BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pertumbuhan kendaraan di kota-kota besar di Indonesia setiap tahun meningkat dengan pesat. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk dan juga meningkatnya kebutuhan manusia terhadap alat transportasi. Perkotaan sebagai pusat dari berbagai kegiatan ekonomi dengan produktivitasnya yang tinggi dan infrastrukturnya yang lebih baik, telah menjadi suatu faktor penarik bagi penduduk diluar wilayah perkotaan untuk masuk kewilayah perkotaan, untuk mendapatkan pekerjaan dengan harapan mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hal ini mengakibatkan kendaraan atau alat transportasi di kota-kota besarsemakin bertambah padat serta semakin semrawut saja. Kota Bandung sebagai salah satu Kota Besar di Indonesia, juga mempunyai suatu Visi yaitu, “Meningkatkan Peran Kota Bandung sebagai Kota Jasa menuju terwujudnya Kota yang BERMARTABAT”. Perwujudan Visi tersebut hanya mungkin terlaksana manakala kondisi fisik ruang dan struktur ruang kota terbentuk sesuai tatanan dan arahan pemanfaatannya sehingga dapat terwujud suatu Kota Jasa yang Genah Merenah Tumaninah. Perubahan Kota Bandung menjadi Kota Jasa dituntut untuk memiliki suatu konsekwensi yang sangat signifikan. Baik terhadap masyarakat asli maupun pendatang dari luar daerah untuk menggunakan jasa yang ada di Kota Bandung.
1
Meningkatnya laju pertumbuhan alat transportasi atau kendaraan seiring dengan semakin bertambahnya pengguna jasa di Kota Bandung mengakibatkan perlunya sarana prasarana pendukung yang lebih baik. Maka, pengaturan tempat parkir secara profesional mutlak dilakukan untuk menciptakan Kota Bandung yang Rapih dan Tertib. Oleh karena itu pembangunan pun harus dititik beratkan kepada semua sektor. Begitupun halnya perparkiran, yang apabila tidak dikelola dengan baik bukan tidak mungkin Kota Bandung akan berpredikat sebagai Kota jasa lagi. Unit Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung kedudukannya sebagai Lembaga Teknis daerah setingkat Kantor yang mempunyai kewenangan dibidang Pengelolaan Perparkiran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung. Bahwa Pengelolaan Perparkiran merupakan salah satu system manajemen perlalulintasan telah mengalami intensitas peningkatan yang cukup tinggi, sehingga dipandang perlu untuk mengimbanginya dengan penataan struktur organisasi lembaga yang menangani Pengelolaan Perparkiran di Kota Bandung. Visi Unit pengelolaan Perparkiran Kota Bandung adalah “Terwujudnya Pengelolaan Perparkiran Secara Efektif dan Efesien”. Perwujudan visi tersebut hanya mungkin terlaksana manakala kondisi fisik ruang dan struktur ruang kota terbentuk sesuai tatanan dan arahan pemanfaatannya. Konteks visi tersebut mengharuskan Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung sebagai suatu instansi yang mengelola dalam bidang perparkiran, untuk berupaya mengimplementasikannya sehingga Kota Bandung sebagai Kota Jasa
2
mampu mewujudkan situasi yang genah, merenah, dan tumaninah. Oleh karena itulah Unit Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung harus mampu menopang sekaligus mengimplementasikan bidang tugasnya sedemikian rupa sehingga setiap Misi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung . Yang harus diimplementasikan oleh Unit Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung agar dapat mengelola perparkiran di kota Bandung sehingga nyaman, tertib dan aman. Kebijakan merupakan salah satu faktor penting dalam pengaturan pelaksanan kinerja pegawai, karena dengan adanya suatu kebijakan akan memudahkan pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keteraturan dalam pekerjaan akan terlihat dengan adanya suatu struktur hirarki dan aturan-aturan formal yang akan mengikat seluruh pegawai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja dari para pegawai, baik secara kualitas maupun secara kuantitas dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan itu kinerja pegawai mempunyai arti yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penjajagan yang peneliti lakukan pada Unit Pengelola Perparkiran di Kota Bandung ternyata kinerja pegawai masih masih rendah. Hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut :
3
1. Indikator Initiatif : Ada pegawai yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepadanya dalam mendata pemasukan retribusi parkir yaitu pada seksi Perencanaan. Contoh : Ada salah seorang pegawai yang diberikan tugas oleh pimpinannya untuk mendata pemasukan parkir, tetapi pada kenyataannya data tersebut belum siap sampai melebihi batas waktu yang telah ditentukan. 2. Indikator Dependability : Ada Pegawai yang masih kurang memiliki tingkat disiplin yang tinggi terhadap ketepatan dan pemanfaatan waktu jam kerja. Contoh : Hal ini terlihat pada saat jam kerja pegawai kurang memanfaatkan waktu jam kerja dengan baik, pada saat jam kerja masih ada pegawai yang terlihat santai masih mengobrol. Kinerja Pegawai masih rendah diduga disebabkan karena indikator Implementasi Kebijakan belum dilaksanakan sesuai dengan faktor-faktor Implementasi Kebijakan Publik. Yaitu sebagai berikut : 1. Kepala Unit Pengelola Perparkiran kota Bandung kurang tegas dalam memperlakukan pegawainya, juga kurangnya komunikasi antara Kepala Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung dengan bawahannya. 2. Kepala Unit Pengelola Perparkiran kurang memperhatikan atau kurangnya pengawasan langsung terhadap kinerja pegawai, juga tindakan yang tegas, baik itu teguran ataupun sanksi kepada pegawai. Selain itu juga kurangnya
4
perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, juga penghargaan terhadap pegawai/petugas yang berdedikasi tinggi terhadap tugas dan pekerjaannya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan topik tersebut yang dituangkan dalam skripsi dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI
KANTOR UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN KOTA
BANDUNG. (Studi penerapan Perda nomor 12 tahun 2001 tentang tata tertib pengelolaan perparkiran)
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan, sebagai berikut : 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung ? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung ? 3. Usaha-usaha apa saja untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung ?
5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a) Memperoleh data dan informasi yang sebenarnya mengenai Implementasi Kebijakan dalammeningkatkan Kinerja Pegawai pada Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung. b) Berusaha mengembangkan data dan informasi mengenai Implementasi Kebijakan dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung. c) Berusaha menerapkan data dan informasi mengenai Implementasi Kebijakan dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung. 2. Kegunaan Penelitian a. Secara Teoritis Penelitian
ini
diharapakan
dapat
menambah
dan
memperdalam
pengetahuan teoritis yang diperoleh peneliti selama kuliah, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat. b. Secara Praktis 1. Penelitian ini akan memberikan wawasan langsung mengenai Implementasi Kebijakan dalam meningkatkan Kinerja Pegawai pada Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung. 2. Bermanfaat bagi pihak umum untuk menaruh perhatian untuk mempelajari lebih jauh mengenai Implementasi Kebijakan dan Kinerja Pegawai.
6
D. Kerangka Pemikiran Membahas dan memecahkan permasalahan yang ada dalam kerangka pemikiran yang ada akan dijadikan titik tolak atau landasan teoritis untuk menyusun penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang dibahas yakni Implementasi kebijakan peneliti menggunakan kerangka pemikiran dari Nugroho dalam bukunya “Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (2004 : 158), sebagai berikut : “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.” Menurut Jones yang dikutip oleh Widodo (2002 : 191) mengartikan Implementasi kebijakan publik sebagai “getting the job done “ and “ doing it“. Pengertian ini merupakan pengertian yang sangat sederhana tetapi dengan kesederhanaan rumusan yang demikian ini tidak berarti bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Hoogwood dan Gunn dalam Wahab (2002 : 62) telah membagi kegagalan kebijakan
dalam
dua
kategori,
yaitu
Non
Implementation
(tidak
terimplementasikan) dan Unsuccesfull Implementation (implementasi yang tidak sukses). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dikarenakan tidak mau bekerjasama atau tidak bekerja secara efisien. Sementara implementasi yang tidak berhasil terjadi karena suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana, akan tetapi mengingat kondisi ekternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut, tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor-
7
faktor berikut : pelaksanaannya jelek (bad excecution), kebijakannya jelek (bad policy) atau kebijakan tersebut bernasib jelek (bad luck). Meter dan Horn dalam Nugroho dengan bukunya “Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi” (2003 : 169) mencoba menghubungkan antara isu dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja atau kinerja, karena setiap kebijakan akan menyangkut kepentingan, kebutuhan dan permasalahan yang terjadi pada publik secara luas. Implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dan mempengaruhi segisegi kehidupan didalam atau diluar masyarakat sehingga untuk mengukur kinerja dari suatu implementasi kebijakan, diperlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Meter dan Horn dalam Nugroho dengan bukunya “Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi (2003 : 167), ada 6 faktor yang dapat menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Standar dan tujuan kebijakan (standar and objectives) Sumber daya kebijakan (Resources) Komunikasi antar organisasi dan aktivasi pelaksanaan (Interorganization Comunication and Enforement Activities) Karakteristik agen pelaksana (The characteristics Implementing Activities) Disposisi Pelaksana (The Disposition of Implementors) Kondisi Sosial, ekonomi dan politik (Economics, social, and Political Conditions). (Riant Nugroho D, 2003 : 167)
of
Kinerja atau performasi biasannya berkaitan dengan kualitas hasil output. Suyadi Prawirasentono dalam bukunya “Kebijakan Kinerja Karyawan” (1992:2) mengemukakan definisi kinerja sebagai berikut :
8
Kinerja adalah performace yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh Seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum dan sesuai dengan moral maupun etika. Peneliti juga memberikan pengertian kinerja pegawai dari Bernandin & Russell (2003:135) yang dikutif oleh Drs. Faustino Cardoso Gomes dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” (2003:135) adalah sebagai berikut : Performansi adalah catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan salama suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya dimensi-dimensi kinerja pegawai menurut Drs. Faustino Cardoso Gomes dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia” (2003:142) mengemukakan indikator dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja/performansi pegawai : 1. Quantity of work : jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan. 2. Quality of Work : kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. 3. Job Knowledge : luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. 4. Creativeness : keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang timbul. 5. Cooperation : Kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain atau sesama anggota organisasi. 6. Dependability : kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja. 7. Initiative : Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. 8. Personal qualities : menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramahtamahan dan integritas pribadi.
9
E. Hipotesis Berpijak dari kerangka pemikiran tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : “ Jika Implementasi Kebijakan dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor Implementasi Kebijakan Publik, maka Kinerja Pegawai Kantor Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung Meningkat”. Sehubungan dengan rumusan tersebut diatas, maka untuk mempermudah dalam pengujian hipotesis, peneliti mengemukakan definisi operasional yaitu sebagai berikut: 1. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi Kebijakan Nomor 12 Tahun 2001 adalah upaya yang dilakukan Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung, tentang penyelenggaraan tata tertib pengelolaan perparkiran di Kota Bandung dalam rangka mendukung terciptanya Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat) sesuai dengan Visi dan Misi Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung dalam mewujudkan pengelolaan perparkiran secara efektif dan efisien. 2. Kinerja Pegawai adalah Hasil kerja yang dicapai, prestasi kerja yang diperlihatkan
tentang
kemampuan
menghasilkan
sesuatu
yang
kerja
maksimal,
pegawai
berdaya
sehingga
guna
dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepada pegawai Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung dengan memperhatikan aspek-aspek:
10
Quantity of work, Quality of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative, Personal qualities. Dalam hal ini hasil kerja dalam mengelola perparkiran. 3. Parkir adalah menempatkan dan/atau memberhentikan kendaraan pada jangka waktu tertentu yang belum ditentukan. Perparkiran adalah segala sesuatu dan/atau hal berhubungan dengan kegiatan parkir di titik-titik parkir di Kota Bandung. 4. Meningkat adalah proses perubahan kearah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Yaitu mengubah kinerja pegawai Unit pengelola perparkiran Kota Bandung sebelumnya kearah yang lebih baik dengan memenuhi segala peraturan yang berlaku pada Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung. Baik adalah Kondisi yang sesuai dengan harapan. F. Lokasi dan Lamanya Penelitian 1. Lokasi Penelitian a. Lokasi penelitian di Kantor Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung, yang beralamat di jalan Babatan Telp. (022) 4203571 2. Lamanya Penelitian Adapun lamanya Penelitian diperkirakan memakan waktu kurang lebih selama 6 bulan diawali pada bulan Agustus 2007 sampai bulan februari 2008. Mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaporan.
11
