BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Bagi para investor, kegiatan perdagangan berjangka komoditi, yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka, dapat dijadikan pilihan investasi yang cukup menarik, karena adanya faktor leverage. Leverage adalah suatu keadaan, dimana dengan penempatan sejumlah dana yang kecil dapat diperoleh keuntungan atau kerugian, sebagai akibat dari perubahan harga komoditi yang terjadi, yang besarnya diperhitungkan dari nilai dana yang ditempatkan.1 Di jaman sekarang banyak orang berlomba-lomba untuk mencari dan mendapat keuntungan di lantai bursa dari perdagangan berjangka, dan banyak juga yang merugi karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang lantai bursa ataupun tentang perdagangan berjangka. Keuntungan atau profit yang semakin sulit didapat dan kesulitan dalam mencari modal menyebabkan para pelaku bisnis mulai serius dalam melakukan investasi di dalam berbagai instrument-instrument keuangan salah satunya di dalam instrument keuangan di bursa perdagangan berjangka.2 Di Indonesia sendiri bisnis perdagangan berjangka sudah menjadi sangat terkenal di kalangan masyarakat, pada umumnya masyarakat menyebutkan bisnis perdagangan berjangka dengan sebutan bisnis forex trading. Kemudahan dan
1
Di kutip dari ,http://www.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/122.html, diakses hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015. 2 Ismail,S.Sg.,M.Pd, 2013, Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex, PT Shafa Media, Yogyakarta, hal. 125.
keuntungan yang di berikan bisnis ini yang membuat banyak minat masyarakat untuk ambil peran dalam memperoleh keuntungan atau provit dalam bisnis perdagangan berjangka.3 Dimanapun berada asal komputer sudah terkoneksi internet dapat menjalankan aktifitas trading tersebut, bisa memilih kapan bertransaksi dan kapan tidak melakukannya dan sangat flexible.4 Ini menjadi alasan mengapa banyak orang menjadi sangat tertarik untuk melakukan aktifitas trading tersebut. Hanya berbekal komputer yang terkoneksi internet dapat memulainya baik dirumah ataupun di tempat lainnya. Perkembangan bisnis perdagangan berjangka tentunya di Indonesia sangatlah berkembang dan juga merupakan salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian, namun disayangkan banyak orang yang melakukan investasi di dalam perdagangan berjangka walaupun mereka belum sepenuhnya memahami mekanisme yang ada di dalam perdagangan berjangka tersebut. Ketidak pahaman dari masyarakat terhadap perdagangan berjangka oleh masyarakat telah banyak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan pialang berjangka dengan menjaring sebanyak-banyaknya nasabah dan menyelewengkan dana milik nasabah tersebut dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan memberikan informasi yang menyesatkan kepada nasabah secara langsung ataupun tidak langsung dengan memberikan janji keuntungan yang fantastis kepada nasabah ataupun menyalahgunakan dana nasabah di rekening terpisah, tidak mendaftarkan seluruh transaksi ke bursa dan menjadi 3 4
Ibid.hal. 130. Ibid.hal. 134.
Bandar terhadap nasabah itu sendiri yakni mereka memegang posisi nasabah dan menjadi lawan nasabah ketika nasabah untung, pihak pialang menjadi rugi, begitu sebaliknya, dan juga memanupulasi harga, ataupun pengaturan nilai deposit yang tidak sesuai standart.5 Seolah-olah seperti di besarkan nilai nominalnya dengan tujuan mengangkat nilai liquiditas perusahaan tersebut dan juga menawarkan banyak bonus-bonus yang di luar kewajaran. Sehingga banyak pialang selalu berusaha menjaring banyak nasabah dengan janji keuntungan cepat. Setelah nasabah itu terjaring, dalam beberapa waktu uang itu akan habis dan nasabah di minta lagi untuk menambah dananya agar investasinya tidak akan hilang. Dengan semakin banyaknya peminat pelaku bisnis dalam melakukan transaksi di perdagangan berjangka maka semakin banyak pula perusahaan pialang berjangka yang bermunculan yang ingin ikut andil dalam menjalankan bisnis perdagangan berjangka tersebut. Akibat dari perbuatan pelanggaranpelanggaran aturan yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka tersebut dapat berujung kepada pencabutan izin perusahaan oleh badan pengawas perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut Bappebti. Karena modal nasabah yang ada pada pialang adalah bagian dari perusahaan, maka pencabutan izin ini dapat merugikan pihak nasabah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan untuk dijadikan bahan pembuatan karya ilmiah dengan judul skripsi “perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka”.
5
Ibid.hal. 155.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hal perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan? 2. Bagaimanakah
tanggung
jawab
perusahaan
pialang
berjangka
yang
dibubarkan terhadap nasabah?
1.3. Ruang Lingkup Masalah Untuk permasalahan pertama tentang perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka, dengan ruang lingkup ketentuan hukum yang mengatur tentang pialang berjangka, faktor-faktor yang menyebabkan dibubarkan pialang berjangka, perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka, untuk permasalahan yang kedua yaitu tangung jawab perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabah dengan ruang lingkup bentung pertanggung jawaban perusahaan pialang, akibat hukum dari kelalaian untuk memenuhi tanggung jawab, dan juga upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah akibat tidak adanya terpenuhi tanggung jawab dari perusahaan pialang berjangka.
1.4. Originalitas Penelitian Berdasarkan penelusuran di internet pada tanggal 3 Maret 2015 pukul 20.00 WITA telah ditemukan 1 (satu) judul skripsi yang membahas tentang
perlindungan hukum dalam perdagangan berjangka komoditi. Judul tersebut adalah perdagangan berjangka komoditi di Indonesia (studi kasus Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya). Pada tanggal 24 Maret 2015 jam 12.00 WITA, peneliti mencari skripsi yang berkaitan dengan perlindungan hukum, judul tersebut adalah perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi di pasar modal melalui derivatives market (studi kasus Fakultas Hukum Universitas Udayana), sedangkan yang peneliti angkat adalah perlindungan hukum terhadap nasabah pemsahaan pialang berjangka. Dalam penulisan skripsi ini peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi. Mendasarkan pada judul dan rumusan masalah yang peneliti angkat tentu berbeda dengan judul perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi di pasar modal, Oleh karena itu skripsi yang peneliti angkat adalah masih original dan dapat di pertanggungjawabkan.
1.5. Tujuan Penelitian Setiap pembahasan pasti memiliki tujuan tertentu karena dengan adanya tujuan yang jelas maka akan memberikan arah yang jelas pula untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah : a. Tujuan umum. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor dalam hal perusahaan pialang yang dibubarkan. Di
samping itu, juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata 1 (S-1) dalam jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. b. Tujuan khusus. 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabah.
1.6. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan hukum pada khususnya 2. Manfaat Praktis Untuk
memberikan
sumbangan
pemikiran
khususnya
dalam
aspek
perlindungan hukum terhadap perusahaan pialang berjangka
1.7. Landasan Teoritis Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan tentang ”perjanjian” sebagai berikut: ”suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum di atur dalam pasal 1320 KUHPerdata; terdapat 4 (empat) syarat yang harus di penuhi untuk sahnya perjanjian syarat-sayarat tersebut adalah: a. sepakat mereka yang mengikat dirinya b. kecakapan untuk membuat perjanjian c. suatu hal tertentu d. suatu sebab yang halal Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif, apabila salah satu dari kedua syarat tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat obyektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak di penuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum.6 Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua). Yaitu:7 1) Perlindungan hukum yang preventif Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang di dasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah
6
Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. Refika Aditama, Bandung, hal. 44. 7 Philipus M. Hadjon, 2001, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban, Jakarta, hal. 2,
untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas fretes ermrsse, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau di mintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. 2) Perlindungan hukum yang refresif Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat.
1.8. Metode Penelitian a. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatana terhadap perundang-undang dengan dikombinasikan dengan menggunakan peningkatan khusus yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian dan pendekatan kepada masyarakat. Untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bekerjanya hukum tersebut di lingkungan masyarakat. b. Jenis Pendekatan Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu dengan
membaca, mempelajari, menerapkan, dan menguraikan norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu pendekatan perundang-undangan ini di kombinasikan dengan menggunakan pendekatan khusus (the case approach), yakni pendekatan yang beranjak dari kasus yang barkaitan di dalam penelitian ini.8 c. Sumber bahan hukum Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:9 1. Bahan hukum primer, antara lain: a) Norma atau kaedah dasar b) Peraturan dasar c) Peraturan perundang-undangan yang terkait 2. Bahan hukum sekunder berupa data wawancara yang ditemukan dilapangan dan juga buku yang berkaitan dengan judul penelitian, artikel, dan laporan-laporan. 3. Bahan hukum tersier yang mencangkup bahan yang memberi petunjukpetunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder, seperti: kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
8
Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta,
hal. 184 9
Amiruddin, 2000, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 118-119.
4. Teknik pengumpulan bahan hukum Dalam penulisan penelitian ini metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti perundang-undangan, buku-buku, majalah dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain: a) Pengumpulan
bahan
huktun
primer
dilakukan
dengan
cara
mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perrnasalahan penelitian. b) Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan cara mengutip buku-buku literature ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka disini dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum, yang diperlukan dan inventarisasi bahan huktun (data) yang diperlukan tersebut. 5. Teknik analisis Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian mengadakan sistematisasi terhadap bahanbahan hukum tersebut. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis,
kemudian setelah mengadakan sistematisasi bahan hukum dianalisis lalu melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder adalah data kualitatif kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sehingga tulisan ini bersifat diskriptif analisis. Analisis data yakni dengan analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Mengumpulkan
bahan-bahan
hukum
yang
relevan
dengan
permasalahan yang diteliti. b. Memilih kaedah-kaedah hukum yang sesuai dengan penelitian. c. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep pasal yang ada. d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan dedukatif kualitatif.
