BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian Di lihat dari sisi kepentingan, pemerintah sering mengemukakan alasan mempercepat peningkatan pembangunan, karena desakan untuk memenuhi prasyarat kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan siklus produksi nasional. Persoalannya adalah ketika prasyarat pertumbuhan ekonomi sampai ke masalah modal maka pengadaan infrastruktur bukan lagi sekedar besar nilai nominal yang dibutuhkan, tetapi menjadi masalah siapa yang harus dillibatkan dan seberapa besar keterlibatan masing-masing pihak. Sebab dalam keadaan di mana kemampuan dana pemerintah semakin terbatas, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Pengalaman menunjukan bahwa kecenderungan pemerintah menempatkan pembangunan ekonomi begitu dominan dari aspek-aspek lainnya telah berdampak pada kesenjangan sosial, kesenjangan antar daerah, pengangguran dan juga kemiskinan struktural. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan hanya dapat diakses oleh segilintir masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan terkonsentrasi pada kelompok-kelompok minoritas yang memiliki akses yang kuat kepada kekuasaan. Sementara sekelompok masyarakat yang mayoritas semakin termarginalkan, karena sangat lemah dan tidak memiliki akses yang kuat untuk melakukan bargaining power dan bargaining position dengan kelompok swasta dan pemerintah.
1
2
Untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi keinginan, kebutuhan, dan tuntutannya masih diperlukan campur tangan pemerintah melalui program khusus melibatkan banyak pihak. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendorong agar masyarakat dapat secara bertahap memiliki akses yang kuat dalam menyampaikan aspirasinya. Bahkan dalam kondisi
tertentu,
masyarakat
dapat
memiliki
akses
yang
kuat
untuk
mempenagaruhi pemenuhan kebutuhannya. Dalam
melaksanakan
tugas-tugas
pemerintah
itu,
maka
sebuah
pemerintahan negara mengelola berbagai dimensi kehidupan salah satu bidang perekonomian yang di dalamnya meliputi sub bidang perkoperasian. Dalam rangka memajukan daerah Kabupaten Subang dan kesejahteraan masyarakat, tidak ada pilihan lagi bagi pemerintah daerah untuk merespon keinginan masyarakat dalam memenuhi beragam keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan tujuan agar dapat diwujudkan secara lebih cepat kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara apa yang seharusnya (das sollen) dan apa yang senyatanya (das sien) di beberapa daerah di Kabupaten Subang di mana kemajuan-kemajuan dan peningkatan kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Subang belum dapat diwujudkan maksimal, bahkan ada kecenderungan masyarakat lapisan bawah di Kabupaten Subang semakin tidak berdaya dan juga semakin termarginalkan dalam suatu tatanan kehidupan, teutama kehidupan ekonominya. Pada saat ini persoalan ekonomi yang membelit masyarakat adalah kurangnya modal di bidang usaha,
3
terutama para pelaku usaha mikro dan kecil. Fenomena kurangnya modal para pelaku usaha mikro dan kecil, dimanfaatkan oleh para pemilik modal perorangan. Mereka berusaha meminjamkan modalnya kepada masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi atau kita kenal dengan nama rentenir (bank keliling). Di sini pemerintah daerah harus lebih meningkatkan perannya untuk mengantisipasi perkembangan rentenir, yaitu dengan lebih mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan cikal bakal berdirinya koperasi di daerah perdesaan. Diharapkan dengan adanya koperasi yang ada di setiap desa dapat mengkordinir kebutuhan permodalan masyarakat. Kesenjangan-kesenjangan harapan masyarakat dan kenyataan yang ada sebagaimana telah dikemukakan di atas akan berdampak lebih buruk jika pemerintah tidak antisipatif dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat dan persoalan pemerintah lainnya. Dampak yang secara pasti akan timbul adalah posisi masyarakat lapisan bawah akan semakin tidak berdaya, oleh karena masyarakat yang kondisi ekonominya lebih baik akan lebih mampu melakukan akses terhadap peluang-peluang yang terbuka pada saat ini. Dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan serta dalam rangka pengembangan dana tabungan dan perguliran modal usaha, maka pemerintah daerah Kabupaten Subang meluncurkan program/kegiatan Lumbung Ekonomi Desa (LED) mulai tahun 2006 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Subang nomor 26 Tahun 2006 yang direvisi kedalam Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2007 tentang pedoman umum pelaksanaan Lumbung Ekonomi Desa (LED).
4
Melalui Program LED dirumuskan kembali mekanisme upaya peningkatan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembagian partisipatif, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat pelaku ekonomi kecil dan mikro, ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya peningkatan dan pemberdayaan perekonomian. Lumbung Ekonomi Desa (LED) adalah lembaga penguatan ekonomi kerakyatan yang berada di Desa/Kelurahan dan kelompok tertentu yang bersifat gotong royong dengan manajemen terpadu dan terpercaya untuk mengembangkan tabungan dan modal usaha masyarakat sehingga terwujud keadilan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (pedoman umum pelaksanaan LED, 2007, pasal 1) Pelaksanaan
lumbung
Ekonomi
Desa
(LED
di
mulai
dengan
program/kegiatan dibentuknya LED sebagai lembaga ekonomi desa yang tersebar di 253 Desa)/Kelurahan se – Kabupaten Subang untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat pedesaan, tersalurkannya bantuan sosial/hibah untuk 253 LED untuk membantu usaha ekonomi rakyat pedesaan yang bercirikan gotongroyong, peningkatan tabungan masyarakat dan akumulasi volume kredit. Mulai tahun 2006 LED mulai dilaksanakan dengan melibatkan Camat setempat, Kepala Desa/Lurah setempat, unsur Badan Perwakilan Desa (BPD), unsur MUI Desa, unsur PKK desa, unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh pemuda, pengurus dan anggota LED adalah ibu-ibu PKK/posyandu/unsur majelis ta’lim.
5
Pemerintah daerah kabupaten subang mencanangkan LED yang berfungsi untuk membangun, mengembangkan, memberdayakan dan menguatkan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga dapat memperkokoh struktur ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sosisal rakyat pedesaan sertya perkotaan (pedoman umum pelaksanaan lumbung ekonomi desa, 2007, pasal 4) Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan LED, cakupan pembangunan ekonomi pedesaan di harapkan dapat menjangkau semua wilayah yang ada di Kabupaten Subang, efektifitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat di wujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka LED akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2013, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). LED mempunyai tujuan dan peran. Tujuan Lumbung Ekonomi Desa (LED) adalah untuk penguatan ekonomi, pemberdayaan serta pengembangan usaha
rakyat
dalam
kerangka
kegotong
royongan
untuk
mewujudkan
kesejahteraan yang beradilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan LED berperan : -
Secara aktif mengimplementasikan prinsip persatuan dan kesatuan rakyat melaui gerakan gotong royong dalam melakukan kesejahteraan.
6
-
Secara
aktif
mengembangkan
kesetiakawanan
sosial
dan
menanggulangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan dan atau perkotaan sehingga terwujud suasana hidup yang sehat, aman dan sejahtera. -
Secara aktif berusaha memecahkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial, serta berkemampuan mengembangkan berbagai sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.
-
Secara
aktif
membina
semangat
gotong
royong
rakyat
pedesaan/kelurahan. -
Secara aktif membina hubungan yang harmonis dan efektif dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan lumbung ekonomi desa (LED) (Pedoman umum LED, 2007)
Pada hakekatnya LED adalah gerakan pembangunan daerah yang berbasis kemasyarakatan dan merupakan strategi untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan/perkuatan bidang ekonomi masyarakat perdesaan/perkotaan serta harmonisasi kebijakan melalui program ini untuk menanggulangi perkembangan rentenir di masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya LED ini yang merupakan embrio koperasi yang pada akhirnya diharapkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan tidak meminjam modal usahanya ke bank keliling/rentenir. Sejak tahun 2006, pendirian Lumbung Ekonomi Desa (LED) di Kabupaten Subang belum menunjukan keberhasilan yang amat berarti. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah anggota LED, jumlah simpanan/tabungan
7
anggota dan jumlah modal usahanya. Hal ini bisa dilihat masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Subang Tabel 1.1 : Kk Miskin Kabupaten Subang Tahun 2011
Sumber : Subang dalam angka 2011
8
Tabel 1.2 : Pelaku Usaha Kecil di Kab. Subang tahun 2011
Sumber : Subang dalam Angka 2011
9
Berdasarkan data diatas, maka menjadi patokan dalam penelitian ini adalah data keluarga/pelaku usaha mikro yang diperoleh dari hasil verifikasi di kabupaten subang. Dimana keluarga miskin yang rata-rata adalah pelaku usaha mikro masih tinggi jumlah yang belum mendapat perhatian pemerintah daerah. Sehingga melalui implementasi kebijakan LED ini penulis mengetahui lebih dalam lagi bagaimana upaya yang sesuai dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Subang. Merujuk pada tujuan yang dicapai di atas, maka dalam studi ini penulis lebih menitiberatkan pada penguatan ekonomi pedesaan/keluarahan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Subang. Di mana melalui program Lumbung Ekonomi Desa (LED) ini, terdapat kegiatan-kegiatan yang didanai baik dari APBD maupun dari pertisifasi masyarakat. Adapun jenisjenis kegiatan Lumbung Ekonomi Desa (LED) di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut : -
Unit Tabungan Masyarakat Yaitu di mana LED menerima dana tabungan setiap bulan dari anggota minimal Rp. 5.000 atau sesuai kesepakatan anggota dan pengurus dalam rapat anggota tahunan (RAT).
-
Unit Pinjaman Modal Yaitu di mana LED menyalurkan/memberikan pinjaman modal kepada anggota dengan suku bunga maksimal 36 % pertahun atau sesuai kesepakatan anggota dan pengurus di dalam rapat anggota tahunan (RAT).
10
-
Unit Jasa Yaitu LED menerima pelayanan pembayaran listrik, telepon, dan air. Sebagai gambaran dana hibah dari APBD Kabupaten Subang yang sudah diberikan kepada LED sebagai berikut : Tabel 1.3 : Dana hibah untuk LED di Kabupaten Subang dari Tahun 2006 s/d 2011 No.
Tahun
Jumlah Dana Hibah
Jumlah LED Penerima Bantuan
1.
2006
560.000.000,-
253
2.
2007
717.000.000,-
107
3.
2008
1.687.000.000,-
169
4.
2009
1.888.000.000,-
170
5.
2010
2.095.000.000,-
177
6.
2011
1.379.000.000,-
109
Sumber : Data Diolah Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Subang Dari berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh LED memiliki kriteria tertentu yakni di utamakan di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Subang, lebih bermanfaat bagi pelaku usaha mikro, berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat dikerjakan oleh masyarakat dan didukung oleh sumber daya yang ada serta memiliki potensi pengembangan dan berkelanjutan. Dalam hal ini kriteria tersebut dijadikan dasar pelaksanaan program LED di Kabupaten Subang.
11
Namun pada kenyataannya muncul persoalan-persoalan dengan masih keberadaan program ini. Pertama, Hal ini ditandai dengan masih terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program, baik yang dilakukan oleh pelaksanan program maupun dari masyarakat sendiri. dengan kurangnya peran aktif dari para Pembina LED di Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugasnya baik dalam melaksanakan pembinaan kepada LED dan masyarakat, dimana seharusnya pembinaan dilakukan oleh pembina tingkat desa (dalam hal ini Lurah/Kepala Desa beserta perangkatnya) maupun Pembina tingkat kecamatan (Camat dan seluruh stafnya), tetapi pembinaan hanya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Subang. Kedua, Adanya penyalahgunaan wewenang dari pembina tingkat desa yaitu kades/lurah, dimana seringkali mereka melakukan pinjaman terhadap LED yang sangat besar yang ujungnya tidak ada pengembalian dan ada beberapa kades yang memakai dana LED tidak sesuai peruntukannya (operasional kegiatan desa). Selain itu masih banyak masyarakat yang berpartisifasi dalam pelaksanaan dilapangan karena belum memahami program tersebut, yaitu kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Pada sisi yang lain, indikasi kurangnya kinerja Pembina tingkat kabupaten terutama dalam memberikan arahan dan pembinaan administrasi kurang maksimal. Hal ini juga berakibat semakin kompleks karena pelaksanaan system manejerial yang berkaitan dengan pembinaan dan bantuan hibah serta dengan administrasi program yang belum optimal. Permasalahannya adalah bagaimana kebijakan LED (Lumbung Ekonomi Desa) tersebut dilakukan, apakah Program LED ( Lumbung Ekonomi Desa )
12
tersebut sudah efektif dalam arti on the track sesuai dengan Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Bupati Subang No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Lumbung Ekonomi Desa ( LED ) atau tidak. Pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik ( dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Subang ) merupakan salah satu isu sentral di dalam periode transisi kepemerintahan, dari pemerintahan terpusat ke pemerintahan desentralisasi ( otonomi daerah ). Sesuai dengan semangatnya, otonomi daerah dapat menciptakan iklim pembangunan nasional yang lebih efektif dan berkesinambungan. Evaluasi dapat memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan, tetapi dapat dicapai melalui tinjauan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan – tertentu dan target tertentu telah tercapai. Evaluasi juga memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada akhirnya evaluasi akan memberikan sumbangan pada aplikasi metode – metode analisis lainya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi ( William N. Dunn : 2003 : 609 – 111 ) Berkaitan dengan hal tersebut, evaluasi kebijakan yang telah dilakukan menjadi salah satu simpul penting di dalam menentukan derajat efektivitas dan berkelanjutan kegiatan dan program dilaksanakan oleh lembaga – lembaga publik ( dalam hal ini Dinas Kopeasi dan UMKM Kabupaten Subang ). Meningkatnya permintaan publik terhadap akuntabilitas kinerja lembaga sebagai hasil dari
13
perubahan lingkungan perekonomian, pertumbuhan media, serta semakin banyaknya komitmen dari para pelaksana kegiatan dan program yang berkaitan dengan kepentingan publik utnuk mengoptimalkan sumber daya pembangunan, tentunya merupakan justifikasi utama pentingnya pelaksanaan pengukuran kinerja di lembaga – lembaga publik tersebut. 1.2. Rumusan Masalah Masalah utama dari penelitian ini adalah bagaimana hasil pelaksanaan program Lumbung Ekonomi Desa ( LED ) dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan perekonomiaan masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang. Dari masalah pokok tersebut, dirumuskan ke dalam Rumusan Masalah sebagai berikut : “Bagaimana Evaluasi Program Lumbung Ekonomi Desa (LED) Di Kabupaten Subang”. 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1 Maksud Penelitian ini dilakukan dengan maksud memperoleh dan menganalisis fakta – fakta terkait kebijakan LED ( Lumbung Ekonomi Desa ) yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Subang. 1.3.2 Tujuan Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis : Pelaksanaan evaluasi Program Lumbung Ekonomi Desa ( LED ) dalam rangka
peningkatan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat
desa/Kelurahan di kabupaten Subang.
14
1.4. Kegunaan Penelitian 1.4.1 Kegunaan Teoritis a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan keilmuan
ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik yang
berkaitan dengan evaluasi program LED . b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memicu riset/penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan LED ( Lumbung Ekonomi Desa ) dalam kaitanya dengan kebijakan administrasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Subang. 1.4.2 Kegunaan Praktis a. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Subang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki program dan memberikan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Proram LED (Lumbung Ekonomi Desa). b. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapakan menjadi bahan referensi dalam memahami kebijakan Program LED (Lumbung Ekonomi Desa). c. Khusus bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam sekaligus dari segi teori dan praktiknya, khususnya berkaitan dengan Administrasi Publik, sehingga di peroleh pemahaman baru dalam Administrasi Publik mengenai evaluasi kebijakan LED ( Lumbung Ekonomi Desa )
15
dalam
rangka
peningkatan
dan
pemberdayaan
masyarakat Desa/Kelurahan di kabupaten Subang.
perekonomian
