BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Masalah Globalisasi ini pada perkembangan masyarakat yang semakin pesat seperti sekarang ini, permasalahan – permasalahan hukum yang terjadi juga semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan pergaulan bebas , variasi perilaku tindak pidana ini kian hari kian mengerikan. Dan salah satunya adalah masalah tindak pidana narkotika merupakan salah satu masalah serius yang mengkhawatirkan dunia internasional dewasa ini , perkembangan tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika dengan berbagai cara dan dampak lain ditimbulkan, merupakan masalah besar yang harus dihadapi oleh banyak Negara di dunia. Mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat Pemerintah sudah dari dulu telah membentuk Undang – Undang Narkotika , yaitu Undang – Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, namun didalam perjalanan Undang – Undang tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan didalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Indonesia. Untuk itu pemerintah kembali membentuk Undang – Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, namun pada akhirnya Undang Undang tersebut juga gagal didalam menjerat pelaku tindak pidana narkotika karena modus para pelaku semakin modern. Karena itu pemerintah kembali membentuk Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berlaku hingga saat ini.
Meskipun narkotika sudah diatur dalam perundang-undangan , tapi kenyataan
peredaran
gelap
narkotika
semakin
hari
tambah
semakin
mengkhawatirkan dan mencemaskan. “Banyak di dalam tindak pidana narkotika melibatkan orang – orang dari kalangan mampu juga dari kalangan orang tidak mampu.”1 Proses ketergantungan orang pada narkotika berbeda – beda menurut kadar jenis zat dan banyaknya takaran yang digunakan. Tetapi juga berlangsung mula- mula dengan penggunaan sekali – sekali kemudian semakin kerap dan kemudian menjadi bergantung dan ketagihan ada dua sifat ketergantungan dalam hal
narkotika
yaitu
ketergantungan
kejiwaan
dan
ketergantungan
jasmaniah.Diantara kedua ketergantungan itu ketergantungan jasmaniah yang paling membahayakan. 2 Dewasa ini korban tindak pidana narkotika di Indonesia semakin banyak dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu , mengingat harga narkotika pada umumnya sangat tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalanganmasyarakat yang tidak mampu. Bukan hanya orang dewasa yang menjadikorban tetapi juga anak – anak termasuk mereka yang masih dalam pendidikan sekolah. 3 Tindak pidana narkotika pada anak dibawah umur sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali tersangka kasus narkotika dari kalangan pelajar SMA di tahun 2009 sebanyak 1
H. Dadang Hawari, 2000, Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza ( Narkotika, Alkohol & Zat Adiltif), Gajayana, Jakarta, h. 25 2 Dindin Sudirman, 2007, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , Cet, I, Pusat pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departermen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, h.224 3 H.Hadiman, 1999, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Primer Koperasi Mitra Usaha Sbimmas Polri, Jakarta, h.44
509, tahun 2010 sebanyak 586, dan di tahun 2011 sebanyak 655,4 sedangkan data kasus narkotika yang sudah di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri denpasar pada tahun 2014 sebanyak 4 kasus pidana narkotika yang pelakunya anak dibawah umur, menunjukkan bahwa kasus narkotika pada anak dibawah umur sudah sangat mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan. Narkotika merupakah ancaman yang serius dan berbahaya bagi umat manusia apalagi pada anak dibawah umur yang harus ditanggulagi sejak dini secara bersama–sama oleh pemerintah , dan para penegak hukum maupun pada masyarakat di seluruh dunia. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah dan terganggunya ketertiban umum, terhadap pelakunya mempunyai kesalahan dimana pemidanaan yang diberikan adalah wajar untuk menyenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum5.Tindak pidana yang kini mendapat perhatian serius yaitu tindak pidana narkotika pada anak dibawah umur yang telah menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan dan perkembangan pada generasi muda penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana narkotika yang selama ini terjadi dengan peran orang dewasa sebagai korban, dan ternyata kini justru hal yang sebaliknya terjadi dimana korbannya adalah anak dibawah umur. Tindak pidana narkotika ini tidak luput dari gaya pergaulan yang bebas dan juga pengaruh keluarga yang kurang memperhatikan. 4
Badan Narkotika Nasional, Data narkotika Provinsi Bali tahun 2007-2011, http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/05/10/20120510165218-10240.pdf diakses tanggal 16 februari 2015 5 Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Press, Jakarta, h.30
Anak sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , menurut Pasal 1 ayat 3 “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa ,dewasa dalam arti bertindak dan belum memiliki kematangan secara emosional moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Penyimpangan perilaku anak disebabkan oleh berbagai faktor adanya faktor negatif dari pergaulan bebas dan dunia malam, kemajuan ilmu teknologi serta gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Indonesia yang banyak mempunyai kota-kota besar, tindak pidana narkotika sudah menjadi hal yang sangat lumrah baik dari peredaran maupun penggunaannya. Perkembangan disegala aspek kehidupan dikota besar khususnya di Kota Denpasar, permasalahan dan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi khususnya pada tindak pidana narkotika anak dibawah umur. Seperti kasus tindak pidana narkotika oleh anak di bawah umur yang terjadi di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri denpasar. Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan “PENJATUHAN
membahasnya lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul SANKSI
PIDANA
TERHADAP
ANAK
YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)”. 1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri? 1.3.Ruang Lingkup Masalah Dalam rangka menghindari terjadinya penyimpangan dalam pembahasan skripsi ini, maka ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana proses pemeriksaan perkara anak dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar dan apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar. 1.4.Orisinalitas Penelitian Berdasarkan penelusuran atas judul penelitian kali ini, penulis akan menampilkan
skripsi
terdahulu
yang
pembahasannya
berkaitan
dengan
“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar). Dalam rangka membutuhkan semangat anti plagiat di dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukkan orisinalitas dari
penelitian yang sedang ditulis dengan menampilkan beberapa judul penelitian skripsi terdahulu sebagai perbandingan. NO 1
Judul Skripsi Penanggulangan Penyalahgunaan
Penulis
Rumusan Masalah
IB Suandi Yaya 1. Apa saja upaya-upaya dan Manuaba
yang dilakukan dalam
Kejahatan Narkotika Di (Mahasiswa
menanggulangi
Wilayah
Hukum Fakultas
penyalahgunaan
Pengadilan
Negeri Hukum
kejahatan narkotika di
Denpasar
dan
Universitas
wilayah
hukum
Udayana)
Pengadilan
Negeri
Denpasar,
Denpasar ?
Tahun 2014
2. Kendala-kendala
apa
saja yang timbul dalam menanggulangi penyalahgunaan
dan
kejahatan narkotika di wilayah
hukum
Pengadilan
Negeri
Denpasar ? 2
Penanggulangan
I Made Suta 1. Upaya
Penyalahgunaan
(Mahasiswa
Narkotika Denpasar
Di
Kota Fakultas (Suatu Hukum
apakah
dilakukan menanggulangi penyalahgunaan
yang dalam
Tinjauan
Sosiologis- Universitas
Yuridis)
Udayana) Denpasar, Tahun 2010
narkotika
di
kota
Denpasar ? 2. Apakah sanksi pidana yang
dijatuhkan
oleh
hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika
dapat
menimbulkan efek jera ? 3
Tinjauan
Kriminologis Pradipta
1. Apakah yang menjadi
Terhadap
Pranadhika
faktor
Penyalahgunaan
Hakim
penyalahgunaan
Narkotika Oleh Oknum (Mahasiswa
narkotika
Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas
mahasiswa ?
di Kota Makasar tahun Hukum 2010-2012)
penyebab
2. Bagaimanakah
oleh
upaya
Universitas
yang dilakukan untuk
Hasanuddin)
menanggulangi
Makasar,
penyalahgunaan
2014
narkotika
yang
dilakukan
oleh
mahasiswa ?
1.5.Tujuan Penelitian Agar penelitian ini memiliki suatu maksud yang jelas , maka harus memiliki tujuan sehingga dapat memenuhi target yang dikehendaki. Adapun tujuan di golongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : a. Tujuan Umum Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah 1. Untuk mengetahui Kasus Anak Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Denpasar. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa Kasus Anak Tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar. b. Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. 2. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Denpasar. 1.6.Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Adapun manfaat teorits dari skripsi ini adalah
1. Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan penghayatan bagi mahasiswa Fakultas Hukum terhadap peradilan anak dalam perkara tindak pidana narkotika. 2. Bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum acara pidana khususnya terhadap tindak pidana narkotika yang pelakunya anak. b. Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dari skripsi ini adalah 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam menghadapi masalah tindak pidana narkotika yang korbannya anak. 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan masalah tentang peradilan anak dalam perkara tindak pidana narkotik. 1.7.Landasan Teoritis Pasal 2 UU SPPA Menyebutkan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain : a. Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis. 6 b. Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. c. Asas nondiskriminasi, adalah tidak ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan / atau mental. d. Asas kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. e. Asas penghargaan terhadap anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan 6
Nasir Djamil, 2012, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.131
keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. g. Asas pemidanan dan perkembangan anak, “pembinanaan“ adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatam jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan “pembimbingan“ adalah pemberian tuntutan untukmeningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan. h. Asas proposional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. i. Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. j. Asas penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. 7 Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana.Sistem peradilan pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan
7
Ibid, h. 132
seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian
8
criminal justice system adalah interkoneksi
antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. UU Sistem Peraadilan Pidana Anak Memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 9 Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri.Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, atau petugas lembaga kemasyarakatan anak, berdasakan prinsip dari kesejahteraan anak.Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. 10 Pengertian narkotika : Narkotika ( bahasa Inggrisnya : Narcotic ) atau obat bius ialah semua bahan-bahan obat baik berasal dari bahan ataupun yang sintetis yang mempunyai efek kerja yang pada umumnya : a. Membiuskan ( dapat menurunkan kesadaran ) b. Merangsang ( menimbulkan kegiatan-kegiatan/prestasi kerja ) c. Ketagihan ( ketergantungan , mengikat )
8
Ibid, h.44 Ibid, h.45 10 Maildin Gulton, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Rafika Aditama, Bandung, h.124 9
d. Mengkhayal ( menimbulkan daya khayalan , halusinasi ) Semua narkotika termasuk obat-obat keras/ berbahaya, karena daya kerjanya keras dan dapat memberi penyaruh merusak terhadap pisik manusia ( bahkan sangat membahayakan manusia ) jika disalahgunakan.11 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun yang semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. 12 Narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah sejenis zat yang bila dipergunakan ( dimasukkan dalam tubuh ) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan ( halusinasi ).13 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang. Mencegah dan memberantas tindak pidana dan peredaraan gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 11
Alda dan Dharma Bakti, 1985,Menanggulangi Bahaya Narkotika, Almanak, Jakarta,
h.15 12
Ummu Alifia, 2007, Apa itu Narkotika dan Napza, Bengawan Ilmu, Semarang, h.5 Soedjono Dirdjosisworo,1990, Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, h.9 13
Indonesia tahun 2002 melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 Telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. 14 Terkait dengan pihak pengguna narkotika yang disebut juga pecandu narkotika, terhadap mereka seringkali terjadi stigmatisasi dari masyarakat seperti orang penjahat. Dengan adanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana sudah menjadi tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 , para penyalahguna dan pecandu narkotika dijamin untuk mendapatkan rehabilitasi medik dan sosial. 15 Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan , agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin actual dalam lingkungan sosial. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditemukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur.Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang 14
Ar. Soejono dan Bony Daniel, 2011, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, h.59 15 Ibid, h.66
sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak dalam subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai kedalam peristiwa hukum yang menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.16 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 sebagai berikut : Pasal 1 angka 1 “Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.” Pasal 1 angka 2 “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 ( delapan belas ) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” 1.8.Metode Penelitian a. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris.Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang16
Maulana Hasan Wadong, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Wina Sarana, Jakarta, h.3
undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini. 17 b. Sifat Penelitian Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. 18 c. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi wilayah hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, alasannya karena objek penelitian yaitu peradilan anak dalam perkara tindak pidana narkotika yang ditemukan di Pengadilan Negeri denpasar. d. Sumber Data Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari dua macam sumber yaitu : a. Data primer yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu dari informan.
17
Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,
h.3 18
Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.24
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu melalui bahan bahan hukum. 19 e. Teknik Pengumpulan Data Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 1. Teknik studi dokumen Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada bendabenda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai permasalahan yang dikaji yang berupa buku-buku atau literatur, majalah, dokumen, yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 2. Teknik wawancara Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris.Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan
yang
dirancang
untuk
memperoleh
jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.20
19
Roni Hanitidjo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.12 20 Fakultas Hukum Universitas Udayana,2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar h. 82
f. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data Pengelolaan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk dianalisa. 21 Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif setelah melalui proses pengolahan dan analisis, kemudian data akan disajikan secara dekstriptif kualitatif dan sistematis.
21
h.72
Bambang Wahluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
