BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, dimana sampai saat ini potensi yang ada saat ini masih terus digali. Pemungutan pajak sangat diperlukan dalam penyelenggaraan suatu negara hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini yang dapat dicapai dengan pembangunan di segala bidang. Pajak kini menjadi bagian yang sangat penting bagi kelangsungan Negara Indonesia, dikarenakan pajak telah memberikan kontribusi terbesar untuk pemasukan Negara. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara tidak hanya untuk pengeluaran yang bersifat pembangunan jangka panjang akan tetapi digunakan juga untuk pengeluaran rutin, artinya biaya yang setiap tahun dikelurkan untuk memelihara kelangsungan kehidupan bangsa. Seperti biaya kepegawaian, belanja barang, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang pesat dalam era globalisasi, pemerintah telah melakukan reformasi kebutuhan di bidang perpajakan beturut-turut pada tahun 1994, tahun 1997, dan tahun 2000 yang sampai saat ini masih digunakan. Jika dilihat dari lembaga pemungutnya pajak ada dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dalam pelaksanaanya dilakukan oleh departemen keuangan cq dirjen pajak, hasil dari pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai penerimaan APBN. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
1
2
daerah
baik
pemerintah
kota
maupun
pemerintah
kabupaten.dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai penerimaan APBD. Pajak daerah merupakan pungutan yang sangat penting bagi pemerintah daerah yang masuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan dinamika dan tuntutan perubahan di segala bidang, maka dibuatlah UU No: 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No: 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang diharapkan masing-masing daerah dapat mengatur dan mengurus masyarakat dan daerahnya sendiri. Pelaksanaan undangundang (UU) No: 22 tahun 1999 dan UU No: 25 tahun 1999 yang lebih dikenal dengan undang-undang otonomi daerah menyebabkan perubahan yang mendasr mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Pada dasarnya undang-undang tersebut mengatur penyelenggaran pemerintah daerah (pemda). Selain itu memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Undang-Undang (UU) No: 34 tahun 2000 merupakan perubahan UU No: 18 tahun 1997 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan adanya UU tersebut maka pemerintah daerah dapat melakukan otonomi daerah, selain itu dengan memiliki kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemda untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat kemampuan keuangannya. Setiap daerah mempunyai potensi pembangunan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonominya, sumber
3
daya alam, luas wilayah, dan jumlah penduduk sehingga memberikan kesempatan pada daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kondisinya. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C mempunyai potensi yang tinggi sebagai pemasukan atau sumber anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Bahan galian golongan C yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat di sekitar daerah Gunung Merapi. Selama ini dapat dilihat bahwa hampir semua orang tidak suka membayar pajak karena mereka menganggap bahwa pajak akan mengurangi kekayaan yang mereka miliki. Saat ini banyak sekali penambangan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan alat-alat berat yang dapat merusak lingkungan sehingga menyebabkan potensi dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merosot banyak atau hilang. Akibat dari penambangan liar tersebut potensi pajak dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C hilang sebesar 1 miliar, akibat yang lain dari penambangan liar dapat terlihat dengan adanya penurunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu perusahaan daerah galian golongan C telah mengalami defisit sebesar 300 juta rupiah yang disebabkan oleh manajemen operasional perusahaan yang buruk. Jika perusahaan yang akan mengambil atau melakukan penambangan bahan galian golongan C mengikuti peraturan yang telah ditetapkan maka target pendapatan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah mungkin dapat tercapai.
4
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul “Analisis Potensi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penulis mengambil judul tersebut karena ingin mengetahui seberapa besar potensi pajak yang masih bisa di dapat dari Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C; ingin mengetahui apakah orang/perusahaan dalam melakukan penambangan benar-benar mengikuti aturan yang ada dan membayar pajak atau mereka menunda bahkan tidak membayar pajak dan karena sampai saat ini masih belum ada penelitian yang mengangkat judul tersebut.
1.2 Rumusan Masalah a) Bagaimana tingkat efisiensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ? b) Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ? c) Bagaimana tingkat keunggulan daerah dalam sektor pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ? d) Bagaimana matriks potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ? e) Bagaimana trend perkembangan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang akan datang ?
5
1.3 Tujuan Penelitian A. Bagi Penulis Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis tentang keterkaitan antara teori-teori yang diperoleh dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam penelitian. B. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan pertimbangan bagi pemerintah DIY terhadap perencanaan dan kebijakan daerah. Selain itu diharapkan dapat menjadi masukan strategi untuk pemerintah agar dapat mengurangi masalah yang ada.
1.4. Kontribusi Penelitian •
Bagi pemerintah daerah Penelitian ini memberikan sumbangan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan dan penyusunan anggaran, sehingga pemerintah daerah dapat lebih cermat dalam melakukan perencanaan serta pembelanjaan kas daerah serta supaya pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana tepat pada sasaran.
•
Bagi mahasiswa Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa maupun pihakpihak akademis lain yang ingin melakukan penelitian tentang pajak daerah.
6
•
Bagi penulis Penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi perpajakan yang terjadi di lapangan dan melatih penulis untuk menganalisis suatu keadaan.
1.5 Batasan Penelitian Permasalahan yang akan dibatasi adalah: b) Penelitian dilakukan terhadap pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C data yang diambil berupa data kuantitatif yang di dapat dari pemerintah daerah setempat. c) Tingkat efisiensi pajak dihitung melalui efisiensi/CR (Colletion Ratio), yaitu keterkaitan antara potensi, target dan realisasi dalam pencapaian pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. d) Tingkat pertumbuhan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhnnya, adanya peningkatan atau penurunan. e) Tingkat keunggulan daerah dalam sektor pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dihitung dengan analisis LQ (Location Quotient). Untuk mengetahui potensi yang dimiliki suatu daerah dalam memberikan pemasukan bagi daerahnya (PAD) khususnya dalam sektor pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. f) Matriks potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C (skala penilaian terhadap potensi pajak bahan galian golongan C). Menentukan objek pajak tersebut dalam hal ini pajak yang dimaksud adalah
7
pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C termasuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang. g) Trend perkembangan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yang akan datang dihitung dengan analisa trend. Agar dapat diketahui apakah pemasukan bagi daerah dari sektor pajak tersebut mengalami peningkatan atau penurunan.
