BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang
yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah yang memadai. Melainkan pula orang yang sehat baik jasmani maupun rohani (Suharto, 2007 : 17). Dari pernyataan tersebut, diketahui bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki manusia untuk mencapai kesejahteraan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat dunia khususnya Indonesia belum mampu untuk memenuhinya. Dengan kata lain, derajat kesehatan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu, masih terbilang rendah. Kemiskinan dan kesehatan pada dasarnya saling berhubungan, yaitu hubungan yang tidak pernah putus terkecuali dilakukan interfensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinan atau penyakitnya. Kemiskinan sudah pasti mempengaruhi kesehatan, sehingga orang miskin rentan terhadap berbagai penyakit, karena mereka mengalami gangguan seperti menderita gizi buruk, pengetahuan
kesehatan
kurang,
perilaku
kesehatan
kurang,
lingkungan
pemukiman yang buruk, serta biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya, kesehatan
mempengaruhi kemiskinan.
Masyarakat
yang
sehat
menekan
kemiskinan karena orang sehat memiliki kondisi seperti: produktivitas kerja tinggi, pengeluaran berobat rendah, investasi dan tabungan memadai, tingkat pendidikan maju. Tingkat fertilitas dan kematian rendah serta stabilitas ekonomi yang mantap.
Universitas Sumatera Utara
Data BPS menunjukkan posisi terakhir angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42%), jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2007 yang berjumlah 37,17 orang (16,58%) didapati adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 2,21 juta orang. (Badan Pusat Statistik, 2009 : 1) Sementara jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara menunjukkan angka 1.979.702 jiwa dari total penduduk 12.326.678 jiwa. Dari jumlah keseluruhan penduduk Sumatera Utara tersebut didapati 3.456.702 jiwa masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tersebar di 5.616 desa, 361 kecamatan, 25 kabupaten / kota (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2009 : 3). Masalah kesehatan merupakan hal yang rentan dihadapi oleh masyarakat miskin, hal ini diakibatkan karena keterbatasan ekonomi mereka dalam upaya mempersehat diri dan memenuhi kebutuhan masing – masing. Undang – Undang dasar 1945 pasal 28 H dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, secara tegas menyatakan bahwa, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat Indonesia berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi setiap penduduknya tidak terkecuali masyarakat miskin dan tidak mampu (Departemen Kesehatan RI, 2008 : 1). Realitanya, saat ini derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal ini tergambarkan dari angka kematian bayi (AKB) pada kelompok masyarakat miskin tiga setengah sampai empat kali lipat lebih tinggi dari kelompok masyarakat tidak miskin. Masyarakat miskin juga cenderung rentan terhadap
Universitas Sumatera Utara
penyakit dan penyakit menular cenderung lebih cepat menular di lingkungan mereka. Berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang cukup tinggi, yaitu AKB 26,9/1000 kelahiran hidup, dan AKI 248/100.000 kelahiran hidup, serta umur harapan hidup 70,5 tahun, derajat kesehatan masyarakat miskin dinilai masih sangat rendah. Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih sangat rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan tingginya biaya kesehatan di Indonesia. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber – sumber pembiayaan
kesehatan,
mengalokasikannya,
secara
rasional
serta
menggunakannya secara efesien dan efektif. Kebijakan pembiayaan kesehatan yang mengutamakan pemerataan serta berpihak pada masyarakat miskin (equitable ang pro poor health policy) akan mendorong tercapainya akses yang universal. Pada aspek yang lebih luas diyakini bahwa pembiayaan kesehatan mempunyai kontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, pelayanan kesehatan itu sendiri pada akhir – akhir ini menjadi sangat mahal, baik pada negara maju maupun di negara berkembang. Penggunaan yang berlebihan dari pelayanan kesehatan dengan teknologi tinggi adalah salah satu penyebab utamanya. Penyebab yang lain adalah dominasi pembiayaan pelayanan kesehatan dengan mekanisme pembayaran tunai (fee for service) dan lemahnya kemampuan dalam penatalaksanaan sumber – sumber dari pelayanan itu sendiri,
Universitas Sumatera Utara
akan tetapi pada dasarnya dalam banyak hal karakteristiknya sama karena semua hal itu diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional (Ilham, 2008 : 1). Beberapa upaya pelayanan kesehatan penduduk miskin memerlukan penyelesaian menyeluruh dan perlu disusun strategi serta tindak pelaksanaan pelayanan kesehatan yang peduli terhadap penduduk miskin. Pelayanan kesehatan peduli penduduk miskin meliputi upaya – upaya seperti: a. Membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan masalah – masalah kesehatan yang banyak diderita masyarakat miskin, seperti TB, malaria, kurang gizi. PMS, dan berbagai penyakit infeksi lain dan kesehatan lingkungan; b. Mengutamakan penanggulangan penyakit penduduk tidak mampu; c. Meningkatkan penyediaan serta efektifitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non personal, seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat, keamanan dan fortifikasi makanan, pengawasan kesehatan lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja; d. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penduduk tidak mampu; e. Realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah. Saat ini pemerintah sedang memantapkan penjaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin sebagai bagian dari pengembangan jaminan secara
Universitas Sumatera Utara
menyeluruh. Berdasarkan pengalaman masa lalu dan belajar dari pengalaman berbagai negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan jaminan kesehatan, sistem penjaminan kesehatan merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menata subsistem pelayanan kesehatan yang searah dengan subsistem pembiayaan kesehatan. Sistem jaminan kesehatan akan mendorong perubahan – perubahan mendasar seperti penataan standarisasi pelayanan, standarisasi pelayanan, standarisasi tarif, penataan formularium dan penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya. Untuk mendukung upaya memantapkan penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor 1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini berjalan sejak tahun 2005 dan telah banyak hasil yang dicapai terbukti dengan terjadinya kenaikan yang luar biasa dari pemanfaatan program ini dari tahun ke tahun oleh masyarakat miskin dan pemerintah telah meningkatkan jumlah masyarakat yang dijamin maupun pendanaannya. Namun disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi antara lain: kepesertaan yang belum tuntas, peran fungsi ganda sebagai pengelola, verifikator dan sekaligus sebagai pembayar atas pelayanan kesehatan, verifikasi belum berjalan dengan optimal, kendala
dalam
kecepatan
pembayaran,
kurangnya
pengendalian
biaya,
penyelenggara tidak menanggung resiko.
Universitas Sumatera Utara
Atas dasar pertimbangan untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan
mutu,
transparansi
dan
akuntabilitas
dilakukan
perubahan
pengelolaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin pada tahun 2008. Perubahan mekanisme yang mendasar adalah adanya pemisahan peran pembayar dengan verifikator melalui penyaluran dana langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dari Kas Negara, penggunaan tarif paket Jaminan Kesehatan Masyarakat di RS, penempatan pelaksana verifikasi di setiap Rumah Sakit, pembentukan Tim Pengelola dan Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota serta penugasan PT Askes (Persero) dalam manajemen kepesertaan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penjaminan terhadap masyarakat miskin yang meliputi sangat miskin, miskin dan mendekati miskin, program ini berganti nama menjadi “Jaminan Kesehatan Masyarakat” yang selanjutnya disebut Jamkesmas (Departemen Kesehatan RI, 2008 : 3). Program Jamkesmas ini dilaksanakan di seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh rumah sakit dan puskesmas yang ada. Puskesmas Batu VI yang berada di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun merupakan salah satu organisasi yang turut serta dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi seluruh peserta jamkesmas di Kecamatan Siantar yang berjumlah 9.734 orang, tersebar di 12 desa .
Tabel 1.1 Peserta Jamkesmas di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. No.
Nama Desa
Peserta Jamkesmas
Universitas Sumatera Utara
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Karang bangun 797 orang Sitalasari 765 orang Sejahtera 711 orang Harapan 400 orang Dolok marlawan 1.157 orang Lestari indah 363 orang Laras II 1.014 orang Pematang simalungun 1.544 orang Dolok hataran 1.094 orang Rambung merah 920 orang Pantoan maju 607 orang Siantar estate 362 orang Total 9.734 orang Sumber : Arsip Puskesmas Batu VI, Kecamatan Siantar. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas Batu VI kepada pengguna atau peserta Jamkesmas antara lain pemberian obat, Pelayanan Rawat Jalan Tindak Lanjutan (RJTL) yang mencakup tindakan pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana PUSKESMAS Batu VI sebagai salah satu pelaksana program Jamkesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi pengguna Jamkesmas dengan mencari tahu bagaimana “Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Jamkesmas oleh Puskesmas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.” 1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Jamkesmas oleh Puskesmas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun?”
Universitas Sumatera Utara
1.3.
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
Bagaimana Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Jamkesmas oleh Puskesmas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
1.4.
Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti sendiri menambah wawasan dan pengetahuan tentang program Jamkesmas terhadap peningkatan kesehatan masyarkat. 2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan masukan kepada pihak – pihak pelaksana program Jamkesmas dengan mengetahui respon masyarakat penerima bantuan. Dengan demikian para pelaksana program dapat membuat program yang lebih baik dari sebelumnya. 3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
1.5.
Sistematika penulisan Penulisan penelitian ini disajikan dalam 6 bab dengan sistematika sebagai
berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara
Bab ini berisi uraian dan konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional. BAB III
METODE PENELITIAN Bab ini berisikan lokasi penelitian, tipe penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian dimana penulis mengadakan penelitian.
BAB V
ANALISA DATA Bab ini berisi tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisisnya.
BAB VI
PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang penulis berikan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
