BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Program Diploma Hukum ini dibentuk untuk melahirkan calon-calon ahli madya yang profesional dan menguasai keahlian di bidang hukum yang mempunyai kecakapan serta pengetahuan di bidang pelayanan hukum (pararegal). Pararegal adalah seseorang yang bukan lulusan sarjana hukum melainkan ahli madya yang dibekaliteori profesi dan teori hukum selayaknya lulusan sarjana. Sehingga lulusan ahli madya hukum dapat mempunyai keahlian hukum dan perkantoran yang dapat membantu masyarakat yang berkepentingan di bidang hukum.Untuk mempersiapkan lulusan ahli madya tersebut, di tingkat akhir dari diploma hukum mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan Praktik Kerja Lapangan. PKL adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang merupakan sarana pengenalan di dunia kerja berkaitan dengan bidang mahasiswa. Penulis sebagai mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada program Studi Diploma 3 Hukum Universitas Gadjah mada memilih kantor Notaris-PPAT Burhanudin,S.H sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan, karena beliau termasuk Notaris–PPAT senior dan mempunyai pengalaman yang mumpuni di bidangnya. Dalam Praktik Kerja Lapangan penulis mengambil judul di bidang hibah dan perkreditan, karena pada saat ini pembangunan ekonomi berguna untuk mensejahterahkan rakyat. Hibah adalah suatu perjanjian cumacuma
1
2
tanpa adanya kontraprestasi yang dilakukan oleh pemberi hibah yang tidak dapat ditarik kembali dan penerima hibah menerima pemberian tersebut. Pemberian hak khusus terhadap benda-benda atas tanah terdapat peran PPAT untuk melakukan peralihan Hak. Pada dasarnya seseorang yang berhak menjual, memindah tangankan dan mengalihkan tanah adalah orang yang memegang hak. Dalam Pasal 8 ayat 1Undang-UndangNo. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa,"Pemberian hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan".5 Pemberian hak tanggungan dapat dilakukan dalam perkreditan tanpa adanya balik nama, atau dengan menjaminkan objek jaminan milik orang lain tetapi dengan menggunakan kuasa, akan tetapi pada kenyataannya bank tidak mau untuk memberikan pinjaman/hutang kepada debitur dengan objek hak tanggungan milik orang lain karena berkaitan dengan proses eksekusi, apabila debitur mengalami kredit macet. Kegiatan perkreditan merupakan salah satu aspek kegiatan bank yang banyak dilakukan oleh nasabah, namun mempunyai resiko risk asset karena asset tersebut dikuasai oleh pihaklain/pihak luar yaitu debitur. Hak tanggungan merupakan salah satu produk yang diberikan bank untuk membantu kelancaran debiturnya, pemberian pinjaman dengan hak tanggungan semestinya mempunyai perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman/kredit. Berkaitan dengan perlindungan hukum maka negara memberikan
5
Pasal 8 (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
3
jaminan hukum kepada semua pihak. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian untuk menjamin kepastian hukum pemerintah pada tanggal 9 April 1996 mengeluarkan Undang–Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan adanya Undang-Undang hak tanggungan maka, memperkuat terwujudnya tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak atas tanah serta hak-hak jaminan atas tanah. Mendapatkan pinjaman kredit maka, harus dibuat akta dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemberi dan penerima hak tanggungan apabila salah satu pihak melakukan tindakan-tindakan merugikan pihak yang lain.6 Misalnya, apabila A berhutang kepada bank dengan menjaminkan hak tanggungan berupa tanah seluas 200m². Apabila, A tidak dapat membayar kepada pihak bank. Maka bank atau kreditur dapat melakukan eksekusi dengan objek hak jaminan/objek hak tanggungan berupa tanah dengan luas 200m². Pelaksanaan eksekusi, debitur tidak perlu mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri melainkan dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan/objek hak tanggungan tersebut karena kreditur sudah mempunyai kewenangan atau hak dari objek hak jaminan milik debitur. Sebelum dilaksanakan lelang maka akan dibuat akta risalah lelang yang dibuat oleh Notaris. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk megetaui 6
Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm 5
4
bagaimana pemasangan hak tanggungan dengan objek hasil hibah dan hambatan yang dihadapi. Karena itulah penulis memilih judul "PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK HASIL HIBAH PADA PEMINJAMAN KREDIT DI BANK". Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir (TA), penulis akan memfokuskan pembahasan atau pokok bahasan mengenai perkreditan dengan menjaminkan hak tanggungan. B. TUJUAN 1. Tujuan Subjektif Tujuan subjektif bagi penulis adalah dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk memberikan pengalaman kepada penulis di dunia kerja dan nyata agar tidak menimbulkan kesenjangan antara teori dibangku kuliah dan praktik di dunia nyata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkulihan dan praktak kerja lapangan. 2. Tujuan Objektif Tujuan objektif bagi penulis adalah bahwa dengan perkembangan jaman, daya ekonomi masyarakatsemakin meningkat, banyak dikalangan masyarakat yang memanfaatkan fasilitas bank yaitu dengan pinjaman kredit kepada masyarakat guna menunjang kehidapan perekonomian masyarakat. Denganadanya kredit dimasyakat merupakan salah satu tujuan bank untuk mensejahterahkan masyakat.Untuk
itu
penulis
membuat
laporan
praktak
yang
berjudul
"PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK HASIL HIBAH PADA PEMINJAMAN KREDIT DI BANK". Adapun tujuan lain dalam
5
pengangkatan judul laporan praktik kerja lapangan adalah agar penulis megetahui proses hibah yang selanjutnya digunakan sebagai jaminan pada peminjaman kredit di bank. C. MANFAAT Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sangat bermanfaat bagi penulis, karena dapat memberikan pengalaman yang nyata bagi mahasiswa dan dapat mengetahui proses pemecahan masalah yang terjadi di duniakerja yaitu di kantor Notaris– PPAT, sehingga mahasiswa dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap profesi. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menumbuhkan rasa percaya diri dengan wawasan yang didapat di
bidang
hukum
guna
untuk
mengembangkan
karir
dimasa
dating.
Sehingga,mahasiswa memiliki gambaran langsung dunia kerja sebelum berada di dunia nyata. Penulis juga dapat mengetahui proses, serta prosedur pembebanan hak tanggungan dari hibah. D. KEASLIAN PENULISAN Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Fakultas
Hukum
Universitas
Gadjah
Mada.
Bahwa,
penulisan
mengenai,”PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK HASIL HIBAH PADA PEMINJAMAN KREDIT DI BANK” belum ada. Namun, demikian penulis menemukaan beberapa hasil penulisan mengenai pembebanan hak tanggungan, akan tetapi isi yang terdapat dalam penulisan berbeda. Penulis menjadikan penilitian tesebut menjadi
bahan rujukan untuk menyelesaikan
6
laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, penulisan yang dilakukan oleh Ishak Ismail Damanikpada Tahun 2011 dengan judul Tugas Akhir “Praktak Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Rangkaian Proses Peminjaman Atas Kredit Di Kabupaten Sleman”. Penulisan ini mengangkat permasalah mengenai implikasi penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di lingkukan kabupaten Sleman dalam peminjaman kredit dengan hasil praktak pemasangan hak tanggungan dengan menggunakan SKMHT di kabupaten Sleman serta kendala yang di hadapi dalam praktak pemasangan hak tanggungan.7 Kedua, penulisan yang dilakukan oleh Rosa Noviana Solichah pada Tahun 2011, dengan mengangkat judul “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan”. Penulisan inimengangkat permasalahan mengenai perjanjian kredit di bank dengan jaminan hak tanggungan serta kendala yang di hadapi oleh kreditur dan debitur dengan hasil mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan penyelesaian mengenai perjanjian kredit dengan memasang hak tanggungan serta prosedur yang harus dilakukan dalam peminjaman kredit di bank dengan hak jaminan.8 Dari kedua penulisan tersebut, secara substansial penulis menemukan perbedaan berkaitan dengan PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN DENGAN 7
Ishak Ismail Damanik, Praktek Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Rangkaian Proses Peminjaman Atas Kredit Di Kabupaten Sleman, Tugas Akhir,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011 8 Rosa Noviana Solichah, Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan,Tugas Akhir, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011
7
OBJEK HASIL HIBAH PADA PEMINJAMAN KREDIT DI BANK, dimana objek hak tanggungan atau perolehan objek yang akan dijadikan haktanggungan dalam proses
pemasangan hak melalui hibah dan waris. Hibah merupakan
perolehan suatu benda, yaitu tanah yang akan dijadikan hak tangungan/objek jaminan.
