BAB I PENDAHULUAN. arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Dalam era informasi sekarang ini keberadaan suatu informasi mempunyai

arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat juga cenderung berubah menjadi masyarakat informasi yang pada akhirnya memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkat-perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringanjaringan sistem informasi yang semakin rumit dan handal. Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui internet. Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti misalnya dari segi keamanan, kecepatan serta kenyamanan. Contoh sederhana, dengan dipergunakannya media internet sebagai sarana pendukung dalam pemesanan tiket pesawat terbang atau kereta api, reservasi hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, telah membuat masyarakat semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Masyarakat bahkan tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena proses pemesanan dapat dilakukan di rumah, kantor, bahkan di dalam kendaraan, begitu pula tingkat keamanan dalam bertransaksi relatif terjamin karena transaksi dilakukan secara online.

Universitas Sumatera Utara

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya dan ekonomi juga pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian pesat. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile, dan yang terakhir internet melalui jaringan komputer. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Kenyataan yang ada sekarang ini, hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi dapat dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting karena dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga dampak yang


diakibatkannya pun dapat terjadi demikian cepat dan dahsyat. Kesiapan masyarakat yang diperlukan dalam menghadapi kemajuan teknologi dapat berwujud kesiapan infrastruktur pendukung, mental masyarakat yang akan menghadapi kemajuan bahkan perangkat perundang-undangan yang mengaturnya, yang pada gilirannya akan memaksa dirumuskannya suatu norma-norma baru. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global. Contoh kongkret misalnya untuk memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi orang cukup melakukannya melalui internet, bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya hak cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi. Persoalan

yang

lebih

luas

juga

terjadi

untuk

masalah-masalah

keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce ( electronic commerce ) yang telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. E-commerce pada dasarnya adalah merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi, proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. Sekarang ini semakin banyak orang, pelaku usaha khususnya yang melakukan transaksi melalui internet guna pemenuhan keefektifan dan keefisienan ruang gerak mereka. Secara tradisional, suatu transaksi terjadi jika terdapat kesepakatan antara dua orang atau lebih terhadap suatu hal. Kesepakatan tersebut


dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis, kesepakatan tertulis lazimnya dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditanda-tangani oleh para pihak yang berkepentingan. Di dunia internet, kesepakatan terjadi secara elektronik tidak ada penandatanganan para pihak selayaknya dalam perjanjian tertulis. Perubahan ini membawa implikasi hukum yang serius bila tidak ditangani dengan benar. Beberapa isu yang muncul dari kemampuan internet dalam memfasilitasi transaksi antarpihak ini antara lain masalah keberadaan para pihak ( reality ), kebenaran eksistensi dan atribut ( accuracy ), penolakan atau pengingkaran atas suatu transaksi ( non-repudiation ), keutuhan informasi ( integrity of information ), pengakuan saat pengiriman dan penerimaan, privasi dan jurisdiksi. 1 Dalam perjanjian konvensional tidak mudah bagi seseorang untuk menolak atau mengakui bahwa ia telah berbuat sesuatu, karena adanya bukti fisik yang dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa seseorang telah melakukan sesuatu. Tidak demikian halnya dengan perjanjian yang dibuat melalui media internet, seseorang dengan mudah menolak bahwa ia telah berbuat sesuatu di internet karena tidak ada bukti fisik yang memaksanya untuk mengakui bahwa ia telah berbuat sesuatu dalam hal ini membuat suatu perjanjian. Agar penolakan semacam ini tidak terjadi, maka secara teknis harus disediakan teknologi yang mampu membuktikan adanya suatu transaksi, dan hal ini juga harus diperkuat dengan ketentuan hukum dalam undang-undang, sehingga bila nanti timbul suatu sengketa dari kesepakatan ini maka seperti layaknya sengketa-sengketa perjanjian konvensional,sengketa perjanjian melalui internet juga dapat diajukan ke pengadilan. 1 Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, Cyberlaw, Tidak Perlu Takut, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2007, hlm. 114.


Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, seperti misalnya perjanjianperjanjian yang dilakukan melalui media internet seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang dapat terjadi tanpa masing-masing pihak bertemu secara fisik atau menandatangani dokumen tertulis melainkan dalam suatu catatan-catatan elektronik seperti e-mail atau catatan yang dibuat melalui sistem komputer secara otomatis, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi dan dokumen elektronik untuk dapat memudahkan dalam pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan bukti yang sah secara hukum. Untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan bukti elektronik ( baik dalam bentuk elektronik atau hasil cetak ), maka bukti elektronik dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sah. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia seperti yang diatur menurut Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 RBg/164 HIR, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan dibentuknya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka alatalat bukti elektronik telah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2008 ( UU ITE ) mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. Hal ini memiliki arti penting karena segala transaksi, komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan dilakukan secara elektronik. Meskipun demikian, terdapat pembatasan bahwa informasi dan


dokumen elektronik sebagai bukti elektronik tidak dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang sah terhadap : 1.

surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan

2.

surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan demikian, sertifikat tanah, surat-surat terjadinya perkawinan dan putusnya perkawinan, perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak, dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan, tidak dapat dijadikan bukti yang sah jika dibuat dalam bentuk elektronik. Selain informasi dan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik juga termasuk dalam alat bukti elektronik. Dengan adanya transaksi melalui internet timbul

permasalahan

bagaimana

para

pihak

yang

bertransaksi

dapat

membubuhkan tanda tangan mereka masing-masing sebagai otentifikasi dokumen elektronik yang dipakai sebagai dasar transaksi melalui internet. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut saat ini orang telah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai alat untuk memberikan otentifikasi terhadap suatu dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik atau biasa disebut dengan tanda tangan digital ( digital signature ) adalah alat untuk mengidentifikasi data dan informasi yang dikeluarkan oleh seseorang. Tanda tangan elektronik sebenarnya tidak berbeda dengan tanda tangan biasa dari aspek kegunaannya, namun karena bersifat elektronik, maka cara pembuatan, penyampaian dan penerimaan tanda tangan elektronik bersifat sangat teknis. Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan. Tanda


tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu message digest atau hash yang akan dikirimkan melalui ruang siber ( cyberspace ). 2 Berpijak pada uraian adanya transaksi-transaksi elektronik yang semakin berkembang pada masa sekarang ini dan dikaitkan dengan sengketa-sengketa yang dapat timbul daripadanya dan alat bukti yang lahir dari suatu transaksi elektronik tersebut maka penulis ingin mengangkat mengenai kedudukan dan pelaksanaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah pada hukum acara perdata, dalam bentuk skripsi dengan judul “ Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Perdata Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 “

B.

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun

yang menjadi dasar pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.

Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum dari suatu informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti ?

2.

Bagaimana tanggapan yang timbul mengenai keabsahan informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti ?

3.

Bagaimana penggunaan, pelaksanaan dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata ?

2 Ahmad M. Ramli,dkk, Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007, hlm. 47.


C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka

tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah : 1.

Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan hukum dari suatu informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti.

2.

Untuk mengetahui tanggapan-tanggapan yang timbul mengenai keabsahan informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti.

3.

Untuk mengetahui penggunaan, pelaksanaan dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini selain sebagai

salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi sarjana ( S1 ) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, juga dalam pengembangan ilmu secara teoritis, yaitu dapat memberikan masukan dalam hukum pembuktian perdata di Indonesia pada umumnya dan khususnya tentang penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaaat bagi para pengguna teknologi informasi dalam melakukan aktivitasnya terutama yang berkaitan dengan transaksi-transaksi elektronik sehubungan dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2008 sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pengguna teknologi informasi dan juga dapat bermanfaat bagi para penegak hukum dalam hal bahwa hukum bukan berperan sebagai penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan hukum bagi para pengguna teknologi tersebut.


D.

Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan baik melalui media internet

maupun di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara terhadap skripsi-skripsi yang ada, ternyata penulisan skripsi yang mengkhususkan diri tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata kaitannya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 belum pernah dilakukan sebelumnya. Penulisan skripsi ini berawal dari pemikiran penulis yang didasarkan dengan melihat semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sekarang ini, dimana hal tersebut dapat memicu lahirnya berbagai bentuk konflik atau permasalahan di masyarakat sebagai akibat penggunaan teknologi informasi yang tidak bertanggung jawab sehingga perlu adanya suatu kepastian hukum khususnya dalam hal pembuktian terkait dengan sengketa-sengketa yang timbul dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Oleh karena pengkajian yang berkaitan dengan masalah tersebut belum pernah dilakukan, maka dengan demikian penulisan ini adalah asli. Mengenai keberadaan kutipan pandapat semata-mata penulis gunakan demi kesempurnaan tulisan ini, penulis sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu tindakan penjiplakan.

E.

Tinjauan Kepustakaan Dalam tinjauan kepustakaan ini penulis akan menguraikan secara garis

besar mengenai pengertian dari masing-masing alat bukti elektronik yaitu


informasi elektronik, dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik yang akan penulis angkat dalam skripsi ini, juga mengenai pengertian dari alat bukti yang sah. 1. Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik Perkembangan teknologi informasi yang revolusioner bertumpu pada istilah yang sering disebut sebagai “ informasi elektronik “ yang bahkan menjadi inti dari teknologi itu. Istilah informasi elektronik terdiri dari dua kata yaitu “ informasi “ dan “ elektronik “. Dalam perkembangan literatur terdapat varian yang cukup banyak tentang defenisi “ informasi “. Informasi berasal dari bahasa Inggris yakni “ Information “. Menurut Gordon B. Davis “ Information is a data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is used of real or perceived value in current or prosperctive action or decisions. ” 3 ( Informasi adalah suatu data yang telah diproses ke dalam bentuk yang berarti bagi si penerima dan dirasa perlu dalam masa sekarang atau untuk tindakan maupun keputusan yang akan datang ). Pendapat Gordon B. Davis tersebut menunjukkan bahwa aspek yang paling penting dari suatu informasi adalah pemrosesannya dan validitas dari pemrosesannya. Sedangkan hal yang diproses didasarkan pada perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Informasi yang diproses cukup variatif di beberapa negara dengan istilah yang berbeda-beda pula. Kepentingankepentingan negaralah yang menentukan cakupan dari suatu defenisi dalam peraturan perundangan negara tersebut karena sangat menentukan dalam kepentingan ekonomi dan politik negara tersebut. Penguasaan terhadap teknologi

3

Ibid., hlm. 35.


informasi menunjukkan arah kemajuan ekonomi suatu negara yaitu dalam artian aspek ruang lingkup informasi. Secara sederhana, pengertian informasi adalah data atau dokumen hasil pengelolaan sistem informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Sistem informasi itu sendiri merupakan tata cara pengelolaan informasi dengan menggunakan teknologi informasi. Pengertian dari kata elektronik adalah segala macam alat dan peralatan yang dibuat dan bekerja berdasarkan prinsip elektronika untuk memperoleh, mengolah, menyimpan dan atau menyampaikan informasi dalam format digital, dalam media elektromagnetik, optikal atau sejenisnya. Dari uraian kata perkata tersebut maka Informasi elektronik dapat didefenisikan sebagai data atau dokumen elektronik hasil dari pengelolaan sistem informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan defenisi : “ Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange ( EDI ), surat elektronik, ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “ Defenisi informasi elektronik menurut UU ITE ini tidak jauh berbeda dari defenisi informasi elektronik dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001 pada article 2 tentang “ defenition “ terdapat istilah “ data massage “ yang pada dasarnya adalah informasi elektronik


pada umumnya, yaitu : 4 “ Information generated, sent, received or stored by electronic optical or similiar means including, but not limited to, electronic data interchange ( EDI ), electronic mail, telegram, telex or telecopy ; and acts either on its own behalf or on behalf of the person it represents. “ ( informasi elektronik adalah informasi yang dihasilkan, dikirim, diterima atau disimpan oleh alat-alat elektronik atau sejenisnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada electronic data interchange ( EDI ), surat elektronik, telegram, telex atau telecopy ; dan tindakan-tindakan lainnya untuk kepentingan pribadi atau atas nama orang yang diwakilkan ) UNCITRAL ( the United Nations Commissions on International Trade Law ) merupakan salah satu organisasi Internasional yang pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terhadap perniagaan elektronik. Hasil dari UNCITRAL berupa Model Law, yang sifatnya tidak mengikat, namun menjadi acuan atau model bagi negara-negara untuk mengadopsinya atau memberlakukannya dalam hukum nasional. Sampai saat ini ada 3 ( tiga ) bentuk Model Law dari UNCITRAL ini : 5 1. UNCITRAL Model Law on E-Commerce 2. UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 3. UNCITRAL Model Law on International Credit Transfer Data atau Dokumen adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi.

4 Ahmad. M. Ramli, dkk, Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007, hlm. 37. 5 Ibid., hlm. 69.


Jadi, Dokumen Elektronik adalah data atau dokumen yang merupakan hasil luaran dari suatu elektronik. Dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE memberikan defenisi : “ Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “ Mengenai dokumen elektronik ini sebelumnya juga telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam konsideran UU No. 8 Tahun 1997 huruf f dikatakan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Tetapi dalam Undang-undang ini dokumen elektronik hanya terbatas pada dokumen perusahaan. Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1997 menyebutkan : “ dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar “. Dalam UU No. 8 Tahun 1997 berikut PP No. 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan dinyatakan bahwa suatu data yang originalnya adalah dalam bentuk elektronis atau sejak semula dibuat atau diterima dalam sarana bukan kertas dapat langsung dialihkan ke dalam bentuk media lainnya tanpa harus dibuat hasil cetaknya ( hard copy ) terlebih dulu. Tanda tangan digital ( digital signature ) yang disebut juga dengan tanda tangan elektronik adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang


berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan, dapat berfungsi untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera pada suatu dokumen setuju dengan apa yang tercantum pada dokumen yang ditandatanganinya itu. 6 Tanda tangan elektronik sebenarnya dapat memberikan jaminan yang lebih terhadap keamanan dokumen dibanding dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan yang dibubuhi tanda tangan elektronik dapat memeriksa apakah pesan tersebut benarbenar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah ditandatangani baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lagi pula, tanda tangan elektronik yang aman tidak dapat diingkari oleh penandatangan di belakang hari dengan menyatakan bahwa tanda tangan itu dipalsukan. Dengan kata lain, tanda tangan elektronik dapat memberikan jaminan keaslian dokumen yang dikirimkan secara digital, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari dokumen tersebut. 7 Dalam Pasal 1 angka 12 UU ITE memberikan defenisi : “ Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi“ Menurut B. Schneier dalam bukunya yang berjudul “ Applied Cryptography “ definisi dari tanda tangan elektronik sendiri adalah sejumlah karakter alphanumerik yang dihasilkan dari operasi matematik dari kriptografi,

6 Asri Sitompul, Hukum Internet ( Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 42. 7 Ibid., hlm. 43.


dan dikeluarkan dari sebuah komputer kepada sebuah dokumen elektronik. 8 Dari perspektif hukum, tanda tangan elektronik adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi ( private signature key ), yang kebolehan penggunaannya tergantung pada kunci publik ( public key ) yang menjadi pasangannya. Eksistensi tanda tangan elektronik ini ditandai oleh keluarnya sebuah sertifikat kunci tanda tangan ( signature key certificate ) dari suatu badan pembuat sertifikat ( certifier ). Dalam sertifikat ini ditentukan nama pemilik kunci tanda tangan dan karakter dari data yang sudah ditandatangani, untuk kekuatan pembuktian. Sedangkan, dari perspektif teknis, tanda tangan elektronik adalah sebuah nilai numerik yang dipadankan dengan sebuah data, dengan menggunakan sebuah prosedur matematika yang diketahui oleh pemilik kunci kriptografi. Dari perspektif ini, tanda tangan elektronik menjadikan suatu nilai numerik bersifat unik karena nilai numerik tersebut sudah berpadan dengan kunci kriptografi yang dikuasai oleh pemilik aslinya. 9 Semua teknis modern menggunakan kriptografi untuk membuat dan mengesahkan tanda tangan elektronik. Metode yang paling sering digunakan untuk pembuatan dan pengesahan ini didasarkan kepada sebuah algoritma untuk membuat dua kunci yang berbeda yang saling berhubungan satu sama lain, yang dikenal sebagai kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik dipergunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci pribadi digunakan untuk menerjemahkan data dan untuk mengkonfirmasi tanda tangan elektronik tersebut. 10

8 Mieke Komar Kantaatmadja, et.al., Pusat Study Cyberlaw Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Cyberlaw : Suatu Pengantar, Penerbit Elips II, Bandung, 2002, hlm. 68. 9 Ibid., hlm. 68. 10 Ibid., hlm. 69.


2. Alat bukti yang sah Bukti dalam pengertian sehari-hari adalah segala sesuatu hal yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain. Dengan demikian bukti disini tidak terbatas macamnya, asalkan barang atau alat tersebut dapat meyakinkan pihak lain tentang pendapat, peristiwa, dalil atau keadaan. Pengertian bukti menurut hukum adalah alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dipergunakan membuktikan suatu peristiwa yang dikemukakan di muka sidang. Pengertian dari alat bukti yang sah itu sendiri yaitu setiap alat bukti yang telah diterima secara sah yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk dipakai dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 284 RBg/164 HIR yang terdiri atas : a. bukti tulisan atau surat; b. bukti dengan saksi-saksi; c. persangkaan-persangkaan; d. pengakuan; e. sumpah. Alat bukti lain dalam hukum acara perdata yang disebutkan dalam undang-undang adalah pemeriksaan setempat ( Pasal 180 RBg/153 HIR ) dan keterangan ahli ( Pasal 181 RBg/154 HIR ). Dalam hukum acara pidana, alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri atas :


a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. bukti surat; d. keterangan terdakwa; e. petunjuk Seperti telah disebutkan dalam latar belakang permasalahan bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi informasi maka mau tidak mau memberi dampak atau implementasi dalam bidang hukum khususnya dalam hukum pembuktian. Dari perkembangan teknologi informasi ini berkembang juga alat pembuktian yang dipergunakan oleh para pihak yang menggunakan teknologi informasi tersebut, yang dikenal sebagai alat bukti elektronik. Di Indonesia, alat bukti elektronik sesunguhnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 38 menyebutkan bahwa alat bukti elektronik dan alat bukti optik dapat dipergunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Alat bukti elektronik juga diakomodir dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dibenarkan menggunakan alat bukti elektronik dalam pemberantasan korupsi. Begitu pula dalam Pasal 27 Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang merupakan Perpu yang dikeluarkan pasca bom Bali I. Namun tidak satu pun dari undangundang ini yang memberikan tempat atau pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Akan tetapi, Pasal 15 ayat ( 1 ) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa dokumen


perusahaan yang telah dimuat dalam mikroofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Kendatipun demikian dalam undangundang yang telah disebutkan, alat bukti elektronik sifatnya masih parsial, sebab hanya dipergunakan dalam tindakan hukum tertentu. Dengan disahkannya UU ITE , alat bukti elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Alat bukti elektronik ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang telah ada dalam hukum acara di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) UU ITE disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan dalam Pasal 11 ayat ( 1 ) dikatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain informasi, dokumen serta tanda tangan elektronik telah menjadi alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan dalam hukum acara di Indonesia, dengan diundangkannya UU ITE.

F.

Metode Penulisan Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan cara berpikir deduktif dan mendasarkan pada kebenaran koheren dalam menentukan kebenaran yaitu suatu kebenaran yang sudah dinyatakan reliable tanpa harus melakukan


pengujian. Karena penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan ( library research ), sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari : a.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu RBg/HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHPer ), Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

b.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

c.

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

G.

Sistematika Penulisan Penulisan dalam skripsi ini seluruhnya merupakan satu kesatuan yang

saling berhubungan satu sama lain. Untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan yang berisi latar belakang pemasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan umum pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia yang akan membahas tentang pengertian pembuktian, prinsip hukum


pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan hukum pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti. BAB III Tinjauan tentang transaksi elektronik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang akan membahas tentang pengertian transaksi elektronik, Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam suatu transaksi elektronik, serta prinsip-prinsip hukum kontrak elektronik baik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. BAB IV Analisis tentang kedudukan dan pelaksanaan alat bukti elektronik pada perkara perdata yang mencakup kedudukan dan kekuatan hukum informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, perbedaan pendapat dalam menaggapi keabsahan informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dan juga mengenai penggunaan, pelaksanaan dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata. BAB V

Kesimpulan dan Saran yang berisi kesimpulan dan saran.


BAB I PENDAHULUAN. arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Masyarakat

Recommend Documents