BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Masalah korupsi sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaran pemerintahan Negara. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Di Indonesia
sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan dana yang besar untuk membangun negara. Terpuknya perekonomian Indonesia yang terus menerus pada saat ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang
PERANAN KEJAKSAAN NEGERI …., SLAMET WAHYUDIN, FAKULTAS HUKUM UMP, 2014
2
merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya Bangsa Indonesia sehingga kejahatan korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan kesejahteraan bangsa dan negara. Upaya pemberantasan korupsi telah mulai direalisasikan dalam kerangka yuridis pada masa pemerintahan Habibie dengan keluarnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum (Hamzah, 2005) Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau
berbagai
modus
operandi
tindak
pidana
korupsi
dan
meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan untuk dapat melepaskan diri dari jeratan hukum (Chaerudin, 2008; 5). Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
PERANAN KEJAKSAAN NEGERI …., SLAMET WAHYUDIN, FAKULTAS HUKUM UMP, 2014
3
Tentang Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan batasan tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi dengan cakupan yang lebih luas sehingga meliputi berbagai tindakan termasuk tindakan ”penyuapan”, yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasalnya, kemudian mengelompokannya kedalam beberapa rumusan delik. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (preventif) maupun tindakan (represif). Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal (Hartanti, 2005). Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersamasama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.
PERANAN KEJAKSAAN NEGERI …., SLAMET WAHYUDIN, FAKULTAS HUKUM UMP, 2014
4
Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat adalah tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, Lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum.Tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kejaksaan Negeri Purwokerto saat ini menunjukan adanya peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang diperoleh dari keterangan Jaksa di bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Purwokerto yaitu
Agus Suhartanto.
Berdasarkan keterangannya selama tahun 2010 Januari sampai akhir tahun 2012, terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Purwokerto seperti yang tertuang dalam tabel berikut :
Tahun
Masuk/ Penyidikan
Penyelesaian
2010
3
Dihentikan ditingkat Penyidikan -
Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
2011
3
-
3
2012
6
-
6
3
Sumber: Kejaksaan Negeri Purwokerto Tahun 2012
Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah tindak pidana korupsi yang terjadi dari tahun 2010 sampai 2012. Maka dari tabel tersebut tindak pidana korupsi meningkat walaupun tidak terlalu banyak. Meskipun perbuatan tindak pidana korupsi tidak terlalu banyak, namun tindak pidana tersebut meresahkan sebagian besar masyarakat. Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto dari tahun 2010 sampai tahun 2012 antara lain Korupsi yang dilakukan Kepala Lembaga
PERANAN KEJAKSAAN NEGERI …., SLAMET WAHYUDIN, FAKULTAS HUKUM UMP, 2014
5
Penyiaran Publik (LPP) RRI Purwokerto, Korupsi pengadaan tanah untuk PDAM Banyumas di Gunung Tugel, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan dan kasus korupsi yang terjadi di PT Kantor Pos Besar Purwokerto. Meningkatnya kasus korupsi, Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Maka dari itu peran Kejaksaan Negeri sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : “PERANAN KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PURWOKERTO ”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, untuk dapat memperjelas pokok bahasan
yang diteliti, maka penulis mencoba
merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain: 1. Bagaimana Peranan Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Purwokerto? 2. Hambatan apa saja yang dihadapi Kejaksaan Negeri Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Purwokerto?
PERANAN KEJAKSAAN NEGERI …., SLAMET WAHYUDIN, FAKULTAS HUKUM UMP, 2014
6
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui peranan Kejaksaan Negeri dalam preses penanganan tindak pidana korupsi di Purwokerto. 2. Untuk mengetahui hambatan Kejaksaan Negeri dalam penanganan tindak pidana korupsi di Purwokerto. D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum yang berkaitan dengan peranan Kejaksaan Negeri dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan upaya pencegahannya. 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, bahan studi dan perbendaraan ilmu hukum bagi pihal-pihak yang membutuhkan seperti untuk penulisan skripsi dan penulisan ilmiah yang menyangkut dengan hukum acara pidana khususnya mengenai peranan Kejaksaan
Negeri
dalam
penanganan
Tindak
Pidana
Korupsi.
PERANAN KEJAKSAAN NEGERI …., SLAMET WAHYUDIN, FAKULTAS HUKUM UMP, 2014
