1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Persoalan tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Tanah merupakan hajat hidup setiap orang. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Setiap jengkal tanah di mata hukum harus jelas status hak dan pemegang haknya. Misalnya, tanah Hak Milik (HM) jelas bukan Tanah Negara (TN) dan berbeda kriterianya dengan tanah-tanah Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), serta hak-hak atas tanah lainnya yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Begitupun siapa-siapa saja yang boleh menguasai/memilikinya serta peruntukan penggunaan tanahnya mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN). Bukti bahwa tanah tersebut telah
terdaftar
adalah
sertipikat
tanah,
yang
sekaligus
sebagai
bukti
penguasaan/pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut. Negara memandang masalah tanah sebagai suatu hal yang penting, hal ini secara konstitusional diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu : “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Aturan ini dijabarkan lebih lanjut secara operasional dalam:
2
1. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 3. Peraturan Menteri Negara (Permeneg) Agraria/KA BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, 4. Permeneg Agraria/KA BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, 5. Peraturan Presiden No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, 6. Serta peraturan operasional lainnya yang berkaitan dengan masalah Agraria. Hukum merupakan pencerminan pandangan hidup suatu bangsa, oleh karena itu dalam hal ini UUPA dibentuk melihat hukum adat yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan berlakunya UUPA, maka terjadi perubahan fundamental pada hukum pertanahan di Indonesia dari yang berbau kolonial menjadi hukum nasional. Hal di atas sesuai dengan teori hukum aliran mazhab sejarah, yaitu Von Savigny dalam C.S.T. Kansil (1989: 60), mengemukakan bahwa: ”hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa, selalu ada hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian bangsa”.
3
Menurut Von Savigny dalam C.S.T. Kansil (1989: 61), hukum diartikan sebagai suatu Volksgeist atau hukum sebagai jiwa rakyat. Mengenai hukum ini beliau mengatakan bahwa: Hukum itu bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat, hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyat, yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya. UUPA memberikan dasar-dasar paling penting dalam bidang agraria dan diharapkan Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi perseorangan maupun bagi masyarakat dalam memanfaatkan tanah. Secara jelas tujuan dari UUPA tertuang dalam penjelasan UUPA No. 5 tahun 1960 yaitu: 1. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur, 2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; 3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Tujuan dari pendaftaran tanah ini secara jelas dijabarkan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yaitu: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Sebagai penegasan UUPA pasal 19 ini dikeluarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 3 dijabarkan tujuan pemerintah dalam pendaftaran tanah diantaranya yaitu: 1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
4
2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Penerbitan sertipikat dikeluarkan oleh badan yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengetahuan mengenai pendaftaran tanah dan terlebih bagaimana cara memperoleh sertipikat dan cara BPN memproses permohonan sertipikat tanah hampir tergolong bukan pengetahuan umum. Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh hak milik atas tanah, dan pentingnya sertipikasi pemilikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Bahkan cenderung hanya di forum-forum akademiklah beredar pengetahuan semacam ini. Masalah pertanahan sangat tergantung dengan tertib administrasi, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan. Karena dua lembaga itu sangat dekat dengan masyarakat. Selama ini, banyak terjadi tanah yang sudah menjadi hak milik, malah tercatat sebagai hak milik orang lain di kelurahan. Kondisi tersebut, diduga akan menjadi pangkal sengketa antarwarga yang sama-sama mengklaim kepemilikan tanah. Misalnya, di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka merupakan salah satu desa yang memiliki kasus sengketa tanah berkenaan dengan penerbitan sertipikat ganda pada sebuah bidang tanah.
5
Sehingga secara yuridis, harus ada salah satu sertipikat yang dibatalkan demi kepastian hukum kepemilikan tanah tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 bahwa alasan-alasan pembatalan sertifikat hak atas tanah dikelompokkan menjadi dua, yaitu karena cacat hukum administratif dan karena melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan pembatalan karena cacat hukum administratif meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
kesalahan prosedur; kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; kesalahan subyek hak; kesalahan obyek hak; kesalahan jenis hak; kesalahan perhitungan luas; terdapat tumpang tindih hak atas tanah; data yuridis atau data fisik tidak benar atau kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
Alasan pembatalan karena melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap didahului dengan adanya sengketa tentang keabsahan penguasaan atau pemilikan hak atas tanah melalui Pengadilan umum atau sengketa tentang keabsahan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kasus sengeketa sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul diawali dari Ibu dr. Sri Juliati Nitimihardjo yang memiliki sebidang tanah sertipikat hak milik No. 125 Panjalin Kidul tahun 1995 atas tanah yang terletak di Desa Panjalin Kidul, dengan surat ukur No. 16/1994 tanggal 11 Januari 1994 Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, seluas 2500 m2, yang diperolehnya dari hak milik tanah adat. Kemudian tanpa sepengetahuan Ibu Sri, diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat hak milik No. 00243/Desa Panjalin Kidul, tanggal 9 Oktober
6
2002, surat ukur No. 05/Panjalin Kidul, tanggal 2 Oktober 2002, Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat luas 2500 m2 atas nama bapak Edi Suwardi. Sertipikat hak milik No. 00243 atas nama bapak Edi Suwardi tersebut merupakan sertipikat pengganti dari sertipikat hak milik No. 18 yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 1964 karena hilang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat, tanggal 14 Agustus 1964 No. 95/D/VIII/64/1964 tercatat atas nama bapak Edi Suwardi, sedangkan obyek tanah tersebut berasal dari tanah negara. Selanjutnya pada
tanggal 12 Maret 2003 dr. Sri Juliati Nitimihardjo
dengan kuasa hukumnya Sri Purwani SH, mengajukan gugatan pada PTUN Bandung dengan No. Perkara 26/G/2003/PTUN-BDG terhadap tergugat I BPN Majalengka dan Tergugat II Intervensi bapak Edi Suwardi. Gugatan Ibu Sri Juliati Nitimihardjo dikabulkan oleh PTUN Bandung. Kemudian di PTUN ini dimenangkan oleh Ibu Sri Juliati Nitimihardjo sebagai pemilik sah tanah dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No : 26/G/2003/PTUN-BDG. Akhirnya kuasa tergugat I dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2003 dan kuasa tergugat II Intervensi yaitu Edi Suwardi mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2003 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Di PTTUN ini hakim menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No : 26/G/2003/PTUN-BDG sehingga pada upaya hukum banding pun dimenangkan oleh Ibu Sri Juliati Nitimihardjo sebagai penggugat.
7
Fenomena ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut secara mendalam, dengan mencari faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab diterbitkannya dua sertipikat dalam sebuah bidang tanah, bagaimana prosedur penerbitan kedua sertipikat tersebut, serta bagaimana proses penyelesaian sertipikat ganda tersebut. Selain itu penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Desa Panjalin Kidul untuk memperhatikan tertib administarasi pertanahan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Atas kerangka inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berkenaan dengan masalah di atas, lewat judul penelitian: “Kajian tentang pendidikan kesadaran hukum masyarakat (Studi kasus dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara pada masyarakat Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka)”
B. Rumusan dan Identifikasi Masalah Rumusan masalah penelitian secara umum adalah: “bagaimana kesadaran hukum masyarakat desa panjalin kidul dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara?” Supaya penelitian ini lebih operasional dan masalah-masalah umum tersebut bisa dikaji secara lebih terfokus, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut.
8
1. Bagaimana prosedur sertipikasi hak milik atas tanah adat dan tanah negara pada masyarakat Desa Panjalin Kidul, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? 2. Apa faktor penyebab terjadinya kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul? 3. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul? 4. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul? 5. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam proses penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul?
C. Fokus Penelitian Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara, yang indikatornya ada dalam hal : 1.
Masalah hukum proses sertipikat hak milik atas tanah.
2.
Peristiwa hukum proses sertipikat hak milik atas tanah.
3.
Sengketa hukum proses sertipikat hak milik atas tanah adat dan tanah negara.
4.
Prosedur penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara.
9
5.
Kesadaran hukum masyarakat dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara.
D. Tujuan Penelitian Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kesadaran hukum masyarakat dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul. Disamping itu, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: 1. Prosedur perolehan sertipikat hak milik atas tanah adat dan tanah negara pada masyarakat Desa Panjalin Kidul, apakah telah memenuhi ketentuan hukum/peraturan yang berlaku. 2. Faktor penyebab terjadinya kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul. 3. Prosedur penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul. 4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul. 5. Kesadaran hukum masyarakat dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara.
10
E. Kegunaan Penelitian 1. Bagi penulis mampu: a. Memperdalam ilmu hukum bukan dari teori saja, namun yang paling penting adalah dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat. 2. Bagi pihak-pihak lain: a. Masyarakat Umum: Penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah wawasan keilmuan, sekaligus sebagai stimulus untuk menggugah kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertipikasi hak milik atas tanah serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang harus dilakukan untuk memperoleh sertipikat hak milik atas tanah, baik hak maupun kewajibannya. b. Institusi Pendidikan: Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan bidang hukum, karena meskipun dalam jurusan Pendidikan
Kewarganegaan
ada
mata
kuliah
hukum,
namun
kami
mempelajarinya hanya selintas tidak secara mendalam seperti fakultas hukum, selain itu dapat memberikan kontribusi positif bagi mereka yang akan meneliti lebih lanjut mengenai sertipikat hak atas tanah. c. Pemerintah Desa Panjalin Kidul, Kecamatan, dan BPN: seyogyanya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab.
11
F. Asumsi Dasar Menurut Wasty Soemanto (2004 : 14), bahwa “rumusan Asumsi Dasar berupa pernyataan kebenaran teoritis/konsepsional yang dijadikan landasan bagi upaya mencari jawaban-jawaban atas masalah penelitian. “Asumsi Dasar harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan lagi kebenarannya, sekurang-kurangnya bagi masalah yang akan diteliti pada masa itu”. (Tim Penyusun Dosen UPI, 2003: 46). Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Kesadaran hukum merupakan faktor internal pada diri manusia, yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan/ketaatan hukumnya,
yang cenderung
diwujudkan dalam bentuk sikap atau perilakunya. (Nurhayati Lubis, 2003 : 39) 2. Menurut Langemeijer dalam Soerjono Soekanto (1982: 145) mengemukakan bahwa “tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat, kecuali atas dasar kesadaran hukumnya”. 3. Ketaatan atau kepatuhan hukum seseorang tidak selalu dipengaruhi oleh kesadaran hukumnya, masih ada pengaruh dari variabel lainnya yang disebut ”Intervening variables”, yaitu kelengkapan peraturan hukum, efektivitas sanksi-sanki hukum, sarana sosial, dan keserasian dengan kebutuhankebutuhan dalam masyarakat. (Achmad Sanusi, 1991: 229-230). 4. Kesadaran hukum yang tinggi tidak selalu diikuti dengan ketaatan atau kepatuhan hukum yang tinggi pula, sedangkan ketaatan atau kepatuhan hukum yang tinggi mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi. (Nurhayati Lubis, 2003: 39)
12
5. Pasal 124 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 : (1). Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan. (2). Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
G. BATASAN ISTILAH 1. Pendidikan dalam penelitian ini adalah pendidikan dalam arti yang luas, yaitu tidak terbatas pada persekolahan saja, dimana proses pendidikan itu berlangsung diberbagai tempat atau lingkungan, baik di dalam keluarga, disekolah, maupun di dalam masyarakat. Ketika seseorang mendaftarkan tanahnya dikantor pertanahan kemudian mengetahui dan memahami prosedur memperoleh sertipikat, serta upaya apa yang dilakukan ketika sertipikatnya hilang, hal ini termasuk salah satu dari proses pendidikan hukum. 2. Kesadaran hukum merupakan kesadaran pada masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya. Kesadaran hukum dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat Desa Panjalin Kidul dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara. 3. Istilah sertipikat dalam bahasa resmi hukum-hukum keagrarian menurut Herman Hermit (2004: 29) ditulis sertipikat (dengan huruf p, bukan f). Sertipikat dalam penelitian ini merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dari negara terhadap penguasaan tanah baik secara
13
perorangan, bersama, atau badan hukum yang didalamnya menjelaskan pemilik hak, lokasi, gambar, ukuran, dan batas-batas bidang tanah tersebut. 4. Hak milik atas tanah adalah hak yang memberi wewenang masyarakat untuk mempergunakan tanah yang sifatnya turun-temurun, terkuat dan terpenuh dengan mengingat fungsi sosial. 5. Tanah-tanah dengan status hak milik adat adalah tanah yang belum pernah diterbitkan sertipikat tanahnya. 6. Tanah negara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah negara yang langsung di bawah penguasaan negara, di atas tanah negara tersebut tidak ada satupun hak yang dipunyai oleh pihak lain selain negara. Sedangkan tanah negara tidak bebas adalah tanah negara yang di atasnya sudah ditumpangi oleh suatu hak milik pihak lain
H. Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana prosedur sertipikasi hak milik atas tanah adat dan tanah negara pada masyarakat Desa Panjalin Kidul, apakah telah memenuhi ketentuan hukum/peraturan yang berlaku? a. Bagaimana cara memperoleh hak milik atas tanah adat dan tanah negara pada masyarakat Desa Panjalin Kidul yang didaftarkan di BPN? b. Bagimana peran Kepala Desa Panjalin Kidul dalam proses sertipikasi hak milik atas tanah adat dan tanah negara pada masyarakat Desa Panjalin Kidul?
14
2. Apa faktor penyebab terjadinya kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul? a. Bagaimana sejarah diperolehnya hak milik atas tanah oleh kedua belah pihak yang bersengketa? b. Bagaimana
prosedur
memperoleh
hak
milik
atas
tanah
sampai
dikeluarkannya sertipikat kedua belah pihak yang bersengketa? 3. Bagaimana prosedur penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara di Desa Panjalin Kidul? a. Apa upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah di Desa Panjalin Kidul? b. Bagaimana peranan pejabat Desa dan Kecamatan (PPAT) dalam proses penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah di Desa Panjalin Kidul? c. Bagaimana prosedur hukum pembatalan salah satu sertipikat ganda hak milik atas tanah di Desa Panjalin Kidul? 4. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara? a. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah di Desa Panjalin Kidul?
15
b. Apa kendala-kendala yang dihadapi pejabat Desa dan Kecamatan (PPAT) dalam proses penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah di Desa Panjalin Kidul? 5. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara? a. Bagimana kesadaran hukum pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah di Desa Panjalin Kidul? b. Bagaimana kesadaran hukum pejabat Desa dan Kecamatan (PPAT) dalam proses penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah di Desa Panjalin Kidul?
I. Metode dan Teknik Penelitian 1. Pendekatan dan Metode Penelitian Peneliti untuk mengkaji pendidikan kesadaran hukum masyarakat dalam proses penyelesaian sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Mengenai penelitian kualitatif, Nasution (2003:18), berpendapat bahwa : Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitataif karena sifat data yang dikumpulkan yang bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat ”natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, metode ini dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu
16
organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 115) mengatakan bahwa : Ditinjau dari lingkup wilayahnya, penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengaplikasikannya dan menginterprestasikannya. Menurut
pendapat
Lincoln
dan
Guba
(Mulyana,
2002:
201)
mengemukakan keistimewaan penelitian studi kasus sebagai berikut. a. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti. b. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. c. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden. d. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga kepercayaan (trustworthiness). e. Studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas. f. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.
2. Teknik Pengumpulan Data Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut. a. Wawancara, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui prosedur sertipikasi hak milik atas tanah adat dan tanah negara, faktor penyebab terjadinya kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah negara, dan proses penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah adat dan tanah
17
negara di Desa Panjalin Kidul. Subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu : 1). pemerintah Desa (kepala Desa dan sekretaris Desa) 2). pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) 3). pihak yang bersengketa 4). pemerintah Kecamatan dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). b. Studi kepustakaan, peneliti berusaha mengumpulkan data berdasarkan referensi buku yang memiliki kaitan dengan kajian. Adapun referensi buku yang digunakan yaitu buku tentang kesadaran dan kepatuhan hukum, peraturan perundang-undangan pertanahan, buku-buku yang membahas tentang sertipikat tanah, serta sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini. c. Studi dokumentasi yang merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan, karena sangat bermanfaat. ”Dokumen ini terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian, dan dokumen resmi.” (Nasution, 2003:90). Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini seperti, data potensi Desa Panjalin Kidul, data-data tentang bukti-bukti yang menguatkan hak milik atas tanah bagi pihak yang bersengketa, serta data-data proses penyelesaian hukum sertipikat ganda hak milik atas tanah yang merupakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Misalnya dokumen berkas-
18
berkas sertipikat tanah pihak yang bersengketa, hasil putusan PTUN Bandung dan Putusan PTTUN Jakarta. d. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Data itu diperoleh berkat adanya peneliti di lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. (Nasution, 2003: 56). Penulis dalam mengambil data tersebut langsung mengamati objek yang diteliti melalui BPN Kabupaten Majalengka dan Desa Panjalin Kidul. Observasi ini dilaksanakan untuk mengetahui prosedur penyelesaian kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah di Desa Panjalin Kidul.
3. Teknik Analisis Data Menurut
Moleong
(2000:
103),
“analisis
data
adalah
proses
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono (2005: 89) menyatakan : Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded’.
19
Menurut Sugiyono (2005:96), berkenaan teori grounded ini beliau berpendapat : ”Teori Grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus.” Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersaman dengan pengumpulan data. a. Analisis sebelum di lapangan Menurut Sugiyono (2005:90) berpendapat bahwa : Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih besifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, berupa data berkas-berkas kasus sengketa sertipikat ganda hak milik atas tanah di Desa Panjalin Kidul. Data yang diperoleh peneliti hasil studi studi pendahuluan ini sangat membantu peneliti untuk menentukan fokus permasalahan dan lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian. b. Analisis selama di lapangan Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005: 91), mengemukakan bahwa : Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Peneliti dalam menganalisis data penelitian, mengikuti langkah-langkah analisis model Miles dan Huberman, yaitu : 1). Data Reduction (Reduksi Data) Menurut Sugiyono (2005: 92), ”mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema
20
dan polanya”. Pada tahap reduksi data, peneliti menganalisis data yang diperoleh selama dilapangan melalui wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan observasi. Data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan ini jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci yaitu dengan cara merangkum dan mengelompokkan data sejenis yang sesuai dengan sub-sub masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 2). Data Display (Penyajian Data) Pada Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Millas and Huberman dalam Sugiyono (2005: 92) menyatakan: ”the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini peneliti menganalisis data dengan menyajikan data dilapangan yang telah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk menjawab sejumlah permasalahan yang menjadi fokus penelitian. 3). Conclusion Drawing/verification Menurut Sugiyono (2005: 92) langkah ini yaitu berupa: Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
21
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan akan kredibel. Pada tahap ini peneliti berusaha menganalisis hasil display data, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti sekaligus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
J. Lokasi dan Subjek Penelitian 1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Peneliti memilih Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebagai lokasi penelitian karena tanah yang sudah menjadi hak milik, malah tercatat sebagai hak milik orang lain. Kondisi tersebut, menjadi pangkal sengketa antarwarga yang sama-sama mengklaim kepemilikan tanah. Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka merupakan salah satu Desa yang memiliki kasus sengketa tanah yaitu berkenaan dengan penerbitan sertipikat ganda pada sebuah bidang tanah. Sehingga secara yuridis, harus ada salah satu sertipikat yang dibatalkan demi kepastian hukum kepemilikan hak milik atas tanah tersebut. 2. Subjek Penelitian “Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi atau yang dapat diwawancarai” (S. Nasution, 1996:32). “Pemilihan subyek penelitian dilakukan secara Purposive (bertujuan), yaitu didasarkan pada
22
tujuan tertentu berupa kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan jumlahnya kecil”. (S. Nasution, 1996:32). Menurut Sugiyono (2005:52), berpendapat bahwa : Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
Peneliti menentukan subjek penelitian sebagai berikut : a.
pihak yang bersengketa
b.
pemerintah Desa (kepala Desa dan sekretaris Desa)
c.
pemerintah Kecamatan dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
d.
pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN)
23
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. ( 2005). Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. Arikunto, Suharsimi .(1998). PROSEDUR PENELITIAN suatu pendekatan praktek. Jakarta : Rineka cipta Djahiri, Achmad Kosasih. (1985). Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT Dan Games dalam VCT. Jurusan PMPKN FPIPS UPI : Bandung. Effendie, Bachtiar. (1993). Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah. Bandung : Alumni. Hermit, Herman. (2004). Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung : Mandar Maju. Istiqomah, Liliek. (1982). Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional. Surabaya : Usaha Nasional Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Kartasapoetra,G, dkk. (1991). HUKUM TANAH Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta : Rineka Cipta. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang Nasiruddin, H. (2003). BPN Bukan Lembaga Pengadilan Tanah. [Online]. Tersedia : http://www.indomedia.com/sripo/2003/03/30/3003tok1.htm. [20 April 2007 Mansyur, M. Cholil. Tanpa Tahun. Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa. Surabaya : Usaha Nasional. Mertokusumo, Sudikno. (1984). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jakarta : Liberty.
Moleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT . Remaja Rosdakarya.
24
Mulyana, Deddy. (2002). Rosdakarya.
Metode Penelitian kualitatif. Bandung : Remaja
Mustafa, Bachsan. (1988). Hukum Agraria dalam Perspektif. Bandung : CV. Remadja Karya. Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito Nazir, Moh. (1998). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia Perangin, Effendi. (1992). Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah. Jakarta : Rajawali Pers. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang : Pendaftaran Tanah Peresensi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) dan aktif di Forum Diskusi Hukum (Fordiskum). Paham Penerbitan Sertipikat. [Online]. Tersedia : http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2006/012006/02/teropong/03-resensi.htm. [29 November 2006]. Pranjoto, Eddy. (2006). Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional. Bandung : CV.Utomo. Santoso, Urip. (2006). Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta : Kencana. Setia Tunggal, Hadi. (2007). Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan. Jakarta : Harvarindo Soekanto, Soerjono. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta : CV. Rajawali. Soekanto, Soerjono. (1983). Penegakan Hukum. Bandung : Bina Cipta Soemanto, Wasty. (2004). Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah). Jakarta : PT. Bumi Aksara. Siswopangritno, N. Soehartono dan Suprihadi. (1987). Pokok-Pokok Sosiologi Desa. Jakarta : Ghalia Indonesia. Surahkmad, Winarno. (1998). Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung : Tarsito Subekti dan Tjitrosoedibio, R. (1979). Kamus Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita.
25
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV : Alfabeta. Syaodih Sukmadinata, Nana. (2005). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Program Pasca Sarjana UPI dan PT. Remaja Rosdakarya. Tim Penyusun. (2003). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang Pokok Agraria No 5 tahun 1950. Permeneg Agraria/KA BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Widjaja, A.W. (1984). Kesadaran hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta : Era Swasta.
