1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pemungutan pajak sangat diperlukan dalam penyelenggaraan negara,
karena untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Penyelenggaraan pembangunan memerlukan biaya yang sangat besar, selain untuk itu dana tersebut diperlukan pemerintah untuk melakukan kewajibannya pada masyarakat. Pemenuhan kewajiban pemerintah pada masyarakat membutuhkan dana yang besar. Salah satu sumber pemasukan dana tersebut adalah dari sektor pajak. Sektor pajak adalah sektor terpenting dalam penerimaan kas negara karena merupakan pemasukan terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani, 2003) Seiring dengan tuntutan kemajuan yang ingin dicapai maka pemerintah menerapkan beberapa kebijakan di sektor pajak. Beberapa peraturan yang diubah dan disempurnakan diantaranya adalah disahkannya UU No.7 tahun 1983 yang diganti dengan UU No.10 tahun 1994 dan yang kemudian disahkannya UU No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan
2
disahkannya UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Kebijakan
pemerintah
lainnya
disektor
perpajakan
adalah
digunakannya sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem self assessment
wajib
pajak
harus
aktif
untuk
memenuhi
kewajiban
perpajakannya termasuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang. Penggunaan sistem self assessment memungkinkan pembayaran pajak lebih mudah dan efisien. Wajib pajak diharapkan bertindak dengan kejujuran yang bisa diterima. Bila dilihat dari lembaga pemungutnya pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
3
Wajib Pajak PPh 21 yang dipotong pajak oleh Pemotong Pajak mempunyai hak-hak dan kewajiban. Hak-hak Wajib Pajak adalah Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh 21 kepada Pemotong Pajak, selain itu juga berhak mengajukan surat keberatan kepada DirJen Pajak jika pemotongan pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berhak mengajukan permohonan banding terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh DirJen Pajak. Kewajiban Wajib Pajak adalah berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak tentang tanggungan keluarga untuk mendapatkan pengurangan berupa PTKP, selain itu wajib menyerahkan bukti pemotongan PPh 21 kepada Pemotong Pajak kantor cabang dan Pemotong Pajak tempat kerja, dan berkewajiban menyerahkan SPT Tahunan PPh 21 jika mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Permasalahan yang muncul adalah apakah wajib pajak sebenarnya memahami pemenuhan kewajiban PPh 21, karena PPh 21 yang dibayarkan langsung dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja dan pembayaran PPh 21 dilakukan secara rutin setiap tahun. Dalam lingkup yang lebih kecil, penulis ingin mengetahui pemahaman PPh 21 dalam komunitas jemaat gereja, di mana pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan disetorkan oleh pemberi kerja. Sistem self assessment menyebabkan jemaat sebagai wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan mengenai PPh 21 dalam hal subyek pajak, obyek pajak, besarnya tarif pajak, bukti pemotongan PPh 21 kepada Pemotong Pajak, pengajuan surat keberatan
4
kepada DirJen Pajak, jika PPh 21 yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang tertulis dalam Alikitab di Injil Lukas 20:25 (Lalu kata Yesus kepada mereka: ”Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah!”). Dari Firman Tuhan ini, Penulis ingin mengetahui, apakah sebagai jemaat yang aktif dalam pelayanan di gereja, memahami kewajibannya sebagai Wajib Pajak kepada pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul skripsi adalah:
“ANALISIS
PEMAHAMAN
21
PAJAK
PENGHASILAN
PASAL
PADA
ANGGOTA ORGANISASI KEAGAMAAN”.
1.2
Perumusan Masalah Di dalam Roma 13:1-7, dijelaskan dengan mendalam mengenai
pemerintah dan sikap umat Kristen terhadapnya. Pemerintah itu berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan umat Tuhan. Pemerintah dipandang sebagai “pelayan-pelayan” Allah (Roma 13:6). Oleh sebab itu, orang Kristen dituntut untuk mematuhi pemerintah yang berkuasa, tidak melawan (Roma 13:1-2). Kepatuhan ini ditunjukkan pula dalam bentuk kesetiaan umat Kristen untuk membayar pajak, sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan:
Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak
5
menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat (Roma 13:7).
Sebelumnya Tuhan Yesus juga pernah mengatakan:”Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” (Matius 22:21). Hal ini tentu saja bukan berarti bahwa umat Kristen itu dilarang untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. Ketaatan yang dituntut bukanlah ketaatan yang membabi buta. Praktek-praktek ketidakadilan, korupsi, penyimpangan pemungutan pajak, pelanggaran hak azasi manusia, tentulah sangat ditentang. Umat Kristen dituntut untuk memerangi ketidakadilan dan berbagai pelanggaran hukum oleh siapapun juga. Kekristenan juga dituntut untuk teguh dan tidak kompromi dalam hal-hal yang prinsipil. Banyak di antara para rasul yang harus masuk penjara, bahkan dibunuh oleh penguasa karena mereka lebih taat kepada Allah daripada manusia (Kisah Para Rasul 4:19). Namun demikian, umat Kristen tidak pernah dianjurkan untuk mengambil tindakan melalui jalan kekerasan, melainkan pertama yang harus dilakukan adalah berdoa meminta supaya Tuhan menegakkan kebenaran dan keadilan (Habakuk 1:2-4; Daniel 3:18). Sikap yang taat dan hormat kepada pemerintah, tetapi juga kritis dan bertanggung jawab ini, tentunya merupakan faktor penting dalam pembangunan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak.
6
Berdasarkan uraian di atas, dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib pajak (jemaat) harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hak-hak jemaat sebagai Wajib Pajak adalah berhak meminta bukti pemotongan PPh 21 kepada Pemotong Pajak; berhak mengajukan surat keberatan kepada DirJen Pajak, jika PPh 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; berhak untuk mengetahui penghasilan yang dipotong dan tidak dipotong PPh 21; berhak memperoleh keadilan berkenaan dengan jumlah pajak yang harus dibayar; dan berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapakan oleh DirJen Pajak. Kewajiban jemaat sebagai Wajib Pajak adalah wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim, untuk mendapatkan pengurangan berupa PTKP; wajib menyerahkan bukti pemotongan PPh 21, wajib memberikan data sebenarnya dan menyerahakan SPT Tahunan PPh 21 jika mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : •
Apakah jemaat yang akif di pelayanan pada GBI Jl. Adisutjipto 163 Rumah Pujian Yogyakarta paham PPh 21?
7
1.3
Batasan Masalah 1
Anggota organisasi keagamaan yang diteliti adalah anggota jemaat GBI Jl. Adisutjipto 163 Rumah Pujian Yogyakarta
2
Obyek penelitian hanya dilakukan pada jemaat gereja sebagai karyawan.
3. Jenis pajak yang diteliti adalah PPh 21. 4. Pemotongan PPh 21 dilakukan setiap masa atau bulan karena dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. 5. Pemahaman dalam skripsi ini adalah melihat apakah responden sudah paham atau belum mengenai PPh 21. 6. Responden adalah jemaat yang tergabung dalam Fresh (Family Restoration at Home) yang dulunya dikenal dengan Komsel dan pelayanan dalam ibadah setiap minggu.
1.4
Tujuan penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian
ini: •
Untuk menguji sejauh mana Wajib Pajak memahami PPh 21 pada jemaat GBI Jl. Adisutjipto 163 Rumah Pujian Yogyakarta? Jika Wajib Pajak paham, maka Wajib Pajak adalah jemaat yang taat dan patuh dengan Firman Tuhan dan bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai warga negara kepada pemerintah, dan sebaliknya.
8
1.5
Kegunaan penelitian 1
Bagi penulis Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis tentang keterkaitan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada dalam penelitian.
2
Bagi ilmu pengetahuan Hasil penelitian diharapkan dapat memberi data atau informasi mengenai hal tersebut sehingga bermanfaat bila diperlukan.
3. Bagi Dirjen Pajak Penelitian ini dapat menggambarkan sejauhmana pengenalan masyarakat akan PPh 21 serta perbedaan pengetahuan wajib pajak. Sehingga pemerintah dapat masukan strategi untuk mengurangi masalah yang ada.
