barang-barang yang bahan baku atau faktor produksi utamanya


langka atau mahal.

23

Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara

lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah: pertama, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi didalam suatu negara.; kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan didalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Analisis teori H-O; pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masingmasing negara; kedua, Comparative Advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilkinya; ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memilki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya; dan keempat, masing-masing negara akan mengimpor barangbarang tertentu karena negara tersebut memilki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. 24

23 24

Ibid. hal. 47. Ibid.


1.5.3. Teori Hubungan Internasional Istilah hubungan internasional diciptakan oleh Jeremy Bantham. 25 Sebagai suatu ilmu, hubungan internasional merupakan satu kesatuan disiplin dan memiliki ruang lingkup serta konsep-konsep dasar. 26 Definisi ilmu hubungan internasional yang dibuat oleh Stanley Hoffmann menyebutkan bahwa hubungan internasional sebagai subyek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antarbangsa. 27 Dalam arti yang luas, definisi tersebut tidak terbatas pada hubungan-hubungan ytang beraspek politik saja, tetapi juga yang beraspek nonpolitik seperti hubungan yang beraspek ekonomi, sosiologi, pskilogis, ideology, budaya, dan militer. Dari sekian banyak aspek dalam hubungan internasional, akan muncul satu yang menonjol dalam suatu kasus atau peristiwa. Mengenai komponen-komponen studi hubungan internasional antara lain meliputi: analisis perbandingan politik luar negeri, hukum internasional, organisasi internasional, studi kawasan, studi-studi strategis, pembangunan internasional, komunikasi internasional, studi perdamaian dan penyelesaian konflik. 28 Ada banyak teori dalam menjelaskan hubungan internasional. Dalam hal ini, Penulis akan menggunakan teori Neoliberalisme mengingat penelitian ini berkisar pada perdagangan bebas dan kerjasama antarnegara dalam ekonomi.

25

J. Frankel, Hubungan Internasional, Jakarta: ANS Sungguh Bersaudara, 1980. hal. 9. R. Soeprapto, Hubungan Internacional, Sistem, Interaksi dan Perilaku, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. hal. 12. 27 Mc. Clelland, C. A, Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem, Jakarta: C.V Rajawali, 1981. hal. vii. 28 R. Soeprapto. Op. Cit. hal. 15. 26


Neoliberalisme Membicarakan neoliberalisme sangat tidak mungkin kita lakukan tanpa menyinggung liberalisme. Liberalisme, awal mulanya adalah ekspresi ideologis kaum borjuis dalam menghadapi kubu konservatif. Jadi, tidak salah bila kita katakana bahwa liberalisme merupakan ideology kaum borjuis kota. pada dasarnya, odeologi ini memperjuangkan leissez faire (persaingan bebas), yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas pemilikan dan kebebasan individual. Mereka juga lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalahmasalah sosial ketimbang paket-paket kebijakan regulasi atau intervensi pasar oleh Negara. 29 Kata neo dalam neoliberalisme merujuk pada bangkitnya kembali bentuk aliran ekonomi liberalisme lama yang cikal bakalnya dipicu oleh karya Adam Smith, yang mempropagandakan pentingnya pentingnya penghapusan intervensi pemerintah dalam mekanisme ekonomi. Sebagai gantinya, Smith menganjurkan agar pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja dengan logikanya sendiri, melakukan deregulasi, serta menghilangkan seluruh hambatan (tariff dan non tarif) dan restriksi. Kompetisi dan kekuatan individu yang bekerja dalam mekanisme pasar akan menciptakan keteraturan ekonomi. Smith menggunakan teorinya tentang “tangan-tangan tersembunyi” (invisible hand) yang menurutnya bakal mengatur dan mengorganisir seluruh relasi dan kehidupan ekonomi dan juga mendorong setiap individu untuk mencari sebanyak-banyaknya keuntungan ekonomi. 30 Kebebasan dalam upaya pemenuhan kepentingan pribadilah yang telah membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Jika semua orang, selama 29 30

Fakir. M, Bebas dari Neoliberalisme, Yogyakarta: Insist Press, 2003. hal. 4. Setawan, B. Peralihan Kapitalisme di Dunia Ketiga, Yogyakarta: Insist Press, 1999. hal. 11.


tidak melanggar hukum yang adil, dapat secara bebas berupaya memenuhi kepentingan pribadi mereka dengan cara mereka, maka kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai. Dengan demikian, apabila dorongan untuk mencari keuntungan individual adaah kapasitas yang alamiah, maka tidak boleh ada intervensi negara atau monopoli negara karena hal itu hanya akan menggangggu kebebasan idividu dalam berkompetisi. Dari gagasan inilah lahir konsep pasar bebas. 31 Di tahun 1950, proses integrasi regional sedang berjalan di Eropa Barat yang memikat perhatian dan imajinasi kaum neoliberal. Dengan ‘integrasi’ kami mengacu khususnya pada bentuk intensif kerjasama internasional. Teoritisi integrasi terdahulu mempelajari bagaimana aktivitas-aktivitas fungsional lintas batas

tertentu

menawarkan

kerjasama

jangka

panjang

yang

saling

menguntungkan. Teoritisi kaum neoliberal lainnya mempelajari bagaimana integrasi menghidupi dirinya sendirti; kerjasama di satu wilayah transaksi membuka jalan bagi kerjasama di wilayah lainnya. Pembangunan Negara yang sejahtera memerlukan tingkat perdagangan, komunikasi, pertukaran budaya, dan hubungan dan transaksi lintas batas lainnya yang lebih tinggi. Hal ini memberikan dasar bagi liberalisme sosiologis, suatu aliran pemikiran neoliberal yahng menekankan dampak dari aktivitas-aktivitas lintas batas ini. 32 Aktivitas-aktivitas yang saling terkait itu membantu mebentuk nilai-nilai dan identitas bersama di antara masyarakat dari negara-negara yang berbeda dan membuka jalan bagi hubungan kooperatif.

31

Khudori, Neoliberalisme Menumpas Petani Menyingkap Kejahatan Industri Pangan, Yogyakarta: Nailil Printika, 2004. hal. 2. 32 Robert Jackson dan Georg Sorensen, Loc. Cit.


Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antarnegara Barat dicorakkan oleh Interdepedensi Kompleks. Ketika terdapat derajat interdepedensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Instituís-institusi itu dapat berupa organisasi internacional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama. 33 Neoliberalisme sangat memuja pasar. Neoliberalisme percaya bahwa tidak hanya faktor produksi, konsumsi, dan distribusi yang tunduk pada hukum pasar, tapi seluruh aspek kehidupan. Dia juga mengkriktik dan menolak segala campur tangan negara, termasuk minggir dari aktivitas program kesejahteraan karena program ini menimbulkan déficit. Dengan mengurangi program kesejahteraan, kas negara akan diringankan. Situasi ini memungkinkan pemerintah untuk menurunkan pajak pada para pelaku bisnis, yang pada gilirannya akan memicu gairah baru berproduksi. 34

1.5.4. Kerjasama Internasional Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan

33 34

Ibid. hal. 64-65. Khudori. Op. Cit. hal. 3.


kepentingan nasional antarnegara. 35 Dalam kerjasama antarnegara masalah bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh sebab itu, keberhasilan kerjasama dapat diukur dari perbandingan besarnya manfaat yang dicapai terhadap konsekuensi yang ditanggung. Di samping itu, keberhasilan kerjasama ditentukan oleh sifat dari tujuan kerjasama yang hendak dicapai. Dalam melakukan kerjasama, sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu, pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi daripada komitmen. 36 Dr. Budiono mengelompokkan kerjasama internasional dalam empat bentuk. Pertama, kerjasama global, dimana sejarah kerjasama ini dapat ditelusuri dari terbentuknya kerjasama Westphalia (1648) dan merupakan akar kerjasama global. Selanjutnya terbentuk kerjasama oleh negara-negara yang mengalami dampak akibat pecahnya PD I dan II dan kemudian tanggal 26 Juni 1945 sebuah perjanjian sanfransisco yang merupakan titik tolak dari berdirinya PBB yang merupakan forum kerjasama global. Kedua, kerjasama regional, merupakan kerjasama 35

Sjamsumar Dam dan Riswandi, Loc. Cit.. Sjamsumar Dam dan Riswandi, Kerja Sama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan.Jakarta: Pustaka Relajar, 1995. hal. 16.

36


antarnegara yang secara geografis letaknya berdekatan. Selain kedekatan geografis, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan maupun struktur produktifitas ekonomi juga turut menentukan terwujudnya suatu kerjasama. Ketiga, kerjasama fungsional, dimana kerjasama ini tidak dapat dilepaskan dari power. Kerjasama ini berangkat dari prakmatisme pemikiran yang mensyaratkan adanya kemampuan pada masing-masing mitra kerjasama. Dan keempat, kerjasama ideologi. Kerjasama ini lebih banyak dipakai oleh kelompok kepentingan yang ingn berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka di forum global. 37

1.5.5. Organisasi Internasional Organisasi internasional merupakan, ”any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities”. 38 Pengertian ini mencakup tiga unsur yaitu, keterlibatan Negara dalam suatu pola kerjasama, adanya pertemuan-pertemuan berkala, dan adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional”. Organisai-organisai internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antarbangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Saran untuk mengkoordinasikan kerjasama antarnegara dan antarbangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama.

37

Kusumohamidjojo Budiono, Hubungan Internasional, Kerangka Analitis, Jakarta: Bina Cipta, 1987. hal. 62. 38 Teuku May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, Refika Aditama: Bandung, 1998. hal. 2.


Berdasarkan fungsi organisasi, organisasi dibagi tiga jenis. Pertama, organisasi politikal (political organization), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional. Kedua, organisasi administratif (administrative organization), yaitu organisasi yang hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif. Misalnya, pengaturan lalu lintas dan ketentuan telekomunikasi. Ketiga, organisasi peradilan (judicial organization), yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai ketentuan dan perjanjian internasional). 39 Sebagai suatu organisasi, Organisasi Internasional paling tidak mempunyai tiga aspek penting, yaitu: (1) Aspek hukum, (2) Aspek kerjasama, (3) Aspek peranan. 40 1. Aspek Hukum Aspek hukum tidak bisa dipisahkan dari organisasi internasional. Hal ini menunjukkan betapa hukum erat dengan organisasi internasional sekalipun organisasi internasional tersebut mempunyai arti penting dalampolitik. Beberapa organisasi internasional mempunyai tujuan yang jelas serta di8kiendalikan oleh para politisi dan negarawan. Namun demikian konsep-konsep mengenai paktapakta mereka beserta penafsirannya tidak bisa dilepaskan dari peran serta para ahli hukum. Disamping itu, pemecahan secara konstitusinal dan pelaksanaan prinsip legalitas diperlukan dalam setiap plitik negara untuk memperoleh dukungan dari

39

Ibid. hal. 3. R. Soeprapto, Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi, dan Perilaku, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. hal. 367.

40


negara lain baik yang berada di dalam organisasi itu sendiri maupun yang berada di luar organisasi tersebut. 41 2. Aspek Kerjasama Setiap organisasi internasional mempunyai tujuan yang tentunya disadari oleh para anggotanya. Di dalam operasionalnya mempunyai sasaran-sasaran yang bersifat internasional pula. Sasaran-sasaran dimaksud dirancang dengan tujuan untuk mewujudkan terselengaranya ketewrtiban internasional dan kesejahteraan yang berskala global. Masing-masing negaera yang ingin masuk ke dalam suatu organisasi internasional merasa berkepentingan untuk menjadi anggota organisasi tersebut dengan membawa harapan akan memperoleh kepuasan. Dengan demikian secara idealnya akan terdapat harmonisasi kepentingan. Melalui kerjsama diharapkan akan memberikan kesempatan untuk memuaskan kepentingan negaranegara anggota organisasi. 42 3. Aspek Peranan Peranan organisasi internasional dapat dilihat dari kedudukannya sebagai suatu instrumen. Sebagai suatu instrumen organisasi internasional mempunyai peran ganda, yaitu baik untuk menegakkan ketertiban internasional maupun untuk kepentingan politik nasional para anggotanya. Oleh sebab itu, semakin sedikit organisasi internasional menyinggung pposisi kekuasaan negara-negara, akan semakin besar kemungkinan kesediaan mereka untuk bekerja sama. Peran organisasi internasional menurut J. Frankel perlu dipertimbangkan di mana peranan tersebut berada dalam situasi hukum ang mengaturnya. 43

41

Ibid. hal. 367-368. Ibid. hal. 368. 43 Ibid. hal. 369. 42


1.6. Metode Penelitian Penelitian ini adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan melakukan metode-metode ilmiah. 44 1.6.1.

Jenis Penelitian

Dalam rangka penyusunan dan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Menurut Masri Singiribuan artinya penelitian dilakukan dengan cara mengembangkan konsep dan menghimpun data-data serta fakta-fakta yang ada kemudian melakukan analisa terhadap data-data dan fakta-fakta tersebut. 45 Penelitian deskriptif juga merupakan sebuah proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menerangkan keadaan sebuah objek ataupun subjek penelitian seseorang, lembaga maupun masyarakat pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 46 1.6.2.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta dalam rangka

pembahasan

masalah

dalam skripsi

ini

adalah

dengan

mengumpulkan data sekunder, yaitu dokumen-dokumen berupa artikel-artikel dari koran maupun internet mengenai fokus penelitian serta buku-buku atau literatur yang dapat membantu analisis data.

44

Surisno Hadi. Metodologi Research, Andi Ofset, Yogyakarta, Jilid I Cetakan keXXI, 1989, hal. 4 Masri Singaribuan dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survey, Edisi Revisi, Jakarta:LP3ES,1989. hal.4 46 Hadari Nawawi. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1987. hal. 63. 45


1.6.3.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Dimana lebih menekankan analisisnya pada sebuah proses pengambilan kesimpulan secara deduktif dan juga induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. 47 Dalam penelitian kualitatif, data yang terlampir perlu dianalisis dan dimaknai dengan cermat untuk kepentingan interpretasi data sekaligus dalam upaya menarik kesimpulan. Analisis data dilakukan secara terus menerus semenjak data awal dikumpulkan sampai penelitian berakhir. Penafsiran data dan menarik kesimpulan dilakukan dengan mengacu kepada rujukan konsep dan teoritis kepustakaan sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 48 Di samping menggunakan metode penelitian kulalitatif, penulis juga melakukan penelitian melalui kajian pustaka yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku, koran dan lainnya yang dapat membangun tulisan yang bersifat ilmiah.

1.7. Sistematika Penulisan Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan lebih terperinci, serta untuk mempermudah isi dari skripsi ini, maka dengan ini penulis membagi dalam empat bab.

47 48

Burham Bungin. Metode Penelitian Sosial, Surabaya: Airlangga University Press, 2001. hal. 47. Hadari Nawawi, Op. Cit., hal. 30.


Susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini merupakan pendahuluan dan pengantar dari keseluruhan skripsi. Disini, akan dijelaskan dan diuraikan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

: HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA, CHINA, DAN ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIA NATIONS (ASEAN) Bab ini membahas tentang awal kerjasama Indonesia, China, dan ASEAN dimana kerjasama diawali dari berdagang kemudian berkembang melalui kerjasama ASEAN – China FTA (ACFTA).

BAB III

: KEPENTINGAN INDONESIA TERHADAP ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) Dalam bab ini, akan dimuat data-data mengenai kerjasama Indonesia – China terkait ACFTA, menganalisis apa sebenarnya kepentingan Indonesia terhadap kerjasama ACFTA dengan menggunakan teori yang telah dibahas di bab sebelumnya.

BAB IV

: PENUTUP Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan temuan-temuan dalam penyusunan skripsi.


BAB I PENDAHULUAN. Skripsi ini akan membahas tentang kerjasama internasional dalam hal ini

Recommend Documents