BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia dimana keadaan dari badan dan jiwa tidak mengalami gangguan sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 H ayat (1) yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Upaya mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu melalui sarana pelayanan kesehatan salah satunya adalah rumah sakit. Menurut Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, pengertian rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Setiap rumah sakit dalam memberikan layanan kepada masyarakat selalu memperhatikan mutu dari layanan tersebut. Salah satu indikator
untuk
mengukur mutu suatu layanan di rumah sakit adalah dengan menggunakan Standar Akreditasi KARS 2012. Dalam pelaksanaan akreditasi menurut UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada Pasal 40 menyebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib melakukan akreditasi minimal 3 tahun sekali dan dilakukan oleh lembaga independen. Dalam
hal ini salah satu lembaga independen yang
1
melaksanaan akreditasi rumah sakit adalah Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses dimana suatu lembaga yang independen melakukan penilaian terhadap rumah sakit. Tujuan dari akreditasi adalah untuk menentukan apakah rumah sakit tersebut memenuhi standar yang dirancang untuk memperbaiki keselamatan dan mutu pelayanan. Standar yang terdapat dalam akreditasi rumah sakit merupakan upaya Kementrian Kesehatan menyediakan suatu perangkat yang mendorong rumah sakit senantiasa meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan. Standar merupakan suatu pernyataan yang mendefinisikan harapan kinerja, struktur, proses yang harus dimiliki rumah sakit untuk memberikan pelayanan dan asuhan yang bermutu dan aman. Pada setiap standar disusun elemen penilaian yaitu persyaratan untuk memenuhi standar terkait (Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 2011). Standar akreditasi dalam KARS 2012 terdiri dari empat kelompok standar yaitu kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien, kelompok standar manajemen rumah sakit, sasaran keselamatan pasien rumah sakit, dan sasaran millennium development goals. Salah satu standar dalam KARS 2012 yang dinilai adalah mengenai Hak Pasien dan Keluarga (HPK). Dalam melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan dirumah sakit akan bertambah baik jika pelayanan tersebut melibatkan peran aktif dari pasien maupun dari keluarga pasien. Hal ini dapat dilihat pada proses pemberian informed consent (persetujuan tindakan kedokteran) mengenai pelayanan kesehatan yang akan diterimanya. Standar informed consent inilah yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
2
Keberadaan informed consent sangat penting bagi pelaksana pelayanan kesehatan, sebab dari informed consent akan lahir perjanjian atau kesepakatan kesehatan. Kesepakatan kesehatan merupakan faktor penentu yang akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi seorang dokter untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan, terutama bila dikaitkan dengan kemungkinan adanya perselisihan antara dokter atau rumah sakit dengan pasien atau keluarganya dikemudian hari. Melihat pentingnya keberadaan informed consent maka lembar informed consent pada berkas rekam medis hendaknya diisi dengan lengkap dan proses informed consent dijalankan dengan benar sesuai dengan prosedur. Permenkes 290 tahun 2008, mengatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh pasien. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan November 2014 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen, diketahui bahwa di RSUD Dr. Soedirman Kebumen proses pelaksanaan informed consent khususnya pada kelengkapan pengisian lembar Informed consent pada pasien bedah belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi dokumentasi 20 berkas rekam medis pasien bedah di bangsal bedah RSUD Dr. Soedirman, khususnya pada lembar informed consent, menunjukan bahwa 17 lembar informed consent atau sebanyak 85% tidak terisi lengkap yaitu tidak ada nama tindakan dan tanda tangan dokter, dan sebanyak 3 lembar informed consent atau sebanyak 15%
3
menunjukan bahwa yang melakukan pengisian adalah petugas kesehatan sedangkan pasien hanya melakukan tanda tangan saja. Hal ini terlihat dari perbedaan tulisan pada identitas pasien dengan nama terang pasien/ keluarga pasien. Ketidaklengkapan ini akan mempengaruhi hasil akreditasi yang akan di lakukan oleh RSUD Dr. Soedirman. Selain karena faktor ketidaklengkapan pada lembar formulir informed consent, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut di RSUD Dr. Soedirman Kebumen karena rumah sakit ini pada tahun 2015 sedang melakukan persiapan untuk Akreditasi KARS 2012. Dalam Standar KARS 2012 salah satu standar penilaiannya adalah Informed consent. Pada bab informed consent yang menjadi fokus atau dasar penelitian adalah adalah sebagai berikut: 1. Standar HPK.6 elemen penilaian 1 karena standar ini menjelasakan tentang penjabaran rumah sakit mengenai proses informed consent kedalam bentuk prosedur maupun kebijakan. 2. Standar HPK.6 elemen penilaian 2 karena standar ini menjelasakan tentang adanya pelatihan atau sosialisasi kepada staf yang ditunjuk untuk melaksanakan prosedur dan kebijakan tentang proses informed consent. 3. Standar HPK.6.1 pada elemen penilaian 1 karena standar ini menjelasakan tentang pemberian penjelasan informasi dari dokter kepada pasien atau keluarga pasien terkait kondisi pasien dan rencana pengobatannya. 4. Standar HPK.6.1 elemen penilaian 2 karena standar ini menjelasakan tentang pasien mengenal identitas dokter atau praktisi lain yang bertanggung jawab kepada pasien.
4
5. Standar HPK.6.1 elemen penilaian 3 karena standar ini menjelasakan tentang proses menanggapi pertanyaan tambahan dari pasien atau keluarga pasien. 6. Standar HPK.6.2 elemen penilaian 1 karena standar ini menjelasakan rumah sakit mempunyai prosedur untuk informed consent yang diberikan oleh orang lain. 7. Standar HPK.6.2 elemen penilaian 2 karena standar ini menjelaskan tentang orang lain selain pasien yang memberikan persetujuan dicatat dalam rekam medis pasien. 8. Standar HPK.6.4 elemen penilaian 1 sampai dengan elemen penilaian 4 karena standar ini menjelasakan tentang pelaksanaan informed consent yang
dilakukan
sebelum
operasi,
anestesi,
penggunaan
darah,
pelaksanaan tindakan dan pengobatan yang berisiko. 9. Standar HPK.6.4 elemen penilaian 5 karena standar ini menjelasakan tentang identitas petugas yang memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarganya dicatat dalam rekam medis. 10. Standar HPK.6.4 elemen penilaian 6 karena standar ini menjelasakan tentang pendokumentasian persetujuan yang diberikan oleh pasien kedalam rekam medis disertai dengan tanda tangan dan catatan persetujuan lisan. Penulis memfokuskan penelitian pada pasien bedah karena untuk pelaksanaan informed consent paling sering digunakan pada pasien bedah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai pelaksanaan informed consent
terhadap pasien bedah di Rumah Sakit
5
Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen berdasarkan standar KARS 2012.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan informed consent pada pasien bedah di RSUD Dr. Soedirman Kebumen baik pada pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap?
C. Batasan Penelitian Penelitian ini menitikberatkan pada proses pelaksanaan informed consent di bangsal dan poliklinik bedah RSUD Dr. Soedirman sesuai dengan standar HPK 6, HPK.6.1 HPK.6.2, dan HPK.6.4.
D. Tujuan Penelitian Dalam penelitan ini mempunyai dua tujuan yaitu : 1. Tujuan Umum Mengetahui proses pelaksanaan informed consent pada pasien bedah rawat jalan maupun pasien bedah rawat inap di RSUD Dr. Soedirman Kebumen. 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui penyampaian informasi terkait informed consent berdasarkan standar HPK.6.1. b. Mengetahui proses pelaksanaan informed consent berdasarkan Standar HPK.6, HPK.6.2, dan HPK.6.4.
6
c. Mengetahui kendala dan penyebab timbulnya kendala dalam penyampaian informasi tentang informed consent.
E. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitina ini dibagi menjadi dua yaitu : 1. Manfaat praktis a. Bagi Rumah Sakit 1) Memberikan saran yang membangun dalam upaya peningkatan prosedur pelaksanaan informed consent yang sesuai dengan standar KARS
2012, sehingga
untuk
proses akreditasi
berikutnya rumah sakit dapat mencapai hasil yang maksimal dan
dapat
meningkatkan
kualitas
pelayanan
kepada
masyarakat. 2) Sebagai dasar dan langkah awal evaluasi berkala mengenai penilaian pelaksanaan informed consent dalam persiapan akreditasi rumah sakit berikutnya. b. Bagi Peneliti 1) Penelitian ini diharap akan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang berharga di rumah sakit secara langsung mengenai proses pelaksanaan informed consent
pada
pasien
yang
akan
melakukan
tindakan
pembedahan. 2) Dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dalam hal proses akreditasi rumah sakit.
7
2. Manfaat Teoritis a. Bagi Institusi Pendidikan 1) Dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembanding maupun pengembangan wacana serta sebagai bahan diskusi dalam proses belajar mengajar dan penelitian dibidang rekam medis. 2) Mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan yang diberikan oleh institusi pendidikan dapat diterapkan di dunia kerja secara langsung. 3) Menambah
kepustakaan
mengenai
gambaran
proses
pelaksanaan informed consent di rumah sakit. b. Bagi Peneliti Lain 1) Sebagai referensi untuk acuan dalam pengembangan dan pendalaman materi untuk kelanjutan penelitian berikutnya. 2) Menambah wawasan mengenai pelaksanaan informed consent di rumah sakit.
F. Keaslian Penelitian 1. Ilmi (2009) dalam penelitiannya dengan judul Pemahaman Informed consent oleh Keluarga Pasien Rawat Inap Bedah Anak Di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman informed consent oleh keluarga pasien rawat inap bedah anak RS Bethesda Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan datanya dilakukan secara cross sectional.
8
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keluarga pasien masih belum paham mengenai pengertian tindakan kedokteran, pemberian persetujuan tindakan kedokteran, cara pemberian persetujuan tindakan kedokteran,
pemberian
penjelasan
tentang
perlunya
tindakan
kedokteran, penolakan atas tindakan kedokteran, tanggung gugat hukum atas tindakan kedokteran serta tanggung jawab atas tindakan kedokteran. Kurangnya penjelasan dari dokter maupun perawat tentang hal-hal yang terkait dengan tindakan kedokteran. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ilmi (2009) dengan penelitian ini yaitu terletak pada persamaan objek yang diteliti yaitu keluarga
atau
pasien
bedah
dan
pengambilan
data
dengan
menggunakan wawancara. Perbedaannya adalah penelitian Ilmi (2009) membahas mengenai pemahaman informed consent oleh keluarga pasien bedah anak sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah proses pelaksanaan informed consent dan pemberian informasi pada pasien atau keluarga pasien kasus bedah. 2. Saputri (2013) dalam penelitian ini dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Informasi Tindakan Kedokteran Terkait Hak-Hak Pasien Kasus Bedah Di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah berupa hasil analisis kuantitaif mengenai tingkat kelengkapan pengisian lembar persetujuan tindakan kedokteran sebesar 80,50% dan kelengkapan pengisian lembar pemberian informasi tindakan kedokteran sebesar 46,41%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Saputri (2013) adalah terkait dengan jenis penelitian yaitu dengan menggunakan penelitian
9
deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan sample data dengan menggunakan purposive sampling. Perbedaan penelitian ini dengan Saputri (2013) terkait objek yang diteliti. Pada Saputri (2013) objek yang diteliti adalah terfokus pada 40 lembar pemberian informasi tindakan kedokteran dan 72 lembar persetujuan tindakan kedokteran. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah pelaksanaan proses informed consent, pasien atau keluarga dan pasien bedah dan lembar informed consent di RSUD Dr. Soedirman Kebumen. 3. Hartianti
(2009)
dalam
penelitiannya
yang
berjudul
Tinjauan
Pelaksanaan Pemberian Informasi Informed consent Kepada Pasien Operasi Di Rmah Sakit Dr. Soetijono Blora. Tujuan dari penelitian Hartianti (2009), adalah mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan pemberian
informasi
informed
consent kepada pasien di Rumah Sakit Dr. Soetijono Blora. Sedangakan tujuan khusus lain yang ingin dicapai adalah mengetahui pentinganya informasi yang diberikan kepada pasien/ keluarganya sebelum dilakukan tindakan medis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartianti (2009) adalah terletak pada objek dan subjek yang digunakan yaitu dokter bedah dan pasien bedah atau keluarganya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Serta pada salah tujuan khusus peneliti yang mempunyai kesamaan yaitu mengetahui informasi apa saja yang disampaikan oleh dokter kepada pasien sebelum dilakukan tindakan medis.
10
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Hartianti (2009) yaitu terletak pada tujuan khusus dan tujuan umum yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan standar akreditasi rumah sakit KARS 2012 sebagai dasar penelitian. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Hartianti (2009) tidak menggunakan standar KARS 2012 sebagai dasar penelitian.
G. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen 1. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman Kebumen berdiri pada tahun 1916 dengan nama awal Zending Hospital Panjurung yang dikelola oleh Yayasan Kristen Hindia Belanda. Pada tahun 1942 Rumah Sakit Zending Hospital Panjurung menjadi milik pemerintahan Jepang, namun setelah kemerdekaan tahun 1945, rumah sakit tersebut menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia. Lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1950 dikelola oleh Pemerintah Daerah Kebupaten Kebumen. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1972 dengan No. 031/Birhup/1972, Zending Hospital Panjurung diklasifikasikan ke dalam rumah sakit tipe D. Kemudian pada tahun 1983 berubah menjadi rumah sakit tipe C dengan dasar Surat Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
No.
233/Menkes/SK/VI/1983.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 54 Tahun 2004 menjadi Badan pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen. Tiga tahun kemudian yaitu tepat pada tahun 2011 RSUD Kebumen menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan
11
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). Tepat pada tahun 2014 RSUD Kebumen resmi berganti nama menjadi RSUD Dr. Soedirman berdasarkan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2014.
2. Letak dan Batas Wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman beralamat di Jl. Rumah Sakit No 13. Rt 01 RW 01 Kelurahan Panjer, Kabupaten Kebumen. Batas wilayah sebelah utara berbatasan langsung dengan Jalan Rumah Sakit dan Jalan kereta api. Sebelah timur berbatasan pemukiman penduduk. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Sungai Lukolo.
Sebelah barat berbatasan dengan pemukiman
penduduk.
3. Visi, dan Misi Visi: Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman sebagai rumah sakit modern, profesional, terjangkau dengan unggulan bidang trauma. Misi RSUD Dr. Soedirman, yaitu: a. Meingkatkan mutu dan cakupan pelayanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagai rumah sakit rujukan khususnyakasus trauma. b. Mengembangkan pelayanan dan sarana prasarana menjadi rumah sakit rujukan kelas B yang modern, profesional, dan terjangkau. c. Mewujudkan pelayanan rumah sakit yang bermutu dn modern yang dapat memuaskan pelanggan dan efisien dalam pengelolaannya.
12
d. Meningkatkan
pembinaan
sumber
daya
manusia
melalui
peningkatan kompetensi yang berperhatian terhadap pasien. e. Mingkatkan
mutu
Manajemen
Penerapan
Pola
Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). f.
Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
3. Fasilitas Pelayanan Secara umum pelayanan RSUD Dr. Soedirman terdiri dari pelayanan
medis,
pelayanan
penunjang
medis,
dan
pelayanan
penunjang lainnya. Pelayanan medis sendiri meliputi instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat dan instalasi rawat inap. a.
Instalasi rawat jalan mempunyai 17 poliklinik yang terdiri dari: 1) Poliklinik Jiwa 2) Poliklinik Mata 3) Poliklinik Bedah 4) Poliklinik Gigi dan Mulut 5) Poliklinik Syaraf 6) Poliklinik Kebidanan dan Kandungan 7) Poliklinik Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) 8) Poliklinik Dalam 9) Poliklinik Anak 10) Poliklinik Kulit dan Kelamin 11) Poliklinik Psikologi 12) Poliklinik Orthopedi 13) Poliklinik Umum 14) Poliklinik Paru
13
15) Poliklinik Jantung 16) Poliklinik VCT 17) Poliklinik Fisioterapi. b. Sedangkan
instalasi rawat
inap
meliputi beberapa
bangsal
perawatan yaitu: 1) Bangsal Anggrek 2) Bangsal Bougenvile 3) Bangsal Cempaka 4) Bangsal Bedah 5) Bangsal Dahlia 6) Bangsal Melati 7) Bangsal Kenanga 8) Bangsal Peristi 9) Bangsal ICU/ICCU. c. Sedangkan untuk pelayanan penunjang medis meliputi: 1) Pelayanan Radiologi 2) Pelayanan Laboratorium 3) Pelayanan Farmasi 4) Pelayanan Gizi 5) Pelayanan Hemodialisa 6) Pelayanan Endoskopi 7) Pelayanan Anestesi 8) pelayanan Elektromedik. Pelayanan penunjang lainnya terdiri dari pelayanan rekam medis, administrasi keuangan dan pelayanan umum. Hasil kinerja pelayanan di
14
RSUD Dr. Soedirman terbagi menjadi tiga jenis pelayanan yaitu pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, dan pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Penjabaran dari masing-masing hasil kinerja pelayanan RSUD Dr. Soedirman adalah sebagai berikut: 1. Hasil Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tabel 1. Indikator Pelayanan Rawat Inap RSUD Dr. Soedirman Tahun 2012-2014. No
Indikator
1.
BOR
2.
AvLOS
3.
Tahun 2012
2013
2014
65%
69%
69%
3,7 hari
3,6 hari
3,5 hari
BTO
59 kali
70 kali
72 kali
4.
TOI
2,1 hari
1,6 hari
1,6 hari
5.
GDR
48‰
40‰
41‰
6.
NDR
22‰
19‰
20‰
Sumber: Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2014. 2.
Hasil Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Jumlah kunjungan maupun jumlah pasien di Poliklinik RSUD Dr. Soedirman tahun 2014 mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan meningkat sebesar 7% dibandingan tahun 2013. Jika dilihat rata-rata perhari jumlah kunjungan sebesar 291 kunjungan. Berikut grafik jumlah kunjungan poliklinik pada tahun 2014:
15
Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik 100000 63089
80825
86541 2012
50000
2013 2014
0 kunjungan Grafik 1. Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2014 Hasil Kinerja Pelayanan Gawat Darurat Pada tahun 2014 jumlah pasien yang masuk ke IGD ada 17.390 pasien atau 48 pasien perharinya. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 4%. Berikut grafik pelayanan IGD:
Jumlah Pasien IGD Tahun 2013-2014 Pasien
3.
20000 15000 10000 5000 0 Dirawat
2013
2014
11149
11969
Dirujuk
379
337
Pulang
4990
4924
Mati
118
92
DOA
46
68
Grafik 2. Jumlah Kunjungan Pasien IGD RSUD Dr. Soedirman Kebumen Tahun 2013-2014.
16
