BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Seiring dengan semangat otonomi daerah dan dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan optimalisasi dalam melakukan program dan kegiatannya. Optimalisasi serta peningkatan efektivitas dan efisiensi di pemerintah maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Perubahan sistem pemerintahan dari yang semula terpusat menjadi otonomi daerah membuat berbagai macam urusan yang semula hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat sekarang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk di antaranya dalam hal pengelolaan keuangan dan pemberian pelayanan publik. Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangannya dan menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan didasarkan pada asas-asas pengelolaan pemerintah yang baik atau good governance. maka
Agar dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya,
pemerintah
daerah
perlu
memperhatikan
manajemen
organisasi,
pengelolaan keuangannya, serta sumber daya yang ada di daerah tersebut. Sebuah sistem akan berjalan dengan baik jika subsistem di dalamnya berjalan dengan baik. Demikian juga dengan otonomi daerah, sumber daya yang handal didukung 1
2
oleh keuangan serta sarana dan prasarana yang baik dan dalam ruang lingkup organisasi yang kokoh akan membuat output otonomi daerah menjadi lebih
positif.
Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik,
dibutuhkan banyak dana untuk daerah yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
bahwa pemerintah wajib membuat laporan keuangan dan menganggarkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan peraturan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dapat menambah ekuitas dana lancar. Pendapatan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pada pendapatan daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah, pemerintah daerah harus mengoprimalkan penerimaan daerah. Sumber penerimaan daeran yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen utama dari PAD adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua
3
yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,bea balik nama kendaraan
bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan
pajak pengambilan dan pemanfaaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak
kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.
Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Hiburan yang merupakan salah satu dari jenis Pajak Daerah ini, yang pengaturan terdapat dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dikatakan bahwa Pajak Hiburan adalah Semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Selama ini pendapatan daerah dari pajak hiburan masih belum optimal hal ini terlihat dari masih berfluktuasinya penerimaan pajak hiburan.
Untuk
menangulangi hal tersebut maka sistem dan prosedur administrasi pajak daerah harus dipantau dengan ketat, sehingga pendapatan dari pajak hiburan dapat lebih optimal. Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, menurut Kepmendagri No. 43 Tahun 1999 meliputi, pendaftaran dan pendataan, penetapan, kegiatan penyetoran, angsuran penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, penagihan, kegiatan pembetulan,
4
pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi,dan pengembalian kelebihan pembayaran.
Belum optimal nya penyerapan pajak hiburan terjadi juga di Kota Cimahi,
yang merupakan salah satu daerah yang dapat dikatakan baru berkembang. Tetapi
daerah ini memiliki potensi pajak yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya, karena daerah ini memiliki banyak daerah dan memiliki wilayah yang tidak terlalu besar sehingga apabila dikelola wisata
dengan baik masalah – masalah yang akan timbul tidak sekompleks daerah yang memiliki wilayah lebih luas. Berdasarkan wawancara pra penelitian Sekretaris Dinas Pendapatan Kota Cimahi, mengatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak di Kota Cimahi belum terserap optimal. Dari angka ideal 20 persen, perolehan pajak saat ini baru mencapai 14 persen dari APBD Kota Cimahi tahun ini, yaitu Rp 800 miliar. Akan tetapi hal tersebut sebenarnya dapat dilaksanakan dengan baik apabila pelaksanaan prosedur pemungutan pajak dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena keseluruhan kegiatan pemerintahan selalu bertolok ukur kepada peraturan yang berlaku. Maka dari itu sangat diperlukan adanya sistem pengendalian internal di segala aspek kegiatan pemerintahan guna mengurangi penyimpangan, karena menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 dikatakan bahwa sistem pengendalian internal yang dilaksanakan harus tetap mengacu terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian internal dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak
5
hiburan khususnya. Kegiatan prosedur pemungutan pajak hiburan ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Kepmendagri No. 43 Tahun 1999 Tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Penerimaan Pendapatan Lain – lain. Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang dituangkan dalam tugas akhir dengan judul: “PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP IMPLEMENTASI
SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH (Kegiatan Pemungutan Pajak Hiburan Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi)”. Penelitian ini mengacu kepada penelitian dari Monika (2010) mengenai Hubungan Sistem Pengendalian Internal dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Dengan Ketaatan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Di Pemerintah Kota Cimahi.
1.2
Perumusan Masalah Bertitik tolak dari uraian di atas maka batasan rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak hiburan dalam di Dinas Pendapatan Kota Cimahi. 2. Bagaimana kegiatan pemungutan pajak hiburan dalam sistem dan prosedur administrasi pajak daerah di Dinas Pendapatan Kota Cimahi.
6
3. Bagaimana besarnya pengaruh antara sistem pengendalian internal atas
pemungutan pajak hiburan terhadap sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.
1.3
Batasan Masalah
Karena terbatasnya waktu, biaya, tenaga, dan data yang tersedia maka
penulis membatasi masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian ini antara lain:
1. Kegiatan pemungutan pajak yang dibahas hanya dalam pemungutan pajak hiburan. 2. Variabel Y yang diteliti hanya memuat tentang prosedur pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak menurut Kepmendagri No. 43 Tahun 1999, dan tidak membahas prosedur yang lain.
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kegiatan pemungutan pajak hiburan dalam sistem dan prosedur administrasi pajak daerah di Dinas Pendapatan Kota Cimahi. 2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak hiburan dalam implementasi sistem dan prosedur administrasi pajak daerah di Dinas Pendapatan Kota Cimahi. 3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara sistem pengendalian internal pemungutan pajak hiburan terhadap implementasi sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.
7
1.5
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan digunakan sebagai
referensi bagi para akademisi sebagai sarana dalam pengembangan ilmu
bidang
akuntansi
pemerintah
terutama
mengenai
pengaruh
sistem
pengendalian internal terhadap implementasi sistem dan prosedur administrasi pajak daerah. 2.
Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan
tentang
pengaruh
sistem
pengendalian
internal
implementasi sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.
terhadap
