BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemilihan umum adalah salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas serta bertanggungjawab untuk mensejahterakan rakyat. Tahun 2014 merupakan tahun politik karena di tahun inilah rakyat Indonesia menyelenggarakan kembali pesta demokrasi yakni pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan tentunya pemilihan langsung Presiden dan wakil Presiden yang merupakan kali ketiga Di Indonesia dilaksanakannnya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden setelah sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2004 dan 2009, tidak terkecuali
bagi warga masyarakat Kota Surakarta terlebih
masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon. Ditengah hingar bingar pemilu 2014, ada suatu kategori kelompok pemilih yang menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh lagi. Kelompok ini adalah etnis keturunan Arab (etnis Arab) yang terdapat dikota Solo yang berdomisili di Kecamatan Pasar Kliwon. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dimana hubungannya dengan demokrasi partispasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu juga berkaitan erat
1
dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara yaitu hak untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih bebas menggunakan haknya tersebut sesaui dengan kehendaknya. Dia bebas menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya tanpa ada rasa takut atau paksaan. Pemilu adalah cara dan sarana untuk menentukan orang–orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan atau dengan kata lain merupakan suatu sarana untuk rekruitmen pejabat politik yaitu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten dan kota. Dalam konteks inilah Pemilu Presiden 2014 menjadi tonggak awal bagi pergantian kepemimpinan nasional yang berlangsung secara lebih demokratis. Partisipasi Politik Dalam Pilpres tahun 2014 di Kota Solo merupakan pencapaian partisipasi politik yang paling tinggi dibandingkan dengan Pilpres tahun 2009 dan Pilpres tahun 2004. Dalam Pilpres tahun 2004 pada putaran pertama angka partisipasi 78,2 % dengan angka golput sekitar 21,8 %sedangkan pilpres 2004 pada putaran kedua partisipasi 76% dengan angka golput 24%, Pada pilpres tahun 2009 partsipasi sebesar 76,26 % sedangkan angka golput mencapai 23,74 %. Pada pilpres tahun 2014 peningkatan partispasi masyarakat menjadi 81,23 % dengan angka golput hanya 18,77 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :1
1
Diolah dari data dari KPU Surakarta Tahun 2014
2
Tabel 1.1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan pada PILPRES 2014
Kecamatan
Jumlah Pemilih
Pengguna
Hak Tidak
Pilih (Partisipasi
menggunakan Hak pilih
Laweyan
75.238
59.726 (79,4%)
15.512 (20,6%)
Serengan
40.468
32.672 (80,8)%
7.796 (19,2 %)
Pasar Kliwon
64.440
51.287 (79,6%)
13.153 (20,4 %)
Jebres
108.231
89.780 (83%)
18.451 (17 %)
Banjar Sari
131.180
107.346 (82 %)
23.834 (18 %)
Sumber : Data KPUD Solo 2014
Kecamatan Pasar Kliwon merupakan kecamatan dikota Solo yang merupakan domisili etnis keturunan Arab. Persebaran warga keturunan Etnis keturunan Arab
berdasarkan data monografi tahun 2014 di Kecamatan
Pasar Kliwon dapat dilihat dalam tabel berikut :
3
Tabel 1.2. Daftar Persebaran Warga Keturunan Di Kecamatan Pasar Kliwon No
Kalurahan
Keturunan Cina
Keturuan Arab
1
Joyosuran
185
409
2
Semanggi
103
13.681
3
Pasar Kliwon
-
1775
4
Gajahan
189
-
5
Baluwarti
-
-
6
Kampung Baru
74
-
7
Kedung Lumbu
680
672
8
Sangkrah
-
-
9
Kauman
94
36
Sumber : Data Monografi Kecamatan Pasar Kliwon Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa warga keturuan Arab banyak berdomisili diKelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, dan Kedung lumbu. Perkiraan jumlah penduduk tersebut mengindikasikan bahwa komunitas keturuan arab diKecamatn Pasar Kliwon dari total Penduduk Pasar Kliwon
sebesar 84.989 jiwa dengan etnis keturunan Arab sebesar 16.573
jiwa atau sebesar 19,5 % dari jumlah Keseluruhan Penduduk di Kecamatan Pasar Kliwon. Masyarkat Etnis Arab merupakan etnis yang juga selayaknya diperhitungkan dalam kancah perpolitikan baik nasional maupun daerah. Dasar ketertarikan penulis dalam studi penelitian ini , yakni penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana partisipasi politik masyarakat
4
keturunan Arab
dalam pemilu presiden tahun 2014 di Kecamatan Pasar
Kliwon Kota Surakarta. Walaupun angka Partisipasi Politik dalam Pilpres tahun 2014
dikota solo berkisar 81, 23 % namun partisipasi politik di
Kecamatan Pasar Kliwon masih dibawah angka rata-rata partisipasi politik Kota Surakata yaitu hanya sebesar 79,6%. Bahkan angka partisipasi etnis keturunan Arab dalam Pilpres Tahun 2014 hanya berkisar 73,88 %. Berdasarkan data-data tersebut, menjadi relevan untuk melakukan kajian diseputar partisipasi politik etnis keturunan Arab mengenai bagaimana partispasi politik etnis keturunan Arab dalam Pilpres 2014 di Kecamatan Pasar Kliwon.
B. Masalah Penelitian Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana bentuk dan sifat partisipasi politik etnis keturunan Arab dalam Pilpres 2014 di Kecamatan Pasar Kliwon?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendiskripsikan bagaimana bentuk dan sifat partisipasi politik etnis keturuan Arab dalam Pilpres tahun 2014 di Kecamatan Pasar Kliwon.
5
D. Kerangka Teori 1. Partisipasi Politik Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Menurut Ramlan Surbakti
yang
dimaksud
partisipasi
politk
adalah
keikutsertaan
warganegara biasa dalam menentukan sagala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.2 Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil
bagian dalam proses pembentukan
kebijakan umum.3 Partisipasi politik dalam artian luas merupakan ciri dari sebuah politik modern. Istilah partisipasi pada umumnya digunakan dalam kaitanya dengan perilau, sikap, presepsi yang merupakan syarat untuk adanya partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam hubungannya dengan negara berkembang memberi tafsiran bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal, atau illegal, efektif atau tidak efektif . 4
2
Ramlan Surbakti, Memahami ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Indonesia,2007 hal 140. Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politk, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 hal 367 4 Samuel P Huntington dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta, 1994 hal. 4 3
6
Miriam Budiarjo secara umum mengartikan partispasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).5 Berbagai definisi partisipasi dari para pakar ilmu politik tersebut diatas, secara eksplisit mereka memaknai partisipasi politik yang bersifat personal dari setiap warga Negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan kebijakan publik. Selanjutnya secara eksplisit, Huntington dan Nelson membedakan sifat partisipasi politik ke dalam dua karakter, yaitu: a. Partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela. b. Partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan dan disponsori oleh Pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan.6 Berangkat dari gagasan mengenai partisipasi politik tersebut diatas maka, dapat dikatakan bahwa sifat partisipasi politik dapat dibedakan dalam dua hal. Pertama, partisipasi dalam warga masyarakat dalam keadaan sadar dalam hal untuk memperjuangkan hak otonom masyarakat yang tanpa didorong oleh kekuatan diluar diri individu atau partisipasi politik tidak berdasarkan mobilisasi yang dilakoni baik oleh 5
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 hlm .376 6 Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, op.cit, Hal. 11
7
aktor maupun pemerintah. Kedua, partisipasi politik yang dimobilisasi atau digerakkan oleh aktor-aktor politik, sehingganya partisipasi politik lebih bersifat semu bukan berpartisipasi dalam keadaan sadar.
2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi dengan asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi, orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mepengaruhi hidupnya. Keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan
dan
pelaksanaan
keputusan.
Maka
partisipasi
berarti
keikutsertaan warga Negara biasa atau tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif.7 7
Ramlan Surbakti, Op.cit
8
“Partisipasi aktif merupakan mencakupi semua kegiatan Warga Negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan umum, untuk mengajukan alternative kebijakan umumyang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan dengan demikian saja setiap keputusan pemerintah.” Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kekuasaan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga Negara.8 Dalam buku Perbandingan Sistem Politik Indonesia yang dikutip oleh Mas Oed dan Mac Andrew 1981. Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu: a. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern b. Partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner.
8
Sudjono Sastroatmojo, Perilaku Politik, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995. Hal 74
9
Adapun rician dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat ada tabel berikut: Tabel 1.3. Bentuk Partisipasi Politik Konvensional
Non- Konvensional
1. Pemberian Suara
1. Pengajuan petisi
2. Diskusi politik
2. Berdemonstrasi
3. Kegiatan Kampanye
3. Konfrontasi
4. Membentuk dan bergabung
4. Mogok
dalam kelompok kepentingan
5. Tindakan kekerasan politik
5. Komunikasi individual
harta benda (pengeboman,
dengan pejabat politik dan administrative
pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (Penculikan, Pembunuhan) 7. Perang Grilya dan revolusi
Sumber : Almond dalam Mas’Oed dan Mac Andrews ( 1981 ) dikutip dari dalam buku DR. Damsar. 9 Berdasarkan pendapat dari Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik data dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik. 9
Damsar Prof, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010 hal 186
10
Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partsispasi pasif. Partsipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya , kegiatan yang termasuk dalam kategori partsipasi pasif ssberupa kegiatan-kegiatan yang mentaati
pemerintah, menerima, dan melaksanakan apa saja setiap
keputusan pemerintah.10 Sementara itu, Milbart dan Goel membedakan Partsipasi Politik menjadi beberapa kategori.11 Pertama, apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, Gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Keempat pengritik, yaitu orang-orang yang berpartsispasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Samuel Hutington dan Joan M Nelson menemukan lima bentuk partisipasi pemilih dalam politik. Pertama, electoral activity (kegiatan pemilihan) yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Termasuk kategori ini adalah ikut memberikan sumbangan, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye 10 11
Ramlan Surbakti.op.cit.142 Ibid hal 143
11
sebuah partai politik, mengajak seseorang mendukung dan memiliki sebuah nama atas nama tertentu, memberikan suara dalam pemilu, mengawasi pelaksanaan pemilu, menilai calon-calon yang diajukan dan seterusnya. Kedua, lobbying yaitu tindakan seseorang ataupun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat ataupun tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan ataupun untuk mobilisasi dukungan tertentu yang hendak ditangani pleh pemerintah atau dewan. Ketiga, organizational activity, keterlibatan warga masyarakat dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pemimpin, aktivis ataukah sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Keempat, contracting yaitu partisipasi yang dilakukan warganegara dengan secara langsung (mendatangi ketempat bertugas, menghubungi lewat telepon pejabat pemerintah ataupun tokoh politik baik dilakukan secara individual maupun kelompok orang yang sedikit jumlahnya.
Kelima,
violence
adalah
cara-cara
kekerasan
untuk
mempengaruhi pemerintahan juga dapat dimasukkan dalam kategori partisipasi politik, hanya saja ditempuh untuk mempengaruhi pemerintah dengan melakukan pengrusakan terhadap barang ataupun individu.12
12
Samuel, op.cit , hal 16-17
12
Partisipasi politik pada negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataanya dengan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara lain, dengan kata lain tidak semua warga negara ikut dalam proses politik. Faktor-faktor yang diperkirakan dengan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintahan. Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warganegara baik hak-hak politik, hak ekonomi, maupun hak-hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain itu kesadaran warga negara terhadap kewajibannya dalam sistem politik, kehidupan sosial dan kewajiban lain ikut memberiakn pengaruh terhadap tinggi rendahnya seseorang dalam berpolitik. Faktor pertama itu sebenarnya juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya, dan menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungannya. Faktor kedua menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap
kebijakan-kebijakan
maupun
terhadap
pelaksanaan
pemerintahannya. Penialain itu merupakan rangkaian dari kepercayaanya, baik yang menyangkut apakah pemerintah itu dapat dipercaya atau tidak maupun apakah pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak. 13
13
Ibid hal 144
13
Sedangkan Milbart menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang berpartisispasi politik, antara lain : 1. Sejauh mana orang menerima perangsang politik. Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartsispasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisispasi dipengaruhi oleh karena sering mengikuti diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi formal 2. Faktor karaktersitik kepribadian seseorang Orang-orang
yang
berwatak
sosial
yang
mempunyai
kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya hankamrata biasanya mau terlibat dalam aktiviats politik. 3. Karakteristik sosial seseorang Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang terhadap politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilainilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.
14
4. Keadaan Politik Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratsi orang merasa lebih nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi aktivitas-aktivitas politik
brutal
dan
kekerasan
dengan
sendirinya
menjauhkan
masyarakat dari wilayah politik.14 3. Pengertian Etnis Etnis dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berkenaan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Sedangkan
menurut Ariyuno Sunoyo dalam Kamus
Antropologi, bahwa : “Etnis adalah suatu kesatuan budaya dan territorial yang tersusun rapi dan dapat digambarkan ke dalam suatu peta etnografi.15 Etnik atau etnis dalam
bahasa Yunani mengacu pada suatu
pengertian. Setiap kelompok memiliki batasan-batasan yang jelas untuk memisahkan antara satu kelompok etnis dengan etnis lainnya. Menurut Koentjaraningrat, konsep yang tercakup dalam istilah etnis adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan
14 15
Sudijono Sastroatmodjo,op.cit. hal 92-94 Ariyuno Sunoyo, Kamus Antropologi, Jakartam Antropologi Press, 1985
15
kebudayaan, sedangkan kesadaran dan
identitas seringkali dikuatkan
oleh kesatuan bahasa juga.16 Suku bangsa yang sering disebut etnik atau golongan etnik mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri karakteristiknya. Ciri-ciri tersebut terdiri dari: 17 a. Memiliki wilayah sendiri b. Mempunyai struktur politik sendiri berupa tata pemerintahan dan pengaturan kekuasaan yang ada c. Adanya bahasa sendiri yang menjadi alat komunikasi dalam interaksi d. Mempunyai seni sendiri (seni tari lengkap dengan alat-alatnya, cerita rakyat, seni ragam hias dengan pola khas tersendiri) e. Seni dan teknologi arsitektur serta penataan pemukiman f. Sistem filsafat sendiri yang menjadi landasan pandangan, sikap dan tindakan g. Mempunyai sistem religi (kepercayaan, agama) sendiri Etnisitas secara substansial bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya tetapi keberadaanya terjadi secara bertahap. Etnisitas adalah sebuah proses kesadaran yang kemudian membedakan kelompok kita dengan mereka. Basis sebuah etnisitas adalah berupa aspek kesamaan dan kemiripan dari berbagai unsur kebudayaan yang dimiliki, seperti misalnya adanya kesamaan dan kemiripan dari berbagai unsur kebudayaan yang 16
17
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Cjambatan, 1982, hal 58. Payung Bangun, Sistem Sosial Budaya Indonesia, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik UKI, 1998, hal 63.
16
dimiliki, ada kesamaan structural sosial, bahasa, upacara adat, akar keturunan, dan sebagainya. Berbagai ciri kesamaan tersebut, dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu berperan dan dianggap biasa. Dalam kaitannya, etnisitas menjadi persyaratan utama bagi muculnya strategi politik dalam membedakan “kita” dengan “mereka”.18 Ada tiga pendekatan teoritis utama dalam melihat fenomena etnisitas ini yaitu Primordialisme melihat fenomena etnis dalam kategorikategori sosio-biologis. Pendekatan ini umumnya beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarekteristikan oleh gambaran seperti kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial yang memang disadari secara objek sebagai hal yang “given” dari sananya dan tidak bisa dibantah. Pedekatan Konstruktif memandang identitas etnis sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks, manakala batasan-batasan simbolik terus menerus membangun dan dibangun oleh manfaat mitologi, suatu hitungan sejarah dari bahasa dan pengalaman masa lalu. Pendekatan Ketiga, instrumentalia lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras dan bahasa.19 Dari beberapa macam argumentasi mengenai etnis tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa yang mana etnis Keturunan Arab
18
Ivan , A. Hadar, “ Etnisitas dan Negara Bangsa”, Kompas, 29 Mei 2000. 19 Abadilah Ubed.2002. Politik Identitas Etnis. Magelang :Indonesiatera.
17
merupakan etnis dalam pengertian primordialisme melihat fenomena etnis dalam kategori-kategori sosio-biologis. 4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PILPRES) Pemilihan umum merupakan salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas serta bertanggungjawab untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini nampaknya sejalan dengan undangundang No. 8 tahun 2012 yang menyebutkan, pemilihan umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu adalah
arena
kompetisi
untuk
mengisi
jabatan-jabatan
politik
dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dalam hal ini mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkal. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta
18
tujuan dari demokrasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangnya otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melelui pemilu.20 Pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum.21 Pertama,
sebagai
mekanisme
untuk
menyeleksi
para
pemimpin
pemerintahan dan alternaitf kebijakan umum. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang beraulat, tetapi pelaksanaanya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Untuk menentukan alternative kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah biasanya yang menyangkut yang prinsipil beberapa Negara menyelenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyelesaian kebijakan. Kedua, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan atas anggapan di dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang tidak hanya berbeda, tetapi juga kadang-kadang saling bertentangan, dan dalam system demokrasi 20
Sigit pamungkas, perihal pemilu, Yogyakarta: Lab Jur Ilmu pemerintahan UGM, 2009, hal 3-4 21 Philips, W. Shively. Power and Choice : An Introduction to Political Science, New York : Random House, 1987 hal. 138-147
19
perbedaan atau pertentangan kepentingan tidak diselesaikan dengan kekerasan, melainkan melalui proses musyawarah (deliberation). Ketiga, pemilihan
umum
merupakan
sarana
memobilisasikan
dan/atau
menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal yang ketiga ini tidak hanya berlaku di Negara-negara berkembang, tetapi juga di Negara-negara yang menganut demokrasi liberal (Negara-negara industri maju), kendati sifatnya berbeda. Pemilihan umum adalah suatu contoh partisipasi politik yaitu kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada hakekatnya pemilihan umum merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat untuk menjalankan kedaultan rakyat. Sangat bermaknanya pemilu bagi semua orang, maka pemilihan yang menjadi indikator demokratisnya suatu Negara. Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk melalui mekanisme pemilihan umum maka ketelibatan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai energy demokrasi itu sendiri. Pemilihan
umum
dengan
makna
demokratisnya
adalah
tempat
berkompetisinya partai politik yang secara umum dapat menjadi tempat pembelajaran bagi elit dan komponen bangsa lainnya. Selain itu pemilihan umum juga terkait dengan peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan kepada kandidat dan partai politik yang ada.22 22
Doni Hendrik. Perilaku Memilih Etnis Cina dalam Pemilu tahun 1999, Padang 2003, hal 52
20
Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebut pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adapun tahapan penyelenggaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi : 1. Tahapan Sebelum Pemberian Suara yaitu meliputi : a. Penyusunan daftar pemilih b. Pendaftaran bakal calon Pasangan c. Penentapan Pasangan calon d. Masa Kampanye e. Masa Tenang 2. Tahapan Pemungutan atau penghitungan suara 3. Tahapan Setelah Pemungutan Suara yang meliputi : a. Penentapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden b. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil presiden Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat disampaikan bahwa partisipasi politik dalam pemilihan Presiden dapat dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahap sebelum pemilihan Presiden, tahap pada saat pemilihan presiden dan tahap setelah pemilihan presiden.
21
E. Definisi Konseptual dan Operasional 1. Definisi Konseptual a. Partisipasi politik adalah sebagai partisipasi politik etnis Keturunan Arab dalam Pemilihan Presiden secara langsung tahun 2014. b. Etnis Keturunan Arab yang mempuyai hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih pemilu Presiden tahun 2014.
2. Definisi Operasional Berdasarkan landasan teori diatas, definisi operasional dari Partisipasi politik etnis keturunan Arab kedalam Tahap Sebelum Pemberian Suara, Tahap Pemberian Suara dan Tahap Setelah Pemberian Suara.
F. Metodologi Penelitian 1. Kebutuhan Data Adapun kebutuhan data yang diperlukan antara lain : a. Data statisitik jumlah penduduk sebuah daerah pemilihan, sebaran penduduk, jenis pekerjaan, data pemilih aktif di Kecamatan Pasar Kliwon . b. Karakteristik pemilih dan wilayah dalam pemilu presiden tahun 2014. c. Karakteristik penduduk etnis Keturunan Arab di Kecamatan Pasar Kliwon.
22
d. Jumlah, aktivitas dan sebaran-sebaran etnis keturunan Arab diPasar Kliwon. e. Media-media politik yang berkaitan dengan penelitian. f. Bentuk-bentuk kebijakan pemerintah
yang berhubungan dengan
masyarakat yang disusun dan diimplementasikan untuk memberi respon terhadap Partisipasi Pollitik Etnis Keturunan Arab dalam Pilpres 2014. g. Data-data KPUD Kota Surakarta yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pilpres tahun 2014. 2. Jenis Data dan Sumber Data a. Data primer Data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden melalui jawaban atas pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti dalam bentuk kuisioner, wawancara mendalam baik pada responden maupun informan b. Data-data sekunder Data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jenis data ini berupa dokumen-dokumen yang ada jurnal, surat kabar dan media lainya.
23
Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 1) Nara sumber masyarakat etnis keturunan arab dan narasumber yang dipilih (warga etnis keturunan arab yang terdaftar dalam daftar pemilih) 2) Pemerintah terdiri dari pemerintah Kecamatan Pasar Kliwon, PPK Pasar Kliwon, KPUD kota Solo. 3) Literatur, penelitian serta dokumen yang terkait dengan partisipasi politik serta etnis keturunan arab. 3. Metode Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara purposive sampling, yaitu dengan menentukan
dan memilih narasumber yaitu berasal dari
narasumber PPK Kecamatan Pasar Kliwon, KPUD Kota Surakarta, Pegawai Kecamatan Pasar Kliwon, untuk narasumber dari masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon akan dilakukan secara Snowball. Narasumber etnis keturunan Arab di Kecamatan Pasar Kliwon dengan berbagai latar belakang mata pencaharian dan pendidikan yang berbeda agar diperoleh informasi yang bervariasi. Narasumber dalam Penelitian ini berjumlah 25 orang yang berasal dari 2 Pegawai kecamatan pasar kliwon, 1 Orang PPK Kecamatan pasar Kliwon, 2 dari KPUD Kota Surakarta serta 20 masyarakat etnis keturunan Arab yang berada diKecamatan Pasar Kliwon.
24
4. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, Penulis
memakai
teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Penelitian lapangan Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian lapangan ini penulis lakukan dengan cara -
Observasi Merupakan pengamatan yang penulis lakukan secara
langsung di kantor KecamatanPasar Kliwon dan masyarakat Etnis keturunan Arab di Kecamatan Pasar Kliwon,
KPUD
Kota Surakarta. -
Wawancara Merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab
antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (indepth interview). Penulis melakukan wawancara kepada informan kunci (key informan), dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Meskipun demikian, Penulis juga bebas mengembangkan petanyaan, sesuai dengan perkembangan yang ditemui di lapangan. Karena itu wawancara dilakukan secara
25
bebas terpimpin, wawancara dilakukan secara bebas, tetapi juga terpimpin karena isi dan urutan pertanyaan harus sesuai dengan pedoman, sedang redaksionalnya dan jawaban responden berisfat bebas. Cara ini dipakai karena cara bertanya dan suasananya tidak kaku, sehingga diharapkan informasi yang diberikan atau data yang terkumpul mandalam. b. Studi Kepustakaan Bagi penelitian empiris, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara dan observasi. Dalam studi kepustakaan ini, Penulis membaca dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan gender dan kemiskinan, pembuatan kebijakan publik, yang ada hubungannya dengan penelitian, dokumen dan jurnaljurnal.
5. Teknik Analisis Data Proses analisis dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data.23 Mengatakan analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan verifikasi. Seluruh proses analisis kualitatif model interaktif yang terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara 23
Miles,Matthew dan A Michael Haberman,1992.Analisis data Kualitatif.UI.Press Halamn 15-21
26
bersamaan,
yaitu:
reduksi
data,
penyajian
data
dan
penarikan
kesimpulan/verfifikasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Artinya reduksi data sudah dilakukan sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian, dan juga menentukan cara pengumpulan data yang digunakan. Dalam hal ini, proses mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang yang tidak perlu, dan mengatur data sedemikian rupa terus dilakukan. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun. b. Sajian Data Sajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang
memberi
kemungkinan
adanya
penarikan
kesimpulan
dan
pengambilan keputusan. Dengan sajian ini dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis atau tindakan lain. Kedalaman dan kemantapan hasil penelitian sangat ditentukan oleh kelengkapan sajian datanya.
27
c. Menarik Kesimpulan / Verifikasi Data Menarik kesimpulan/verifikasi dilakukan sejak pengumpulan data yaitu pemahaman data disertai pencarian makna data yang dikumpulkan. Kesimpulan yang dihasilkan di-verifikasi berdasarkan konsep-konsep dan teori yang ada agar lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tehnik analisis interaktif ini peneliti dapat mempercepat penelitian, lalu waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk melakukan kontrol terhadap kesimpulan yang sudah diambil, sehingga ada atau tidaknya perubahan kesimpulan tergantung dari perubahan gejala yang diteliti selama melakukan kontrol ulang. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang terjadi bersamaan itu merupakan proses siklus interaktif.
28
G. Studi Yang Pernah Dilakukan Kajian tentang partisipasi politik yang dijadikan rujukan oleh penulis antara lain penelitian Tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam Melaksankan Pemilukada Putaran kedua dikecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2010 oleh Faizal Aziz. Hasil dari penelitian ini mengatakan bentuk partisipasi politik seseorang dapat dilihat dengan jelas melalui aktivitas politiknya berdasarkan politik konvensional dan nonkonvensioanal, sedangkan tingkat penurunan partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh alasan ekonomis, idialis dan kurangnya kesadaran. Sedangkan kajian partisipasi politik yang lain adalah partisipasi politik Etnis Tioghoa dalam pemilukada tahun 2009 oleh Rizky Hani. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi politik etnis tioghoa dalam pemilukada tahun 2009 cenderung pasif hanya dalam peran ikut memilih saja dan beberapa dalam hal ikut menjadi sponsor dalam kampanye pemilihan
29
