BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemajuan sektor perekonomian di Indonesia memiliki dampak terhadap peningkatan
pertumbuhan
ekonomi
dan
peningkatan
taraf
hidup
masyarakat.Dewasa ini hampir tidak ada satu orang pun yang dapat melakukan usaha dengan mengandalkan dirinya sendiri, terutama apabila usaha tersebut tergolong ke dalam skala besar. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain karena keterbatasan sarana dan juga prasarana, keterbatasan skill (kemampuan). Ataupun karena tuntutan perkembangan usahanya yang semakin maju. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, berkembanglah apa yang dinamakan dengan hubungan kerjasama. Sebagai dasar dari hubungan kerjasama tersebut dibutuhkan apa yang dinamakan dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang merupakan dasar untuk membuat perjanjian pelaksanaan lebih lanjut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya
1 Universitas Sumatera Utara
2
menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar-menawar. 1 Berawal dari terjadinya perbedaan kepentingan para pihak akan dicoba dipertemukan melalui adanya kesepakatan dari para pihak. Oleh karena itu melalui hubungan perjanjian perbedaan tersebut dapat diakomodir dan selanjutnya dapat dibingkai dengan sebuah perangkat hukum sehingga dapat mengikat para pihak.Mengenai sisi kepastian hukum dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak dapat terakomodasi melalui suatu mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional. 2 Pada prinsipnya perjanjian kerjasama dibedakan dalam 3 pola yaitu 3 : 1.
Usaha Bersama (Joint Venture) Joint venture adalah merupakan bentuk kerjasama umum dapat dilakukan pada semua bidang usaha, dimana para pihak masing-masing menyerahkan model untuk membentuk badan usaha yang mengelola usaha bersama. Contohnya, para pihak bersepakat untuk mendirikan pabrik garment. Untuk mendirikan usaha tersebut masing- masing pihak menyerahkan sejumlah modal yang telah disepakati bersama, lalu mendirikan suatu pabrik. 4
2.
Kerjasama Operasi (Joint Operation) Joint operation adalah bentuk kerjasama khusus, di mana bidang usaha yang dilaksanakan merupakan bidang usaha yang merupakan hak atau kewenangan salah satu pihak. Bidang usaha itu sebelumnya sudah ada dan sudah
1
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.1. 2 Ibid.,hlm. 2. 3 Raimond Flora Lamandasa, Perjanjian Kerjasama, http://www.scribd.com/doc/3927962 /PERJANJIAN-KERJASAMA, diakses pada tanggal 26 Februari 2015. 4 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
3
beroperasi, dimana pihak investor memberikan dana untuk melanjutkan atau mengembangkan usaha yang semula merupakan hak atau wewenang pihak lain, dengan membentuk badan usaha baru sebagai pelaksana kegiatan usaha. 5 3.
Operasi Sepihak (Single Operational) Single operational merupakan bentuk kerjasama khusus di mana bidang usahanya berupa "bangunan komersial". Salah satu pihak dalam kerjasama ini adalah pemilik yang menguasai tanah, sedangkan pihak lain, investor, diijinkan untuk membangun suatu bangunan komersial diatas tanah milik yang dikuasai pihak lain, diberi hak untuk mengoperasikan bangunan komersial tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan pemberian fee tertentu selama jangka waktu operasi dan setelah jangka waktu operasi berakhir investor wajib mengembalikan tanah banguan komersial di atasnya kepada pihak pemilik yang menguasai tanah. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas namun disesuaikan dengan
kebutuhan para pihak yang mengadakan perjanjian ini, dan lahirnya perjanjian ini merupakan praktik nyata dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi :“Semua perjanjian diatur secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 6 Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yaitu untuk : 7
5
Ibid. Salim H.S, Hukum Kontrak Teori&Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 9. 7 Ibid. 6
Universitas Sumatera Utara
4
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian, b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Adanya kebebasan berkontrak merupakan “roh” dan “napas” dalam sebuah perjanjian, yang secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian diharapkan adanya perjanjian yang adil dan seimbang bagi para pihak. 8 PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang
penyelenggaraan
dan
pengusahaan
jasa
kepelabuhanan,
serta
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 9 Pelabuhan sebagai tumpuan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam penunjang
penyelenggaraan
pengangkutan
laut.Kapal-kapal
membutuhkan
pelabuhan sebagai tempat bertambat dan berlabuh untuk melakukan kegiatannya yang meliputi bongkar muat barang, menaikkan dan menurunkan penumpang. 10 Selama kapal berada dalam suatu pelabuhan tidak hanya melakukan pekerjaan bongkar dan muat saja, tetapi kapal juga akan mengurus pergantian surat-surat izin, mengisi bahan bakar, reparasi, dll. Untuk memenuhi kebutuhan8
Agus Yudha Hernoko, Op. Cit.,hlm. 2. Profil PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), http://portal.inaport1.co.id, diakses pada tanggal 20 Februari 2015. 10 Elfrida Gultom, Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 60. 9
Universitas Sumatera Utara
5
kebutuhan kapal yang bermacam-macam suatu pelabuhan harus mempunyai perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan oleh kapal untuk memasuki pelabuhan tersebut dikarenakan suatu keperluan. 11 Suatu pelabuhan yang dikelola dengan efisien serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai (sufficient) akan membawa keuntungan dan dampak positif bagi perdagangan dan perindustrian dari hinterland tempat pelabuhan tersebut berada. Sebaliknya adanya perdagangan yang lancar dan perindustrian yang tumbuh dan berkembang, membutuhkan jasa pelabuhan yang semakin meningkat yang akan mengakibatkan perkembangan pelabuhan. 12 Untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap pengguna jasa pelabuhan dan mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan, PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama sesuai anggaran dasar perusahaan yang salah satunya adalah sebagai penyedia dan atau pelayanan air minum di pelabuhan.Dalam pengembangan usaha kepelabuhanan tersebut, tidak semua dapat dikelola sendiri karena dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan perseroan adalah melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain, yaitu dengan PT. Metito Indonesia. PT. Metito Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
pengelolaan
dan
pengolahan
air
(water
treatment
plant)
untukmenghasilkan air minum yang memenuhi standar kesehatan atau WHO, penyaluran peralatan pengolahan air, limbah dan bahan kimia. 13
11
Ibid.,hlm. 62. Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005,
12
hlm.180. About Us, www.metito.com, diakses pada tanggal 20 Februari 2015.
13
Universitas Sumatera Utara
6
Hubungan kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Metito Indonesia dituangkan dalam suatu perjanjian dengan skema joint operation dan dengan sistem sharing pendapatan dari total penjualan air minum ke kapal, umum dan industri. Perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Metito Indonesia mengenai pengusahaan air minum di Pelabuhan Belawan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian, karena telah dibuat dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Metito Indonesia merupakan perjanjian yang tertulis. Dimana isi dari perjanjian kerjasama tersebut merupakan ketentuan dan persyaratan yang telahdisepakati oleh kedua belah pihak sebagai hasil perundingan ataupun negosiasi antara para pihak yang membuatnya.Untuk pelaksanaan serta pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama tidak akan menyimpang dari isi perjanjian kerjasama dan bila dianggap perlu dapat ditunjuk pejabat yang mewakili untuk bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama. Dengan demikian terlihat jelas bahwa suatu perjanjian diperlukan untuk menjaga para pihak dalam melaksanakan kegiatan kerjasama dapat terjaga atau adanya suatu kepastian hukum.Untuk menjadikan pelaksanaan kegiatan kerjasama
Universitas Sumatera Utara
7
aman dan tentram maka diperlukan suatu perangkat hukum yaitu perjanjian kerjasama. 14 Dengan adanya suatu perjanjian kerjasama maka akan menjadi suatu pengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian membuktikan adanya hubungan hukum diantara para pihak merupakan sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu apabila terdapat perselisihan ataupun sengketa dapat diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang melanggar. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perjanjian khususnya perjanjian kerjasama operasi pengusahaan air minum di Pelabuhan Belawan antara PT. Pelindo I (Persero) dengan PT. Metito Indonesia, mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, dan bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang akan dituangkan dalam skripsi yang
berjudul : “Perjanjian
Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum di Pelabuhan Belawan antara PT. Pelindo I (Persero) dengan PT. Metito Indonesia”. B. Permasalahan Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini meliputi halhal sebagai berikut : 1.
Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi pengusahaan air minum di Pelabuhan Belawan antara PT. Pelindo I dengan PT. Metito Indonesia?
14
Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm.19.
Universitas Sumatera Utara
8
2.
Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama operasi pengusahaan air minum di Pelabuhan Belawan antara PT. Pelindo I dengan PT. Metito Indonesia?
3.
Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama operasi Pengusahaan Air Minum di Pelabuhan Belawan antara PT. Pelindo I dengan PT. Metito Indonesia?
C. Tujuan Penulisan Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu : 1.
Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi pengusahaan air minum di Pelabuhan Belawan antara PT. Pelindo I dengan PT. Metito Indonesia.
2.
Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama operasi pengusahaan air minum di Pelabuhan Belawan antara PT. Pelindo I dengan PT. Metito Indonesia.
3.
Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama operasi pengusahaan air minum di Pelabuhan Belawan antara PT. Pelindo I dengan PT. Metito Indonesia.
D. Manfaat Penulisan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 1.
Secara teoritis yaitu, untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi pengusahaan air
Universitas Sumatera Utara
9
minum, dan pertanggungjawaban serta penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama operasi tersebut. 2.
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) maupun bagi pihak PT. Metito Indonesia baik dalam hal pembuatan perjanjian kerjasama maupun pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perjanjian, khususnya tentang perjanjian kerjasama.
E. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul“Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum Di Pelabuhan Belawan Antara PT. Pelindo I Dengan PT. Metito Indonesia”.Hal ini telah disetujui oleh Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan telah melalui tahap pengujian kepustakaan. Berdasarkan pengamatan dan pengecekan judul di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, materi yang dibahas dalam penelitian ini belum pernah dijadikan judul maupun dibahas dalam skripsi yang sudah ada lebih dulu, sehingga judul yang bersangkutan layak untuk di teliti dan pokok permasalahan serta pembahasan dalam skripsi ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Adapun judul skripsi yang telah ada di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara adalah : Nama
: Benizar Husni
Nim
: 090200096
Universitas Sumatera Utara
10
Judul
: Analisis hukum tentang perjanjian kerjasama operasional mengenai pengoperasian Pesawat Merpati MA-60
Nama
: T. Syahnuzha Kemala
Nim
: 100200345
Judul
: Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara KUD. Karya Tani dengan PT. Surya Panen Subur tentang jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit
Apabila ditemukan nantinya ada kesamaan dengan penelitian lainnya maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya baik dalam hal judul maupun pembahasan. F. Metode Penelitian Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. 15Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. 16
15
Koenjtaraningrat, Pengantar Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 2009, Hlm. 37. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38. 16
Universitas Sumatera Utara
11
Metodologi memiliki peranan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu diantaranya : 17 1. Menambah
kemampuan
para
ilmuwan
untuk
mengadakan
atau
melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lengkap. 2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal – hal yang belum diketahui. 3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner. Skripsi merampungkan penyajian agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah sehingga diperlukan data yang relevan dengan skripsi ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan ini maka penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1.
Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian
yuridis normatif.Penelitian yuridis normatif adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Karena penyusunan skripsi ini juga melalui proses penelitian lapangan, maka penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan yang berasal dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuisoner. Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi inidilakukan melalui wawancara langsung dengan legal staff di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).
17
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7.
Universitas Sumatera Utara
12
2.
Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat
didalam tujuan penyusunan bahan skripsi, maka jenis penulisan yang diterapkan adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). a.
Penelitian Kepustakaan (Library Research) Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan studi dokumen dari berbagai sumber yang dianggap relevan, antara lain perusahaan terkait dengan perjanjian kerjasama operasi yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum sekunder yang berupa artikel, jurnal ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum perikatan didapat melalui Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
b.
Penelitian Lapangan (Field Research) Sebagai data penunjang dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer guna akurasi terhadap hasil yang dipaparkan, yaitu berupa wawancara.Wawancara dilakukan sebagai alat pengumpulan bahan hukum tambahan selain daripada bahan hukum yang didapatkan dari perpustakaan.Wawancara dilakukan dengan informan yang dipandang bersangkutan, yaitu dengan pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan.
3.
Lokasi Penelitian
Universitas Sumatera Utara
13
Penelitian ini dilakukan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang berkedudukan hukum di Jl. Krakatau Ujung No.100 Medan Oleh karena itu, penulis memperoleh bahan hukum dari lokasi penelitian yang dimaksud. 4.
Jenis Data Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder dan data primer. a. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara melalui wawancara langsung dengan legal staff di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). b. Data Sekunder Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap segi-segi hukum perjanjian kerjasama. Selain itu tidak menutup kemungkinan diperoleh melalui bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahanbahan hukum tersebut berupa: 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi seluruh peraturan perundangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian antara lain terdiri atas : a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
Universitas Sumatera Utara
14
c) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan; 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu hasil karya ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini yang berisikan informasi tentang bahan primer berupa tulisan artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan buku buku terkait dengan hukum perikatan, khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian. 3) Bahan Hukum Tersier, digunakan untuk berbagai hal dalam penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan dari bahan hukum primer khususnya kamus hukum. G. Sistematika Penulisan Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Tulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diperinci lagi dalam sub bab, adapun kelima bab itu terdiri dari : BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penulisan pemilihan judul yang dipilih oleh penulis serta hal-hal yang
mendorong
penulis
tertarik
mengangkat
judul
yang
bersangkutan, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
15
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN Pada bab ini memabahas tentang pengertian sebuah perjanjian, syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, unsur-unsur sebuah perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan asas-asas perjanjian.
BAB III
KEDUDUKAN
PARA
PIHAK
DALAM
PERJANJIAN
KERJASAMA OPERASI (KSO) Pada bab ini akan dibahas tentang profil PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT. Metito Indonesia, hakikat keadilan dalam perjanjian kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama operasi (KSO) sebagai dasar hukum perikatan diantara para pihak. BAB IV
PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PENGUSAHAAN AIR MINUM DI PELABUHAN BELAWAN ANTARA PT. PELINDO I DENGAN PT. METITO INDONESIA. Pada bab ini diuraikan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi pengusahaan air minum di Pelabuhan Belawan antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Metito Indonesia, hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama dan bagaimana penyelesaian atau solusi apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama yang dimaksud.
BAB V
PENUTUP Bab ini adalah bagian terakhir yang merupakan kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran dari penulisan ini. Dalam bab ini akan ditentukan saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam
Universitas Sumatera Utara
16
perjanjian kerjasama operasi pengusahaan air minum di pelabuhan belawan antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Metito Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
