BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Sejalan dengan perkembangan gagasan yang terjadi di berbagai Negara,
peranan Negara dan pemerintah bergeser dari peran sebagai pemerintah (Government) menjadi kepemerintahan (Governance). Pergeseran peran tersebut cenderung menggeser paradigma klasik yang serba Negara menuju paradigma yang lebih memberikan peran kepada masyarakat dan swasta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 disebutkan bahwa dalam paradigma kepemerintahan yang baik, lebih menekankan pada pola hubungan yang sebaikbaiknya antar elemen yang ada. Dalam tata kepemerintahan terdapat prinsipprinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum (Suhady dan Fernanda, 2001). Lebih lanjut (Simanjuntak, 2005) dalam bahasa sederhana terdapat tiga prinsip utama dalam kepemerintahan yang baik yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi yakni, semua orang mempunyai suara dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan atas adanya kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif, partisipasi yang dilakukan bukan semata tindakan mobilitas ataupun kolektifitas, namun sebagai suatu kebetulan person dalam wadah lembaga organisasi
1
2
independen. Transparansi dibangun atas dasar terbukanya informasi secara bebas. Seluruh proses pemerintah atau lembaga administrasi dapat memberikan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak. Transparansi diinterpretasikan tembus pandang, samar-samar, keterbukaan bukan dari dimensi bidang keuangan saja, namun lebih menyeluruh pada multi dimensi bidang lainnya. Sedangkan akuntabilitas adalah penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian wewenang, peranan, hak, dan tanggung jawab dari pemegang saham, direksi, manajer, dan auditor. Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) merupakan istilah yang popular sejak berakhirnya rezim Orde Baru dan digantikan dengan gerakan Reformasi. Konsep Good Governance ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Pendekatan penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non partisipatif serta tidak menumbuhkan rasa percaya dan bahkan antipati pada rezim yang berkuasa. Menurut Edelman dalam (Wibowo, 2004:5) hal ini seperti merupakan era anti birokrasi, era anti pemerintah serta era anti institusi. Implikasi nyata dari fenomena semakin rendahnya kepercayaan publik pada pemerintah ini, berujung pada posisi administrasi publik yang sulit serta tidak menguntungkan. Lahirnya konsep Good Governance dianggap sebagai suatu paradigma baru landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Hampir di setiap event atau peristiwa penting yang menyangkut masalah pemerintahan, istilah ini tak pernah ketinggalan. Bahkan dalam pidato-pidato, pejabat Negara sering mengutip kata-kata di atas. Singkatnya Good Governance
3
telah menjadi wacana yang kian popular di tengah masyarakat. (Hadi, 2001:67) Meskipun kata Good Governance sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian Good Governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan Good Governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu Negara, perusahaan atau organisasi yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Ringkasnya, dapat dikatakan bahwa governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karenanya, analisis mengenai governance kemudian berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik formal maupun informal, yang terlibat dalam proses pembuatan dan pengimplementasian sebuah keputusan. Pemerintah hanyalah salah satu aktor tersebut, sementara aktor-aktor lain diluar pemerintah dan militer biasa dikelompokkan sebagai bagian dari civil society. Demikian juga, struktur formal pengambilan keputusan yang dimiliki pemerintah (rapat kabinet, sidang paripurna, dialog dengan warga, dsb.) hanya merupakan salah satu struktur yang mempengaruhi pengambilan dan pengimplementasian keputusan, sementara diluarnya mungkin banyak terdapat struktur-struktur informal (adat istiadat, mafia, KKN, dsb) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan maupun individuindividu dalam struktur formal. Hal ini ditambah lagi dengan pelajaran yang dapat diambil dari krisis ekonomi yang dimulai dari krisis keuangan tahun 1977. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia diantaranya, disebabkan oleh tata cara penyelenggaraan pemerintah
4
yang belum dikelola dan diatur dengan baik. Seluruh pihak termasuk pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. Indonesia juga banyak diceramahi tentang kurangnya transparansi. Menurut penilaian Stigliz (2006), Indonesia sungguh-sungguh meresapi pesan-pesan tersebut dan mulai ada perubahan cara berpikir. Perubahan cara berpikir tersebut kemudian berbuah dengan penerbitan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tata kepemerintahan yang baik. Sebagai contoh, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres No. 7 Tahun 1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) tersebut dipandang perlu untuk mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Pada praktiknya, LAKIP menggantikan laporan tahunan yang harus diterbitkan oleh instansi pemerintah. Pada awalnya, gerakan ini diawali dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pendayagunaan
(BPKP) Aparatur
yang
kemudian
Negara
melibatkan
(MENPAN,
dulu
Kementrian
Negara
Kementrian
Negara
Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara) serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Good governance government yang dalam istilah bahasa Indonesia memiliki arti “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” menjadi tantangan bagi semua sektor, terutama sektor publik di Indonesia. Salah satu penyebab utama good governance government harus diimplementasikan karena masih kurang
5
maksimalnya kinerja pemerintah yang dilaksanakan terutama oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam suatu Pemerintah Daerah. Bentuk akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yaitu Dinas telah membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Di dalam LAKIP tersebut telah terdapat segala kejelasan dan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Tingkat keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari bagaimana organisasi tersebut mengelola sumber daya yang dimiliki. Organisasi dengan kinerja yang baik, mempunyai efektivitas dalam menangani sumber daya manusianya, menentukan sasaran yang harus dicapai baik secara individu maupun organisasinya. Begitupun halnya di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang merupakan instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pertanian. Pada subsistem pertanian tanaman pangan mempunyai peran memberikan kontribusi terhadap penyediaan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, peningkatan pendapatan petani, peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta untuk menunjang ketahanan pangan. Instansi ini pun tidak jauh berbeda dengan perusahaan atau instansi lainnya yang menganggap pentingnya mengelola sumber daya manusia dengan baik dalam upaya meningkatkan kinerja. Adapun kinerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan
6
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, terdapat 7 sasaran yang harus dicapai pada tahun 2013 . Ke 7 indikator sasaran kinerja diukur dengan melalui berbagai unsur dan instrumen pengukuran kinerja yang merupakan hasil kegiatan program yang dilaksanakan selama tahun 2013. Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 tersaji pada tabel 1.1 di bawah ini. Tabel 1.1 Hasil Identifikasi Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013
NO
SASARAN STRATEGIS
1.
Meningkatkan
kualitas
sumber
manusia
daya
pertanian
CAPAIAN (%)
KRITERIA PENILAIAN
103,85
SB
92,39
B
108,71
SB
melalui
pendidikan dan pelatihan Ketersediaan 2.
pangan
masyarakat Jawa Barat
Mengendalikan 3.
Serangan
Luas Organisme
Penggangu Tanaman
7
Adanya 4.
efisiensi
usaha
pertanian 112,61
SB
87,49
B
Ketersediaan sarana dan prasarana
guna
mendukung usaha tani 5. Peningkatan 6.
pemasaran
arus
100,00
B
produk
pertanian Peningkatan 7.
akses
100,00
B
informasi pasar
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Dari data pada Tabel Hasil Analisis tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat, untuk tahun 2013 dilaksanakan 7 (tujuh) sasaran strategis, sebanyak 3 capaian kinerja menunjukan Kriteria Sangat Baik atau di atas 100%, sementara 4 sasaran menunjukan kriteria Baik. Evaluasi dan analisis capaian kinerja digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi yang difokuskan pada capaian sasaran. Sedangkan evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektivitas. Kesimpulan atas hasil evaluasi kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja setiap indikator kinerja yang ada dengan perhatian utama diberikan kepada indikator kinerja kunci.
8
Berdasarkan rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 terdapat penurunan ketersediaan pada produksi pangan pokok padi. Berdasarkan hasil penelitian sementara dan beberapa sumber pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dimana terdapat alih fungsi lahan yang menyebabkan hilangnya 70.000 hektar lahan setiap tahunnya. Kondisi ini diantaranya dipicu ledakan jumlah penduduk di Jawa Barat terutama pada wilayah-wilayah urbanisasi seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta sebagian kawasan timur perbatasan Bandung. Pengendalian jumlah penduduk di Jawa Barat hingga kini terkesan masih belum serius dilakukan dimana situasinya menjadi lahan empuk bagi bisnis perumahan dengan sasaran utama membangun proyek di lahan-lahan pertanian (Menurut Entang, Ketua Harian/Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat). Dengan uraian latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Pengaruh penerapan Good Governance Government Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Alasan penulis memilih Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah karena referensi dari berbagai pihak juga karena terdapat fenomena yang terjadi pada Dinas tersebut yang berhubungan dengan penelitian penulis.
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis uraikan permasalahan
yang akan diidentifikasi adalah :
9
1) Bagaimana penerapan good governance government pada Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Jawa Barat 2) Bagaimana akuntabilitas kinerja pada Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Jawa Barat 3) Bagaimana
pengaruh
good
governance
government
dengan
akuntabilitas kinerja pada Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Jawa Barat
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Adapun maksud dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk
memperoleh data yang berkaitan dengan good governance government serta akuntabilitas kinerja dan tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui penerapan good governance government pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat 2) Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat 3) Untuk mengetahui pengaruh good governance government dengan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat
1.4
Kegunaan Penelitian Data informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan
dapat berguna bagi:
10
1) Bagi Penulis Penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai tata kepemerintahan yang baik 2) Bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan dalam melaksanakan tata kepemerintahan yang baik 3) Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan
hasil
penelitian
ini
dapat memberikan
tambahan
pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi
Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Surapati No. 71 Bandung dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2014 sampai dengan selesai
