BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Rechtfictie atau yang lazim disebut fiksi hukum, memiliki pengertian bahwa setiap orang dianggap tahu akan hukum, jadi ketika seseorang tidak tahu hukumnya tidak menjadikan ketidaktahuannya akan hukum itu menjadi alasan penghapus kesalahan. Hal ini sering terjadi pada Warga Negara Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang. Negara berkembang memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta tingkat pengetahuan untuk peduli akan hukumnya sangat rendah. Dalam hal ini, yaitu adalah perjanjian jual beli. Perjanjian yang sering dilakukan oleh manusia semasa hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perjanjian jual beli ini merupakan jenis perbuatan hukum yang masuk dalam hukum privat. Hukum privat yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan 1. Selain itu terdapat juga hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau kepentingan umum 2. Hukum publik ini bersifat memaksa, sedangkan peraturan hukum perdata pada umumnya bersifat
1 2
Moeljatno, 2007, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2. Ibid. 1
2
melengkapi meskipun ada juga yang bersifat memaksa. 3 Perjanjian jual beli ini dapat berbentuk secara lisan maupun tertulis. Meskipun secara kepastian hukum, perjanjian tertulis dianggap lebih memberikan kepastian hukum, tidak menjadikan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan itu tidak sah. Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal. Untuk syarat yang terkandung dalam nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif yang apabila dilanggar, maka akibatnya dapat dibatalkan. Untuk syarat yang terkandung dalam nomor 3 dan 4 disebut sebagai syarat objektif yang apabila dilanggar, maka akibatnya adalah batal demi hukum. Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia merupakan kota besar yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Akibat dari tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, mengakibatkan perkembangan bisnis baik perdagangan maupun jasa menjadi sangat tinggi di wilayah ini. Banyaknya masyarakat pendatang dari luar Pulau Jawa maupun dari dalam Pulau Jawa sendiri yang mencari peruntungannya di Ibukota Jakarta. Banyaknya pendatang dari dalam maupun luar Pulau Jawa menjadikan tingginya potensi dan peluang untuk berbisnis atau melakukan usaha. 3
Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 130.
3
Usaha yang diminati ataupun mulai berkembang belakangan ini di wilayah Ibukota adalah menjamurnya dealer-dealer ataupun showroom mobil bekas. Dealer mobil bekas tersebut serasa menjawab keinginan masyarakat ibukota untuk kebutuhan bagi masyarakat perkotaan, sehingga permintaan untuk mobil ini sangat tinggi. Tingginya permintaan mobil ini memiliki alasan tersendiri bagi masyarakat Indonesia yaitu minimnya angkutan umum yang layak, aman, dan murah. Bagi masyarakat kelas atas, mobil baru merupakan suatu hal yang amat mudah untuk dijangkau bagi mereka, tetapi bagi masyarakat kelas menengah, mobil yang merupakan kebutuh tersier atau mewah sehingga sulit untuk dijangkau. Dealer mobil bekas merupakan jawaban bagi keluarga kelas menengah untuk memiliki mobil impian atau idaman yang dapat mengakomodasi kebutuhan keluarga. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh dealer mobil baru memiliki suatu klausula baku yang akan sama bagi setiap konsumennya. Klausula tersebut menempatkan pihak konsumen berada di posisi yang sulit, apalagi konsumen tersebut tidak mengerti hukum. Dalam klausula baku yang ditetapkan oleh dealer mobil baru, konsumen tidak dapat memilih apa yang dicantumkan dalam klausula perjanjian tersebut. Dealer mobil bekas pada umumnya juga menggunakan klausula baku yang menempatkan konsumen di posisi yang sulit. Akan tetapi ada juga dealer yang memberikan ketentuan yang berbeda, hal ini dikarenakan kondisi fisik mobil yang tidak selalu sama. Konsumen pun diberikan kebebasan
4
sepanjang pihak dealer mobil bekas menyetujui keinginan konsumen tersebut. Menurut penulis, dengan adanya dealer mobil bekas tentu saja memiliki beberapa kelebihan maupun kelemahan. Kelebihan atau keuntungan dari adanya dealer mobil bekas ini adalah: 1. Pihak pembeli tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan mobil impiannya, berbeda ketika membeli mobil di dealer mobil baru yang mana harus menunggu beberapa hari ataupun beberapa bulan untuk mendapatkan mobil impiannya. 2. Penjual atau pelaku usaha dapat menawarkan berbagai jenis merek mobil sehingga pembeli pun mendapatkan keuntungan berbagai pilihan dengan syarat stok mobil tersebut ada di dealer. 3. Pembeli yang telah membeli mobil bekas tersebut ketika ingin menjual mobilnya kembali, dapat menjual kembali ke dealer tempat pembeli membeli mobil bekas. Hal ini berbeda dengan dealer mobil baru yang mana ketika pembeli membeli mobil baru tidak bisa menjual kembali ke dealer mobil baru tersebut. Ketika ada kelebihan, pasti ada juga kelemahan, menurut penulis kelemahan dari adanya dealer mobil bekas tersebut adalah: 1. Mobil yang ada di dealer adalah mobil bekas, sehingga bagi calon pembeli yang tidak mengetahui kondisi fisik mobil, dapat dirugikan. Hal ini dikarenakan tidak semua calon pembeli mengetahui apakah
5
mobil tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Hal ini tergantung daripada kejujuran dari pemilik dealer tersebut. 2. Pembeli yang membeli mobil bekas di dealer mobil bekas dengan cara kredit, akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari bank dibandingkan ketika membeli mobil baru. Tidak dapat dipungkiri, permainan-permainan dari pemilik dealer mobil bekas seringkali merugikan konsumen. Seperti dalam kelemahan yang telah penulis jelaskan di atas, dikatakan mobil tersebut dalam kondisi fisik mobil tersebut baik atau tidak pernah terjadi tabrakan. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah ketika orang tua penulis akan membeli sebuah mobil bekas dari sebuah dealer mobil bekas, dan akhirnya sampai pada kesepakatan harga lalu pihak dealer mengatakan mobil tersebut dalam kondisi baik. Akan tetapi, ketika sudah membeli dan membayar, baru diketahui ternyata terdapat cacat fisik dari mobil yang sudah karatan. Cacat fisik tersebut mengakibatkan kondisi mobil tersebut rentan untuk mengalami kecelakaan. Pada awalnya pihak dealer mengatakan bahwa cacat tersebut dianggap telah diketahui, nyatanya tidak karena dikatakan oleh pihak dealer bahwa mobil dalam keadaan layak jalan. Setelah perdebatan yang panjang dan alot akhirnya orang tua penulis dapat memperoleh kembali uang hasil pembelian mobil itu dan mengembalikan mobil itu. Konsumen yang tidak mengerti hukum ataupun perlindungan hukum yang diatur oleh undang-undang maka akan merasa dirugikan tanpa mengerti apa yang harus dilakukan. Dalam Undang-undang
6
Perlindungan Konsumen telah diatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk menyesatkan konsumen dengan memberitahukan bahwa barang tersebut dalam keadaan layak namun kenyataannya berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ketentuan dalam perjanjian jual beli yang dapat merugikan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen., tetapi dalam prakteknya belum tentu sejalan dengan apa yang dicitacitakan oleh peraturan ini. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, terdapat pengertian tentang konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7
Dealer Leo Motor yang bergerak dalam bidang jual beli mobil bekas pernah mengalami kasus wanprestasi yang merugikan pihak pembeli. Kasus yang pernah terjadi bermula pada bulan september 2013 dan menarik minat penulis untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. Penulis melakukan penelitian mengenai wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli di dealer mobil bekas dan perlindungan hukum bagi konsumen serta penyelesaiannya dengan judul Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Dealer Leo Motor Jakarta.
B. Rumusan Masalah 1. Apa alasan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Leo Motor Jakarta? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Leo Motor Jakarta?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Tujuan Subyektif: a. Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penulisan hukum dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
8
b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah kepada pihak-pihak terkait dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. 2. Tujuan Objektif: a. Untuk mengetahui dan mengkaji wanprestasi yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Leo Motor Jakarta. b. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli mobil bekas di Dealer Leo Motor Jakarta.
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, terdapat beberapa penelitian terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terkait tersebut meskipun membahas mengenai perlindungan hukum, tentunya penelitian tersebut bukan dilakukan di Dealer Leo Motor, selain itu judul serta rumusan masalah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian dan penulisan hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian dan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianto Ari (00/140461/HK/15571), tahun 2006, dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Advance Payment di
9
Yogyakarta”. Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam proses terjadinya perjanjian jual beli mobil dengan sistem advance payment serta perlindungan hukumnya di Dealerdealer Yogyakarta. 4 Hasil penelitiannya bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli dengan sistem advance payment dirasa masih kurang atau bisa dikatakan tidak ada karena hak-hak konsumen tidak terjamin seperti dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen serta konsumen yang kurang mengetahui akan hak-haknya seperti yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. 2. Penelitian
yang
dilakukan
oleh
Aditia
Henri
Narendra
(02/161507/HK/16126), dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Indent pada Dealer Mobil – Studi Kasus pada Nasmoco Cabang Janti, Yogyakarta”. Penelitian tersebut membahas perjanjian jual beli dengan sistem indent serta penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi di Dealer Nasmoco Cabang Janti, Yogyakarta. 5 Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli mobil dengan sistem Indent di Nasmoco Cabang Janti, Yogyakarta terdapat beberapa wanprestasi. Penyelesaian masalah wanprestasi tersebut dilakukan dengan musyawarah mufakat dan dealer akan bertanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi.
4
Febrianto Ari, 2006, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Advance Payment di Yogyakarta: Skripsi. 5 Aditia Henri Narendra, 2007, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil dengan Sistem Indent pada Dealer Mobil – Studi Kasus pada Nasmoco Cabang Janti, Yogyakarta: Skripsi.
10
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tata Hendrata (09/282604/HK/18152), dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jasa Penitipan Hewan Peliharaan di Kabupaten Sleman”. Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pemakai jasa penitipan hewan peliharaan dan cara penyelesaian sengketa di tempat penitipan hewan peliharaan di Kabupaten Sleman. 6 Hasil penelitiannya bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pemakai jasa penitipan hewan di Kabupaten Sleman masih dirasa kurang karena hakhak konsumen masih diabaikan dan pelaku usaha masih belum melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi adalah dengan cara musyawarah atau negoisasi dengan dilandasi rasa kekeluargaan, dengan pertimbangan lebih efisien dari segi waktu maupun dari segi finansial.
E. Manfaat Penelitian Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi: 1. Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perdata terutama dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dalam jual beli mobil bekas. 6
Tata Hendrata, 2013, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jasa Penitipan Hewan Peliharaan di Kabupaten Sleman: Skripsi.
11
2. Peneliti Hasil penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna dalam menambah pengetahuan penulis akan permasalah lapangan yang terjadi dalam perjanjian jual beli mobil bekas dan digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada tingkat strata satu di bidang ilmu hukum. 3. Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi mereka yang akan membeli mobil bekas serta hak dan kewajiban bagi konsumen.
